Ditemukan 516 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-02-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 06 / G / 2011 / PTUN - PTK
Tanggal 9 Februari 2012 —
15884
  • ;Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkanpembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yangjelas mengenai faktafakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semuapendapat pihakpihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH.Dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993 halaman 179).
Register : 20-07-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3726
  • Soepomo, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, cetakan ke limabelas, Penerbit PT. Pradnya Paramita : Jakarta.
Putus : 14-09-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583 K/PID.SUS/2010
Tanggal 14 September 2011 — A. DENI SYAFEI GUMAY,SH.M.Hum Bin H. BAHRIM
4024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wiryono, SH.Dalam bukunya "Pembahasan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi" edisi kKedua halaman 30 menyatakan " tindak pidana korupsidigolongkan oleh undangundang aquo sebagai delik formil, denganHal. 29 dari 39 hal. Put.
Putus : 05-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pid/2011
Tanggal 5 Januari 2012 — HENDRA alias OCIR bin HERBET
3814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOELYATNO, SH.dalam perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut Hukum. (putusan a quo,Halaman 57)Putusan a quo menghubungkan unsur dengan sengaja denganmatinya korban (AMBOl), pertimbangan Majelis Hakim putusan aquo telah sesuai dengan penjelasan dari Lamintang dalam bukunyaDelikDelik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan KeHal. 21 dari 37 hal. Put.
Putus : 16-09-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 263/Pid.B/2009/PN.Kdr
Tanggal 16 September 2009 — DONI TJAHYO WIDODO, SE Bin SUBOWO
58135
  • MOCH ANWAR,SH.dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I bahwa26rangkaian katakata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yangdiucapkan. Suatu kata bohong saja yang diucapkan tidak cukup sebagai alat penggerakatau pun alat bujuk. Rangkaian katakata bohong yang diucapkan secara tersusun,hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis danbenar. Jadi katakata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan ataumemperkuat yang lain.
Register : 27-07-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/TUN/2012
Tanggal 22 Oktober 2012 — SAMUEL IMAM GAMALIEL VS I. KAKAN PERTANAHAN KOTA MALANG, II. IWAN KURNIAWAN;
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bromo No. 19Malang dan pemegang SHGB No. 189/Lingkungan III telah terjadi perikatanjual beli atas Persil in litis pada tahun 1984; yang berarti telah ada hubunganhukum dimana kedua pihak telah melaksanakan isi perikatan tersebut yangdituangkan dalam Akta No. 71, 72 dan 73 masingmasing tanggal 05 Juni 1984dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH.Dalam hal ini hubungan hukum mengenai kepemilikan Persil di Jalan BromoNo. 19 Malang Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi perolehlangsung dengan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3594 K/PDT/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — A.A GEDE OKA BAWA & ANAK AGUNG GEDE OKA SUARTHA
5328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktek, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan IX, Tahun 2002, Hal 23),hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkkamah Agung tanggal 28Januari 1976, Nomor 201 K/Sip/1974, dan Putusan Mahkamah Agungtanggal 2731975 Nomor 216 K/Sip/1974 dalam perkara HajiMohammad Nur lawan 1. Ny.Idjo, 2. Ridwan bin Soebah, 3. Asah binSoebah, 4.
Register : 23-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 10 April 2018 — -. EKA R. ABDURACHMAN, SP vs -. Direksi PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk, Cq. Direktur Utama PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk, Cq PIMPINAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG KUPANG
16899
  • Yahya Harahap, SH.dalam buku Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan keempatMei 2006, halaman 461, yang menerangkan bahwa :Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapbkan dalamperjanjian timbal balik. Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untukmemenuhi prestasi secara timbal balik.
Register : 01-10-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2699/Pdt.G/2014/PA.JS
Tanggal 3 Agustus 2015 — PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III MELAWAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III
567
  • Shobing, SH.dalam perkara XXX/Pdt.G/2013/PA.JS yang pada pokoknya membenarkanbahwa TERGUGAT I telah mencabut pemberian kuasanya, bukti surat tersebutbermaterai cukup dan tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhitanggal dan diparaf serta diberi tanda T.12 ;Fotokopi dari kopi Surat Permohonan agar diberikan salinan Putusan perkaranyanomor XXX/Pdt.G/2013/PA.JS kepada Panitera Pengadilan Agama JakartaSelatan tertanggal 29 April 2014, bukti surat tersebut bermaterai cukup dantanpa ada aslinya
Putus : 27-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.Prob.
Tanggal 27 Agustus 2014 — H. Abdul Latief Bin Moch Djahur
6417
  • Wiryono Prodjodikoro,SH.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia menyatakankesengajaan (opzet) terdiri dari tiga macam yaitu : a. Kesengajaan yangbersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, b. Kesengajaan secarakeinsyafan kepastian, c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;Menimbang, membukti perbuatan terdakwa dilakukan dengansengaja atau tidak, berkaitan erat dengan pembukitan unsur melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang telahterbukti.
Register : 19-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN RUTENG Nomor 95/PID.B/2015/PN.RTG
Tanggal 24 Nopember 2015 — FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY
5921
  • Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH.dalam bukunya berjudul delikdelik knusus kejahatan terhadap harta kekayaan,hal 47, bahwa mengenai bewuste samenwerking (kerjasama yang disadari)fisieke samenwerking (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikansebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkancukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut,mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — ALVIAN LAISMANA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., II. MARIYA., III. HJ. KASMINI., IV. MERY WIJAYA;
7049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah tersebut adalah sekaligusmelanggar hukum dan melanggar asas kehatihatian menurut asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ;Bertentangan Dengan Asas Kecermatan Formal.Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkankeputusan haruslan cermat dalam memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua faktafakta yang relevan maupun kepentingan yangtersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semuapendapat pihakpihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH.Dalam
Putus : 31-03-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Bdw
Tanggal 31 Maret 2016 — HERU CHANDRA
11254
  • cacat dan tidak berkekuatanhukum dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap sebagai pemilikyang sah atas Objek sengketa ;Menimbang, bahwa atas materi gugatan dalam rekonvensi tersebut,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalil gugatan Konvensi haruslah mempunyai pertautan,hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatanRekonvensi ; Hubungan pertautan ini harus erat sehingga penyelesaiannya dapatdilakukan secara efektif dalam satu proses putusan (M.yahya harahap,SH.Dalam
Register : 23-11-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2279/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 25 Juni 2018 — Pemohon:
ELY SUHARSA bin SISWANTO
Termohon:
ANDI NURFATWA, S. Ag. binti H. A. MAPPASORO
4235
  • Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata adalah merupakan pola pikirdan penafsiran yang keliru dalam memaknai pendapat hukumdimaksud di atas karena antara posita dan petitum yang diajukanoleh pemohon tidak ada pertentangan dan bahkan salingberhubungan dan mendukung.
Register : 30-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 678/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MUMUH MADYA, SH
Terdakwa:
1.CAHYA WIGUNA Bin ARIF GUNAWAN
2.AZRIAL RIFQI MAULANA bin ARBET JATNIKA
6110
  • P.A.F.Lamintang, SH.dalam bukunya dasardasar Hukum Pidana Indonesia (hal.354355)Wederrechtelijk ini meliputi pengertianpengertian:Bertentangan dengan hukum Obyektif;Bertentangan dengan hak orang lain;Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2020/PN.
Register : 14-07-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
Karel Bangko,SH
Tergugat:
PT ADIRA DINAMIKA
15591
  • sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Oo Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Sebagian ;o Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mewakili Penggugat di Persidangan ;Oo Menyatakan Yayasan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia PropinsiSulawesi Utara yang beralamat di Jl.Pomorow No. 60 Kelurahan BanjerLingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado Sulut belum mempunyaiLegal Standing untuk mewakili Karel Bangko, SH.Dalam
Register : 26-03-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 51/Pid.B/2012/PN.Srln
Tanggal 28 Mei 2012 — SUMARNO Alias MARNO Bin JOPAWIRO (Alm.)
4422
  • Moelyanto, SH.dalam bukunya Asasasas Hukum Pidanahal 177,dan juga dalam buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D.Scaffmeister, Prof. DR. N.Keijzer, Mr.E.PH. Sutorius, yang diterjemah oleh Prof. DR.JE.Sahetapy.SH.MA,terbitan Liberty, Jogjakarta,2004 hal.86, pada pokoknya menyatakan bahwakesengajaan itu ada tiga corak, yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ,yang maksudnyaakibat yang dialami Korban memang dikehendaki oleh si Pelaku;2.
Register : 06-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT MANADO Nomor 37/PDT/2021/PT MND
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Karel Bangko,SH
Terbanding/Tergugat : PT ADIRA DINAMIKA
6121
  • sebagai berikut :Dalam Konvensi :Dalam Ekseps'i :Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Sebagian ;Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mewakili Penggugat di Persidangan ;Menyatakan Yayasan Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaPropinsi Sulawesi Utara yang beralamat di JIl.Pomorow No. 60 KelurahanHalaman 28 dari 45 halaman Putusan No.37/PDT/2021/PT MNDBanjer Lingkungan Ill Kecamatan Tikala Kota Manado Sulut belummempunyai Legal Standing untuk mewakili Karel Bangko, SH.Dalam
Putus : 01-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/Pdt/2012
Tanggal 1 Oktober 2012 — PT. BANK VICTORIA SYARIAH (dahulu PT. BANK SWAGUNA) vs PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT CQ GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, dkk
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, SH.dalam Bukunya: "Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrase danPeradilan", Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1980, halaman 121,ditegaskan juga bahwa "sepanjang mengenai tanah ... yang kini berlakuadalah azas perlindungan pembeli beritikad baik";Karena sudah jelas dan terbukti bahwa:e Saat PT.
Register : 08-02-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Sgn
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Drs. SUGIHARTO
2.SL. ISTI ANAH
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk WILAYAH JAWA TENGAH CQ BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG SRAGEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Karanganyar
14931
  • Subekti, SH.dalam bukunya Hukum Peranjian, penerbit PT. Intermasa, halaman 45,Wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa :a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetap! terlambat;d.