Bahwa fakta hukum mana juga diperkuat oleh pendapatberbeda (Dissenting Opinion) oleh Hakim adhock/ Pembaca ,sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya,halaman 199, paragrap ke 2, yang menyatakan:Bahwa jika Judex Jurns berpendapat unsur melawanhukum formil maupun materiil terbukti, namun unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasitidak terbukti, begitu juga tidak terbukti unsur merugikankeuangan Negara secara formil maupun materiil, makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi. tidak terpenuhi .Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua ini tidak terpenuhimaka Dakwaan Kedua harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa juga harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat perbedaan pendapat (dessentingopinion) dari Hakim Anggota II, yaitu M.Takdir,SH, Hakim Adhock

(lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Padang pada hari SENIN tanggal 16 Juli 2012 oleh kamiSAPTA DIHARDJA, SH.MHum sebagai hakim ketua majelis, EMRIA FITRIANI, SH.MHdan M.TAKDIR SH masingmasing sebagai hakimhakim ADHOCK, putusan manadiucapkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Idrizal SH dan Afdil Azizi SH,sebagaiPanitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Ilham Wahdini SH dkk sebagai Penuntut Umum danTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.HakimHakim ADHOCK Hakim Ketua MajelisEMRIA FITRIANI SH MH SAPTA DIHARJA,SH,MHumM.TAKDIR SHPanitera PenggantiIdrizal SH

waktu penyitaan;Bahwa dasar dari pelaksanaan pelelangan adalah alokasi anggaran yang adadalam DPA, jadi tidak akan bisa dicairkan kalau ada perbedaan kode rekening;Bahwa saksi selaku Asisten II ditunjuk selaku anggota P2BJ sementaraKetuanya bawahan saksi, hal tersebut biasa saja, karena selaku Panitia (P2BJ)tidak berhubungan langsung dengan jabatan struktural, akan tetapi kepanitiaanini lebih mengutamakan keahlian khusus dalam bidang tertentu khususnyapengadaan, disamping itu kepanitiaan bersifat adhock

waktu penyitaan;Bahwa dasar dari pelaksanaan pelelangan adalah alokasi anggaran yang adadalam DPA, jadi tidak akan bisa dicairkan kalau ada perbedaan kode rekening;Bahwa saksi selaku Asisten II ditunjuk selaku anggota P2BJ sementaraKetuanya bawahan saksi, hal tersebut biasa saja, karena selaku Panitia (P2BJ)tidak berhubungan langsung dengan jabatan struktural, akan tetapi kepanitiaanini lebih mengutamakan keahlian khusus dalam bidang tertentu khususnyapengadaan, disamping itu kepanitiaan bersifat adhock

ASMUDDIN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, SAPTA DIHARJA, SH.Mhum danEMRIA FITRIANI, SH.MH (hakim adhock) masing masing sebagai Hakim Angggota,putusan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariJumat ,tanggal 06 Januari 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi HakimHakimAngggota tersebut, dibantu oleh ZULKARNAINI.

waktu penyitaan;Bahwa dasar dari pelaksanaan pelelangan adalah alokasi anggaran yang adadalam DPA, jadi tidak akan bisa dicairkan kalau ada perbedaan kode rekening;Bahwa saksi selaku Asisten III ditunjuk selaku anggota P2BJ sementaraKetuanya bawahan saksi, hal tersebut biasa saja, karena selaku Panitia (P2BJ)tidak berhubungan langsung dengan jabatan struktural, akan tetapi kepanitiaanini lebih mengutamakan keahlian khusus dalam bidang tertentu khususnyapengadaan, disamping itu kepanitiaan bersifat adhock

sejumlah Rp. 5.000,,(lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada hari Senintanggal 15 September 2014 oleh Kami MAHYUDIN, S.H, M.H sebagai Hakim KetuaSidang, IRWAN MUNIR, S.H..MH dan PERRY DESMARERA, S.H sebagai HakimAdhock, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh HakimAnggota dan Hakim AdHock

Hakim AdHock sebagai Hakimhakim Anggota, yang ditunjuk selaku majelis hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusantersebut pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengandihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut dan Asep Gunawan, S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

., kepada:a) Sekretariat sebesar Rp. 641.007.500,00 (enam ratus empat puluh satujuta tujuh ribu lima ratus Rupiah);b) Komisioner sebesar Rp. 3.394.889.398,00 (tiga milyar tiga ratussembilan puluh empat juta delapan puluh delapan sembilan ribu tigaratus sembilan puluh delapan Rupiah);c) Kepada Badan Adhock (PPK Kec., PPS, KPPS dan Satlinmas) seKabupaten Banjar Rp. 17.407.115.000,00 (tujuh belas milyar empatratus tujuh juta seratus lima belas Rupiah);d) Selebinnya pembayaran honor berupa Pokja berdasarkan

2015/PN PDG52.1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PRIMA YUDHA SAKTIdengan nomor rekening : 1110004195588, Bank mandiri KC Padanglapangan Imam Bonjol.Dikembalikan Kepada PRIMA YUDHA SAKTI.Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas LA Padang pada hariJumat 15Januari 20160leh kami MAHYUDIN SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANMUNIR, SH, MH sebagai Hakim Anggota dan PERRY DESMARERA, SH sebagaiHakim Anggota (Hakim Adhock

pembayaran Meubelair 1 (satu) Paket sebesar Rp.35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara;e Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;e Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim padahari Rabu, Tanggal 11 Juli 2012 oleh JON EFFREDDI, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, ZALEKA HG, SH. dan PERI DESMARERA, SH. masingmasing hakim adhock

(tiga) POKJA Lanjutan dari POKJA tahun 2010 adalah :POKJA Logostik Ketua Tim RisdyansyahPOKJA Kampanye Ketua Tim Hermawan saputra.POKJA Monitoring Ketua Tim Risdyansyah.Bahwa Benar saya terlibat, POKJA Rekruitmen PPK dan PPS, POKJA AdHock, POKJA Pelaporan Keuangan dan POKJA Dokumentasi, POKJAEvaluasi, POKJA Pertanggung Jawaban Keuangan, Adapun setiap POKJAterdiri dari 13 (tiga belas) orang, Namun hanya 2 (dua) kelompk Kerja yangsaya ikut berpartisipasi yaitu POKJA Rekruitmen PPK/PPS dan POKJAEvaluasi

LOGISTIK PEMILUKADA Bupati dan Wakil Kabupaten KarimunTAHUN 2011POKJA HUKUM PEMILUKADA Bupati dan Wakil Kabupaten Karimun TAHUN2011POKJA MONITORING PEMILUKADA Bupati dan Wakil Kabupaten KarimunTAHUN 2011POKJA KAMPANYE PEMILUKADA Bupati dan Wakil Kabupaten KarimunTAHUN 2011POKJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILUKADA Bupati dan WakilKabupaten Karimun TAHUN 2011POKJA VALIDASI LOGISTIK PEMILUKADA Bupati dan Wakil KabupatenKarimun TAHUN 2011.Bahwa bentuk pertanggungjawaban kegiatan dalam pelaksanaan Pokja AdHock

muncul tanpa rapat pleno yang ada hanya ada SK pokja yang diketuaioleh ketua Pokja :Pokja Pelaporan KeuanganRekruitmen PPK/PPSPokja Pertanggung Jawaban KeuanganPokja Pelantikan PPK/PPSPokja yang diketui oleh Risdiansyah (terdakwa lihat di SK) yaitu :Pokja LogistikPokja HPSValidasi LogistikPokja MonitoringPokja Koordinasi dengna InstansiterkaitPokja yang diketuai oleh Hermawan Saputra (terdakwa lihat di SK) yaitu : Pokja Pemantau Pokja Hukum Pokja KampanyeBahwa terdakwa menerangkan selaku ketua Pokja Adhock

kegiatan di pokja AdHock tersangak selalu melakukan koordinasi dengan kelembagaan yang ada diKPUD (PPK, PPS, KPPS, PPDP), mengenai anggaran tersangak tidak tahukarena tidak ada diserahkan ke pokja.Bahwa terdakwa menerangkan Kegiatan pokja DPT (Daftar Pemilin Tetap) yaitupertama koordinasi dengan Disduk, kemudian penyerahan DP4 dari Disduk,penyusunan data pemilin berdsarkan DP 4, oleh KPU Kabupaten yang dibuatsebanyak PPS termasuk Bimtek dan sosialisasi penyusunan data pemilih olehKPUD Kab.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 22 Oktober 2012 oleh kami: DOLMAN SINAGA,SH, Hakim karirPN.Tipikor Semarang sebagai Hakim Ketua Sidang, KALIMATUL JUMROH,SH danROBERT PASARIBU,SH Hakim Adhock Tipikor Semarang, masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Uang Tunai Sebesar Rp.3.507.073,88 dan Bukti pengembalian atas selisih kekurangan pertanggung jawaban anggaran Adhock pemilu legislatif tahun 2013 atas nama PPK kecamatan Camba sebesar Rp.4.000.000104. Uang Tunai Sebesar Rp.698.633,34 105. Uang Tunai Sebesar Rp.698.633,34 106. Uang Tunai Sebesar Rp.648.633,34 107. Uang Tunai Sebesar Rp.648.633,34 108. Uang Tunai Sebesar Rp.648.633,34 109. Uang Tunai Sebesar Rp.648.633,34 110. Uang Tunai Sebesar Rp.648.633,34 111.

perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500, (Duaribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hari Rabutanggal 6 Mei 2015 olehkami,IRWAN MUNIR,SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, MAHYUDINS.H,M.H sebagai Hakim anggota dan PERRY DESMARERA S.H, sebagaiHakim Ad Hock,putusan mana pada Hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015 telahdiucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidangtersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock

Tanjung Jabung Timur (disertai foto);

Perihal: ATK sosialisasi tahapan pembentukan PPK bulan April 2020, tanggal 28 Desember 2020;

Tanggal 05 Oktober 2020;

Bulan Setember;

Tanjung Jabung Timur (disertai foto);

Perihal: ATK sosialisasi tahapan pembentukan PPK bulan April 2020, tanggal 28 Desember 2020;

Tanggal 05 Oktober 2020;

Bulan Setember;

., M.H masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis (Hakim Adhock), putusan mana diucapkan pada hari Senin,tanggal 27 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakimdengan dibantu oleh Syafril, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri olehSriyani Latifa Syam, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri LubukSikaping serta dihadiri oleh lorani, S.H., M.H dan Nofirmansyah, S.H selaku PenasehatHukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri;Anggota.

Sek-Kab/VIII/2020 perihal Belanja jasa lainnya yaitu pengesetan dan pengepakan logistik kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih pemilihan gubernur an wakil gubernur kalimantan tengah tahun 2020;