Ditemukan 5511 data
110 — 54
Kapolri, Cq. Kapolda Bali
16 — 22
WASESO STvs1.KAPOLRI MARKAS BESAR POLRI2.KAPOLDA JAWA TENGAH3.KAPOLRESTA SURAKARTA MAPOLRESTA
KAPOLRI;d.a. Markas Besar POLRI di Jl. Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagal...................0ceceeeeeeeeeee eens TERGUGAT ;2. KAPOLDA Jawa Tengah;di Jl. Pahlawan, Semarang;Selanjutnya disebut sebagal....................:eceeeeeeeeeee ees TERGUGAT I;3. KAPOLRESTA Surakarta;d.a. MAPOLRESTA Surakarta Jl. Adisucipto, Surakarta;Selanjutnya disebut sebagal....................:ccceeeeeeeee ees TERGUGAT Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.
17 — 4
KAPOLRI CQ. KAPOLDA CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
31 — 0
Pemohon:
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
79 — 12
CHAIRIL ANWAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
27 — 0
Pemohon:
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
95 — 14
KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
OMER BENNO AMBARITA
Termohon:
PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, DIT RES KRIM MUM POLDASU,
10 — 0
Pemohon:
OMER BENNO AMBARITA
Termohon:
PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, DIT RES KRIM MUM POLDASU,
30 — 9
KAPOLRI CQ. KAPOLDA CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
33 — 12
HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBIPerlu diketahui Pemohon bahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan PerkaraPidana Di Lingkungan Polri telah dicabut dan dinyatakan tidakhalaman 43 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb11.berlaku lagi. Sejak berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun2012 tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana pada tanggal 25Juni 2012.Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan olehPemohon pada bagian Il.
25 — 21
PALAPA BUMI SERASI CS >< KAPOLRI CQ KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI
BONI JEFRI DAMONGILALA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulawesi Utara Kapolres Minahasa Tenggara
6 — 7
Pemohon:
BONI JEFRI DAMONGILALA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulawesi Utara Kapolres Minahasa Tenggara
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
WELLY B TOGAS, ;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta cq KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLDA) SULAWESI UTARA,
PUTUS ANNo. 1146 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :WELLY B TOGAS, bertempat tinggal di Kelurahan KarombasanSelatan, Lingkungan Il, Kecamatan Wanea, Kota Manado ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) diJakarta cq KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLDA) SULAWESIUTARA, berkedudukan di JI.
HERMIN BIN IMROM
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel
54 — 10
Pemohon:
HERMIN BIN IMROM
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
85 — 30
Pemohon:
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
JEFRIAMAN HALAWA Als JEFI
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
57 — 15
Pemohon:
JEFRIAMAN HALAWA Als JEFI
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
SURYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
38 — 8
Pemohon:
SURYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Cq KAPOLRES MANDAILING NATAL RESKRIM
236 — 107
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Cq KAPOLRES MANDAILING NATAL RESKRIM
IMAM PRIBADI, SH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH Cq. KAPOLRES BATANG
64 — 17
Pemohon:
IMAM PRIBADI, SH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH Cq. KAPOLRES BATANG
JENA RUMLES
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
76 — 21
Pemohon:
JENA RUMLES
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARATSBB tanggal 26 Oktober 2018 danselanjutnya Termohon mengeluarkan Surat perintan Penyidikansebagaimana bukti Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPSidik/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018, dan kemudianpada tanggal 27 Oktober 2018 barulah Termohon mengeluarkanSurat Perintah Penahanan sebagaimana bukti Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober2018, hal ini nyatanyata telah melanggar perintah KUHAP tentangprosedur penyidikan dan juga telah melanggar Peraturan Kapolri
X/2018/ReskrimTanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/23/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 serta SuratPerintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27Oktober 2018 tanpa didahului dengan penetapan status Pemohonsebagai Tersangka karena dalam perkara Pemohon ini tidak pernahdilakukan gelar perkara hingga tanggal Permohonan Praperadilan inidiajukan, Termohon tidak memiliki alat bukti yang sah yang memenuhiketentuan yang berlaku yakni KUHAP dan Peraturan Kapolri
PEMOHON pada tanggal 25 Oktober 2018, namun pada tanggal 26Oktober 2018 dan TERMOHON melakukan penahanan terhadap diriPEMOHON pada tanggal 27 Oktober 2018 sebagaimana telahTERMOHON uraikan di atas, dengan demikian tindakan TERMOHONdalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diriPEMOHON telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalamKUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian terhadap dalilPEMOHON ini patut ditolak
Sidik/38/X/208/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/23/X12018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018adalah didasarkan pada ketentuan formil sebagaimana dirumuskandidalam Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sertaseluruh mekanisme penyidikan didasarkan pada peraturan Kapolri Nomor14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, hal manadilakukan oleh TERMOHON guna menghindari terjadinya penyalagunaankewenangan yang berimplikasi pada pelanggaran
Bahwa peraturan Kapolri Nomor 14Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidakHalaman 58 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019.