Ditemukan 3981 data
42 — 10
Hal ini sejalan denganMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI1.2
8 — 7
maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz pplArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017 /PA.LPKMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
6 — 0
,majelis berpendapat bahwa Termohon terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alin dan sependapatdengan kaidah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman44 juz 6 yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtaddari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (Sebab)murtad suaminya
13 — 8
Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab IlanahalThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:auSeS ido yl dl rol cISe Jdlel! BWI 55!
14 — 7
., majelisberpendapat bahwa Tergugat terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengankaidah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman 44 juz 6yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agamaIslam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhnkan dengan
21 — 7
Penetapan Nomor 0052 /Pdt.P/2016/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:aidxuo yl dlypol cLSL Sale! SLI!
13 — 6
Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.LK.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:aiduvo yl
20 — 10
adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyjah syar'iyyah
12 — 0
Bahwa berdasar hujjah syar'iyyah dalam Kitab Ghoyatul Marom disebutkan:"apabila ketidaksesesuaian istri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talaksatu bain sughro.a) Bahwa dalam Peraraturan Perundangundangan yang berkaitan denganperceraian telah ditetapbkan bahwa "salah satu alasan diantara alas anyang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Pemohondan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi (Pasal19
13 — 10
Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.KIkMengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ternadap Penggugat;4.
10 — 5
berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:JL sxallArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
18 — 4
Pencatat Nikah Kantor13Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusanini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah
32 — 4
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
9 — 1
masingmasing pihak tidak melaksanakankewajiban sebagai suami isteri justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, olehkarenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadliaratan(resiko) lebih ringan, Sesuai dengan qgaidah fighiyyah yang berbunyi :Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat (resiko),maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebihringan;Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagaipendapat majelis hakim dalil syar'iyyah
26 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Republik Indonesia12Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusanini dinyatakan dikesampingkan;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hujjah syar'iyyah
22 — 7
Putusan No. 180/Pdt.G/2021/PA.KIkMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1
122 — 55
dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
23 — 3
, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
18 — 7
10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang dikuasakan kepadaPengadilan Agama untuk menerrimanya, dengan demikian Majelis berpendapatsyarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT.dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakanpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu juga mengetengahkandalil/hujjah syar'iyyah
23 — 4
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah