Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasiPerbankan sekitar bulan Maret Mei 1999 dihadiri antara lain olehMenteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan pesertalainnyaPertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat. Yang dibahas adalahhambatanhambatan administratif sebagaimana tercantum dalam SKBtanggal 6 Maret 1998 tidak lagi dijadikan dasar dalam penyelesaian175penjaminan atau dengan kata lain perlu dilakukan perubahan PasalPasalSKB penjaminan (SKB tanggal 6 Maret 1998).Ad 4.

Halhal yang berkaitan dengan Bank Beku Operasi atau Bank BekuKegiatan Usaha sebagai debitur.Halhal yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang bersifatpublik (misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun) sebagaikreditur.Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasiPerbankan sekitar bulan Maret Mei 1999 dihadiri antara lain olehMenteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan pesertalainnya.Pertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat.

Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasiAd 4.Perbankan sekitar bulan Maret Mei 1999 dihadiri antara lain olehMenteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan pesertalainnyaPertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat.

Pertemuan Depkeu, BI dan BPPN serta tim restrukturisasiPerbankan sekitar bulan Maret Mei 1999 dihadiri antara lain olehMenteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan pesertalainnya.Pertemuan tersebut tidak dibuatkan risalah rapat. Yang dibahas adalahhambatanhambatan administratif sebagaimana tercantum dalam SKBtanggal 6 Maret 1998 tidak lagi dijadikan dasar dalam penyelesaianpenjaminan atau dengan kata lain perlu dilakukan perubahan PasalPasal SKB penjaminan (SKB tanggal 6 Maret 1998).Ad 4.

Bukti Penerimaan Jaminan Depkeu Nomor 15/Perb/04/99 a/n CV.Tiga Saudara, tertanggal 26 April 1999;k. Daftar Barang/Inventaris a/n CV. Tiga Saudara;Berdasarkan buktibukti tersebut (Vide Bukti T1 s/d T9) telahmenegaskan bahwa kepemilikan atas Mesinmesin Pengolah Rotantersebut merupakan milik dari CV.

Hardaya Inti Plantations tanggal 9April 2007. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SuratKeterangan Terdaftar Depkeu Nomor: PEM00000102/WPUJ.06/KP.0103/2007 atas nama PT.

Hardaya Inti Plantations tanggal 9 April 2007. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SuratKeterangan Terdaftar Depkeu Nomor: PEM00000102/WPJ.06/KP.0103/2007 atas nama PT.

Sebelah Utara :Komplek Depkeu Sebelah Timur : Jl. H. Zen Sebelah Selatan: Jalan Tanah Merdeka.Hasil pengukuran saat itu, luas tanah peninggalan SARBINI BINONANG adalah 12.630 M2.d. Gambar Ukur Lokasi Tanah di Jalan Tanah Merdeka RT/RW: 07/02,(sekarang dikenal dengan alamat RT/RW : 09/02), KelurahanHalaman 11 Putusan No. 32/PDT/2019/PT. DKIRambutan Jakarta Timur sampai dengan saat ini masih tecatat atasnama SARBINI BIN ONANG.e.

BPR.SADAYANAHalaman 31 dari 63 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Bdg.ARTHA Majalaya berdiri sejak tahun 1992 yang dilengkapi dengan Legalitasseperti : Akta pendirian perusahaan, Izin dari Bank Indonesia, Perizinan dariDEPKUMHAM,DEPKEU RI ;Bahwa untuk produk perbankan yang ada di BPR antara lain: Tabungan berupatabungan BPR Sadayana Artha, Deposito berjangka dari mulai 3 buian, 6 bulandan tahun, Kredit Modal kerja, dan SOP yang Saksi tahu meliputi Operasional(tabungan, Deposito, Kas, Adm pinjaman dan

BuktiP15, dan P16 tersebut hanya diberi atau diserahkan arsip SPPT olehbantuan hukum Pemda waktu perkara IPDN, ITB dan IKOPIN dan daribukti tersebut dipertanyakan NIPnya Depkeu 060, saya dinas di Pajakdibawah Depkeu yang dipakai nama, pangkat dan NIP ;bahwa ada yang tidak lazim di bukti P15 dan P16 adalah CapnyaCirebon, produk kikitir selama dari buku C, maka di kikitir ada tanggaldibuat ditandatangani dan ada cap;bahwa pajak Sumedang masuk wilayah Bandung, karena Sumedangmasuk wilayah priangan dan

(NPWP) . nomor 31710467542000 yang didaftarkan DepKeu RI Dirjen Pajaktanggal 11 Maret 2013.Menimbang bahwa, dari aspek legalitas keabsahan pendirian CVCRYSTAL X tidak menimbulankan permasalahan, meskipun demikian yangpatut menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah1.

upaya menguasai dan menduduki tanahtersebut dengan mendirikan bangunan;13.Bahwa untuk memastikan kebenaran kepemilikan tanah tersebut, pihakKPN Palangka Raya meminta konfirmasi kepada Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya melalui surat nomor S453/WA.17/BG.0103/2003 tanggal6 Juni 2003 dan selanjutnya Kantor Pertanahan memberikan tanggapanmelalui surat Nomor 497.600.42 tanggal 5 Juli 2003 yang menegaskanbahwa yang berhak atas tanah tersebut sesuai sertifikat adalah KPNPalangka Raya c.q Kanwil XVII DJA Depkeu

Untuk menemukankepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut, pihak KantorPerbendaharaan Negara (KPN) Palangka Raya meminta konfirmasi kepadaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya melalui surat nomor S453/WA.17/BG.0103/2003 tanggal 6 Juni 2003 dan selanjutnya KantorPertanahan memberikan tanggapan melalui surat Nomor 497.600.42tanggal 5 Juli 2003 yang menegaskan bahwa yang berhak atas tanahtersebut sesuai sertifikat adalah KPN Palangka Raya c.q Kanwil XVIIDJA Depkeu RI.Bahwa selanjutnya pada tahun

Bahwa prosedur lelang yang harus dilakukan Puspenerbaddalam pelaksanaan lelang adalah :Usul penghapusan oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.Usul penghapusan oleh Kasad kepada Panglima TNI.Usul penghapusan Panglima TNI kepada Dephan RI.Usul penghapusan Dephan RI kepada Depkeu RI.Skep Depkeu RI tentang penghapusan.Skep Menhan RI tentang penghapusan.Skep penghapusan oleh Panglima TNI kepada Kasad.Sprin penghapusan Kasad kepada Danpuspenerbad.Sprin pembentukan Panitia Lelang oleh Danpuspenerbad.Permohonan

AGUSTINA).Dikembalikan keada Saksi AGUSTINA BIN AMBIK.s) 1 (satu) berkas asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor01 tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjenperbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib Setor/Ben IdaWidayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000, (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enampuluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An.Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring

AGUSTINA).129. 1 (satu) berkas asli SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 01tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI Ditjenperbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib Setor/Ben IdaWidayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesar Rp.191.460.000, (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enampuluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An.Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5.130. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT, BankMandiri (Persero

Dirjen Perbendaharaan Depkeu)Lembar 5.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT, BankMandiri (Persero) Tbk. Tanggal 1922010 tentang setoran tunai sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Penerima MANAN PRAMONONo. rekening 1360006482597,1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT, BankMandiri (Persero) Tbk.

Dirjen Perbendaharaan Depkeu)Lembar 5.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT, BankMandiri (Persero) Tbk. Tanggal 1922010 tentang setoran tunai sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Penerima MANAN PRAMONONo. rekening 1360006482597.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT, BankMandiri (Persero) Tbk. Tanggal 01102010 tentang setoran tunai sebesarRp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) kepada Penerima LEN!

Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.2 (dua) lembar foto copy Lampiran Kontrak NomorPL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentangPengadaan Rontgen Portable Pelayanan KesehatanPuskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,Pulaupulau Kecil;2 (dua) lembar foto copy Daftar Spesifikasi Teknis PeralatanPengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan DaerahTerpencil;2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kasubdit Anggaran E DitjenAnggaran Depkeu kepada Direktur Anggaran Ditjen AnggaranDepkeu Nomor ND283

No. 89 PK/Pid.Sus/2013467.468.469.470.471.472.tentang Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA SatkerBiro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007;2 (dua) lembar asli Nota Dinas Direktur Anggaran kepada DirjenAnggaran Depkeu Nomor ND1198/AG.4.5/2007 tanggal 11Oktober 2007 perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir(*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA2007.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Dirjen Anggaran DepkeuNomor

32785/AG/2007 tanggal 7 September 2007;2. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Anggaran DJADepkeu Nomor 32.785/AG/2007 tanggal 10 September 2007;3. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengantar Surat Dirjen AnggaranDepkeu Nomor 32785/AG/2007 tanggal 7 September 2007;4. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Jenderal Depkes kepadaDirjen Anggaran Depkeu Nomor KU.01.SJ.1.0788 tanggal 27Agustus 2007, berikutlampirannya berupa Rincian PerhitunganBiaya Per Kegiatan TA 2007;1 (satu)lembar foto copy Surat

Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.5. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Kontrak NomorPL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentangPengadaan Rontgen Portable Pelayanan KesehatanPuskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,Pulaupulau Kecil;6. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Spesifikasi Teknis PeralatanPengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan DaerahTerpencil;2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kasubdit Anggaran E DitjenAnggaran Depkeu kepada Direktur Anggaran Ditjen AnggaranDepkeu Nomor

ND283/AG.4.5/2007 tanggal 8 Oktober 2007tentang Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA SatkerBiro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007;2 (dua) lembar asli Nota Dinas Direktur Anggaran kepada DirjenAnggaran Depkeu Nomor ND1198/AG.4.5/2007 tanggal 11Oktober 2007 perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir(*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA2007.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Dirjen Anggaran DepkeuNomor

./ 123.123.124.125.126.17tanggal 28 Juli 2006 dari Lie suan kepada Surijana,surat Pengunduran Diri dari Lien Suan tertanggal 28Juli 200, surat Keterangan terdaftar dariDirektorat Jenderal Pajak Depkeu RI atas namaPT.Nagari Jaya Sentosa.1 (satu) bundel berisi data/dokumen Resume dandraft memorandum restructuring dan reschedullingpembiayaan PT.Nagari Jaya Sentosa dan PT.SuryaNagari Amanah,Fotocopy Realisasi PerbaikanManajemen,Berikut lampiranya atas hasi auditKanins Jakarta bulan Desember No : R011

Notaris di121.122./ 123.123.124.125.171Tanggerang,Beerita Acara Pemegang Saham Luar BiasaPT>Daya Putra Perkasa, 2 (dua) Rangka Beerita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Nagari JayaSentosa.1 (satu) bundel berisi surat Penyerahan sahamtanggal 28 Juli 2006 dari Lie suan kepada Surijana,surat Pengunduran Diri dari Lien Suan tertanggal 28Juli 200, surat Keterangan terdaftar dariDirektorat Jenderal Pajak Depkeu' RI atas namaPT.Nagari Jaya Sentosa.1 (satu) bundel' berisi data/dokumen Resume dandraft

Notaris diTanggerang,Beerita Acara Pemegang Saham Luar BiasaPT>Daya Putra Perkasa, 2 (dua) Rangka Beerita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Nagari JayaSentosa.1 (satu) bundel berisi surat Penyerahan sahamtanggal 28 Juli 2006 dari Lie suan kepada Surijana,surat Pengunduran Diri dari Lien Suan tertanggal 28Juli 200, surat Keterangan terdaftar dariDirektorat Jenderal Pajak Depkeu RI atas namaPT.Nagari Jaya Sentosa.1 (satu) bundel berisi data/dokumen Resume dandraft memorandum restructuring

orangtuaXXXXXXXXXX anak bernama Sri Muljani dibuat di Jakarta tanggal 09Januari 1974, yang dibuat oleh pembayar pensiun ada tanda tangantanpa nama terang tanpa cap/stempel resmi, bermeterai cukup tidakditunjukkan aSXXXXXXXXXxXya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T 4);Fotokopi surat dukungan/sponsor untuk mendapatkan SKBT bulanDesember 1971, ditandatangani oleh AH Nasution, bermeterai cukupdicocokkan dengan asXXXXXXXXXxXya, oleh Ketua Majelis diberitanda (T5);Fotokopi surat perintah membayar DJA Depkeu

Tahun 1992 s.d. 2000 bekerja sebagai Pengajar Mata KuliahBahasa Indonesia di STAN, Depkeu RI dan UniversitasBhayangkara Polri di Jakarta;6.

Bahwa FCTC dibuat dengan proses yang sangat partisipatif, karenamelibatkan 192 negara anggota WHO, termasuk Pemerintah Indonesia.Bahkan, Pemerintah Indonesia tercatat sebagai drafting members secarapenuh sejak pertemuan INB IINB VI Delegasi Pemerintah Indonesiaterdiri atas multidepartemental : Depkes, Badan POM, Depdag, Depperin,Depkeu, Depnaker, dan Deptan. Pemerintah Indonesia juga hadir dalamSidang World Health Assembly, dan mengadopsi FCTC tanpa reserve.Wakiu itu delegasi RI adalah Prof.

./2018/PN.Smg.Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti T 6 , Meneguhkankeberadaan CV CRYSTAL X telah pula memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) . nomor 31710467542000 yang didaftarkan DepKeu RI Dirjen Pajaktanggal 11 Maret 2013.Menimbang bahwa, dari aspek legalitas keabsahan pendirian CVCRYSTAL X tidak menimbulankan permasalahan, meskipun demikian yangpatut menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah1.

AGUS 2007;1 bendel Pembelian Bahan Baku;Bukti T I, II No.1 : Surat Nomor : S00001/13LK/WPJ.10/KP.1403/2008 Perihal i PenolakanPermohonan Pembebasan PPH 22 Impor, tertanggal03 September 2008 yang dibuat oleh Depkeu RIDirjen Pajak Kanwil DJP Jateng I Kantor PelayananPajak Pratama Batang dan ditunjukan oleh DirekturPT Raberindo Pratama di Desa Nglorok RT 1 RW 3Campurejo Boja Kendal;Bukti T I, II No.2 : Surat Nomor :0189/PT.

Airlangga, tertanggal 12Pebruari 2012;Bukti T I, II Nomor 5 : Surat Edaran Dirjen PajakNomor : SE29/PJ53/2003 Tentang : LangkahLangkahPenanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan FakturPajak Tidak Sah (Fiktif), yang dikeluarkan olehDepkeu RI Dirjen Pajak, tertanggal 4 Desember2003;Bukti T I, II NO.6 : Surat Nomor : PEMB13/WPJ.10/BD.0700/2008, Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, tertanggal : 7 Nopember 2008yang dibuat oleh Depkeu RI Dirjen Pajak KanwilJawa Tengah I yang ditunjuk kepada Pimpinan

S/3/FPF/PJ/05/2010, Hal : Himbauan Pembetulan SPT Masa PPNterkait Penggunaan Faktur Pajak yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya tertanggal4 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Depkeu DirjenPajak Direktorat Intelijien Penyidikan danditujukan kepada Wajib Pajak;Bukti T I, II Nomor 9 : Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kegiatanatas peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001Tentang Impor dan Penyerahan Barang kena PajakTertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskandari

lembar surat setoran Pajak denganNPWP PT Pancuranmas Jaya 02377014.2.525.000 alamat Jl Kalimantan No 46182Sekarsulih Klaten, kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 100 dengan uraianpembayaran PPH pasal 22 pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar home System(SHS) di Provinsi Lampun dan Jambi (Termin I) sebesar 50 % dari nilai Kontrak)sebesar Rp 132. 769.665,00 tertanggal 12 September 2007 tertandatngan TITINLESTYARI, ST dari PT Pancuranmas Jaya dan Franky Sinaga, SE Nip 0600884068dari kantor Depkeu

surat setoran Pajak denganNPWP Bendahara Pengeluaran Ditjen LPE Jl Rasuna Said Blok X2 Kav 0708Kuningan Jakarta : 00155.560.6.063.000, kode jenis pajak 411124, kode jenis setoran100 dengan uraian pembayaran PPH pasal 23 pekerjaan pengadaan dan pemasanganSolar home System (SHS) di Provinsi Lampung dan Jambi (Termin I) sebesar 50 %dari nilai Kontrak) sebesar Rp 3.719.100,00 tertanggal 12 September 2007tertandatngan Budi Priyoi Handono SE dan disahkan oleh Franky Sinaga, SE Nip0600884068 dari kantor Depkeu

aslinya 1 (Satu) lembar surat184setoran Pajak dengan NPWP PT Pancuranmas Jaya 02377014.2.525.000 alamat JlKalimantan No 46 Sekarsulih Klaten, kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran100 dengan uraian pembayaran PPH pasal 22 pekerjaan pengadaan dan pemasanganSolar home System (SHS) di Provinsi Lampunh dan Jambi (Termin II) sebesar 30 %dari nilai Kontrak sebesar Rp 79.661.799,00 tertanggal 05 Oktober 2007tertandatngan Titin Lestiyari, ST dari PT Pancuranmas Jaya dan Franky Sinaga, SEdari kantor Depkeu

setoran Pajak denganNPWP PT Pancuranmas Jaya 02377014.2.525.000 alamat Jl Kalimantan No 46Sekarsulih Klaten, kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 100 dengan uraianpembayaran PPH pasal 22 pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar home System(SHS) di Provinsi Lampunh dan Jambi (Termin III) sebesar 20 % dari nilai Kontraksebesar Rp 53.107.866,00 tertanggal tidak ada bulan November 2007 tertandatnganTITIN LESTYARI, ST dari PT Pancuranmas Jaya dan Franky Sinaga, SE Nip1860600884068 dari kantor Depkeu

surat setoran Pajak denganNPWP Bendahara Pengeluaran Ditjen LPE Jl Rasuna Said Blok X2 Kav 0708Kuningan Jakarta : 00155.560.6.063.000, kode jenis pajak 411124, kode jenis setoran100 dengan uraian pembayaran PPH pasal 23 pekerjaan pengadaan dan pemasanganSolar home System (SHS) di Provinsi Lampung dan Jambi (Termin HI) sebesar 20 %dari nilai Kontrak sebesar Rp 1.487.640,00 tertanggal tidak ada bulan November2007 tertandatngan Budi Priyoi Handono SE dan disahkan oleh Franky Sinaga, SEdari kantor Depkeu

SYAFRUDDIN dari Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong;

.;1 (satu) bendel poto copy surat panggilan tersangka a.n.SYAFRUDDIN dari Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong;1 (satu) bundel dokumen DepKeu Dirjen Bea Cukai No.98/PDT.G/2009/PN.JKT.UT Gugatan Perdata dari PengadilanJakarta Utara;1 (satu) berkas Notaris PPAT SULISTYOI mengenai salinan aktependirian PT.

Pemeriksaan SHS di Propinsi Jambi TahunAnggaran 2009, Termin (SHS di Gudang Siap Kirim)1 (satu) bundel Kronologi Pemeriksaan SHS di Propinsi Jambi TahunAnggaran 2009, Termin Il (SHS Tiba di Propinsi).1 (satu) bundel Kronologi Pemeriksaan SHS di Propinsi Jambi TahunAnggaran 2009, Termin Ill (SHS Terpasang di Lokasi).Copy legalisir 4 (empat) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Ditjen LPE TA. 2009, terkait Pembangunan PembangkitListrik.Copy Legalisir 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu

Asli 1 (Satu) lembar surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI Nomor :S4178/PB/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang pengesahan RevisiDIPA TA. 2009 No:0116.2/02005.1//2009 satuan kerja Ditjen Listrikdan Pemanfaatan Energi DESDM, beserta 4 (empat) lembarlampirannya.Asli 1 (Satu) lembar surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI Nomor :$5997/PB/2009, tanggal 5 Oktober 2009, tentang pengesahanRevisi DIPA TA. 2009 No:0116.3/02005.1//2009 satuan kerja DitjenListrik dan Pemanfaatan Energi DESDM, beserta 2 (dua) lembarlampirannya.Copy

Asli 1 (satu) lembar surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI Nomor: S4178/PB/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang pengesahanRevisi DIPA TA. 2009 No:0116.2/02005.1//2009 satuan kerjaDitjen Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM, beserta 4 (empat)lembar lampirannya.Asli 1 (satu) lembar surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI Nomor: $5997/PB/2009, tanggal 5 Oktober 2009, tentang pengesahanRevisi DIPA TA. 2009 No:0116.3/02005.1//2009 satuan kerjaDitjen Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM, beserta 2 (dua)lembar