perkara ini kepada Tergugatsebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa hukum Penggugat pada tanggal 16 Mei 2017, terhadap putusan tersebut,Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Srt.KAS/PHI/2017PN

didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupunMajelis Hakim mengingatkan akan haknya, untuk didampingi oleh Penasihat Hukumakan tetapi Terdakwa tetap tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum dandalam perkara ini akan menghadapi sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut,Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mpw tanggal 16 Februari 2017 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2017PN

PUTUSANNomor : 225/Pdt.Plw/2017PN MigDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawananantara:1. HM SOEPARTOJO BBA, SH.

tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, Nomor 15/Pid.B/2017/PNSwi, tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Hakim, Nomor 15/Pid.B/2017/PN Swi, tanggal 22 Maret 2017tentang Penetapan Hari Sidang; Penetapan Hakim, Nomor 15/Pid.B/2017/PN Swl, tanggal 18 April 2017tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017PN

Nomor 1079 K/Padt.SusPailit/2017PN Sby., yang telah berlangsung pada tanggal 20 Maret 2017 dimanapada persidangan tersebut Termohon Pailit diberikan kesempatanmenyerahkan jawaban atau pengajuan PKPU, dan ternyata yangdilakukan adalah pengajuan PKPU karena pendaftaran dilakukan tanggal22 Maret 2013 yaitu 2 (dua) hari setelah sidang pailit;Bahwa, dengan kelicikan yang ada maka seolaholah adanyapermohonan pendaftaran PKPU Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/NiagaPN Sby., yang ada dan tidak terhubung dengan permohonan

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biayabiaya perkarayang timbul ;ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedailadilnya (Ex Aquo Et Bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggug at tersebut PengadilanNegeri Ngawi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 September 2017Nomor 1/Pdt.G/2017PN .Ngw, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:DALAM KONVENS!

pihak dengan alasan bahwa dalam positagugatan Penggugat meminta agar menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 93Tahun 2001 atas nama Yeremias Tupu untuk dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapatbahwa pada dasarnya suatu gugatan adalah hak dari pada Penggugat untukSiapa saja yang akan digugatnya, Siapa saja yang merasa merugikan pihakPenggugat, dalam hal ini dikaitkan dengan bukti P1 dan P2 yaitu tentang aktaperdamaian dan Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017PN

Nomor 125 K/Pdt/2017PN Trk., tertanggal 25 No vember 2014 bukti: P34, maka terhadapseluruh pihak yang terkait pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebutbenarbenar telah tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalandi pengadilan, dalam arti, terhadap seluruh pihak yang terkaitpelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut telah benarbenarmelakukan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap ob jektereksekusi yang status hukumnya merupakan obyek sengketa dipengadilan;3.

Sehingga oleh karena itupantaslah kalau ditolak seluruhnya;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 26/Pdt.G/2017PN. Bau telah tunduk dan patuh terhadap asas nebis in idemolehkarena objek sengketa a quo sama pada perkara Nomor :04/Pdt.G/2011/PNBB, kemudian dilakukan dengan upaya hukumbanding dengan Nomor : 77/Pdt/2011/Pt.Sultra, serta telah diperiksaditingkat kasasi dengan Nomor : 1412 K/PDT/2012, dan Nomor :02/PLW/2016/PN.Bau.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto,tanggal 13 Desember 2017, Nomor 217/Pid.B/2017/PN Swl, sejaktanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto,tanggal 3 Januari 2018 Nomor 4/Pid.Perp/2018/PN SWL, sejaktanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi olehHukumnya, dan menyatakan melepaskan hakhaknya untukHalaman 1 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017PN

Menetapkan barang bukti berupa :Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017PN Sw1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam NomorPolisi BA 2316 AQ dengan Noka : MH383C10028KO077338 dan No.Mesin : 3C10771932. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepmor Yamaha Vixion No.Pol BA 2316AQ(dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Mitra Kencana pgMitra).3. 1 (satu) buku BPKB merk Honda No. Pol BA 6648 KO(dikembalikan kepada yang berhak).4.

satu) lembar Persetujuan Penolakan Tindakan Medis dariPuskesmas Singkawang Tengah; 2 (dua) fotocopy buku register rawat jalan poli mata puskesmasSingkawang Tengah;Dirampas untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.8) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Singkawang tanggal 27 April 2017 Nomor16/Pid.Sus/2017PN

dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukanPenasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepatmenurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Juni 2017, Nomor 527/Pid.Sus/ 2017PN

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Tanggal 24 Agustus 2017nomor 7/Pid.SusAnak/2017PN Bbs tentang Penunjukan Hakim Anak yangmengadili perkara ini;3.

Nomor 876 K/Pdt.SusBPSK/2017PN Psp., tanggal 14 Maret 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau UndangUndang, oleh karena itu permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi ZULPIKAR tersebut harus ditolak denganperbaikan;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatanharus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan

,M.H.berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 98/Pid.B/2017PN Mtw tanggal 19Juni 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN MtwPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara TewehNomor 98/Pid.B/2017/PNMtw tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor98/Pid.B/2017/PN Mtw tanggal 15 Juni 2017tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi,

Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/ PT MDNAgung Gde Agung Kav, E.4.2 Nomor 2 Mega Kuningan Jakarta Selatanberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor:7/Pid.SusTipikor/2018/PT MDN tanggal 12 Maret 2018, berikut putusan danberkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 50/Pid.SusTPK/2017PN Mdn tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Menetapkan agar terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO,B.Sc dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2017PN Mdntanggal 14 Desember 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO,BSc. tersebut di atastidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;Membebaskan

Menetapkan agar terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Scdibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.SusTPK/2017PN Mdn tanggal 14Desember 2017 tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masingmasingtelan mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Akta.Pid.SusTPK

Memulihkan hak Terdakwa/Pemohon Banding Johanes Lukman Lukito, B.Scdalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwamaupun Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dariPenyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor50/Pid.SusTPK/2017PN Mdn tanggal 14 Desember

milyar lima ratus juta rupiah)yang disebutkan dalam bukti surat nomor urut huruf a sampai dengan nomor uruthuruf c tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa JOHANES LUKMANLUKITO, B.Sc., dan sedangkan barang bukti berupa suratsurat dari huruf dsampai dengan nomor huruf m yang akan disenbut dalam amar putusan ini tetapterlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor 50/Pid.SusTPK/2017PN

Membatalkan keputusan pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5Desember 2017 Nomor 4/ Pdt.G/2017PN Lob yang dimohonkan bandingtersebut. dan dengan mengadili sendiri Menerima eksepsi dari para tergugat /pembanding Menyatakan gugatan para pengugat /terbanding tidak dapat diterima dan/atau Menolak gugatan para penggugat /terbanding seluruhnyaMenimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasaPara Penggugat/ Para Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa berdasarkan alasanalasan

yangditerima oleh EDI HARYONO tertanggal 14 Desember 2016; 1 (satu) Lembar Kwintasi penambahan uang DP Pembelian rumahsebesar Rp. 5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah) dari JUMADI yangditerima oleh EDI HARYONO tertanggal 20 Desember 2016; 1 (satu) Lembar catatan penyerahan uang sebesar Rp. 3.500.000,(tigajuta lima ratus ribu rupiah) kepada EDI HARYONO;yang telah di sita sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Tegal, tanggal 14 Agustus 2017 #Nomor87/Pen.Pid/Peny/2017PN

karena menolak mutasi sekaligus surat pernytaan atas nama Lamhot, Ferman Yunias, Hermansyah Lubis, diberi tanda T-4; Data Karyawan yang masih aktif bekerja per Juni 2018, diberi tanda T-5; Surat permohonan dari karyawan yang dimutasi, diberi tanda T-6; Akta peryataan permohonan kasasi No. 97/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr tangggal 23 April 2018, diberi tanda T-7; Surat peringatan atas nama Dede Hasbar dan Irlandifie, diberi tanda T-8; Akta pernyataan permohonan kasasi No. 98/Pdt-PHI/2017PN

Akta pernyataan permohonan kasasi No. 98/PdtPHI/2017PN Pbr tanggal23 April 2018, diberi tanda T9;Yang mana di persidangan telah terbukti bahwa semua bukti surat yang diajukanoleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya berupa foto copy dan sudah tidakdipergunakan lagi oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya menurut hukumapabila semua bukti surat tersebut untuk tetap terlampir dalam berkasperkara;Menimbang, bahwa oleh karena dari pengamatan majelis kepada iaTerdakwa tidak terdapat alasan untuk membebaskannya

Akta pernyataan permohonan kasasi No. 98/PdtPHI/2017PN Pbr tanggal23 April 2018, diberi tanda T9;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal 60 dari 61 Halaman Putusan No.503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.6.