Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pinlan STP bin Tepat STP) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Slamet);
4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan

-------------------------------------------M E N G A D I L I------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM, S, STP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan

Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Penuntut Umum:
1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH
2.AKBAL PURAM, SH
3.PARDI MUTALIB, SH
4.IWAN CAUNANG, SH
5.BUDI HERMANSYAH, SH
Terdakwa:
IKRAM, S, STP

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jumianto Stp alias Jumianto bin Randimin Stp) terhadap Penggugat (Amelia Pransiska Br. Ginting binti Gani Ginting).

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp521000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upayaperdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat,dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya,Penggugat merubah nama Tergugat menjadi Jumianto Stp

alais Jumianto binRandimin Stp;Bahwa untuk membuktikan dalildalil dalam surat gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:A.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jumianto Stp alias Jumiantobin Randimin Stp) terhadap Penggugat (Amelia Pransiska Br. Ginting bintiGani Ginting).4.

Penggugat:
I MADE BUDIARTA
Tergugat:
I KETUT AGUS ARIARTA,STP
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DENPASAR
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG

Stp binti Rasken Stp).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris almarhumahHadiani Judyawati, STP binti Wahjudi, adalah:

2.1. Iwan Setiawan, STPbin Suhud (suami/Pemohon I);

2.2. Asraf Musaffa bin Iwan Setiawan, STP (anak laki-lakikandung);

2.3. Sri Sutaminingsih binti Arifin Bisman

1. Menyatakan terdakwa I Gustian Suripatty ,Ap,Mmpub Bin Marten S, terdakwa II Novry Suripatty AliasNovry dan terdakwa III Syamsul Syam ,s,stp Bin Syamsul , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama
2. Membebaskan terdakwa I Gustian Suripatty ,Ap,Mmpub Bin Marten S, terdakwa II Novry Suripatty AliasNovry dan terdakwa III Syamsul Syam ,s,stp Bin Syamsul dari dakwaan Pertama Penuntut umum tersebut
3. Menyatakan terdakwa I Gustian

Suripatty ,Ap,Mmpub Bin Marten S, terdakwa II Novry Suripatty Alias Novry dan terdakwa III Syamsul Syam ,s,stp Bin Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Bogi Syahputra bin Ramli HS) dengan Pemohon II (Rina Dwi Liandini STP binti Sofian STP) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2008 di Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut SyariatIslam pada tanggal 20 Juli 2008 di Langsa berwalikan ayah kandungPemohon II bernama Sofian STP dan disaksikan oleh 2 orang saksibernama Tgk. Zainal Abidin dan Bismar Lubis dengan mahar berupaemas seberat 5 (lima) mayam;Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2018/MS.Lgs2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, danPemohon II berstatus gadis;3.

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor00028/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masihharus dibayar sebesar Rp113.650.397 00;3.

Sebagai akibat dari diterimanya seluruh permohonan keberatan pada suratkeberatan yang telah Penggugat sampaikan, maka pada tanggal 5 Oktober2011 Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP1384/WPJ.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Pengurangan AtauPembatalan STP Yang Tidak Benar Wajib Pajak Atas STP PPN (Lampiran 8);.

STP ini merupakan penerapan DendaPasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP, berupa sanksi administrasi sebesar2% (dua persen) dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagaimanaSKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00074/207/08/651/10 tanggal 12Februari 2010 Masa Pajak Mei 2008. Jumlah yang masih harus dibayarsesuai STP: Rp113.650.397,00;Halaman 6 dari 34 halaman.

Ketentuan ini menekankan pengecualian pemberian imbalan bungaterhadap produk hukum berupa SKPKB dan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2438/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal 15April 2013 perihal Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Penguranganatau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00028/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Mei 2008.

Benar Atas STP PPN Masa Pajak Mei2008 Nomor 00028/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 atas Nama: PTScandinavian Tobacco Group Indonesia d.h.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.44597/PP/M.1/99/2013 Jenis Pajak :GugatanTahun Pajak :2010Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputu:Tergugat Nomor: KEP535/WPJ.27/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pembatalan STP Yang Benar atas STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Nomor : 00141/105/10/334/10 tanggalNopember 2010 Masa Pajak Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanPembetulan Tergugat Nomor: KEP12/WPJ

.27/KP.08/2012 tanggal 9 Mei 2012; Menurut Tergugat:bahwa Tergugat mempertahankan koreksi Angsuran Pajak senilai Rp 228.700 dalam STP PPh Not00141/105/10/334/10 tanggal 18 November 2010 Masa Pajak MaretMaret 2010 sebagaimana teladibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP12/WPJ.27/KP.08/2012 ta09 Mei 2012; Menurut Penggugat:bahwa Tergugat sebelumnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Orang Pribadinama XXX, Nomor: 00141/105/10/334/10 tanggal 18 November 2010 Masa

Pajak Maret 2010 setRp 365.292, namun STP tersebut Penggugat terima setelah laporan SPT Tahunan PPh Orang Prib<2010, Penggugat sampaikan pada tanggal 21 Maret 2011;bahwa kewajiban pembayaran bulan/masa pajak 2010 berdasarkan SPT Tahunan PPh OrangPenggugat tahun 2009 sudah sesuai yaitu Rp 2.744.700 : 12 bulan = Rp 228.700,00;bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi Penggugat tahun 2010 pada lajur Pajak Penghasilan dibayarsebesar Rp 3.481.000,00 atau telah melebihi Rp 2.744.700,00 pada nomor 2 diatas, artinya

kepajak berjalan tahun 2010 telah dipenuhi dan terkandung didalamnya;bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf e UndangUndang Pajak Penghasilan bahwa pajadibayar sendiri oleh wajib pajak merupakan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan yaitpajak 2010, yang dalam hal ini bila STP diatas dibayar, maka pokok pajaknya tidak dapat lagi dikrdan STP tersebut berada di luar sistem;bahwa sanksi bunga Pasal 14 ayat (3) KUP atas pokok pajak tersebut menjadi mustahildiberlakukan; Menurut Majelis :

14 ayat (3) KUP8 x 2% x Rp 228.700 Rp36.592 Jumlah yang masih harus dibayar R: 292bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Surat Pajak yang tidak benar dengan surat nomor tanggal 14 Maret 2012, yang diterima KPP Pratam:Tungkal berdasarkan LPAD Nomor : S 9/WPJ.27/KP.0803/2012 tanggal 3 April 2012,menyampaikan alasan bahwa fisik kohir STP tersebut terlambat diterima oleh Penggugat siangsuran PPh Pasal 25 yang ditagih pada STP tersebut telah dibayar melalui

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) No.00029/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masihharus dibayar sebesar Rp145.362.372;3.

Jumlah yang masih harus dibayar sesuai STP:Rp.145.362.372;(2) Atas kedua ketetapan tersebut, yaitu SKPKB dan STP terkait, Saudaramengajukan permohonan Keberatan dan Permohonan Pengurangan danPembatalan STP Yang Tidak Benar, yang keduanya telah diterbitkankeputusan sebagai berikut:a.

Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2439/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00029/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juni 2008.

yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor: 00029/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juni 2008 ini, dapat PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) sampaikan halhal sebagai berikut:1.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) atas Penerbitan Surat Pemohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) Nomor: S2439/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 tentang Imbalan Bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPNNomor: 00029/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juni2008;2.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56157/PP/M.IIA/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: Gugatan: 2003: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP065/WPJ.22/BD.06/201 4 tanggal23 Januari 2014 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak Oktober 2003 nomor : 00002/107/03/426/13 tanggal 26September

dan Pihak Pemeriksa tidak dapat menunjukan temuannya,sehingga wajib pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara HasilPemeriksaan, akhirnya tetap diterbitkan STP;: bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa PajakOktober 2003 nomor : 00002/107/03/426/13 tanggal 26 September 2013 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.bahwa atas STP a quo, Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Barang dan Jasa karenaPermohonan

atas penerbitan Surat Keputusan Nomor:KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penolakan atas suratPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Oktober 2003 sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan SuratNomor: 013/02/SG/2014 tanggal 19 Februari 2014.bahwa menurut Penggugat Surat Gugatan diajukan berdasar pada UndangUndangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Dasar hukum yang tepat adalah Pasal 23 ayat 2huruf d yang menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan SuratTagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada peradilan pajak.bahwa Keputusan Perpajakan menurut hemat Penggugat adalah : Surat TagihanPajak (STP), yakni STP Nomor : 00002/107/03/426/13 sedangkan pelaksanaankeputusan perpajakan adalah keputusan atas STP, yakni KEP NomorKEP065/WPJ.22/BD.06/2014, Tentang Penghapusan

Tergugat.bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat STP a quo akan mengikutiSKPKB PPN a quo yang sedang diajukan keberatan oleh Penggugat, sehinggagugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak dinyatakan ditolak.bahwa atas hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari 2014,tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan

2002 sebesar Rp.592.933.583;Bahwa SK Terbanding diterbitkan SK Nomor: KEP240/PJ.07/2007tanggal 30 April 2007, tentang Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajakyang tidak benar atas STP PPN tersebut dengan putusan "Menolak danmempertahankan STP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 tanggal 03022006Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp.592.933.583,";Bahwa Penetapan Pengadilan Pajak dengan Penetapan Nomor: Pen006/PP/SP.03/STP.PPN /2007 tanggal 16 Agustus 2007;Alasan pengajuan Banding

Apabila dilakukan penghitungan jangka waktu sejak permintaan datatersebut maka oenerbitan STP PPN dimaksud sudah mencapai 1 Tahun 3bulan.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dengan dasarpertimbangan adanya data yang belum diungkapkan dalam pengajuanpermohonan keberatan atas STP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 dan SKKeberatan STP PPN Nomor: KEP240/PJ.07/2007;2.

Apabila dilakukan penghitunganjangka waktu sejak permintaan data tersebut maka penerbitan STP PPNdimaksud sudah mencapai 1 Tahun 3 bulan.

Oleh karena prosedur pemeriksaan pajak telah menyalahi prosedurpemeriksaan maka maka STP PPN KPP Surabaya Wonocolo Nomor:00753/107/02/609/06 dan SKP Keberatan STP PPN Dirjen Pajak Nomor:KEP240/PJ.07/2007 bukanlah penetapan pajak' terutang danpembayaran 50% atas STP PPN tidak mempunyai akibat hukum yangmengikat terhadap utang Pajak;. Bahwa surat Direktur Jenderal Pajak yang tidak mempertimbangkanalasan keberatan PT.

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor00027/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masihharus dibayar sebesar Rp161.760.981,00;3.

Sebagai akibat dari diterimanya seluruh permohonan keberatan pada suratkeberatan yang telah Penggugat sampaikan, maka pada tanggal 5 Oktober2011 Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP1383/WPJ.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Pengurangan AtauPembatalan STP Yang Tidak Benar Wajib Pajak Atas STP PPN (Lampiran 8);.

Ketentuan ini menekankan pengecualian pemberian imbalan bungaterhadap produk hukum berupa SKPKB dan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2437/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal 15April 2013 perihal Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Penguranganatau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00027/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak April 2008.

Atas STP PPN Masa Pajak April2008 Nomor 00027/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 atas Nama: PTScandinavian Tobacco Group Indonesia d.h.

a quo akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulansampai dengan tanggal dilunasinya STP dimaksud tanpa adabatasan waktu 24 bulan sehingga Penggugat menanggung resikodikenakan bunga yang dapat melebihi 48% dari jumlah yangterutang menurut STP apabila tidak melunasi STP tersebut tepatwaktu;Halaman 26 dari 34 halaman.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.15. Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak an. LIDYA BERTUS Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-003/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 29 Maret 2016 (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.16. Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penertiban NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan an. LIDYA BERTUS (Asli). Berdasarkan STP.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.18. Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor. : LAP-014/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 11 April 2016 An Wajib Pajak LIDYA BERTUS yang di tanda tangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo (Asli). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.19. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-107PKP/WPJ.16/KP.0203/2016 an. LIDYA BERTUS yang ditanda tangani Kepala Seksi Pelayanan an.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016;20. Nota Dinas Nomor : ND-162/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 14 April 2016 tentang Pegukuhan PKP secara Jabatan terhadap Wajib Pajak LIDYA BERTUS (Asli). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.21. Berita Acara Pelaksanaan Konseling terhadap LIDYA BERTUS tentang data dari PT.Cargil 2011 s.d 2015 terhadap wajib pajak LIDYA BERTUS, pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 (Foto copy). Berdasarkan STP.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.23. Data Rincian Bukti Potongan PT. CARGIL INDONESIA AMURANG DAN GMP an. WAJIB PAJAK saudara ALLENI A MONOTIKA dan saudari LIDYA BERTUS tahun 2012 s.d 2015 (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (foto copy). Berdasarkan STP.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016. Yang disita dari Saksi RAHMI KARIM berupa:26. 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);27. 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an. LIDYA BERTUS tanggal 8 April 2016;28. 1 (satu) rangkap hasil wawancara wajib pajak an.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei2016.15) Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak an. LIDYA BERTUSBerdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin003/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 29 Maret 2016 (foto copy). BerdasarkanSTP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.16) Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalamrangka penertiban NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan an.LIDYA BERTUS (Asli). Berdasarkan STP.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal19 Mei 2016.19) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S107PKP/WPJ.16/KP.0203/2016an. LIDYA BERTUS yang ditanda tangani Kepala Seksi Pelayanan an.ABDUL KARIM SEKNUN, tanggal 21 April 2016 (Asli). Berdasarkan STP.BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016;20) Nota Dinas Nomor : ND162/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 14 April 2016tentang Pegukuhan PKP secara Jabatan terhadap Wajib Pajak LIDYABERTUS (Asli). Berdasarkan STP.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19Mei 2016.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S107PKP/WPJ.16/KP.0203/2016an. LIDYA BERTUS yang ditanda tangani Kepala Seksi Pelayanan an. ABDULKARIM SEKNUN, tanggal 21 April 2016 (Asli). Berdasarkan STP.BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016;Nota Dinas Nomor : ND162/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 14 April 2016tentang Pegukuhan PKP secara Jabatan terhadap Wajib Pajak LIDYA BERTUS(Asli). Berdasarkan STP.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal19 Mei 2016.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S107PKP/WPJ.16/KP.0203/2016 an. LIDYA BERTUS yang ditanda tanganiKepala Seksi Pelayanan an. ABDUL KARIM SEKNUN, tanggal 21 April2016 (Asli). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19Mei 2016;Nota Dinas Nomor : ND162/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 14 April 2016tentang Pegukuhan PKP secara Jabatan terhadap Wajib Pajak LIDYABERTUS (Asli). Berdasarkan STP.

Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus,tanggal 19 Mei 2016.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S107PKP/WPJ.16/KP.0203/2016 an. LIDYA BERTUS yang ditandatangani Kepala Seksi Pelayanan an. ABDUL KARIM SEKNUN, tanggal21 April 2016 (Asli). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus,tanggal 19 Mei 2016;Nota Dinas Nomor : ND162/WPJ.16/KP.0205/2016, tanggal 14 April2016 tentang Pegukuhan PKP secara Jabatan terhadap Wajib PajakLIDYA BERTUS (Asli).

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) No. 00025/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masih harusdibayar sebesar Rp128.291.937.3.

KEP1381/WP J.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Pengurangan AtauPembatalan STP Yang Tidak Benar Wajib Pajak Atas STP PPN (Lampiran8).Berdasarkan Keputusan Tergugat No.

Jumlah yang masih harus dibayar sesuaiSTP: Rp.128.291.937.Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/2015(2) Atas kedua ketetapan tersebut, yaitu SKPKB dan STP terkait, Saudaramengajukan permohonan Keberatan dan Permohonan Pengurangan danPembatalan STP Yang Tidak Benar, yang keduanya telah diterbitkankeputusan sebagai berikut:a.

Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2435/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00025/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Februari 2008.

aquo akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan sampai dengantanggal dilunasinya STP dimaksud tanpa ada batasan waktu 24 bulansehingga Penggugat menanggung resiko dikenakan bunga yangdapat melebihi 48% dari jumlah yang terutang menurut STP apabilatidak melunasi STP tersebut tepat waktuo Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27A UU KUP imbalan bunga maksimalyang dapat diberikan adalah sebesar 24 x 2% = 48%o Bahwa dengan demikian agar terdapat kesamaan perlakuan antarahak dan kewajiban dari Penggugat

PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009.S Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor: 00032/STP PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tersebut karena berdasarkan penelitian TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) belum melunasi Surat PemberitahuanPajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2007 (NOP: 36.19.080.005.0010028.0) yangditerbitkan atas nama PT.

PBB Nomor: 00032/STP PBB/X/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009, atas nama Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu PT.

KMK Global Sports.10 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), STP PBBNomor: 00032/STP PBB/X/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 diterbitkan atasnama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena pada saatTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan penangguhan jatuhtempo melalui surat Nomor: 031/PJKKMKGSNIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009,atas objek PBB dengan NOP 36.19.080.005.0010028.0 (an. PT.

PBB atas STP PBB Nomor:00032/STP PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, dimana Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) hanya tidak setuju atas pengenaan sanksi administrasiyang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sedangkanadanya perbedaan subjek pajak antara STP dengan SPPT, Termohon Peninjauan13Kembali (semula Penggugat) tidak mempermasalahkan hal tersebut, karenafaktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menerimakebenaran STP PBB tersebut karena

telah mengajukan permohonan penghapusansanksi administrasi atas STP PBB tersebut.18 Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25258/PP/M.XI1/99/2010 tanggal 12 Agustus 2010 atas pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa karena adanya perbedaan identitas nama yang tercantum antaraSTP dengan SPPT PBB maka penerbitan STP PBB Nomor: 00032/STP PBB/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dianggap tidak memenuhi ketentuan formal dandinyatakan cacat hukum sehingga harus dibatalkan telah memenuhi

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) No.00020/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masihharus dibayar sebesar Rp249.469.484;3.

KEP1388/WPJ.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Pengurangan AtauPembatalan STP Yang Tidak Benar Wajib Pajak Atas STP PPN (Lampiran8);. Berdasarkan Keputusan TERGUGAT No. KEP1388/WPJ.12/2011 tersebut,Penggugat mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihanpembayaran sanksi administrasi atas STP PPN No. 00020/107/08/651/10tanggal 12 Februari 2010 dan pemberian imbalan bunga dengan surat No.067/X/FinSMC 1/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 (Lampiran 9);.

Jumlah yang masih harus dibayar sesuaiSTP: Rp.249.469.484;(2) Atas kedua ketetapan tersebut, yaitu SKPKB dan STP terkait, Saudaramengajukan permohonan Keberatan dan Permohonan Pengurangan danPembatalan STP Yang Tidak Benar, yang keduanya telah diterbitkankeputusan sebagai berikut:a.

Ketentuan ini menekankanpengecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2442/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00020/107/08/651/10 Tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak September 2008.STP ini merupakan penerapan Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP, berupasanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari

Yang Tidak Benar atas STP PPN Masa Pajak September2008 Nomor : 00020/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010.Halaman 13 dari 32 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.44600/PP/M.1/99/2013 Jenis Pajak :GugatanTahun Pajak :2010Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputu:Tergugat Nomor: KEP531/WPJ.27/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Pembatalan STP Yang Benar atas STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Nomor : 00144/105/10/334/10 tanggalNopember 2010 Masa Pajak Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanPembetulan Tergugat Nomor: KEP15/WPJ

.27/KP.08/2012 tanggal 9 Mei 2012; Menurut Tergugat:bahwa Tergugat mempertahankan koreksi Angsuran Pajak senilai Rp 228.700 dalam STP PPh Not00144/105/10/334/10 tanggal 18 November 2010 Masa Pajak JuniJuni 2010 sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP15/WPJ.27/KP.08/2012 ta09 Mei 2012; Menurut Penggugat:bahwa Tergugat sebelumnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Orang Pribadinama XXX, Nomor: 00144/105/10/334/10 tanggal 18 Nopember 2010 Masa

Pajak Juni 2010 sebe351.570,00, namun STP tersebut Penggugat terima setelah laporan SPT Tahunan PPh Orang Priba2010, Penggugat sampaikan pada tanggal 21 Maret 2011;bahwa kewajiban pembayaran bulan/masa pajak 2010 berdasarkan SPT Tahunan PPh OrangPenggugat tahun 2009 sudah sesuai yaitu Rp 2.744.700 : 12 bulan = Rp 228.700,00;bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi Penggugat tahun 2010 pada lajur Pajak Penghasilan dibayarsebesar Rp 3.481.000,00 atau telah melebihi Rp 2.744.700,00 pada nomor 2 diatas, artinya

kepajak berjalan tahun 2010 telah dipenuhi dan terkandung didalamnya;bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf e UndangUndang Pajak Penghasilan bahwa pajadibayar sendiri oleh wajib pajak merupakan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan yaitpajak 2010, yang dalam hal ini bila STP diatas dibayar, maka pokok pajaknya tidak dapat lagi dikrdan STP tersebut berada di luar sistem;bahwa sanksi bunga Pasal 14 ayat (3) KUP atas pokok pajak tersebut menjadi mustahildiberlakukan; Menurut Majelis :

Jumlah yang masih harus dibayar R: 1.570.bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Surat Pajak yang tidak benar dengan surat nomor tanggal 14 Maret 2012, yang diterima KPP Pratam:Tungkal berdasarkan LPAD Nomor : S12/WPJ.27/KP.0803/2012 tanggal 3 April 2012,menyampaikan alasan bahwa fisik kohir STP tersebut terlambat diterima oleh Penggugat sangsuran PPh Pasal 25 yang ditagih pada STP tersebut telah dibayar melalui nilai kurang bayar paTahunan PPh tahun pajak

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44599/PP/M.1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP532/WPUJ.27/2012 tanggal 2Agustus 2012 tentang Pembatalan STP Yang Tidak Benar atas STP PajakPenghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Nomor : 00143/105/10/334/10 tanggal 18Nopember 2010 Masa Pajak Mei 2010

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang bolehdikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) ataubanyaknya bulan dalam bagian tahun pajak;: bahwa Tergugat sebelumnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25Orang Pribadi atas nama Kenny Wijaya, Nomor: 00143/105/10/334/10 tanggal 18Nopember 2010 Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp 356.144,00, namun STP tersebutPenggugat terima setelah laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010,Penggugat sampaikan

pada tanggal 21 Maret 2011;: bahwa Tergugat menerbitkan STP Pajak Penghasilan (PPh) Nomor00143/105/10/334/10 tanggal 18 November 2010 Masa Pajak Mei 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP14/WPJ.27/KP.08/2012 tanggal 09 Mei 2012, diterbitkan berdasarkan NotaPenghitungan Pajak Penghasilan Nomor :tanggal , dengan perhitungan sebagaiberikut :Angsuran Pajak Rp 228.700,Telah Dibayar Rp Q.Kurang Dibayar Rp228.700,Sanksi Administrasi: Sanksi Denda Pasal 7

KUP Rp 100.000,Sanksi Bunga Pasal 14 ayat (3) KUP6 X 2% x Rp 228.700 Rp 27.444,Jumlah yang masih harus dibayar Rp 356.144.bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dengan surat nomor tanggal 14Maret 2012, yang diterima KPP Pratama Kuala Tungkal berdasarkan LPAD Nomor :S11/WPJ.27/KP.0803/2012 tanggal 3 April 2012, dengan menyampaikan alasanbahwa fisik kohir STP tersebut terlambat diterima oleh Penggugat sehinggaangsuran

PPh Pasal 25 yang ditagih pada STP tersebut telah dibayar melalui nilaikurang bayar pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010;bahwa atas pemohonan Penggugat, telah diterbitkan Surat Keputusan TergugatNomor : KEP532/WPJ.27/2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang isinya menolakpermohonan Penggugat dan tetap mempertahankan jumlah yang masih harusdibayar sebagaimana tercantum dalam STP aquo;bahwa kewajiban pajak per masa tahun 2010 berdasarkan SPT Tahunan OrangPribadi Penggugat tahun 2009 telah dibayar penuh oleh