Ditemukan 3646 data
247 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapanpelaksanaan, selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersamaSatgas melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak melaluilurah/kepala desa atau nama lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum";Ayat (2)"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikansecara langsung dengan cara sosialisasi, tatap
muka, atau suratpemberitahuan";Ayat (3)"Setelah sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, selanjutnya Satgas melakukaninventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55sampai dengan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum";Pasal 10 ayat (1)"Satgas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf aHalaman 10 dari 19 hal.
Bahwa faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah disampaikan secaralangsung (sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan dankegiatan pengukuran) oleh Termohon Kasasi dan pihak lainnya terkaitdengan rencana pembebasan tanah milik/dikuasai Pemohon Kasasidan juga tidak dilibatkan dalam proses inventarisasi dan identifikasi;17.
53 — 28
Membebankanterdakwa untukmembayarbiaya perkarasebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Kota Agung pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 oleh kami : SRUTOPO18MULYONO, S.H. selaku Ketua Majelis, TATAP U. SITUNGKIR, SH. dan YUDITHWIRAWAN, SH, MH masingmasing selaku Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkanpada ini Senin tanggal 23 Desember 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum olehkami SRUTOPO MULYONO, S.H. selaku Ketua Majelis, TATAP U. SITUNGKIR, SH.dan ADE SYOFIAN, SH, MH masingmasing sebagai hakim anggota serta dibantu olehHIDAYAT SUNARYA, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agungdengan dihadiri oleh DESTI ERMAYATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaAgung, serta dihadapan terdakwa;Hakim Anggota, Ketua Majelis,d.t.o. d.t.o.1.
TATAP U. SITUNGKIR, SH. SRUTOPO MULYONO, S.H d.t.o.1. ADE SYOFIAN, SH, MHPanitera Pengganti,d.t.o.HIDAYAT SUNARYA, SH
103 — 18
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan berupa menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan dan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut dengan ketentuan dilakukan setidak-tidaknya 6 (enam) kali pertemuan baik secara tatap
12 — 6
pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidakmenafkahi Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengkonsumsisabusabu, namun yang saksi tahu Tergugat sering keluar tanpadiketahui tujuannya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggalsejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4(empat) bulan lamanya; Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;Hal. 5 dari 13 Hal.Putusan No.187/Padt.G/2020/PA.Prg Bahwa saat ini Penggugat tatap
saksi; Bahwa Sebab lainnya perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat tidakmenafkahi Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengkonsumsisabusabu, namun yang saksi tahu Tergugat sering keluar tanpadiketahui tujuannya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggalsejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4(empat) bulan lamanya; Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; Bahwa saat ini Penggugat tatap
Supriansyah,SH
Terdakwa:
SLAMET SAPUTRA Alias AMAT Bin ROZAK
80 — 10
Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,(lima ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018,oleh kami, Tatap Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua , Hendri Agustian, S.H.,M.Hum, dan Ferdinaldo H.
., M.Hum Tatap Situngkir, S.H.Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.Panitera Pengganti,HARMEN, S.H.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 421/Pid.B/2018/PN Lig
21 — 6
Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakimpengadilan negeri lubuklinggau pada Hari SENIN tanggal 13 JUNI 2016 olehkami : ALFAROBI.SH selaku Hakim Ketua majelis, ROMISINATRA.SH.MH dan TATAP U SITUNGKIR.SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga.
(TATAP U SITUNGKIR.SH)PANITERA PENGGANTI,(HELNIARYADI,S.H. MH)Halaman 18
STEFANO.A.A MARBUN, SH
Terdakwa:
HAFIZAN BIN ABAS
146 — 22
Tahun 2019 menjelaskan tahapan kampanye dimulaidari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wibterdakwa Hafizan Bin Abas bersama dengan saksi Tarmizi Bin Nontelyang juga merupakan pelaksana kampanye dari terdakwa Hafizan BinAbas dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah saksiASMAH Binti SYARIF guna meminta izin menggunakan rumah saksiAsmah Binti Syarif untuk melakukan kegiatan kampanye denganmetode pertemuan tatap
Terdakwa terdaftar sebagai Caleg tetap secara otomatismerupakan sebagai pelaksana kampanye yang melakukan pertemuandalam bentuk tatap muka dengan masyarakat pada masa tahapankampanye sejak tanggal 23 september 2018 s.d 13 april 2019sebagaimana yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umumnomor 23 Tahun 2018 dirubah terakhir menjadi PKPU Nomor 33 Tahun2018 tentang Kampanye Pemilu; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebagiandan keberatan;2.
TERDAKWA masuk dalammetode kampanye pertemuan tatap muka sebagaimana dijelaskan dalampasal 28 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimanadiubah terakhir Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 TentangKampanye yang berbunyi Pertemuan tatap muka yang dilaksanakanadiluar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggalwarga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.Bahwa Kalimat yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan
Rini yangtanpa ada membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) ataupunmenunjukkan APK masuk dalam katagori Kampanye dengan metodePertemuan Tatap Muka. Bahwa kain sarung yang akan dibagikan atau dijanjikan oleh terdakwaHafizan Bin Abas bukan merupakan Alat Peraga Kampanye (APK)karena kain sarung tersebut tidak memuat identitas calon legislatis danjuga tidak memuat citra diri dari calon legislatif yang dimaksud.
ASMAH Pada Hari RabuTanggal 13 Maret 2019 yang lalu;Bahwa kegiatan yang disebut terdakwa sebagai silaturahmi tersebut masukkedalam katagori KAMPANYE dengan metode PERTEMUAN TATAP MUKA,hal ini dijelaskan Ahli karena kegiatan tersebut masuk dalam masakampanye yakni mulai dari 13 September 2018 sampai dengan 13 April2019, selanjutnya terdakwa Hafizan Bin Abas juga meminta warga yangHalaman 102 dari 117 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019.
11 — 1
ini mempunyai pertimbangan lain,maka Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agarPemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur (19 tahun), tetapi tidakberhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonanPemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapaketerangan/penjelasan sebagai berikut: bahwa Pemohon tatap
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koordinator Bantuan Belajar dan LayananBahan Ajar (BBLBA);Selanjutnya pada bulan November 2009 Departemen Pendidikan Nasionalmenerbitkan Katalog Universitas Terbuka tahun 2010 cetakan pertama, yangisinya antara lain mengatur tentang besarnya biaya kuliah bagi setiapmahasiswa yang mengikuti Program Magister Manajemen, ProgramMagister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik yaitu SPPpersemester untuk paket I, Il dan Ill (semester , Il dan III) untuk seluruhkegiatan dan bahan (tutorial tatap
Nomor : 1102 K/Pid.Sus/2014persemester untuk paket I, Il dan Ill (semester , Il dan III) untuk seluruhkegiatan dan bahan (tutorial tatap muka dan online, tugastugas, ujian akhirsemester) dan SPP paket IV (semester IV) untuk bimbingan Tugas AkhirProgram Magister (TAPM) sebesar Rp.6.300.000, (enam juta tiga ratus riburupiah), dengan syarat pendaftaran pembayaran SPP seperti yang tertuangdalam katalog edisi pertama tahun 2009, namun dalam realisasinyaterdakwa menawarkan kepada para mahasiswa Program
Terdakwa kemudian mengentry data(mengkeyin) jumlah uang yang telah disetorkan oleh para mahasiswadengan menggunakan password UT yang terdakwa sendiri yang mengetahuipasswordnya, apabila cocok paket mata kuliahnya akan keluar, sehinggamahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana UT dan bisamengikuti tutorial on line, tatap muka serta mengikuti Ujian Akhir Semester(UAS) dan berhak mendapatkan nilai akhir semester.
Nomor : 1102 K/Pid.Sus/201416Selanjutnya pada bulan November 2009 Departemen Pendidikan Nasionalmenerbitkan Katalog Universitas Terbuka tahun 2010 cetakan pertama, yangisinya antara lain mengatur tentang besarnya biaya bagi setiap mahasiswayang mengikuti Program Magister Manajemen, Program Magister IlmuAdministrasi Bidang Minat Administrasi Publik yaitu SPP persemester untukpaket I, Il dan Ill (Semester I, Il dan Ill) untuk seluruh kegiatan dan bahan(tutorial tatap muka dan on line, tugastugas, ujian
Nomor : 1102 K/Pid.Sus/201418yang terdakwa sendiri yang mengetahuinya dan apabila cocok maka paketmata kuliahnya akan keluar, sehingga mahasiswa tersebut terdaftar sebagaimahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka dan bisa mengikuti tutorialon line, tatap muka serta mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan berhakmendapatkan nilai akhir semester.
60 — 15
Anak ke II diasuh dan dirawat bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tatap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini berjumlah Rp.455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
MARIANA MATULESSY,SH
Terdakwa:
ONGKY LABIDJANG
30 — 5
melakukan tidak pidana Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat bahan berkasiat obat tanpa ijin ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONGKY LABINJANG selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) Bulan Kurungan;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tatap
21 — 9
No.103/Padt.G/2021/PA.BgiXXXXXXX XXXX, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor 0141/004/XII/2017, tertanggal 10 Desember2017;Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersamasebagaimana layaknya suamiistri dengan baik dan awalnya tinggalbersama di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUTselama kurang lebih 1 (Satu) tahun dan terakhir Pemohon tinggal dikoskosan di Kelurahan Tanobonunungan selama kurang lebih 2 (dua) tahundan Termohon masih tatap
M.DEDY FAHLEZI.SH
Terdakwa:
JAYA SAPUTRA ALS JAYA BIN EDISON
29 — 4
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019,oleh kami, Tatap Urasima Situngkir, S.H. sebagai Hakim Ketua, SyahrezaPapelma, S.H.
MH Tatap Urasima Situngkir, S.HYulia Marhaena, S.HPanitera Pengganti,Shofwan, SHHalaman 11 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Lig
Rodianah,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN MALIK Alias DIN BOY Bin MALIK
51 — 9
., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Tatap Situngkir,S.H. , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis.tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Harmen,SH, Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dandihadapan Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Tatap Situngkir, S.H.
36 — 16
Minahasa pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-10092015-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan anak yang bernama VENNUSIA FLOURENSHE KENAP lahir di Tondano tanggal 22 November 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang sudah berkekuatan hukum tatap
10 — 5
Putusan No.642/Pdt.G/2020/PA.PrgBahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulanJulil 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (Satu) tahun 1 (satu)bulan lamanya;Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;Bahwa saat ini Penggugat tatap tinggal bersama dengan orang tuaPenggugat sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuaTergugat;Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagiberkomunikasi;Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang,
cerita Pengugat;Bahwa sSebab lainnyaperselisinan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang saksi ketahuiadalah Tergugat tidak menafkahiPenggugat, Tergugat juga sudah pergimeninggalkan Penggugat tanpasepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembalisampai sekarang;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulanJulil 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (Satu) tahun 1 (Satu)bulan lamanya;Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;Bahwa saat ini Penggugat tatap
12 — 5
XXXXXXXXXXXxXXxX UNtUkmenjatuhkan tatap 1 (satu) rajji dan mengucapkan Ikrar tatap tersebutkepada Termohon Xxxi Xxxxxxx Binti Moch Xxx di hadapan Majelis HakimPengadilan Agama Bogor.;3.
123 — 12
Terbanding dengan alasanperselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan sudah tepat dan benar, maka majelis HakimTingkat banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis HakimTingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam perkara a qua danberpedoman kepada azas manfaat dari esensi perkawinan, bahwa rumah tangga Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada lagi keharmonisan, meskipun Tergugat/ Pembanding tatap
19 — 3
Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember2016, oleh kami, Tatap Situngkir.S.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana,S.H. , Dian Triastuti, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2016/PN
Tatap Situngkir.S.H.Dian Triastuti, S.H.Panitera Pengganti,Hasahatan Sormin, SHHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2016/PN Lig.
22 — 3
Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakimpengadilan negeri lubuklinggau pada Hari SENIN tanggal 13 JUNI 2016 olehkami : ALFAROBI.SH selaku Hakim Ketua majelis, ROMISINATRA.SH.MH dan TATAP U SITUNGKIR.SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga.
(TATAP U SITUNGKIR.SH)PANITERA PENGGANTI,(HELNIARYADI,S.H. MH)Halaman 19