Ditemukan 139317 data
261 — 62
Menyatakan terdakwa Ferianto Als Arief Tri Indarsyah Bin Alwi telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair dan membebaskan dakwaan dari Dakwaan Primair Penggelapan dalam jabatan Pasal 374 KUHPidana ;2.
Menyatakan terdakwa Ferianto Als Arief Tri Indarsyah Bin Alwi telah bersalahmelakukan tindak pidana penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair dan membebaskan dakwaan dari DakwaanPrimair Penggelapan dalam jabatan Pasal 374 KUHPidana ;2.
135 — 115
Menyatakan Terdakwa Sarwedi Tanjung alias Edi Linton tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan Ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3.
yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa SARWEDI TANJUNG alias EDI LINTON telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan, dengan sengaja dan secara melawan hukum,menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai ataumenghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagianmilik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana
Menyatakan Terdakwa Sarwedi Tanjung alias Edi Linton tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat(1) KUHPidana, dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dakwaan Ketiga melanggar Pasal 335ayat (1) butir ke1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan PenuniutUmum;.
422 — 216
M E N G A D I L I : Menyatakan, terdakwa JASMEN SARAGIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Dakwaan Subsidair melangar pasal 81 ayat (2) UU RI.
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Lebih Subsidair melangar pasal 82 UU RI Nomor :23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum diatas ; Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara Pematangsiantar segera setelah putusan ini diucapkan ; Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebankan
190 — 110
Menyatakan Terdakwa ZAINAL ASRI alias INAL Bin LATIP (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-Satu pasal 365 ayat (4) KUHPidana atau ke-Dua ke-2 pasal 338 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4.
Pukul 05.25 WIBpasien dinyatakan meninggal dunia.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatandan menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannyatersebutPenuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
atau KeDua pasal 338 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHpidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatifKesatu yakni bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.
tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidakterbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Keduayakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 338 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya
;Menimbang, bahwa dengan uraianuraian pertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah cukup untuk membuktikanperbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur Ketiga dalam dakwaan kedua ini hanya berdasarkan kepada keterangan Saksi JUANDA SAPUTRAsaja tanpa didukung dengan keterangan Saksisaksi lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 338 Jo.pasal 55 KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakantidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
Menyatakan Terdakwa ZAINAL ASRI alias INAL Bin LATIP (Alm)tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankeSatu pasal 365 ayat (4) KUHPidana atau keDua ke2 pasal 338KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaanPenuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4.
RICHARD ANDRY HARRISON
Termohon:
NEGARA R.I. Cq. PRESIDEN R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
87 — 55
>
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : SP.Sidik/ 240/ II/ RES.1.9/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan atau menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik dan atau Pemalsuan Surat diduga melanggar Pasal 264 KUHPidana
dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 263 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Menghukum termohon membayar biaya perkara sebesar Nihil.
519 — 284
Menyatakan terdakwa Ruly Dewantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu terdakwa Ruly Dewantara dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Tahun;3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
Menyatakan terdakwa RULLY DEWANTARA terbukti bersalah melakukantindak pidana " melakukan Pemerasan dengan ancaman akan membukarahasia , sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua: melanggar Pasal369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RULLY DEWANTARA denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan perintah terdakwa tetap dalamtahanan;3.
bentuansaksi Aprinda untuk menyuruh rekannya diluar Lapas Kota Agung untukmengambilkan uang tersebut dan diantarkan ke Lapas Kota Agung pada saatjam besuk, setelah uang tersebut diantarkan kepada saksi Aprinda, kemudianuang tersebut diserahkan kepada terdakwa Ruly Dewantara oleh saksiAprinda, setelah terdakwa Ruly Dewantara membarikan uang jasa kepadasaksi Aprinda sebesar10% setiap ada transfer uang dari saksi Devi TriAngraini.Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat(1) KUHPidana
Aprinda untuk menyuruh rekannya diluar Lapas Kota Agung untukmengambilkan uang tersebut dan diantarkan ke Lapas Kota Agung pada saatjam besuk, setelah uang tersebut diantarkan kepada saksi Aprinda, kKemudianuang tersebut diserahkan kepada terdakwa Ruly Dewantara oleh saksiAprinda, setelah terdakwa Ruly Dewantara membarikan uang jasa kepadasaksi Aprinda sebesar10% setiap ada transfer uang dari saksi Devi TriAngraini.woeoeee Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 369Ayat (1) KUHPidana
tersebut diserahkan kepada terdakwa Ruly Dewantara oleh saksiAprinda, setelah terdakwa Ruly Dewantara membarikan uang jasa kepadasaksi Aprinda sebesar10% setiap ada transfer uang dari saksi Devi TriAngraini.13e Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ruly Dewantara saksi Devi TriAngraini mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.31.900.000 (tigapuluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim secara secarabertahap.nonin Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHPidana
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana,telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa bersalah melakukantindak pidana "Pemerasan dan pengacaman".Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas maka MajelisHakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa seluruh unsurunsur yangterdapat dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kedua: melanggarPasal 369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, telahterbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa bersalah melakukan tindakpidana Pemerasan
104 — 86
Pasal 285 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini
Halhal yang meringankan :e Tidak terdapat pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan halhal yang meringankanserta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwadipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; Mengingat, ketentuan Pasal 285 KUHPidana serta peraturan perundangundangan lainyang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI:141.
183 — 125
ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur barangsiapa sesungguhnya tidak tercantumdalam konstruksi Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur barangsiapa selalu melekat pada setiap unsur pasal dalamKUHPidana;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukansebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BERTUS SAUNI KAMUR Als BERTUSKAMUR, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga parasaksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa
B/2015/PN MrkMenimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaantelah terpenuhi;3.Unsur Mengakibatkan Luka Berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHPidana mengenai pengertian Iukaberat (Menurut R.
B/2015/PN MrkMenimbang, bahwa karena unsur unsur yang termuat dalam pasal 351 ayat(1) termuat juga dalam unsurunsur dalam pasal 351 ayat (2) dan telahdipertimbangkan sebelumnya dan terpenuhi maka diambil alin dalam pembuktianunsurunsur pasal ini, sehingga unsur dalam pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, oleh karenaitu. terdakwa harus dinyatakan telah terbukti
besi panjang sekitar 68 (enam puluh delapan) Cm dengan sarung kayubesi panjang sekitar 61 (enam puluh satu) Cm dengan memakai tali bulat warna biru,akan disebutkan dalam amar Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalahdan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yangbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana
1.H. ABDUL SAMAD PAMULANG
2.H. MUHAMMAD ARIFIN MALLISA
3.H. ARIFIN SAID, Msc
4.Hj. AIDA ARIFIN
Termohon:
NEGARA RI Cq. PRESIDEN RI Cq. KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL
191 — 157
Alda Arifin) atas dugaan melakukan tindak pidana menurut Pasal 242 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon H. Abdul Samad Pamulang, Pemohon H. Arifin Said, MSc., dan Pemohon Hj.
Alda Arifin yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Para Pemohon sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana menurut Pasal 242 KUHPidana Jo.
Pasal 55 KUHPidana tersebut;
- Memulihkan hak-hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebankan kepada Termohon Preperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini sebesar NIHIL;
Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadapPara Pemohon atas dugaan melakukan tindak pidana menurutPasal 242 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana adalah tidak sahdan tidak berdasar hukum;4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon I, Pemohonll, Pemohon Ill dan Pemohon IV yang dilakukan oleh Termohonadalah tidak sah;5. Memulihkan hak hak Para Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untukPemohon hadir kuasanya bernama: 1. H. Muriadi Muchtar, S.H., 2.
EMIR BARAMULI, MBA sebagai korban telahmelaporkan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatassumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHPidana,berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 382 / X / 2019 / SPKT POLDASULSEL, tanggal 25 Oktober 2019 dengan terlapor atas nama H.MUHAMMAD ARIFIN MALLISA; H. ABDUL SAMAD PAMULANGHalaman 15 dari 57 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2020/PN Mks(Pemohon Praperadilan); H. ARIFIN SAID, Msc (Pemohon IlPraperadilan) dan HJ.
AIDA ARIFIN (Pemohon IV Praperadilan) sebagai tersangkamemberikan keterangan palsu diatas sumpah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 242 KUHPidana didasarkan adanya alatbukti berupa keterangan saksisaksi dan bukti dokumen yangtelah disita sesuai dengan penjelasan pasal 183 KUHAP danadanya prinsip Due Process Of Law yang dijamin secaraHalaman 27 dari 57 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2020/PN Mkskonstitusi sebagai perwujudan pengakuan HakHak Asasi Manusiadalam proses Peradilan Pidana sehingga
menemukan suatu peristiwayang diduga sebagai tindak pidana hal mana bertentangan denganHalaman 30 dari 57 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2020/PN Mksmakna penyelidikan dan dengan sendiri bertentangan dengan Pasal 10ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 tahun 2019tentang penyidikan tindak pidana; bahwa Termohon setelahmenerima laporan dari EMIR BARAMULI sebagai korban tentangdugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatassumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHPidana
Pasal 55 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarhukum;4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon H. Abdul SamadPamulang, Pemohon H. Arifin Said, MSc., dan Pemohon Hj. Alda Arifin yangdilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap ParaPemohon sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana menurutPasal 242 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana tersebut;6.
321 — 140
Menyatakan Terdakwa: ZAILANI BIN M.YUSUF IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua tersebut;
kilogram, dan dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa barangbukti tersebut telah dimusnahkan; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan faktafakta hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ZAILANI BINM.YUSUF IBRAHIM telah terbukti bersalah dan merupakan pelaku dari tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannnya yangDakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana
Atau Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU RI No35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;17Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penunut Umum No.Reg.Perk:PDM02/KSIMP/0112, tanggal 23 Mei 2012, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanayang tercantum dalam Dakwaan Pertama; Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akanmempertimbangkan
uraian mengenai unsurunsur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana dari DakwaanPertama Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:1 Setiap2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I;ad.1.
BIN M.YUSUF IBRAHIM tidak terpenuhi,maka Terdakwa ZAILANI BIN M.YUSUF IBRAHIM harus dibebaskan dari dakwaanPertamatersebut;==33Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umumberbentuk alternatief namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsurunsuryang tercantum dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, Terdakwadidakwa telah melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana
YUSUF IBRAHIM tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertamamelanggar Pasal 114 Ayat (2) Undangundang Nomor.35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggarPasal 111 Ayat (2) Undangundang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika joPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;2 Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama atau dakwaanKedua tersebut;23 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
68 — 58
Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini
Halhal yang meringankane Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;e Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannyakembali; 19e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dariTerdakwa;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI1.
131 — 61
Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;
Halhal yang meringankane Terdakwa sopan dipersidangan dan wmenyesali perbuatannya;e Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;e Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannyaMemperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI171. Menyatakan Terdakwa YANUARIUS KIMKO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan Dimuka Umum;2.
105 — 30
Pasal 365 ayat (5) KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini
49 — 39
Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini
Halhal yang memberatkan :2dfeTerdakwa bersikap sangat emosional;Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;Antara korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;Terdakwa.......ceeeeceeseeseereeesTerdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempersulitjalannya persidangan;Halhal yang meringankan :Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHPidana serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara
1.Yesi Imelda, S.H., M.H.
2.Yuniar, S.H.
Terdakwa:
Deno bin Muklis
88 — 68
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Deno Bin Muklis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri- sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatip pertama dan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan
PRIHANANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, KABARESKRIMPOLRI
3.Kepala Divisi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal Kepolisian Republik Indonesia, Kadiv PROPAM POLRI
4.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KAROWASSIDIK POLRI
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, KAPOLDA DIY
6.Direktur Reserse Kriminal umum Kepolisian Republik Indonesia, DIRESKRIMUM POLRI, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.KASUBDIT HARDA POLDA DIY
8.Kejaksaan Negeri Tinggi Yogyakarta
9.Kejaksaan Negeri Yogyakarta
10.KOMPOLNAS
11.Komisi Ombudsman
178 — 63
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Prihananto, SH sebagai Tersangka dengan sangkaan tindak pidana Penggelapan asal usul keturunan dan Pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHPidana, Pasal 274 KUHPidana dan Pasal 263 KUHPidana yang dilakukan oleh Termohon VI dan VII adalah sah ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah
Karena tidak secara langsungmaupun tidak langsung mengetahui /melihat dan atau sebagaikorban dan juga bukan pihak yang dirugikan, namun dasardasarlaporan dari Pelapor adalah pelapor mencari dan mengumpulkanbuktibukti surat milik Para Penggugat secara ilegal terkait denganadanya dugaan tindak pidana Penggelapan asal usul keturunandanPemalsuan Aquo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277KUHPidana, Pasal 274 KUHPidana dan Pasal 263 KUHPidana.5.Bahwa Laporan Polisi No.Pol : LP/0085/II/2018/DIY/SPKT,tanggal
Meyatakan tindakan Para Termohon Praperadilan menetapkanPemohon Praperadilan sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidanaPenggelapan asal usul keturunan dan Pemalsuan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 277 KUHPidana, Pasal 274 KUHPidana danPasal 263 KUHPidana oleh POLRI Daerah Istimewa YogyakartaDirektorat Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atasHalaman 8 dari 60 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Smnhukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat
Menyatakan tindakan Termohon V, VI dan Termohon VII Praperdilanmenetapkan Pemohon Praperdilan sebagai Tersangka dengandugaan tindak pidana Penggelapan asalusul keturunan danPemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHPidana,Pasal 274 KUHPidana dan Pasal 263 KUHPidana oleh POLRIDaerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Kriminal Umum adalah sahdan berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka aquo mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.
Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Saling bertentangan (cotradictioin terminis)Bahwa Pemohon dalam petitumnya telah meminta kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmemutus ..... menyatakan tindakan Para Termohon Praperadilanmenetapkan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka dengandugaan tindak pidana penggelapan asal usul keturunan danpemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 KUHPidana,Pasal 274 KUHPidana dan pasal 263 KUHPidana adalah tidak sahdan tidak berdasar hukum
Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Prihananto, SHsebagai Tersangka dengan sangkaan tindak pidana Penggelapan asalusul keturunan dan Pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam PasalHalaman 59 dari 60 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Smn277 KUHPidana, Pasal 274 KUHPidana dan Pasal 263 KUHPidanayang dilakukan oleh Termohon VI dan VII adalah sah ;3.
28 — 19
Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini
Halhal yang meringankan :Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancarjalannya persidangan;e Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan halhal yang meringankanserta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwadipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
39 — 19
Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini
Halhal yang meringankan :Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancarjalannya persidangan;e Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan halhal yang meringankanserta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwadipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; 12Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
148 — 20
Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini
Terdakwa bersikap sangat emosional;Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;Halhal yang meringankan :Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancarjalannya persidangan;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan halhal yang meringankanserta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwadipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
69 — 37
Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini
Halhal yang meringankane Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;e Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannyakembali; 19Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI1.