Bahwa, karena bantahan ini diajukan berdasarkan bukti otentik antara lain milikadat Kohir C.827 atas nama Hj.Sukamah binti Sukari Persil 67/12 D seluas27.900 m? terletak di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Daerah TingkatIl Tangerang, Daerah Tingkat Jawa Barat maka beralasanlah menurut hukumatas perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupun ada upayahukum banding, verzet serta kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);9.

Menerima dan mengabulkan seluruh bantahan Pembantah;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;3. Menyatakan Hj.Sukamah binti Sukari adalah pemilik bidang tanah berdasarkanKohir C.827 atas nama Hj.Sukamah binti Sukari Persil 67/12 D dengan sisaseluas 11.900 m? yang tercatat atas nama Hj.Sukamah binti Sukari terletak diDesa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Daerah Tingkat Il Tangerang,Daerah Tingkat Jawa Barat yang saat ini menjadi Daerah Banten;4.

Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya ongkos perkara;Menyatakan putusan perkara bantahan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet serta kasasi(uitvoerbaar bij voorraad);Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Para Pembantah tidak berkualitas sebagai Pembantah.

dariPembantah yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang padatanggal 1 Desember 2011 dengan Register Perkara Nomor 550/PDT/BTH/2011/PN.BIN., dimana untuk selanjutnya Pengadilan Negeri Tangerangtanpa mempertimbangkan adanya upaya hukum bantahan telahmelaksanakan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung tanggal 17Oktober 2008 Nomor 1258K/PDT/2008., jo.

Nomor 23/PDT.G/2006/PN.Tng., danoleh karenanya beralasan menurut hukum bantahan dari dahuluPembantah/Pembanding sekarang Termohon Kasasi mendapatpertimbangan hukum untuk dikabulkan sehingga menurut hukum PutusanPengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Juli 2013 Nomor72/PDT/2013/PT.BTN., jo.

dari Undang-Undang yang bersangkutan ;M E N G A D I L I :DALAM PROVISI : Menolak tuntutan Provisi Pembantah DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Terbantah ;DALAM POKOK PERKARA : Menolak bantahan Pembantah ; Menghukum Pembantah membayar ongkos perkara sebesar Rp.626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

;11Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah, telahmengajukan Jawaban sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1.

Bantahan salah Pihak. ( Error in Persona)PEMBANTAH ADALAH PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT(DISKUALIFIKASI INPERSON) SEBAGAI PEMBANTAH DAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) 2. Bahwa Bantahan /Perlawanan hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga,sementara Pembantah adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkarasebelumnya yaitu. perkara No:251/PDT.G/2000/PN.PST Jo No.460/PDT/2001/PT.DKI Jo. No.2025/K.Pdt/2005 Jo.

No.273PK/Pdt/2012aquo dan merupakan pihak tereksekusi, sehingga tidak dapat melakukanPerlawanan atau Bantahan.4. Bahwa bantahan/ Perlawanan yang diajukan oleh Pembantah bukan suatuupaya hukum yang diatur oleh UndangUndang, melainkan berupaya untukmenundanunda eksekusi dimana keberatan Pembantah sama sekali tidakmempunyai dasar. Sedangkan kerugian yang dialami oleh Terbantah terusbertambah dengan adanya Bantahan ini.5.

Bahwa karena itu mohon kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakimyang memeriksa perkara aquountuk menolak Bantahan Pembantahmengingat yang bertindak sebagai Pembantah adalah bukan pihak yangberhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk melakukanBantahan (Diskualifikasi In Person);BANTAHAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)6. Bahwa dalam surat bantahannya pada halaman 1 Pembantah/Pelawanmenyebutkan:.. Mengajukan Bantahan ( Verzet Party) Kepada:Ny. Hj.R.Ay.

No.273PK/Pdt/2012 padatanggal 22 September 2014.41Bahwa bantahan/ Perlawanan yang diajukan oleh Pembantahbukan suatu upaya hukum yang diatur oleh UndangUndang,melainkan berupaya untuk menundanunda eksekusi dimanakeberatan Pembantah sama sekali tidak mempunyai dasar.Sedangkan kerugian yang dialami oleh Terbantah terus bertambahdengan adanya Bantahan ini.Bahwa Permohonan Penetapan Eksekusi tersebut diajukan olehNy. Hj.R.Ay. Moniek Sriwidiyatni kapasitasnya selaku DirekturUtama PT.

M E N G A D I L I :DALAM PROVISI : Menolak tuntutan Provisi dari Para PembantahDALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terbantah;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar; Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI : Menolak Bantahan Pembantah Dalam Rekonpensi/Terbantah dalam Konpensi untuk seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :- Menghukum Para Pembantah Dalam

., mengemukakan sebagai berikut : PARA PELAWAN melakukan perlawanan (bantahan) terhadap Aanmaning danSita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor48/2014.Eks jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/PDT.G/2010/PN.JKT.PSt jo Putusan Pengadilan Tinggi DK! Jakarta Nomor 25/PDT/2013/PT.DKI, dengan alasan dan fakta fakta hukum sebagai berikut:1. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan NegeriJakarta Pusat antara:a.

Listiawan Widiatmoko (Terlawan) Para Pelawantidak dapat membantah atau mematahkan dalildalil bantahan Terlawansrbagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Kramat VII No.26, Jakarta Pusat.Khususnya Pelawan apakah masih beralamat di Jalan Kramat VII No.26 karena Pelawan telah menjadi Notaris Pieter Latumeten di wilayah Depoksehingga tidak jelas apakah Pelawan masih berKTP dan beralamat di JalanKramat VII No. 26 atau tidak?

menunjukkan buktibukti siapa sebenarnya Para Pelawan, mendalildalam positanya seharusnya setelah ada kepastian hukum yang mengikat danada relevansinya dengan yang dimaksud barulah mengajukan suatu tindakanhukum.Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Aanmaning sedangkanyang diregister atau yang didaftarkan ke kepaniteraan tertanggal 11 Juni 2014di bawah register No. 281/PDT.BTH/2014/PN.JKT.PST adalah Pdt.Bth yangditandatangani oleh Panitera Muda Bapak Suyatno, SH, MH.Bthmerupakan singkatan dari bantahan

/G/1997/PN Bor.terhadap objek sengketa tidak dapat dilaksanakan (non executable);Memerintahkan sita jaminan dan sita eksekusi berdasarkan Berita Acaratanggal 21 Oktober 1997 terhadap objek sengketa untuk diangkat;Menghukum Turut Terbantah I, Il dan Ill untuk taat dan tunduk pada putusanini;Menolak bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah untukselebihnya;Halaman 4 dari 17 hal. Put.

Bachtiar Sakera, Tergugatsekarang Turut termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Terbantah II danTurut Terbanding Ill dahulu Turut Terbantah Ill sehingga tidak mengikatpihak ke 3 (tiga) yakni Para Termohon Kasasi/Pembanding/ParaPembantah;.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (60) HIR, bantahan terhadapsita eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan.

Ketika bantahandiajukan pada saat eksekusi sudah dijalankan, maka bantahan tidak adarevelansinya (vide Putusan MARI tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697K/Sip/1974);22.Bahwa sita jaminan diatur dalam Pasal 199 HIR/214 RBg.

Nomor 2969 K/Padt/2015Termohon Kasasi Ill/Turut Terbanding Ill/Turut Terbantah Ill dan tidakmengikat pihak ke 3 (tiga) dalam hal ini Para Termohon Kasasi/ParaPembanding/Para Pembantah;24.Bahwa oleh sebab itu, yang berhak untuk mengajukan bantahan/perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi sebelum pelelangandilaksanakan adalah Para Tergugat dalam perkara Nomor 168/Pdt/Eks/1997/PN Bgr. yakni H.R.

Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2969 K/Padt/2015 Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembandinguntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu,tanggal 23 Maret 2016,oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ;3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.896.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

IA Bandungdengan register perkara Nomor: 136/PDT/G/1997/PN.BDG;15 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2001, perkara tersebut di atastelah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:MENGADILIDALAM POVISIMenolak tuntutan Provisi dari Pembantah tersebut;DALAM POKOK PERKARAMenolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik;Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga saat iniberjumlah sebesar Rp.184.000, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah

Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbantah/Para Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 3507 K/Pdt/2012 tanggal 19 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali danPara Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Pembantah/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para TurutTerbantah/Turut Terbanding dengan posita bantahan

Nomor 641 PK/Pdt/2015Dalam Pokok Perkara:1.Br3.Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;Menyatakan sah jual beli antara Pembantah dengan Turut Terbantah Ilsebagaimana Akta Jual Beli Nomor 5/2010, tanggal 21 Juni 2010, yangdibuat di hadapan Notaris/PPAT Drs. Yudi Priadi, S.H.;Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah terhadap; tanah seluas795 m? berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 175/Kel.

Bahwa perkara ini adalah perkara bantahan dari pihak ketiga terhadapsita jaminan dalam perkara pokok Nomor 232/Pdt.G/2010/PN Bdg. yangtelah meletakkan sita jaminan atas objek perkara, dimana pihakTergugat adalah Kasman Robert Siregar;2.

Nomor 641 PK/Pdt/201510.11.12.sebuah rumah yang ditempati oleh salah seorang Penggugat (Nomor232/Pdt.G/2010/PN Bdg) = Terbantah (Nomor 478/PDT/Bth/2010/PNBdg;Status kepemilikan Kasman Robert Siregar (Penjual) atas objek perkarasedang diuji dalam perkara Nomor 232/Pdt.G/2010/PN Bdg;Bahwa dalil Majelis Hakim dalam perkara bantahan ini adalah, olehkarena objek perkara belum diletakkan sita jaminan, maka objekperkara boleh diperjualbelikan, pendapat ini bertentangan denganPeraturan Pemerintah Nomor 24

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah pembantah yang benar;3. Menyatakan sah jual beli antara Pembantah dengan Turut Terbantah Ilsebagaimana Akta Jual Beli Nomor 5/2010, tanggal 21 Juni 2010, yangdibuat di hadapan Notaris/PPAT Drs. Yudi Priadi, S.H.;4. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah terhadap: tanahseluas 795 m?

2013Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Bapak KetuaPengadiian Negeri Bale Bandung, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;Dalam Provisi:12Mengabulkan permohonan Provisi Pembantah tersebut;Menunda atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi pengosongan danpenyerahan yang dibuat berdasarkan Risalah Lelang Nomor 724/2011 tanggal14 Juli 2011 tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampaiputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:123Mengabulkan bantahan

bantahan Pembantah Prematur.Q Bahwa dalildalil Pembantah dalam bantahannya yang pada intinya mengajukanbantahan terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan yang telah dilakukan oleh Terbantah III ataspermohonan dari Terbantah II;1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara menegaskan bahwa terhadapeksekusi yang telah dilakukan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah denganmengajukan gugatan;2 Bahwa Pembantah dalam bantahannya menyatakan untuk membatalkanpelaksanaan

eksekusi yang telah dilakukan, maka untuk itu bantahan Pembantahharuslah ditolak atau dikesampingkan;Dalam Provisi:1 Bahwa Terbantah III dengan tegas menolak dalil/alas an Pembantah dalam suratbantahan Pembantah yang pada pokoknya untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan yang dibuat berdasarkanRisalah Lelang Nomor 724/2011 tanggal 14 Juli 2011 tersebut sebelumpemeriksaan perkara ini berlangsung sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap;2 Bahwa tuntutan

Dalam Eksepsi :1 Menolak Eksepsi Terbantah IJ dan Turut Terbantah seluruhnya;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung berwenang memeriksa danmengadili perkara Perdata Bantahan Nomor 171/ BTH/2011/PN.BB;II. Dalam Provisi:e Menolak Tuntutan Provisi dari Pembantah;Ill.

Dalam Pokok Perkara:1 Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya;2 Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang tidak benar;3 Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesarRp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiBandung dengan putusan Nomor 27/PDT/2013/PT.Bdg. tanggal 3 April 2013;Menimbang, bahwa sesudah

Terbantahmemberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak semua dalilPerlawanan Pelawan, dan tetap patuh dan tunduk kepada putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraianuraian tentang hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor6/Pdt.Bth/2017/PN Bek tanggal 18 Juli 2017, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut :DALAM PROVISI; Menolak tuntutan Provisi Penggugat/Pembantah;DALAM POKOK PERKARA; Menolak gugatan/bantahan

perkara aquo adalah tanahkebun dengan SHM No.86 dengan luas 4875 m2 nama pemegang hakpertama Ni Nyoman Sukrani, nama pemegang hak terakhir Ni Putu Nadri, yangterletak di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Bulelengdengan batasbatas Utara: pagar tanaman/pagar hidup/tanah Ketut Kurni ,Timur : Pangkung , Selatan : Tagar hidup/tanah Redi (timur), tanah GedeRenes (barat), Barat: Telabah/tanah Ketut Punia ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil perlawananPembantah/Kuasanya dan dailildalil bantahan

Bahwa Inti dari bantahan pembantah tanggal 2 Juli 2012 adalah mengenaikeberatan Pembantah atas akan dilelangnya Sertifikat Hak Milik Nomor1180 (selanjutnya disebut obyek sengketa) oleh Terbantah ;2. Bahwa dalam dalil bantahannya, Pembantah merasa kaget berkaitandengan pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyeksengketa a quo;3.

Bahwa dalildalil Pembantah dalam bantahannya merupakan permasalahanintern antara Pembantah dengan Terbantah Ill, Hal ini mengingat tidak adasatupun pokok bantahan dari pembantah dalam surat bantahannya yangmembuktikan adanya hubungan hukum antara Pembantah denganTerbantah Il. Berdasarkan fakta yuridis yang ada, telah jelas bahwasanyaternyata antara Pembantah dengan Terbantah II sama sekali tidak memilikikaitan hukum dalam perkara a quo;4.

Bahwaberdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RIdan HukumAcara Perdata yang berlaku terhadap bantahan yang diajukan olehseseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum antara pembantahdengan Terbantah Il, maka gugatan yang demikian sudah seharusnyadinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Il:Bantahan Pembantah Tidak Jelas/KaburHal. 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 2344 K/Padt/20131.

Bahwa lebih jauh Pembantah menuntut Terbantah Il untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;Dengan demikian nampak ketidakjelasan/kekaburan (obscuur libel) antarafundamentum petendi dengan petitum bantahan Pembantah tidak konsisten;Sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bantahan yang tidakjelas/kabur (obscuur libel) sebagaimana diajukan oleh Pembantah sudahseharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

tersebut tidak jelas, dan tidakada kesesuaian antara petitum bantahan dengan uraian bantahan secarakeseluruhan, oleh karena itu bantahan tersebut kabur sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi Tn.Dedi Supriadi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena

Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.123/Pdt.Bth/2017/PN Ptk tanggal 13 Maret 2018.TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan/bantahan tanggal15 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pontianak tanggal 19 September 2017 dengan Nomor:123/Padt.Bth/2017/PN.Ptk telah mengemukakan halhal sebagai berikut:halaman 17 dari 13 halaman putusan perkara nomor 42/PDT/2018/PT PTK1.

Gugatan Perlawanannya pada dalil posita no. 3 dan no.7 mengangkat masalah tentang materi pokok yaitu ....... pinjaman atasnama Sambasri berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan yang dibuatdan disepakati dan ditandatangani dihadapkan Notaris AdiyaksaAdrianto Setiawan dan Sertfikat Hak Tanggungan No.340/2014.....Agunan fasilitas pembiayaan SHM No. 1731......Dan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1038 K/Sip/1973 tertanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan : Perkara ini merupakan perkara bantahan

Karet Komplek Karet Indah Blok C.30 Kelurahan SungaiBeliung Kecamatan Pontianak Barat...dan seterusnyaAdapun beberapa hal yang dapat Terlawan Tersita sampaikan dan menjadidasar bantahan / keberatan, adalah sebagai berikut :1.

Menolak bantahan Pembantah;3. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamproses perkara ini yaitu sebesar Rp481.000,00(empat ratus delapan puluhsatu ribu rupiah);Membaca berturutturut :1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Pontianak, ternyata PPEMBANTAH sekarangPEMBANDING melalui kuasanya yang bernama kepada KASUWAN, SH.,CIL beralamat di Jln.

Eksepsi Mengenai Bantahan Pembantah Telah Lewat Waktu : Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah adalah terhadap PenetapanEksekusi Nomor 04/PDT/Eks/20B/PN Bgr., juncto Nomor 68/Pdi/G/2009/PNBgr., tertanggal 17 April 2014 serta berita acara eksekusi pengosongan tanggal19 Mei 2014; Bahwa perhal pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa berdasarkanpenetapan sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan oleh PengadilanNegeri Bogor sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan tertanggal19 Mei

2014, hal mana telah, diakui pula oleh Pembantah sendin; Bahwa dengan ielah dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sengketatersebut maka hak Pembantah untuk mengajukan upaya hukum sebagaimanadalam perkara bantahan ini adalah telah lewat waktu; Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas Terbantah mohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan bantahan Pembantah dinyatakanditolak;2.

Eksepsi Mengenai Bantahan Tidak Beralasan Hukum; Bahwa jenis upaya hukum dalam perkara ini adalah tentang bantahan ataumenurut terminologi HIR disebut perlawanan, yang mana secara yuridis perihalbantahan atau perlawanan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas dalamPasal 195 ayat (6) dan Pasal 208 HIR yang pada pokoknya menentukan"Perawanan eksekusi oleh pihak ketiga hanya dapat diajukan oleh pemiliknyadengan demikian dapat disimpulkan bahwa perawanan yang diperbolehkanoleh HIR adalah bantahan

Eksepsi Mengenai Bantahan Pembantah Nebis In Idem. Bahwa pada pokoknya bantahan Pembantah yang khusus ditujukan kepadaTerbantah adalah tentang perouatan melawan hukum yang ditujukan kepadaTerbantah dalam mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek tanahseluas 57.905 m?

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat denganpertimbangan dan kesimpulan yang diambil alin Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan Bantahan yang diajukan oleh Para Pembandingsemula Para Pembantah terhadap Penetapan Eksekusi Nomor04/Pdt/Eks/2007/PN Bgr., juncto Nomor 65/Pdt/G/2009/PN Bgr., tanggal 17April 2014 serta berita acara pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Mei 2014adalah tidak diajukan dengan Bantahan melainkan harus melalui Gugatankarena perkara yang dibantah sudah di

., (Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi) selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor46/Pdt.Bth/2015/PN Bwi, tanggal 10 Juni 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Juli 2015,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat bantahan/ perlawanan Para Pembantah/Para Pelawanyang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pembantah/Para Pelawan;Menimbang, bahwa terhadap bantahan/perlawanan ParaPembantah/Para

dasar permohonan dari Terbantah I/Terlawan dan TerbantahIl/Terlawan Il yang tentunya telah melanggar hak milik Para Pembantah/ParaPelawan sebagai pemilik Ruko Mataram tersebut ;Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Nomor 46/Pat.Bth/2015/PN BwiMenimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebutdiatas, maka kini dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Terbantah I/Terlawan dan Terbantah Il/Terlawan Il tersebut sebagai berikut;Menimbang, bahwa makna dan hakekatsuatu eksepsi ialah sanggahanatau bantahan

Para Pelawan ; Bahwa atas Putusan Perkara Nomor 104/Pdt.G/2009/PN.Bwi tersebutTerbantah Ill/Terlawan Ill telah mengajukan perlawanan dengan NomorPerkara 73/Pdt.Plw/2010/PN.Bwi jo Putusan Nomor 413/PDT/2011/PT.Sbyjo Nomor 1535 K/Pdt/2012 tanggal 30 Nopember 2010 yang amar pokoknyadalam tingkat kasasi adalah menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat/Terbanding adalah tidak dapat diterima, ini berarti Terbantah Ill/Terlawan IIIsaat itu sebagai Pelawan melawan Para Terbantah/Para Terlawan dalamperkara Bantahan

atau bukti kepemilikan lainnya sebagai alas hak perlawanan ParaPembantah/Para Pelawan sehingga jelaslah bahwa Toko Mataram adalahberstatus sewa dari Almarhum Haji Abdulhanan oleh Setiabudi, dan status sewamenyewanya telah diputuskan oleh Putusan Perkara Nomor:104/Pdt.G/2009/PN.Bwi yang berkekuatan hukum tetap, dan juga atas TokoMataram tidak dapat dibuktikan adanya hak lain dari Para Pembantah/ParaPelawan, baik sebagai pemegang hak hipotik, pbemegang hak pakai atas tanah,sehingga dengan demikian bantahan

Para Pembantah/Para Pelawan tidakberalasan hukum mengajukan bantahan/perlawanan semacam ini (Pasal 195HIR Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan), dan ternyataPara Pembantah/Para Pelawan telah tidak dapat membuktikan dalildali pokokbantahannya/perlawanannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan/perlawanan atasPenetapan Eksekusi Nomor:06/Pen.Pdt..Eks/2010/PN.Bwi. atas putusan Nomor:104/Pdt.G/2009/PN.Bwi yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dilakukanoleh Para Pembantah/Para

- Mengabulkan Eksepsi Terbantah I; - Menyatakan Para Pembantah tidak berkepentingan bertindak sebagai pihak dalam perkara ini; DALAM POKOK PERKARA:- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;- Membebankan Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

PUTUSAN.Nomor: 218/Pdt.Bth/2011/PN.Jkt.Pst.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antaraUNIVERSITAS INDONESIA dan UNIVERSITAS HASANUDDIN, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr.derSoz R.

Bth/ 2011/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:;1, Bahwa terhadap Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2975K/Pdt/2009 tanggal 26 April 2010, Ketua Pengadilan Jakarta Pusat (suratNomor : 0382/2011.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TERMOHONIII ,Bahwa Majelis berkesimpulan Para Pembantah tidak termasuk sebagai pihpk dalam perkara tersebut diatas, dan oleh karena itu Pembantah juga bukanebagai Pemohon maupun Termohon Eksekusi Pembantah adalah PIHAKGA yang mengajukan bantahan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeriarta Pusat Nomor 032/2011.Eks, tanggal 11 April 2011 (Bukti T.I11, Bukti T.II) yang berisikan peneguran atau peringatan (aanmaning) agar Para

atau tidak berkepentingan bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (LegitimaPesona Stand in Judicio), karena beralasan hukum maka dapat dikabulkan ;DALAM POKOK PERKARAMe amhann, 4ahwa maksud dan tujuan gugatan bantahan Para Pembantah sebagaimana , KonsumerTerural Of go Rees Pep it oon n nn nnn nnn nnn enn nme ne ne enn ne nnn nn nnnnnnnnnnnMenimh; Ss karena eksepsi Terbantah dikabulkan maka gugatan bantahan dari Pembantahharus diny : diterima Foes sere teenie cneeeeinnenaeMen, diterima,) hwa karena

Putusan Nomor: 218/Pdt.Bth/2011/PN.Jkt.Pst.Dalam Pokok Perkara ; e Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima ; e Membebankan Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp.866.000, (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);*Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada hari: SENIN, TANGGAL 12 MARET 2012 oleh Kami : LIDYA SASANDOPARAPAT.SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS ISKANDAR.SH.MH. dan ROCHMAD.SH.

M E N G A D I L I :DALAM PROVISI : Menolak Tuntutan Provisi dari Pembantah ; ----------------------------------------------DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Terbatah ; -------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ; ---------------------- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ; ---------------------------------------DALAM

REKONPENSI : Menolak Bantahan Pembantah dalam Rekonvensi/Terbantah dalam Konvensi untuk seluruhnya ; ------------------------------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Pembantah Dalam Konpensi/Terbantah Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------------------