Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Blk Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 14
11 — 14
Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Sri Nanda berstatusperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap paraorang tua yang menguasail anakanak untuk melakukan eksploitasi
Register : 03-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 272/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
1.Marzuki Bin Ibrahim
2.Fatimah Cut Binti Bukot Sulaiman
22 — 2
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 633/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 6
26 — 6
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 16-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 286/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusperawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di RT/RW 006/002Pekon Srirahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnyaberpisah;4.
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MALANG Nomor 894/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
14 — 8
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 22-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 425/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 28 Agustus 2014 — Slamet Suwandi Bin P. Jamin
31 — 6
31 — 6
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SLAMET SUWANDI BIN P.
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.RksNovember 2004 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 02-11-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 22 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 13
20 — 13
No. 99/Pdt.P/2017/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
11Oktober 1986 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 337/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 22 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 327/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
30 — 5
30 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 04-05-2005 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/Pdt/2004 Tanggal 4 Mei 2005 — Mulyadi Bin Adam ; Busrah Bin Adam ; Jemain bin Akop ; Jaleha bin Akop ; Kepala Desa Wajok Hulu
93 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan agar TurutTergugat memproses dan mengeluarkan surat keterangan tanah atau surat pernyataangarap tanggal 22 Nopember 2000, namun sesuai jawaban Turut Tergugat tanggal 19Desember 2000, terhadap tanah garapan tersebut yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI sebagai tanahmiliknya yang berasal dari orang tua/kakeknya ; Bahwa kemudian terhadap pengakuan atas tanah garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan
Register : 18-05-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 304/Pid.B/2015/PN.Bwi Tanggal 4 Agustus 2015 — T A J U D I
59 — 11
59 — 11
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan TAJUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya
Register : 04-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0241/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR,
vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
Register : 06-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 20 /Pid.Sus/2016/PN Dps Tanggal 24 Februari 2016 — MUKSIN ALATAS
38 — 29
38 — 29
terdakwa menggoyang goyangkanpantatnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma , terdakwa dananak koroban melakukan persetubuhan tersebut karena merekamempunyai hubungan pacaran lalu saksi korban dan terdakwa memakaikembali celana mereka masing masing kemudian mereka pulang ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANAK KORBANmengalami:Pemeriksaan alat kelamin :Bagian luar : tidak terdapat luka luka .Selaput dara :pada arah jam empat ,tujuh dan delapan ,sesuai arahjarum jam terdapat nyeri pada penekanan
Putus : 05-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 180/PID/2016/PT.PLG Tanggal 5 Januari 2017 — REGANEVO bin PANDAIS
32 — 22
32 — 22
Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21Nopember 2016 pada pokoknya bemendapat sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa selama dalam penyidikan pemeriksaan oleh Penyidik dilakukandengan ancaman penekanan dan penyiksaan dan hal tersebut disaksikan olehWidiyanto dan Rahmat Raufik dan dalam persidangan diajukan terda&kwa sebagaisaksi yang meringankan keterangannya semuanya benar, walaupun dengan
Register : 10-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0594/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 3
24 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun;5.
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 185/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
30 — 15
30 — 15
nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan