1075 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 1075 K/Padt.SusBPSk/201612.Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaKonsumen adalah pihak yang berkepentingan

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriKabupaten Pasaman Barat merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan denganPemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama sekali, dan

PengadilanNegeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK punharusberdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidakberwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan olehinstansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikankepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusantersebut.Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan Majelis BPSK dalam PutusanNomor 679/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 22 Agustus

Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

183 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman, Kampung Mesjid Bagan Batu,semula sebagai Pelaku Usaha pada Pemeriksaan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaKristian Eka Folmay Gea, S.H., M.H., dan kawan, masingmasing Karyawan PT.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setup harinya, apabila lalai atau,tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 dan 8 tersebut di atas,terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);Bahwa terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor973/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tersebut, Pemohon Keberatan dengantegas menolak dan sangat keberatan karena BPSK Kabupaten Batu Baratidak berwenang mengadili perkara mengenai wanprestasi dalam perjanjianpembiayaan

Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Baba Nomor973/ARBITRASE/BPSKBB/VIII/2016;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biayaperkara yang timbul dalam perkara ini;Bahwa, terhadap alasan tersebut tidak dapat diterima olehPengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 39/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rhl. tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);2.

MitraSepadan Finance dengan Ardiansyah dan Akta/Perjanjian jaminan FidusiaNomor 1172 tanggal 31 Desember 2014, karena terjadinya wanprestasioleh debitur dalam pembayaran hutangnya kepada kreditur, menimbulkanhak eksekusi bagi kreditur atas harta jaminan kredit tersebut;Bahwa dalam suatu sengketa antara pihak pihak yang hubunganhukumnya didasari oleh sebuah perjanjian yang dengan adanyawanprestasi atas perjanjian tersebut maka yang berwenang memeriksa danmengadilinya adalah Pengadilan Negeri bukan BPSK

Nomor 183 kK/Pdt.SusBPSk/2018kesepakatan pilihan hukum (klausula arbitrase) dalam perjanjian kredittersebut yang memilih arbitrase BPSK untuk penyelesaiannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.

1050 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

), yang pada pokoknya mengatur tentang jangkawaktu pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengadu dan Teradu menerimapemberitahuan isi putusan BPSK;Halaman 7 dari 25 hal.

Tentang kewenangan absolut BPSK Kabupaten Batubara dalam memeriksadan mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan;1) Bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang secara absolutdalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan;2) Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Keberatan dengansuami Termohon Keberatan yaitu Alm.

Tentang Objek Sengketa:1) Bahwa timbulnya pengajuan sengketa kepada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dimaksud adalahHalaman 10 dari 25 hal. Put.

Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataanPembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70Halaman 16 dari 25 hal. Put.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang padaPasal (2)nya menyatakan:Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;.

846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Menyatakan sisa hutang Almarhum Acep Bin Komin kepada Termohondengan Perjanjian Kredit Nomor MBG.DCK/652/KUM/2012 sebesarRp122.839.426,60 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluhsembilan ribu empat ratus dua puluh enam ratus enam puluh rupiah);Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkansalinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untukdidaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu

mengenaiBPSK ini;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohananalasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahuluTermohon untuk seluruhnya;Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 tentang Arbitrase batal dan tidakberkekuatan hukum;Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRWV/I/2021 tanggal 28 Desember 2020:Untuk selanjutnya:Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan/Termohon untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/20213.

Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/2021Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

MENGUATKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGIN NOMOR 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015;

3. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA PEMOHON KEBERATAN YANG HINGGA SAAT INI SEBESAR RP. 1.591.000 (SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG BUKITTINGGI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;2.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 tanggal 5 September 2023;4. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;b.

Nomor 360 K/Pdt.SusBPSK/2017menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;B.

BPSK Kabupaten Batu Bara;.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 tidak cermat, keliru, bertentangan denganprinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum;A.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 melebihi wewenang yangdiperbolehkan hukum (ultra vires); Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 telah mengadilidan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultravires).

366 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

)Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdaftar dalam register Nomor402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016.Bahwa dalam pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara, Tergugat mendalilkan alasanalasan antaralain sebagai berikut:a.

atau perselisihan hukum di bidang hukumperdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) menyatakan Setiap konsumen dirugikan atauahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

Dalam Pokok Perkara1.2Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebahagian;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksadan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara PemohonKeberatan (Penggugat) dan Termohon Keberatan (Tergugat);Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 402/BPSK/Arbitrase/BB/VI/2016 tanggal 1September 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslahdibatalkan

umumBahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

238 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor 61/PG/BPSK/BB/I/2016., tanggal 11 Januari 2016 perihalpanggilan persidangan kepada Pelaku Usaha/Pimpinan PT Sinar MitraHalaman 1 dari 14 hal Put. Nomor 238 K/Pdt.SusBPSK/2017Sepadan Finance Cabang Medan pada hari Senin/tanggal 18 Januari 2016;b.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 87/PGARBI/JSIV/BPSK/BB/I/2016., tanggal 25 Januari 2016 perihal PanggilanPersidangan kepada Pelaku Usaha/Pimpinan PT Sinar Mitra SepadanFinance Cabang Medan pada hari Senin/tanggal 18 Januari 2016;c.

SebabBPSK Batu Bara melakukan panggilan kepada Pelaku Usaha langsungdengan agenda persidangan arbitrase sebagaimana dalam Surat PanggilanSidang Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor 87/PGARBI/JSIV/BPSK/BB/I/2016 tanggal 25 Januari 2016dan Surat Panggilan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 87/PGARBII/JSIV/BPSKBB/II/2016 tanggal9 Februari 2016.

Dalam hal ini Pelaku Usaha telah menyampaikankeberatan kepada BPSK Batu Bara agar agenda persidangan dalampanggilan sidang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan Pelaku Usahadan Konsumen bukan atas kemauan/keputusan BPSK Batu Bara secaraarbitrase.

Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor11/Arbitrase/BPSKBB/I/2016;4.

Dalam permusyawaratanMajelis Arbitrase BPSK tidak konsekuen sebagaimana pertimbanganhukum huruf (i) dalam putusan, karena tidak mendengarkan kesaksianpada persidangan tanggal 4 Januari 2011 oleh saksi Robertus Satriotomoselaku Ketua PPRSC ITC Roxy Mas, sebagaimana Surat panggilansidang No. 122/S/BPSKDKI/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010. dantidak benar dan tidak tepat berlandaskan ART PPRSC Roxy Mas Bab IIIPasal 7 ayat (2), sebab Majelis Arbitrase BPSK mengabaikan Bab VIIIKewajiban Pengurus Pasal

Bahwa, Penggugat keberatan pada Paragraf (7&8 & 10 &11) halaman 4, dimana Majelis BPSK Provinsi DKI Jakarta,berkedudukan selaku Pejabat Penyelenggara PelayananPublik yang baik, seharusnya bijaksana dan bertindak tegas,pada saat persidangan Mediasi BPSK Provinsi DK! Jakarta,sebab memahami menegakkan prinsip dasar objek sengketaberlandaskan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 16 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 4Tahun 1988, tentang Rumah Susun jo.

Mas,mulai melaporkan pengaduan konsumen ke Yayasan Lembaga KonsumenIndonesia (YLKI), selanjutnya oleh YLKI direkomendasikan kepada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan atas putusan BPSK,dilakukan ke tingkat gugatan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,adalah Pemohon Kasasi yang tampil seorang diri pribadi.

Keberatan atas kenaikan service charge tidak termasuk dalam ruanglingkup kewenangan BPSK karena hubungan hukum antarapengelola berdasarkan mandat dari PRS (Perhimpunan PenghuniRumah Susun) dengan Penghuni bukan hubungan otonom ;b. Keberatan terhadap pungutan pajak tidak termasuk wewenangArbitrase BPSK melainkan merupakan sengketa pajak yang masukdalam ranah wewenang Pengadilan Pajak ;6.

PAMLyonnaise, sebagaimana alat bukti vide P3, dan padaSidang Tingkat Pertama Arbitrase BPSK Provinsi DKIJakarta, bahwa jelas sekali kesaksian PT. PLN (Persero)dan kesaksian Perusahaan Air Minum PT.

1273 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

20172) BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolutuntuk memeriksa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan.a.

Berdasarkan Surat tersebut,Putusan BPSK yangmembatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telahbertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral dimaksud.c.

BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalammemberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan undangundang ini.Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal 2, yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tepat berdomisili konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan; atauc.

Menyatakan Pengadilan Negeri Sukabumi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor 8/Pdt.K-BPSK/2015/PN.Skb secara relatif;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 769.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

8/Pdt.K-BPSK/2015/PN.Skb

Tahun 2006 Pasal 3 Ayat 6 menentukan,keberatan terhadap putusan arbritase BPSK dapat diajukan apabilamemenuhi persyaratan pembatalan arbritrase sebagaimana diatur dalamPasal 70 UndangUndang Nomor : 30 tahun 1999 tentang arbritrase danalternatif penyelesaian sengketa.Bahwa telah ditemukan bukti yakni :1.

BPSK telah dilanggar ketentuan undangundang yakni Pasal 1338KUHPerdata.Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yangMulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:1. Menerima Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor :040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII?201 4,tanggal 23 September 2014.3. Menyatakan Termohon 1 dan Termohon 2 telah melakukan ingkar janji(wanprestasi).4.

menurutPerma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalahperkara yang dikecualikan untuk dilakukan upaya perdamaian melalui prosesmediasi di pengadilan;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan, tanggal 19 Mei2015, Pemohon telah membacakan Surat Permohonan Keberatan tanggal26 Maret 2015 yang isinya oleh Pemohon dipertahankan dengan perbaikanpada Permohonan halaman 5 (lima) angka 2 dan angka 4 yang semulatertulis Termohon 3 berubah menjadi Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk

Pembayaran yang kami lakukan tidak diperhitungkan;Kami bukan lalai ataupun ingkar janji tetapi kKemampuan kami untukmembayar sudah tidak bisa kami penuhi karena keadaan ekonomi kami, danHalaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 8/Pdt.KBPSK/2015/PN.Skbusaha kami benarbenar bangkrut sudah berbagai cara kami jalani untukmemenuhi usaha tapi sampai sekarang masih belum ada perubahan;Oleh sebab itu kami datang ke BPSK, yang rasanya dapatmenyelesaikannya secara cumacuma dan gratis dan selanjutnya pernahjuga

di selesaikan di Pengadilan Negeri Sukabumi tapi pihak Universal tidakpernah mengakui putusan dari BPSK;Mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kami darisegala gugatan Bank Universal.

1. Menerima Perkara Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor: 007/A/BPSK-Kota.Tsm/VII/2020, Tanggal 7 Juli 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

25/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor: 1631/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016;3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);4. Menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

(BPSK)Batubara karena BPSK Batubara tidak berwenang untuk mengadilisengketa yang telah ditentukan pilinan hukumnya secara tegas dalamPerjanjian Kredit dan sudah seharusnya para pihak i.c.

PemohonKeberatan yang berindikasi sengketa (ayat 1) dan/atau pelanggaran(ayat 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (ayat 1, 2 dan3) dan bukan BPSK i.c. BPSK Batu Bara;Halaman 4 dari 48. Putusan Nomor:09/Pdt.

Sus/2017/PN Psp4.3.Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK BatubaraNomor: 1631/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 telah mengabaikanamanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karenamemeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK;Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaansengketa konsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK makaPutusan BPSK berupa: Perdamaian; Gugatan ditolak, dan Gugatan dikabulkan.Bahwa dalam hal

Bahwa BPSK i.c.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1631/Arbitrase/BPSKBB/XV2016;3.

Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor : 113/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 dalam putusannya tanggal tanggal 11 Oktober 2016; 3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumenuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);4.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 588/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 20 Mei 2016, dan Mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik, menyangkut Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4111300889 tanggal 18 Mei 2013 adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum.3.

Oleh sebab itu Putusan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara yang membatalkan Perjanjian adalah sangat keliru (videhalaman 21);.

BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara Telah Keliru MempersepsikanPeraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 DanHIR,.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara TelahMelampaui Kewenangannya Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini;4. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Di Dalam MemberikanPertimbangan Hukum Dan Putusan Dalam Perkara Ini;5.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor588/Arbitrase/BPSKBB/IIV2016, tanggal 20 Mei 2016, danMengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini.2.

512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

(BPSK).

Batubara dilaporkan/dikirim kePengadilan Negeri Bankinang oleh BPSK Batubara, bukan merupakankewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadilidan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK PemerintahKabupaten Batubara Nomor 228/BPSK/ArbitraseBB/III/2016, tanggal28 Juli 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim pemeriksa perkara a quo;B.

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batubara Nomor 228/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016,tanggal 28 Juli 2016 tersebut, karena BPSK Pemerintah KabupatenBatubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa danmemutus perkara a quo.

Oleh karenanya mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor228/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalammemeriksa dan memutus perkara a quo.

umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

Sinar Mas Multifinance Cabang Tulungagung tersebut;

1510 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dikarenakan tunggakan angsuran kredit Termohon Keberatan makaPemohon Keberatan telah melakukan upaya sesuai dengan hukum yangberlaku guna penyelesaian tunggakan Termohon Keberatan;Bahwa ternyata Termohon Keberatan melaporkan dan mengajukan gugatanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara perihal pinjaman tersebut di atas dan telah memperoleh Putusansebagaimana Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1441/Arbitrase/BPSK/BB/VI/2016;Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu

ic BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 1441/Arbitrase/BPSK/BB/V1/2016 telah mengabaikanamanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karenamemeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK;Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketakonsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK maka putusan BPSKberupa: Perdamaian; Gugatan ditolak, dan; Gugatan dikabulkan;Bahwa

Bahwa BPSK ic Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara adalah badan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 54Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danbukanlah sebagai lembaga peradilan sebagaimana amanat Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun2004 tentang Mahkamah Agung;Halaman 9 dari 21 hal. Put.

Nomor 1510 kK/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusansebagai berikut: Menerima gugatan Pemohon Keberatan tersebut; Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1441/Arbitrase/BPSK/BB/VI/2016;Mengadili Sendiri Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratidak berwenang mengadili perkara sengketa sebagaimana Putusan BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 1441/Arbitrase/BPSK

Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 622 K/Pdt.SusBPSk/2016diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di SektorJasa Keuangan bukan kepada BPSK.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 melebihiwewenarg yang diperbolehkan hukum (ultra vires);)17.Bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Barahanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnyaberwenang menetapkan ganti rugi.

menghadiri Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Baratersebut yang diwakili oleh Misi Yanto dan M.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara DalamPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 tidakcermat, keliru dan bertentangan dengan hukum;26. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butirHalaman 17 dari 36 hal Put.

Nomor 622 kK/Pdt.SusBPSKk/2016selanjutnya ya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 57/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015tanggal 10 Maret 2016;27.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir3 halaman 5 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSKBBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknyamengatakan", Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telahmelepaskan hak untuk bersidang di BPSK