Ditemukan 516 data
158 — 84
;Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkanpembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yangjelas mengenai faktafakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semuapendapat pihakpihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH.Dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993 halaman 179).
37 — 26
Soepomo, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, cetakan ke limabelas, Penerbit PT. Pradnya Paramita : Jakarta.
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wiryono, SH.Dalam bukunya "Pembahasan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi" edisi kKedua halaman 30 menyatakan " tindak pidana korupsidigolongkan oleh undangundang aquo sebagai delik formil, denganHal. 29 dari 39 hal. Put.
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOELYATNO, SH.dalam perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut Hukum. (putusan a quo,Halaman 57)Putusan a quo menghubungkan unsur dengan sengaja denganmatinya korban (AMBOl), pertimbangan Majelis Hakim putusan aquo telah sesuai dengan penjelasan dari Lamintang dalam bukunyaDelikDelik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan KeHal. 21 dari 37 hal. Put.
58 — 135
MOCH ANWAR,SH.dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I bahwa26rangkaian katakata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yangdiucapkan. Suatu kata bohong saja yang diucapkan tidak cukup sebagai alat penggerakatau pun alat bujuk. Rangkaian katakata bohong yang diucapkan secara tersusun,hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis danbenar. Jadi katakata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan ataumemperkuat yang lain.
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bromo No. 19Malang dan pemegang SHGB No. 189/Lingkungan III telah terjadi perikatanjual beli atas Persil in litis pada tahun 1984; yang berarti telah ada hubunganhukum dimana kedua pihak telah melaksanakan isi perikatan tersebut yangdituangkan dalam Akta No. 71, 72 dan 73 masingmasing tanggal 05 Juni 1984dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH.Dalam hal ini hubungan hukum mengenai kepemilikan Persil di Jalan BromoNo. 19 Malang Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi perolehlangsung dengan
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktek, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan IX, Tahun 2002, Hal 23),hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkkamah Agung tanggal 28Januari 1976, Nomor 201 K/Sip/1974, dan Putusan Mahkamah Agungtanggal 2731975 Nomor 216 K/Sip/1974 dalam perkara HajiMohammad Nur lawan 1. Ny.Idjo, 2. Ridwan bin Soebah, 3. Asah binSoebah, 4.
168 — 99
Yahya Harahap, SH.dalam buku Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan keempatMei 2006, halaman 461, yang menerangkan bahwa :Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapbkan dalamperjanjian timbal balik. Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untukmemenuhi prestasi secara timbal balik.
56 — 7
Shobing, SH.dalam perkara XXX/Pdt.G/2013/PA.JS yang pada pokoknya membenarkanbahwa TERGUGAT I telah mencabut pemberian kuasanya, bukti surat tersebutbermaterai cukup dan tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhitanggal dan diparaf serta diberi tanda T.12 ;Fotokopi dari kopi Surat Permohonan agar diberikan salinan Putusan perkaranyanomor XXX/Pdt.G/2013/PA.JS kepada Panitera Pengadilan Agama JakartaSelatan tertanggal 29 April 2014, bukti surat tersebut bermaterai cukup dantanpa ada aslinya
64 — 17
Wiryono Prodjodikoro,SH.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia menyatakankesengajaan (opzet) terdiri dari tiga macam yaitu : a. Kesengajaan yangbersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, b. Kesengajaan secarakeinsyafan kepastian, c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;Menimbang, membukti perbuatan terdakwa dilakukan dengansengaja atau tidak, berkaitan erat dengan pembukitan unsur melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang telahterbukti.
59 — 21
Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH.dalam bukunya berjudul delikdelik knusus kejahatan terhadap harta kekayaan,hal 47, bahwa mengenai bewuste samenwerking (kerjasama yang disadari)fisieke samenwerking (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikansebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkancukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut,mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah tersebut adalah sekaligusmelanggar hukum dan melanggar asas kehatihatian menurut asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ;Bertentangan Dengan Asas Kecermatan Formal.Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkankeputusan haruslan cermat dalam memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua faktafakta yang relevan maupun kepentingan yangtersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semuapendapat pihakpihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH.Dalam
112 — 54
cacat dan tidak berkekuatanhukum dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap sebagai pemilikyang sah atas Objek sengketa ;Menimbang, bahwa atas materi gugatan dalam rekonvensi tersebut,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalil gugatan Konvensi haruslah mempunyai pertautan,hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatanRekonvensi ; Hubungan pertautan ini harus erat sehingga penyelesaiannya dapatdilakukan secara efektif dalam satu proses putusan (M.yahya harahap,SH.Dalam
ELY SUHARSA bin SISWANTO
Termohon:
ANDI NURFATWA, S. Ag. binti H. A. MAPPASORO
42 — 35
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata adalah merupakan pola pikirdan penafsiran yang keliru dalam memaknai pendapat hukumdimaksud di atas karena antara posita dan petitum yang diajukanoleh pemohon tidak ada pertentangan dan bahkan salingberhubungan dan mendukung.
MUMUH MADYA, SH
Terdakwa:
1.CAHYA WIGUNA Bin ARIF GUNAWAN
2.AZRIAL RIFQI MAULANA bin ARBET JATNIKA
61 — 10
P.A.F.Lamintang, SH.dalam bukunya dasardasar Hukum Pidana Indonesia (hal.354355)Wederrechtelijk ini meliputi pengertianpengertian:Bertentangan dengan hukum Obyektif;Bertentangan dengan hak orang lain;Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2020/PN.
Karel Bangko,SH
Tergugat:
PT ADIRA DINAMIKA
155 — 91
sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Oo Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Sebagian ;o Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mewakili Penggugat di Persidangan ;Oo Menyatakan Yayasan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia PropinsiSulawesi Utara yang beralamat di Jl.Pomorow No. 60 Kelurahan BanjerLingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado Sulut belum mempunyaiLegal Standing untuk mewakili Karel Bangko, SH.Dalam
44 — 22
Moelyanto, SH.dalam bukunya Asasasas Hukum Pidanahal 177,dan juga dalam buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D.Scaffmeister, Prof. DR. N.Keijzer, Mr.E.PH. Sutorius, yang diterjemah oleh Prof. DR.JE.Sahetapy.SH.MA,terbitan Liberty, Jogjakarta,2004 hal.86, pada pokoknya menyatakan bahwakesengajaan itu ada tiga corak, yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ,yang maksudnyaakibat yang dialami Korban memang dikehendaki oleh si Pelaku;2.
Terbanding/Tergugat : PT ADIRA DINAMIKA
61 — 21
sebagai berikut :Dalam Konvensi :Dalam Ekseps'i :Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Sebagian ;Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mewakili Penggugat di Persidangan ;Menyatakan Yayasan Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaPropinsi Sulawesi Utara yang beralamat di JIl.Pomorow No. 60 KelurahanHalaman 28 dari 45 halaman Putusan No.37/PDT/2021/PT MNDBanjer Lingkungan Ill Kecamatan Tikala Kota Manado Sulut belummempunyai Legal Standing untuk mewakili Karel Bangko, SH.Dalam
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, SH.dalam Bukunya: "Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrase danPeradilan", Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1980, halaman 121,ditegaskan juga bahwa "sepanjang mengenai tanah ... yang kini berlakuadalah azas perlindungan pembeli beritikad baik";Karena sudah jelas dan terbukti bahwa:e Saat PT.
1.Drs. SUGIHARTO
2.SL. ISTI ANAH
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk WILAYAH JAWA TENGAH CQ BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG SRAGEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Karanganyar
149 — 31
Subekti, SH.dalam bukunya Hukum Peranjian, penerbit PT. Intermasa, halaman 45,Wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa :a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetap! terlambat;d.