Ditemukan 1848 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan pernurunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-10-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290K/TUN/2000
Tanggal 3 Oktober 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NAINTEX
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NAINTEX
    PUTUSANNomor : 290 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Ny. BasaniSitumorang, SH., 2. Subroto, SH., 3. Gumono, SH., 4. Djoko Mursito,SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.
    tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum danatau UndangUndang maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Pemohon Kasasi sebagai pihak yangkalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasii ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2004, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74K/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    ANJURAN :Bahwa permasalahan pengunduran diri dan tuntutan hak uang pensiundan cuti tahunan sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui PerantaraKantor Disnaker dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya sampai denganadanya Surat Anjuran Nomor: 567/5610/436.4.14/2004 tertanggal 12 Oktober2004 ;Bahwa ANJURAN tersebut tidak memperhatikan hakhak pekerjaterutama menyangkut dengan Hak Pensiun dan Cuti Tahunan dan karenanyaPenggugat PHILLIPS MONIAGA mengajukan permohonan ke PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Sudoyoso IV/9 Surabaya terputus terhitung sejak diterimanya hakhakatas surat pengunduran diri yang diajukan kepada pengusaha tanggal 31Agustus 2004 ; Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pekerja ;Bahwa atas putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tersebut PENGGUGAT/PHILLIPSMONIAGA selaku Pekerja tidak menerima, kemudian mengajukan permohonanbanding ke PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    PUSAT(P4P) ;Bahwa atas Permohonan Banding tersebut di atas, PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2005, No. 931/603/1038/XIII/PHK/62005, dengan amar sebagai berikut : Memperkuat Putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 ;KEBERATAN KEBERATAN PENGGUGAT ATAS PUTUSAN P4 PUSAT :Bahwa Penggugat bekerja di CV.
    No. 33Tahun 1977 dan selanjutnya diperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja, bahwa sampai diajukannya sengketa ini kepada PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah (P4D) JawaTimur, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanyaHal. 10 dari 22 hal. Put.
    Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasiini, Karen Ratio diadakannya Peradilan Perburuhan (P4D dan P4P)maupun Peradilan Banding Administratif (Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta) adalah untuk melindungi kepentingan buruhdengan tetap mengindahkan ketentuanketentuan hukum yangberlaku dan bukan sebaliknya melindungi pengusaha yang melakukanpenyeludupan hukum dengan tidak mengindahkan ketentuan hukumyang berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-08-2006 — Upload : 25-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/TUN/2003
Tanggal 9 Agustus 2006 — PT Ampalit Mas Perdana ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Ampalit Mas Perdana ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 03-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384K/TUN/2002
Tanggal 19 Januari 2007 — COENTO WIBOWO ADI SAPUTRO; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • COENTO WIBOWO ADI SAPUTRO; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P )
    Per.03/Men/1996 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja danpenetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian di perusahaan swastapadahal Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut sudah dicabut sejak tanggal 20Juni 2000 dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.150/Men/2000 ;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada Tergugat atasputusan Panita Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah Propinsi JawaTengah di Semarang pada tanggal 1 Agustus 2000 dan melalui SuratNo.012/Sektor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438K/TUN/2006
Tanggal 21 Januari 2009 — BPR SIANTAR BUMIASIH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPR SIANTAR BUMIASIH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    IlMedan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli2006.Pemohon Kasasi dahulu Penggugatmelawan:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jin. Jend.Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada:1. SUKO MULYONO, SH2. SUNARNO, SH.MH3. WURDAYANI, SH4. SUHERMAN, SHHal. 1 dari 14 hal. Put. No. 488 K/TUN/20065. SUYATNO, SH.MHum, kelimanya adalah WargaNegara Indonesia, beralamat di JIn. Jend.
    Bahwa dalam pertimbangan putusannya Tergugat hanyamempergunakan Undangundang Republik Indonesia No. 22Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan joUndangundang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1964tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PerusahaanSwasta dan Pasal 156 Undangundang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa memHal. 4 dari 14 hal. Put.
    Tahun 2003 khusus Pasal 158 ayat 1 (a) dan ayat 2 (b) (memPHK tanpa membayar Pesangon) yang sedang berlaku dan telahterbit sebelum ada masalah;Bahwa Judifikasi tidak memberikan pertimbangan sampai kepadaUndangundang No. 13 tahun 2003 Pasal 158 ayat 1 (a) dan ayat2 (bo), akan tetapi dalam kasus ini hanya sekedar memberikanpenjelasan jawab menjawab tidak sampai kepada pertimbanganhukum tentang Keputusan tersebut bertentangan dengan undangundang yang berlaku terhadap Perkara Perburuhan IncaseUndangundang
    No. 4388 K/TUN/2006dengan Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.BPR SIANTAR BUMIASIH tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Tanggal 4 Juli 2006 No. 134/G/2005/PT.TUN.JKT;MENGADILI SENDIRI :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan No. 1869/606/673/II/PHK/102004
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440K/TUN/2004
Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. PATRA DOK DUMAI
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. PATRA DOK DUMAI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73K/TUN/2006
Tanggal 20 Februari 2008 — DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149K/TUN/2006
Tanggal 1 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. PRESIDEN TAXI
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. PRESIDEN TAXI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Objek Gugatan:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Tergugat (PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 04/2222/1639/XI/PHK/12000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemutusan HubunganKerja antara PT. Dan Liris Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo dengan Sdr. Rahmad d/a Margohayu DalemanTulung Klaten;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125K/TUN/2003
Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — THAMRIN BERSAUDARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P
9 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THAMRIN BERSAUDARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 21-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/TUN/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung No. 148 K/TUN/2005 tanggal 5 Maret 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat dengan posita perkarasebagai berikut :Objek GugatanYang menjadi Objek gugatan Penggugat adalah surat keputusan PanitiaPenyelesaian Perburuhan
    SOBAMBOWO BUULOLO d/aPerum Bukit Cipageran Indah Blok A, No. 55 Kota Cimahi yangselanjutnya di sebut Pekerja, dengan amar putusannya sebagaiberikut :Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.444BPPKD tanggal 02 Juli2003 ;bahwa pihak Penggugat sangat keberatan terhadap putusan P4Ptersebut, karena pertimbangan hukumnya memihak danmempertimbangkan keterangan dari pengusaha saja, tanpasedikitpun mempertimbangkan dari permasalahan
    Menyatakan batal/tidak syah surat keputusan Tata UsahaNegara yang telah di terbitkan oleh Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) No.2005/1940/45613/X/PHK/102003 Tentang PHK sdr.Sobambowo Buulolo sebagai pihak pekerja & PT. MolexAyus sebagai pihak pengusaha ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratkeputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan menerbitkansurat keputusan baru berisikan antara lain :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 K/TUN/2005
Tanggal 25 Nopember 2008 — GRAHAJASA SWARNABOGA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GRAHAJASA SWARNABOGA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. Sdr. EKO SUROYO
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. Sdr. EKO SUROYO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-03-2009 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129K/PDT.SUS/2009
Tanggal 12 Maret 2009 — MITRA MANGGALINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MITRA MANGGALINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 11-01-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2007 — SUMBER ANEKA SEMPANA, ;PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4),
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMBER ANEKA SEMPANA, ;PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4),
    (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 dan upah selama proses dari bulan Februari 2004sampai dengan bulan Maret 2004; Bahwa agar pihak Pengusaha dan Pekerja memberikan jawaban tertulis atasanjuran tersebut selambatlambatnya 7 hari setelah menerima surat anjuran;Bahwa atas anjuran Pegawai Perantara seperti tersebut diatas pihakPengusaha dan pihak Pekerja menolaknya, sehingga penyelesaiannyadilimpahkan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan Pusat, dan olehPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    Agus MuhammadMenyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 1235/764/15214/IX/PHK/72004 tanggal 14 Juli 2004;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 38 K/TUN/20065. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baruberisi memutuskan hubungan kerja antara PT. SUMBER ANEKA SEMPANAdengan Pekerja Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 26-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240K/TUN/2005
Tanggal 7 Oktober 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. MARTUA DONY
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. MARTUA DONY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2007 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224K/TUN/2000
Tanggal 7 Agustus 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. INDOBARUNA BULK TRANSPORT
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. INDOBARUNA BULK TRANSPORT
    Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sebagaiPanitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4) adalah Badanatau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga Tergugatmerupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudoleh Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun 1986;b.
    No. 224 K/TUN/2000Nomor B.344/W.264/05/V/K/1999 tanggal 7 Mei 1999 jo surat peringatanNomor B.373/W.264/05/V/K/1999 tanggal 19 Mei 1999 jo B.420/W.264/05/VI/K/1999 tanggal 2 Juni 1999 perihal : Pelaksanaan Surat KeputusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat Depnaker RI yang ditujukan kepada Penggugatd/a kuasanya yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk melaksanakankeputusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat
    Daerah DKI Jakarta pada tanggal 15 September1998 melalui surat tercatat Pos Indonesia oleh Termohon Kasasi ;Bahwa Termohon Kasasi dalam persidangan hearing di PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat telah mengakui menerimasurat tersebut pada tanggal 15 September 1998;Bahwa kemudian Termohon Kasasi membantahnya itu merupakan haknya,akan tetapi bukti yang ada menunjukkan yang sebenarnya.
    Bagi Termohon Kasasi hal sangataneh;Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan dan sesuai bukti serta datayang ada bahwa Termohon Kasasi telah menerima putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta pada tanggal 15September 1998 melalui Pos tercatat dari Pos Indonesia;2.
    No. 224 K/TUN/2000MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2007 oleh Titi Nurmala Siagian,SH.MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. CALVIN METAL PRODUCT
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. CALVIN METAL PRODUCT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-03-2007 — Upload : 23-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21K/TUN/2006
Tanggal 7 Maret 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SUPERIN PRIMA TANKER
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SUPERIN PRIMA TANKER