Ditemukan 11604 data
16 — 1
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
9 — 6
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun Waypring, Pekon Waypring, KecamatanPugung, Kabupaten Tanggamus, hingga akhirnya berpisah;4.
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara
32 — 22
Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21Nopember 2016 pada pokoknya bemendapat sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa selama dalam penyidikan pemeriksaan oleh Penyidik dilakukandengan ancaman penekanan dan penyiksaan dan hal tersebut disaksikan olehWidiyanto dan Rahmat Raufik dan dalam persidangan diajukan terda&kwa sebagaisaksi yang meringankan keterangannya semuanya benar, walaupun dengan
24 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun;5.
30 — 15
nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
94 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan agar TurutTergugat memproses dan mengeluarkan surat keterangan tanah atau surat pernyataangarap tanggal 22 Nopember 2000, namun sesuai jawaban Turut Tergugat tanggal 19Desember 2000, terhadap tanah garapan tersebut yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI sebagai tanahmiliknya yang berasal dari orang tua/kakeknya ; Bahwa kemudian terhadap pengakuan atas tanah garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan
31 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinanMs.Ssebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
60 — 11
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan TAJUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya
39 — 29
terdakwa menggoyang goyangkanpantatnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma , terdakwa dananak koroban melakukan persetubuhan tersebut karena merekamempunyai hubungan pacaran lalu saksi korban dan terdakwa memakaikembali celana mereka masing masing kemudian mereka pulang ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANAK KORBANmengalami:Pemeriksaan alat kelamin :Bagian luar : tidak terdapat luka luka .Selaput dara :pada arah jam empat ,tujuh dan delapan ,sesuai arahjarum jam terdapat nyeri pada penekanan
96 — 42
kali.7 Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Sabusabu tersebutTerdakwa membuang alat bong berupa botol dan sedotannya kebelakang asrama (tempat sampah) lalu keesokan harinya tanggal4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wita alat bong tersebutdimusnahkan oleh Terdakwa dengan cara dibakar, dengan tujuanagar apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi1 dan Sdr.Pusilan tersebut tidak diketahui orang lain.8 Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menerimasosialisasi tentang bahaya narkoba, dimana pimpinanmemberikan penekanan
persidangan Majelis tidak menemukanadanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harusdipidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini,Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifatdan perbuatan Terdakwa serta halhal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut :1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taatterhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dariPimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan
62 — 28
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anak, Anak,umur 11 tahun;.
Pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Saya berstatusPerawan dan Suami saya berstatus Jejaka;3. Setelah pernikahan Saya dan Suami saya tinggal bersama dirumah milikbersama, hingga akhirnya berpisah;4. Selama pernikahan tersebut Saya sebagai layaknya suami istri dan sudahdikaruniai satu anak XXXX, umur 11 tahun;5.
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan BadanPengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 22 Juni 2012 ;e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse KriminalKhusus Polda Palembang tertanggal 22 Juni 2012 ;f. 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA KhususPalembang tertanggal 9 Juli 2012 ;g. 2 (dua) lembar foto copy foto mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB ;h. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Surat Telegram Rahasia Nomor :STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan
Abdul Hafis ;2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan BadanPengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 22 Juni 2012 ;6) 2 (dua) lembar Berita Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal knususPolda Palembangtertanggal 22 Juni 2012 ;7) 2 (dau) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Kelas A KhususPalembang tertanggal 9 Juli 2012 ;8) 2 (dua) lembar foto copy Photo mobil Kijang Innova Nopol BG 1380PB ;9) 1 (satu) photo copy Bukti Surat Telegram Rahasia NomorSTR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan
43 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 8 Agustus 2007 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kota Cimahi mengirim Tim Pemeriksa untuk memeriksa laporanadanya pelanggaran hakhak normatif oleh Perusahaan Penggugat, dan hasilpemeriksaan tersebut Perusahaan Penggugat tidak terbukti melakukanpelanggaran hakhak normatif ;Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Pemberitahuan Mogokdari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi tertanggal 11 Agustus 2007 ;Bahwa Pemberitahuan Mogok Kerja dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahiadalah merupakan suatu penekanan
;Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat padahalaman 4, yang menyatakan sebagaimana pada angka 4, 5 dan 6 makaterdapat ketidak jelasan Penggugat dalam melakukan penyelesaian danprosedur perundingan yang dilakukan, padahal telah dengan jelas pasal13/7 Undangundang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, olehkarenanya Tergugat menolak dengan keras apa yang didalilkanPenggugat sebagai intimidasi dan penekanan serta tidak proposionalmengingat pemberitahuan mogok kerja dan waktu mogok
69 — 29
Bahwa sekira pukul 12.15 wib Saksi dan anggota Yonzipur 3/YWyang ikut menjadi suporter berkumpul kemudian diadakan pengecekandan penekanan setelah pengecekan selesai sekira pukul 12.30 wibberangkat menuju stadion Jalak Harupat Soreang Bandung.4.
Bahwa mel.inat kejadian tersebut Saksi berusaha untukmengendalikan situasi namun teriakan Saksi tidak terdengar setelahaparat kodim, koramil dan Polri melerai akhirnya kejadian tersebut bisadiatasi dan situasi Kembali kondusif kKemuidan Saksi memerintah anggotauntuk keluar dar gelanggang dan Saksi apelkan setelah memberikanpengarahan dan penekanan Saksi bersama degan anggota yang lainlangsung kembali ke Batalyon.13.
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena Surat Jual Belitanggal 19 Pebruari 1958 ada sama Tergugat D karena dijadikan sebagaialas hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GSNomor 4/1985 akan tetapi pihak BPN Kota Payakumbuh (Tergugat D) tidaktransparan tidak mau memperlihatkan Surat Jual Beli tanggal 19 Desember1958 tersebut seolaholah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya;Bahwa perbuatan Para Tergugat A yang telah menyatakan objek perkaraadalah harta pusaka tinggi dalam kaum Para Tergugat A dan telahmelakukan penekanan
(seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi)setelah meninggalnya Yusufri;Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang telah menyatakan objekperkara adalah harta pusaka tinggi telah melakukan penekanan kepadaPara Penggugat untuk segera menyerahkan tanah objek perkarakepada Para Tergugat A dengan menyuruh menandatangani SuratPernyataan tertanggal 2 Desember 1995 adalah perbuatan yangmelawah hukum (onrecht matigedaad);Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang telah mengajukanPermohonan peralihan hak
13 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, Salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13 Putusan No. 1014/Pdt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
14 — 5
karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islamserta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
14 — 9
dilakukan pada tanggal 17 April 1982, diDesa Sido Dadi, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Klanomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
17 — 9
berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan