tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

berpendapat bahwa thalak yang patutterjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;Menimbang, bahwa beradasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakanbahwa ia telah kembali kepada agamanya semula yaitu al majelisberpendapat bahwa Tergugat terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengankaidah syar'iyyah

dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

PA.WGPMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta hujjah syar'iyyah

., majelisberpendapat bahwa Tergugat terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengankaidah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman 44 juz 6yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agamaIslam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan

Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

masingmasing pihak tidak melaksanakankewajiban sebagai suami isteri justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, olehkarenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan(resiko) lebih ringan, Sesuai dengan qaidah fighiyyah yang berbunyi :Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat (resiko),maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebihringan;Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagaipendapat majelis hakim dalil syar'iyyah

dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, seSuai denganPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhirpUutUSAN INI; 22222 nnn nn nnn nnn nnn nnn n nnnMengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syar'iyyah

No. 0549/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.huyjah syar'iyyah di dalam kitab Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi sebagaipendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :aialil, AL 4 dog yA lor 3 lb arte csolel) asth(eeeArtinya :Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya,maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminyal.Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, makaperceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak,Penggugat dan Tergugat

seluruhnyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian danditolak selain dan selibihnya;;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi; Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut tuntutan hakasuk anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbang lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Tli.hakhak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujutnya anakIndonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untukmendapatkan kepastian hukum dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengemukakandalil syar'iyyah yang terdapat dalam kitab Ilanatut Thalibin juz IV halaman 254yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :lg 9% yo abgpirg airmo

Konvensi dan Rekonvensi :Putusan Nomor 554/Pdt.G/2014/PA Pal. 15 dari 18 halMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentag Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugatrekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyyah yangtertuang dalam Qur'an surat AlAkhzab ayat 49 yang berbunyi;Mu.om La Louw =rer pgMenimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sehingga dapat dikabulkandengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadapTermohon di

le Gle prio awlasll 52Artinya : Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankankebaikan/maslahatMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.