Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

• Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
• Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
• Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
• Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
• Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
• Fair White Dual Action

pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsider 2 (dua)bulan Kurungan ;3.Menyatakan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action

di laci meja di konter kosmetikaLantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yangtidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaranHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btmyang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagaiberikut : NO JENIS BARANG JUMLAH01 Naked Urban Decay Baked Blush 3 Kotak02 Silkygirl 4 Kotak03 Citra White Beauty 2 Kotak04 Pigeon Squalane Yellow 4 Kotak05 Pigeon Squalane White 2 Kotak06 Fair White Dual Action

melakukan penyitaan terhadapbeberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (Kosmetik) tersebut ; Bahwa pada saat Saksi dan Saksi DAVIT dan BRIPTU RINALDIMANURUNG melakukan penggeledahan di Konter Kosmetik Lantai DasarLucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menemukan :No Jenis Barang Jumlah1 Naked Urban Decay Baked Blush 3 (tiga) kotak2 Silkygirl 4 (empat) kotak3 Citra White Beauty 2 (dua) kotak4 Pigeon Squalane Yellow 4 (empat) kotak5 Pigeon Squalane White 2 (dua) kotak6 Fair White Dual Action

beli dan harga jual barang bukti produk Kosmetik yang telahdisita oleh polisi pada hari Senin tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.15WIB di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam berupa : No Jenis Barang Harga Beli (Rp) Harga Jual (Rp)1 Naked Urban Decay Baked Rp.10.000 Rp.35.000Blush2 Silkygirl Rp.20.000 Rp.28.0003 Citra White Beauty Rp.5.000 Rp. 20.0004 Pigeon Squalane Yellow Rp.13.000 Rp. 19.0005 Pigeon Squalane White Rp.20.000 Rp. 28.0006 Fair White Dual Action

Buku Penjualan merupakan catatanpenjualan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang laku terjual ;Menimbang, bahwa selain menghadapkan = Saksisaksi, untukmemperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pulamenghadapkan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action

Pasal 71 ayat (1)Undangundang No. 41 tahun 1999 tentangKehutananBahwa lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan Gugatan Class Action,sebenarnya adalah Hukum AcaraGugatan Perwakilan Kelompok Class Action) dari undangundang yang telahdisebutkan diatas, dengan kata lain Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) hanya dapat diajukan apabila ada undangundang yang mengaturnyaterlebih dahulu.

Dengan demikian Gugatan Class Action yang diajukan olehPenggugat itu secara substantif dinilai masih sangat sumir dan tidak ada dasarhukum karena tidak mengacu pada 4 (empat) Undangundang tersebut diatas.2.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor:104/PDT.G/2020/PN.Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono)B. DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor : 104/PDT.G/2020/PN. Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Il.DALAM POKOK PERKARA1.

Gugatan Penggugat tidak dapat diproses melalui mekanismegugatan kelompok atau class action;3. Tidak ada kesamaan dasar hukum;4.

plan) kredit grup PT IKI secara rinci dan buktipenyelesaian kredit PT IKI (the Fame) selambatlambatnya tanggal 12 September 2011.(4) Bank akan menyampaikan realisasi penyelesaiankredit grup PT IKI sesuai dengan tenggat waktudalam action plan.Pada tanggal 7 September 2011, Bank PembangunanDaerah SumselBabel mengirimkan surat Nomor501/DIR/IVB/2011 Perihal : Penyampaian Action Plan(Step) penyelesaian Pelampauan BMPK kepada BankIndonesia Palembang.

Merujuk pada Peraturan BankIndonesia Nomor 8/13/PBV/2006 tentang Perubahan atasPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBV/2005 tentangBatas Maksimum.Pemberian Kredit Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006,Pasal 24 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa target waktupenyelesaian action plan untuk pelanggaran BMPK,Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTpaling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.

plan) untuk penyelesaian PelanggaranBMPK dan atau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajid memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran BMPK dan atauPelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.(3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalamjangka waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan

Tindakan Tergugat tersebutbertentangan dengan bertentangan Peraturan Bank IndonesiaNomor : 8/13/PBV2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia Nomor 7/3/PBV/2005 Tentang Batas MaksimumPemberian Kredit Bank Umum pada Pasal 24 menentukansebagai berikut :(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak(action plan) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK danatau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran

sejak action plan disampaikankepada Bank Indonesia.c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan olehhalhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas)bulan sejak action plan disampaikan kepada BankIndonesia.Rasio NPL menjadi diatas 5% diakibatkan karena adjustmentNPL dari Bank Indonesia sesuai Risalah Exit MeetingPemeriksaan Khusus Aktivitas Fungsional Perkreditan PT BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka BelitungPosisi 31 Maret 2012 pada tanggal 15

penjualan tersebut disetorkan dan dijawab oleh saksi KanurSitumorang bahwa ianya menyetorkannya kepada terdakwa,kemudian para saksi membawa saksi Kanur Situmorang danmencari terdakwa, selanjutnya menemukan terdakwa sedangdudukduduk diwarung miliknya lalu) para saksi melakukanpemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanbarang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model2330 C2 warna hitam berisikan angka tebakan togel, 1 (satu) buahbuku tulis berwarna merah bertuliskan soccer action

Simanindo Kab.Samosir didalam kedai selagi duduk; Bahwa pada waktu) melakukan penangkapan terhadapterdakwa ditemukan HP Nokia Model 2330 C warna hitam2dan 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskanSoccer Action dan uang tunai sebanyak Rp.26.000, (duapuluh enam puluh ribu rupiah);e Bahwa cara terdakwa menjual tebakan nomor togel adalahdengan cara terdakwa menerima sms dari pemain togel untukdirekap dan menyetor semua hasil rekapan ke bandar Togelyaitu marga Sitinjak;Bahwa anka Togel dijual

Simanindo Kab.Samosir didalam kedai selagi duduk;Bahwa pada waktu) melakukan penangkapan' terhadapterdakwa ditemukan HP Nokia Model 2330 C warna hitam2dan 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskanSoccer Action dan uang tunai sebanyak Rp.26.000, (duapuluh enam puluh ribu rupiah);Bahwa cara terdakwa menjual tebakan nomor togel adalahdengan cara terdakwa menerima sms dari pemain togel untukdirekap dan menyetor semua hasil rekapan ke bandar Togelyaitu marga Sitinjak;e Bahwa anka Togel dijual

diajukannya gugatan ini,terlebin dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukumPenggugat sebagai Wakil Kelompok untuk mengajukan Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), dengan kedudukan dan kepentingan hukum sebagaiberikut :iL,Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Wakil Kelompok (Class Action) yangmerupakan pelanggan IndiHome, suatu produk dari Tergugat yang didalamnya terdapat Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan (untuk selanjutnyadisebut TV Berbayar) ;Bahwa kelompok atau anggota

peraturan lain yang berkaitan dengan penyiaran, makaPenggugat tidak dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), karena peraturan perundangundangan di bidang penyiaran tidak mengakomodir Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action).

Sedangkan dalamperkara a quo kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya(Perbuatan Melawan Hukum) huruf G halaman 17 sampai dengan halaman 20adalah tidak benar adanya, karena Penggugat tidak dapat menguraikan danmenjelaskan tentang kerugian yang dialaminya sebagaimana dimaksudPenjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen yangberbunyi sebagai berikut :Undangundang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Dikarenakan Penggugat bukan merupakan konsumen yang benarbenardirugikan dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah merupakandalil yang mengadaada, maka jelas bahwa Penggugat tidak dapatmengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian DALAM

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Selain itu, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak memenuhipengertian kerugian menurut Mr. J. H.

PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK SAH SECARA HUKUMMENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK / LEGAL STANDING /CLASS ACTION.= Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk kepentinganmasyarakat luas padahal dalam gugatan perkara aquo dasarnya hanya pengaduansatu orang saja.= Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun2002 Tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK khususnyaBab II Pasal 2 :1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok / Class Action harus memenuhi persyaratansebagai berikut :1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yang sedemikianbanyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukan secara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum sertakesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungikepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Menyatakan secara hukum Penggugat Tidak Sah mengajukan gugatan perkaraPerwakilan Kelompok/ Class Action / Legal Standing.3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuurlibel);4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar;3.

dalam perkara aquo;AtauApabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan perkara ini .Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknyasebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan keberatan PerwakilanKelompok / Legal Standing / Class Action

Ska. tersebut diatas, berdasarkan PERMA No. tahun 2002 disebutsebagai Gugatan Perwakilan Ketompok (Class Netion).Menimbang, bahwa berdasarkan Bab IT Pasal 2 PERMA No. tahun 2002 tersebutditentukan bahwa suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan mempergunakanprosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), jika memenuhi persyaratan sebagaiberikut ;1.

Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il : Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak (legal standing) untukmengajukan gugatan, karena kuasa Penggugat hanya dapatmewakili gugatan kelompok (class action) bukan secara pribadiseperti kasus ini ;2. Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V : Bahwa legal standing kuasa Penggugat melanggar Hukum AcaraPerdata , karena kepentingan Penggugat untuk diri sendiri sedangkuasa Penggugat adalah perwakilan kelompok konsumen;Menimbang bahwa Tergugat , Il.

IV dan Tergugat V kesemuanyamengajukann Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang Legalstanding dimana menurut para Tergugat, kuasa Penggugat tidak mempunyaihak (legal standing) untuk mengajukan gugatan, karena mestinya kuasaHalaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.BJMPenggugat hanya dapat mewakili gugatan kelompok (class action) akantetapi dalam perkara ini, kuasa Penggugat mewakili kepentingan Penggugatuntuk diri Sendiri secara pribadi dan bukan perwakilan kelompok konsumen

sebagaimana tersebut diatas telah diatur secara jelas olehMahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 009/KMAWii/2010 tanggal 21 Juli 2010;Menimbang bahwa dalam perkara ini CRISTIAN SINTER, lahir diTuban, tanggal lahir, 08 Oktober 1964, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal /oeralamat di Jalan Loas nomor 35 RT. 35/ RW. 027, KelurahanPengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin secaraPribadi ( perseorangan ) dan bukan kelompok masyarakat ( class action

GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN DI ACARA KELASACTION;Bahwa memperhatikan subjek hukum dalam gugatan aquo yang lebihdari satu orang, bahkan hingga 89 (delapan puluh sembilan) orang sertamemperhatikan pula uraian dalildalil gugatan tentang adanya kerugianyang didalilkan dan khususnya memperhatikan petitum gugatan yangdisatukan sebagai komulasi dari seluruh kerugian yang didalilkan telahdialami oleh para Penggugat, maka mengindikasikan gugatan iniseharusnyalah diajukan secara kelas action ;Bahwa

indikasi yang sangat menentukan bahwa gugatan ini haruslahdiajukan secara kelas action, adalah setelah memperhatikan tuntutanganti kerugian yang diajukan secara kelompak dengan menyatukanseluruh tuntutan para Penggugat, padahal mereka mengalami kerugianyang berbeda beda, sebagaimana diuraikan dalam posita suratgugatan;Bahwa dalam gugatan dengan acara class action, petitum sedemikian itudiperkenankan oleh karena perwakilan class (Class Reprensentative)sebagai pihak yang mengajukan gugatan dituntut

untuk memenuhipersyaratan tertentu, sehingga diberi syarat seperti diatur dalam PERMANo.2 Tahun 2002 ;Bahwa apabila dalam kasus aquo tidak diajukan dalam suatu kelompok(class action), maka gugatan ini seharusnyalah diajukan oleh paraPenggugat secara sendirisendiri, hal ini sesuai dengan tujuan diberlakuHal. 13 dari 28 hal.

No.599 K/Padt/2009kannya ketentuan tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (class Action)yang justru untuk menghindari adanya kesulitan jika gugatan itu diajukansecara sendiri sendiri ;Bahwa dari apa yang kami kemukakan di atas jika gugatan ini diajukansecara biasa, satu persatu oleh masingmasing para Penggugat sebagaisuatu subjek hukum (persona standi in judico) yang sendiri sendiriseperti halnya dalam perkara ini, maka seharusnya seluruh dalil dalilgugatan selaku fundamentum petendi gugatan, baik mengenai

dasarhukum (rechts ground) gugatan, maupun tentang feitelijke ground darigugatan dan juga penguraian petitum gugatan, haruslah diuraikan secarasendiri sendiri sesuai dengan kepentingan masing masing Penggugatatau dapat memilih mengajukan gugatan secara kelompok dengan acaragugatan Perlawanan Kelompok (Class Action) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2002 dengan menguraikankepentingan dan petitum gugatan itu secara kelompok ;Bahwa akan tetapi dengan dikeluarkannya PERMA tersebut

atau Badan Hukum Perdata ; Sengketa in litis, obyeksengketa tidak memenuhi Syarat Kumulatif tersebut yakni unsurBersifat Konkret dan Individual haruslah ditujukan kepadaKepentingan Langsung dari Penggugat dan bukan terhadapkepentingan tidak langsung dari Penggugat ; sedangkan unsurmenimbulkan akibat hukum Publik bagi Penggugat ;Dihubungkan dengan azas Peradilan Tata Usaha Negara bahwa suatukepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukumsehingga dikenal adanya azas "No Interest No Action

Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan Class Action atau LegalStanding atau Asas lus Standi atau Gugatan Kelompok yang tidakdiatur dalam UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara, hanyaada dalam (teori hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, sehinggaHukum Acara PTUN menyangkut Gugatan Class Action juga tidakGugatan Class Action hanya dikenal dalam Lapangan Hukum Perdata, melaluiPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 yang pada formilnyamenentukan : Pasal 1 huruf b : Wakil kelompok adalah sate

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengatasnamakan masyarakat adalah termasukGugatan Class Action atau Gugatan Kelompok yang diatur melalui PeraturanMahkamah Agung RINomor1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok ........Kelompok dinyatakan : a.

dan Proses Sertifikasi atauPemberian Ijin dimana dalildalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan Penggugat mengatasnamakan masyarakat ataugugatan perwakilan kelompok (Class Action) tidak ada sama sekali di dalamgugatan ini ; Bahwa, berdasarkan alasanalasan dan fakta hukum diatas, maka sudah selayaknyaapabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakantidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas, kabur dan tidak sempurna ; DALAM

Namun gugatan sengketa a quo hanyadiajukan oleh Penggugat dengan mengatas namakan dirinya sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka Pengadilanberpendapat bahwa gugatan in casu tidak termasuk gugatan class action.

(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

sonde tegakemudian Terdakwa melepaskan potongan cermin tetapi Terdakwa kembalimemaksa korban untuk membuka kaki dan Terdakwa berusaha memasukkanalat kelaminnya ke dalam vagina korban langsung korban berkata "betasonde bisa le, beta su lemah sambil meraih handphone milik korban karenaberdering tetapi Terdakwa melarangnya berkata *sonde usah angkat nantibeta antar pulang lu langsung Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahdan mengalaskan bercak darah di celana korban dengan kardus bertuliskanSPEED action

No. 1194 K/Pid/2015berdering tetapi Terdakwa melarangnya berkata *sonde usah angkat nantibeta antar pulang lu langsung Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahdan mengalaskan bercak darah di celana korban dengan kardus bertuliskanSPEED action sport warna putih serta menurunkan korban di jembatan selamdimana saksi Maria Nahok menemukannya dan segera melaporkannyakepada pihak yang berwajib; Akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengalami luka sebagaimanahasil Visum et Repertum Nomor : 021/VER/

No. 1194 K/Pid/20154.b. 1 (satu) lembar kardus bertuliskan SPEED Action Sport warna putihyang ada bercak darahnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 92/Pid.B/2015/PNKpg., tanggal 11 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.NMaoi6.Menyatakan Terdakwa FRENGKY LADO Alias ENGKY tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPEMERKOSAAN

tali hijau ;c. 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris coklat ;Dikembalikan kepada saksi korban ;a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa Nomor Polisi (DH) warnahitam nomor rangka MH1JBE119DK687728 nomor mesin JBE1E1676376 beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;b. 1 (satu) lembar sprey yang ada tulisan REAL MADRID warna putih biruyang ada bekas darahnya ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;a. 1 (satu) lembar pecahan kaca cermin;b. 1 (satu) lembar kardus bertuliskan SPEED Action

PUTUSANNomor 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanperwakilan kelompok (Class Action) antara :1 RICKY H.S. TAMBA, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat DusunSri Rejeki RT. 12 RW. 4 Desa Labuhan Ratu II, Kec. WayJepara, Kab. Lampung Timur, No.

dari 66 Ptsn.No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan class action yangmembawa konsekuensi yuridis, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidaksah, oleh karena Gugatan GPK Penggugat tidak memenuhi syarat PERMA No.

Tamba melaluisosial media,dan juga apa yang menjadi substansi dari Gugatan Perwakilan Masyarakat(Class Action) di Pengadilan Negeri Kelas I A,Tanjung Karang, merupakan suatukebohongan. Bahwa kebohongan yang sangat nyata,tampak pada dalil yang disampaikanoleh Sdr.

Yahya Harahap dalam buku Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2008 hal. 139, class action merupakan sinonimclass suit atau representative action (RA) yang berarti:Halaman 57 dari 66 Ptsn.No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu ataubeberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative);b.

Pihakpihakyang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untukmengajukan class action;d. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum Kesamaan fakta atau dasar hukum yangdimaksud bersifat substansial artinya harus memiliki kepentingan yang sama antarawakil kelompok dengan anggota kelompok;e. Kesamaan Jenis Tuntutan Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta ataudasar hukum;Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA No.

PUTUSANNomor 409/Pdt.G/2016/PA.ClgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dengan acara gugatan Perwakilan kelompok(Class Action), pada pemeriksaan pendahuluan (Dismissal) telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1.

No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat tempat tinggalnyaPerwakilan Kelompok tersebut di atas.Selanjutnya GiSCDUt ........ eee eee eeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGATDengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Wakaf MakamBalung dengan Gugatan Class Action terhadap:1.

::::sssesseeeeeeeeeeees TURUT TERGUGAT;Adapun yang menjadi dasar / dalildalil dan alasan diajukannya gugatanperkara Wakaf Makam Balung ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Class Action adalah Masyarakat Kampung yangdahulu pada tahun 1973 terkena gusuran/pembebasan lahan danpemindahan tempat tinggal secara bedol desa, dan ada pula yangpemindahannya hanya sebagian.

Camat Kecamatan (Tergugat IV), telah menyerahkanpengelolaan Ma+kam Balung kepada sekelompok masyarakat tanpamempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehinggahal tersebut menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat (PenggugatClass Action) knususnya dan masyarakat Kota Cilegon, serta masyarakatBanten pada umumnya;.

Tergugat Il yang kami simpulkan dan dengan uraian alasansebagai berikut :1.Gugatan Eror In Person.Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatugugatan Class Action, karena terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan,dengan alasan sbb :a.

transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding mengkoreksi Biaya Konsultan/Trade Marksebesar Rp.725.393.508,00 yang merupakan pembayaran kepada Rouse & Co InternationalLtd. di United Kingdom yang merupakan pembayaran untuk biaya renewal trade mark danlegal action

Limited tertanggal 31 Agustus2006eae sbahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap GL Account No. 61019950 Biaya Penjualan Hak Paten, diketahui bahwa terdapat biaya penjualan hak patent sebesar Rp.1.734.262.559,00terdiri dari pembayaran ke General Patent International sebesar Rp.852.731.653,00 yangmerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dan sisanya sebesar Rp.881.530.906,00merupakan transaksi dengan Rouse & Co International Ltd dan Donaldson & Burkinshawberupa pembayaran trademark & legal action

;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar pembayaran trademark& legal action dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Rouse & Co International Ltd. diUnited Kingdom dan Donaldson & Burkinshaw di Singapore, yang merupakan Subyek Pajak'Luar Negeri;bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal29 Maret 1996, tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, diatur mengenaijhalhal sebagai berikut :4.

milik Penggugat tepatnya didepan akses pintu keluarmasuk rumah Penggugat adalah merupakan penggabungan duakepentingan hukum yang berbeda;Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDN3.2.3.3.Bahwa gugatan Penggugat tentang fasilitasfasilitas/sarana komplekberupa Masjid, Playground, Playgroup dan kolam renang mini adalahgugatan tentang fasilitas yang bersifat umum (Fasum), sehingga secarahukum gugatan harus dilakukan oleh beberapa warga perumahanMaysa Tamansari Residence secara Class Action

bukan secara pribadiPenggugat, hal ini telah disebutkan oleh Hakim Mediator dalam laporanhasil Mediasi yang menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakankarena gugatan bersifat Class Action dimana ada warga lainnya yangtidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana yang diamanatkandalam pasal 32 ayat 2 a.1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Bahwa kemudian gugatan Penggugat tentang penanaman pohonkearah selatan rumah Penggugat adalah gugatan yang

menyangkut dengan fasilitas/sarana komplek (fasilitas umum)sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada point 9menyatakan Bahwa dari perbuatan Tergugat yang tidak menyediakanfasilitasfasilitas/sarana komplek berupa Masjid, Playground, Playgroupdan kolam renang mini;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bersifat umum yaknimenyangkut kepentingan warga lainnya yang tinggal di PerumahanMaysa Tamansari Residence, maka secara hukum gugatan Penggugatdapat diklasifikasikan gugatan yang bersifat Class Action

Exceptio Plurium LitisConsortium) oleh karena beberapa warga perumahan lainnnya harusdijadikan pihak dalam perkara a quo ini;Bahwa dalam acara mediasi di Pengadilan Hakim Mediator juga sudahmenyarankan kepada kuasa Penggugat untuk mengikut sertakan wargaHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDNperumahan yang lainnya, namun kuasa Penggugat tetap padagugatannya, sehingga Hakim mediator dalam laporan hasil Mediasimenyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena gugatan bersifatClass Action

Bahwa Majelis Yudex Factie telah keliru dan jelasjelas salah dalampertimbangnnya pada halaman 19 mengatakan ...tuntutan penggugattentang kepentingan umum (warga kompleks tersebut), harus dilakukanmelalui perwakilan kelompok/class action.. dimana dalam ketentuan UUtentang Perlindungan Konsumen mengatakan kepentingan konsemen bolehdiajukan secara kelompok dan boleh juga diajukan secara pribadi.

Akibat ancaman penggusuran tersebut, sekitar 40 kepala keluargayang bertahan dan selebihnya bersedia dipindahkan ke rumah susunsederhana sewa Rawa Bebek di Cakung yang disediakan oleh PEMDADKI Jakarta dengan alasan mereka tidak bisa menolak programpemerintah karena terpaksa dan takut.49.Bahwa atas ancaman penggusuran tersebut, beberapa warga BukitDuri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri, Kecamatan Tebetyang rumahnya terletak di bantaran Sungai Ciliwung mengajukangugatan class action terhadap

Asas ini menurut Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., mengandung arti : bahwa suatu tuntutanhak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakansyarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilanHal 37 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKIguna diperiksa : point d interest pint d action. (Hukum Acara PerdataIndonesia; Prof. Dr.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8Oktober 1973 No. 442K/Sip/1973 yang menyebutkan Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima.10.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, gugatan Penggugatyang tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat (point ainterest point d action) harus dinyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).B.

yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.

Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c. Pada saat gugatan diajukan, warga RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW10 telah ditertibkan dan direlokasi ke rumah susun;d.

Bahwa Jamkesmas adalah Jaminan PemeliharaanKesehatan Masyarakat Miskin yang diberikankepada peserta yang telah mempunyai kartuJamkesmas sesuai kuota dan alokasi anggaranberdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sukabumiyang diambil dari data BPS Pusat tahun 2006.Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas kecamatanPurabaya Kabupaten Sukabumi' telah mengajukanpencairan dana Jamkesmas pada Puskesmas KecamatanPurabaya Kabupaten Sukabumi pada tahun 20082009dengan membuat POA (Plane Of Action) bulanansendiri dengan

Pos Indonesia pada setiapbulannya dan untuk pencairan dana berikutnyadilakukan dengan tetap membuat POA (Plane Of Action)hasil lokakarya mini termasuk membuat l/aporanpemantaatan dana sebelumnya dari Jlaporan hasilkegiatan. Bahwa terdakwa mencairkan dana Jamkesmastersebut bersama Bendahara Puskesmas selakupenanggung jawab keuangan, tetapi setelah danatersebut cair, terdakwa tidak membuka rekeningatas nama puskesmas serta tidak lagi melibatkanbendahara puskesmas yaitu) Sdr.

Sukabumi.3) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2007.4) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2008.5) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun692009.6) 1 (satu) buah buku kas umum.7) 1 (satu) buah buku bantu yandas.8) Foto copy SPJ Persalinan tahun 2008.9) Asli SPJ Persalinan tahun 2009 bulan Januari 2009s/d Desember 2009.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telahdilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelahditeliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan

Sukabumi." 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2007." 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2008."=" 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2009. 1 (satu) buah buku kas umum." 1 (satu) buah buku bantu yandas." Foto copy SPJ Persalinan tahun 2008. Asli SPJ Persalinan tahun 2009 bulan Januari 2009s/d Desember 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

Purabaya, Kab.Sukabumi ;" 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2007 ; " 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2008 ; " 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2009 ; = 1 (satu) buah buku kas umum ; (satu) buah buku Yandas ; Asli SPJ Persalinan tahun 2009 ~s bu lanJanuari 2009 s/d Desember 2009;Tetap terlampir dalam berkas perkara :7.

Namun, dalam mengajukan gugatan secaramassal atau kelompok didasarkan pada Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok, untuk selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2002.Bahwa terhadap gugatan citizen lawsuit yang sudah pernahdiperiksa oleh Pengadilan di Indonesia, para Hakim telahmenggunakan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuityang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009.

Bahwa setelah membaca sesara seksama surat gugatan a quo,dalam posita gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidakmendalilkan dalam ketentuan peraturan perundangundanganmana yang secara spesifik telah dilanggar oleh Tergugat.Sehingga, gugatan a quo tidak memenuhi persyaratansebagaimana disebutkan pada halaman 57 Laporan PenelitianClass Action dan Citizen Lawsuit yang diterbitkan oleh MahkamahAgung RI tahun 2009 tersebut diatas.6.

Bahwa pada halaman 65 paragraf kedua dan ketiga LaporanPenelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang diterbitkan olehMahkamah Agung RI tahun 2009, mengenai isi petitum telahmenyatakan:Petitum gugatan Citizen Lawsuit harus berisi permohonan agarnegara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agarperbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhanhak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadilagi.Petitum Gugatan Citizen Lawsuit tidak boleh berisi pembatalan atassuatu Keputusan

Bahwa dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuityang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009 halaman 59angka 5 dan 6, menyatakan :5. Gugatan Citizen Lawsuit oleh Para Penggugat yangmengatasnamakan Masyarakat Pengguna Jalan Tol pada JalanTol Lingkar Luar Jakarta (JORR), dalam Putusan perkaranomor 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 19 Mei 2008tersebut dinyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima, karena tidak terpenuhinya syarat formil berupanotifikasi;6.

Fotocopy dari fotocopy Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuityang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009, selanjutnya padabukti surat tersebut diberi tanda T.1;2.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan gugatan padamasalah perlindungan konsumen, yaitu berdasarkan pasa UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1999:Menimbang, bahwa walau pun Penggugat/Pembanding mendalilkanadanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat/Terbanding, namun dasar darigugatan adalah masalah konsumen (perlindungan konsumen); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding lebih tepatPenggugat/Pembanding itu mengajukan gugatan dengan cara mewakilibeberapa konsumen yaitu dengan gugatan class action

Didalam gugatanperkara ini Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri,sedangkan kalau diajukan gugatan secara class action tentunya harus memenuhi beberapa syarat tertentu;Menimbang, bahwa dengan halhal demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tanjungkarang sendiri dan dengan tambahan pertimbangansebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan

;Bahwa kedudukan Para Penggugat harus terlebin dahulu memenuhi syaratmenurut Pasal 8 ke3 Rv tersebut karena kalau tidak terpenuhi makagugatan Para Penggugat menjadi cacat hukum;Gugatan Penggugat kabur (obscuri libel):Bentuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau tidakterang, bahkan rancu dan saling tumpang tindih antara bentuk gugatperwakilan kelompok (class action) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun2002 dengan gugatan konvensional yang juga kacau dan tumpang tindihantara bentuk gugat

Apabila dibaca isi gugatan pada halaman 12 jelas terkesanbentuk gugatan yang diajukan adalah gugatan perwakilankelompok (class action) berdasarkan PERMA Nomor 1 TahunHal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 1473 K/Pdt/20152002 seolaholah ke5 orang yang bertindak tampil sebagai ParaPenggugat merupakan wakil kelompok (class representative) gunamewakili kepentingan sebanyak 1/10 pemegang saham sebagaianggota kelompok (class members).

Oleh karena itu jikasubyek yang dikumulasi dalam gugatan terdiri dari 5 orang ditambah1/10 bagian pemegang saham tidak dibenarkan dalam bentuk lampirankarena secara formil mengandung makna in absentee dan carademikian hanya dibenarkan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok(class action) yang tidak mengharuskan anggota kelompok (classmembers) disebut identitasnya dalam gugatan;Dari penjelasan diatas ternyata gugatan tidak jelas apakah gugatanperwakilan kelompok (class action) atau tidak.

Jika diukur berdasarkan faktacacat formulasi gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diaturdalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 gugatan jelas tidak memenuhi syaratgugatan perwakilan kelompok (class action);Gugatan juga tidak jelas bentuk konvensionalnya apakah tuntutan individual(individual claim) berdasarkan individual interest yang masingmasingberdiri sendiri atau apakah bentuk kumulasi (Samenvoeging) objektif dansubyektif yang tercantum identitasnya dalam komparasi gugat sebagaipihak dalam gugatan