tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

berpendapat bahwa thalak yang patutterjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;Menimbang, bahwa beradasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakanbahwa ia telah kembali kepada agamanya semula yaitu al majelisberpendapat bahwa Tergugat terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengankaidah syar'iyyah

dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

PA.WGPMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta hujjah syar'iyyah

., majelisberpendapat bahwa Tergugat terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengankaidah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman 44 juz 6yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agamaIslam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan

tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan masiahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

.11 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btmhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hu kumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, Ssesuai denganPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhirputuSan Il 22222222 22222 e 22222 Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan masiahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah