semua yang diinginkan olehPenggugat tidak ada satupun yang tidak diberikan oleh Tergugat danTergugat Il, hanya saja Penggugat selalu merasa kurang, dan kuranglagi;Bahwa Tergugat dan Tergugat II menjamin bahwasanya RUPS (lainnyaLuar Biasa) yang diadakan pada tanggal 8 Desember 2017 telahdiadakan dengan tatacara yang benar dan sesuai dengan ketentuanaturan undangundang untuk itu nanti pada waktunya Tergugat danTergugat II akan membuktikan keadaan tersebut dengan menghadirkanBerita Acara Rapat dan Notulensi

Bahwa, PARA TERGUGAT kemudian mengajukan perubahan AktaPendirian berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan MulticompAnugerah Insani Nomor 1 tertanggal 09 April 2019 yang dibuat dihadapanTURUT TERGUGAT untuk selanjutnya disebut Akta Perubahan dalamperkara (a quo) dimana PARA TERGUGAT menyatakan di hadapanTURUT TERGUGAT selaku Notaris dengan dasar Kuasa Notulensi yang diHalaman 11 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN Cbdpalsukan menunjuk dirinya sendiri menjadi Pembina Yayasan

sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaiHalaman 38 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN Cbddedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangHalaman 74 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2019/PN Cbdberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaidedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

dalam Pasal 7 ayat 4 AnggaranDasar Yayasan, yaitu:Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaidedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

Karyawan G6 Limau Kesturi PT Sawit Selatan (Sampoerna AgroGroup),diberi tanda P.24;Halaman 42dari 78Putusan Nomor 06/Pat.G/2016/PNPiqg.2D26.Dl's28.29.30.31.32.32534,35.36.37.38.Foto copy surat dari asli Surat Somasi kuasa Hukum CV YMB Nomor021/PNC/VIV15, tanggal 18 Agustus 2015, diberi tanda P.25;Foto copy surat dari asli Surat PT Sawit Selatan Nomor 702/SS/VII/15/RO/BC, tanggal 27 Agustus 2015, Perihal tanggapan atasPeringatan/Somasi CV.Yuli Mas Berdikari (YMB), diberi tanda P.26;Foto copy surat Notulensi

tanda T4.t ;Foto copy Surat invoice Nomor 0004/SS/YMB/XII/2013,tanggal 26 Desember2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, diberi tanda T4.u;Foto copy surat bukti Pembayaran tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda T4Nv;Foto copy surat dari kuasa Penggugat Nomor 020/PNC/VII/15 ,tanggal 29 Juli2015 yang ditunjukan kepada Tergugat, diberitanda T5;Foto copy surat Tergugat Nomor 702/SS/VIII/15/RO.BC tanggal 27 Agustus2015 yang ditunjukan kepada Penggugat Surat,diberi tanda T6;Foto copy surat Notulensi

dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugatsebesar Rp534.729.775,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus duapuluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), Mengenai sisa material milik Penggugat senilai Ro400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) telah diambil masyarakat setempat karena material tersebut tidakdiawasi dengan baik oleh Penggugat, sehingga kerugian tersebut tidaksepatutnya dibebankan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.27 sama dengan T.7,berupasurat Notulensi

Putusnya hubungan kerja hanyaberdasarkan Notulensi, Surat Penawaran dan tidak diijinkannyaTermohon Kasasi (semula Penggugat) masuk ke wilayah kerja bukanlahhal yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan status seseorangbekerja di perusahaan.

Surat Menteri Dalam Negeri kepadaTergugat Nomor : 800/425/S Tanggal 30 Januari 2013 mutatis mutandisobjek sengketa a quo bukanlah proses satu kali melainkan telahmelalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, dalam sengketa a quo proses penerbitan objeksengketa telah melalui usul kemudian pertimbangan dari BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Papuaberdasarkan Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013(vide Bukti T1) dan Notulensi

Dengan demikianPENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telahtidak memenuhi prestasi yang membuat transaksi produkMo99 tidak terlaksana;Bahwa selain itu, berdasarkan notulensi rapat tanggal 28November 2012 disepakati oleh kedua pihak untuk melakukanTransfer Knowledge mengenai produk Mo99 dantelakHal 27 dari 37 Hal. Puts. Perk.

2 (dua) lembar Notulensi Rembug warga tertanggal 24 Desember 2014.
1 (satu) lembar Daftar Hadir Rembug wrga Penyaluran Dana RTLH Tahap II Lokasi Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas

Dikembalikan kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor ;

6 (enam) lembar foto copy rekening koran Bank BRI atas nama Bendahara Desa Sukaharja, alamat Kp. Babakan RT. 02/02 Kel. Sukaharja Kec. Ciomas Kab.

Satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Ringkasan kegiatan SPPLS tgl. 11 Desember 2014.k.k. 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Rincian Penggunaan DanaSPPLS tgl. 11 Desember 2014Tetap terlampir dalam berkas perkaraUang tunai sebesar Rp. 154.414.500, (seratus lima puluh empat jutaempat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan pembayaran uangpenggantia. 2 lembar Berita Acara Rembug warga/ Musyawarah Desa tertanggal24 Desember 2014.b. 2 (dua) lembar Notulensi

Uang tunai sebesar Rp. 154.414.500, (seratus lima puluh empat jutaempat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan pembayaran uangpengganti;9. a. 2 (dua) lembar Berita Acara Rembug warga/Musyawarah Desatertanggal 24 Desember 2014.b. 2 (dua) lembar Notulensi Rembug warga tertanggal 24 Desember 2014.c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rembug wrga Penyaluran Dana RTLHTahap II Lokasi Desa Sukaharja Kecamatan CiomasDikembalikan kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Uang tunai sebesar Rp. 154.414.500, (seratus lima puluh empatjuta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan pembayaranuang pengganti;Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2017/PT.BDG9. a. 2 (dua) lembar Berita Acara Rembug warga/Musyawarah Desatertanggal 24 Desember 2014.b. 2 (dua) lembar Notulensi Rembug warga tertanggal 24Desember 2014.c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rembug wrga Penyaluran DanaRTLH Tahap II Lokasi Desa Sukaharja Kecamatan CiomasDikembalikan

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut:1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkarb. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8C.

Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KDsebagai penggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan;Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapanprogram sesuai dengan format yang telah ditetapkan dandisampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupatendan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan hariandan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

pada saat program selesai; Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan;Hal 57 dari 162 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.58Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapanprogram sesuai dengan format yang telah ditetapbkan dandisampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupatendan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan hariandan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan;Hal 142 dari 162 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.143e Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapanprogram sesuai dengan format yang telah ditetapkan dandisampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;e Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupatendan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan hariandan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan;e Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapanprogram sesuai dengan format yang telah ditetapkan dandisampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;Hal 155 dari 162 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.156Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupatendan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan hariandan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

(Bukti P22):16.Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencairan Bank GaransiUang muka dari Turut Tergugat II serta permintaan dari Penggugat untukpencairan Kontra Bank Garansi kepada Tergugat, selanjutnya diadakanpertemuan yang difasilitasi oleh Penggugat dengan agenda pembahasanklarifikasi pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 123231283448 tertanggal 2 April 2019;Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, TurutTergugat dan Turut Tergugat Il yang tertuang dalam Notulensi

Bahwa sesuai Notulensi hasil rapat, diperolen kesimpulan sebagai11.berikut:e Berdasarkan penelitian oleh Tergugat,meskipun diberikanperpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaansampai dengan 50 hari, sehingga perpanjangan pekerjaansampai dengan 50 hari tidak dimungkinkan.Disamping itu, kontrak pekerjaan merupakan kontraktahun tunggal (tahun anggaran 2015) sehingga mekanismeAPBD tidak dapat mengakomodir perpanjanganjangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang melampauitahun anggaran 2015.e BerdasarkanChal

Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT SMGJu.kk.LL.memungkinkan Tergugat Rekonvensi dapat menyelesaikanpekerjaan.Bahwa men gingat sampai dengan tanggal 18Desember 2015, progress pekerjaan mengalami deviasi(43,01%), Penggugat Rekonvensi melaksanakan rapatdengan menghadirkan instansi terkait untuk membahas tindaklanjut pelaksanaan perjanjian dalam rangkamengantisipasi apabila sampai dengan batas waktukontrak (tanggal 23 Desember 2015) Tergugat Rekonvensitidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.Bahwa sesuai Notulensi

Konsultan Pengawas tidakmemungkinkan Penggugatdapatmenyelesaikan pekerjaan.Halaman 88 Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT SMGJJ.kk.mm.nn.Bahwa mengingat sampai dengan tanggal 18 Desember2015, progress pekerjaan mengalami deviasi (43,01%), Tergugatmelaksanakan rapat dengan menghadirkan instansi terkaituntuk membahas tindak lanjut pelaksanaan perjanjiandalam rangka mengantisipasi apabila sampai dengan bataswaktu. kontrak (tanggal 23 Desember 2015) Penggugat tidakdapat menyelesaikan pekerj aannya.Bahwa sesuai Notulensi

deadlock), maka aksi mogok kerjatersebut dapat dikategorikan sebagai aksi mogok kerja tidak sah (illegal).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan bukti surat dipersidangan serta keterangan saksi disumpah SURATMAN dan SUPRIYANTO,ternyata aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat, walaupun telahdilakukan pemberitahuian sebelumnya kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni2015 (Bukti T.27), yaitu 11 (sebelas) hari sebelum hari pelaksanaan mogok,tetapi ternyata dilakukan tanpa ada bukti notulensi

Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkankegaiatan;Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan programsesual dengan format yang telah ditetapbkan dan disampaikan kepada KMKdan Tim Pelaksana Kabupaten;Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten danSatuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian danevaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkankegaiatan;e Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan programsesuai dengan format yang telah ditetapbkan dan disampaikan kepada KMKdan Tim Pelaksana Kabupaten;e Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan SatuanKerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian dan evaluasinyaserta dilengkapi dengan notulensi

Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkankegaiatan;Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan programsesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KMKdan Tim Pelaksana Kabupaten;Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten danSatuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian danevaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

Atas dasar pemanggilanKepolisian tersebut saksi Novia Maya Ratna merasa ditipu oleh Penggugat,Halaman 37 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMGsehingga pada saat klarifikasi di Polres Pati dibeberkanlah semua data danfakta berupa notulensi rapat terdapat nama Saudara David Silvianto mewakiliKarang Taruna Parang Garudo sebagai Sekretaris (hal ini akan kamibuktikan pada saat persidangan pemeriksaan bukti Surat dan saksi).Setelah agenda klarifikasi tersebut tidak ada lagi kelanjutan pemeriksaanatas

gugatan halaman 9dan seterusnya);24.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugatposita E angka 9 (vide surat gugatan halaman 9);Bahwa kenyataannya Tergugat II Intervensi memang merupakan Sekretaris(Sekretaris Il) Karang Taruna Parang Garudo Desa Godo;Bahwa sesuai Buku Notulen Rapat Desa Godo, Winong, Pati, (Model: F.5),antara lain berisi notolen rapat dari tahun 2015 s/d 2019 (satu buku notulenuntuk mencatat notulen rapat selama beberapa tahun), pada halaman 8jelas tercantum notulensi

Atas dasarpemanggilan kepolisian tersebut antara lain saksi Novia Maya Ratnamerasa ditipu oleh Penggugat, sehingga pada saat klarifikasi di Polres Patidia ungkapkan semua data dan fakta berupa notulensi rapat terdapat namaSaudara David Silvianto mewakili Karang Taruna Parang Garudo sebagaiSekretaris (Sekretaris Il), dibeberkan pula mengenai sejumlah cacat yangada pada Surat Keputusan Kepala Desa Godo Pembentukan Karang TarunaParang Garudo Masa Bhakti 20162018 tanggal 2 April 2016;Bahwa masalah pelaporan

1 (satu) bendel fotocopy Notulensi Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan KUAPPAS untuk TA 2017 tanggal 18 November 2016
1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/13/Kpts/433.060/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/14/Kpts/433.060/2014 tentang Pembentukan dan Penyusunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

buku fotocopy Rancangan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017 .1 (satu) buah buku fotocopy Rancangan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2017.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016.1 (Satu) bendel fotocopy Notulensi

Bangkalan Nomor 005/ 306/433.201/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang RapatPembahasan Gambaran Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yangterdiri dari :> Daftar hadir rapat pembahasan gambaran umumAPBD tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus2017> Notulensi rapat pembahasan gambaran umum APBDtahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017> undangan dari Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kab. Bangkalan Nomor 005/ / 433.201/2015Halamaan 101 dari 214 Hal.

BangkalanNomor 005/2839 / 433.201/2016 tanggal 25 Oktober2016 tentang Pembahasan Gambaran Umum RKAPDTahun Anggaran 2017> Daftar hadirrapat Pembahasan Gambaran UmumRKAPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.> Notulensi Rapat Pembahasan Gambaran Umum RKAPDTahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.1 (Satu) bendel Fotocopy berita acara Hasil KesepakatanMusrenbang Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan laporan hasilsidang kelompok kerja bidang ekonomi Musrenbang KabupatenBangkalan 2016 tanggal 31

buku fotocopy Rancangan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017.1 (Satu) buah buku fotocopy Rancangan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017.1 (Satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016.1 (satu) bendel fotocopy Notulensi

Bangkalan Nomor 005/ 306/433.201/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang RapatPembahasan Gambaran Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yangterdiri dari :> Daftar hadir rapat pembahasan gambaran umum APBDtahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017> Notulensi rapat pembahasan gambaran umum APBDtahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017> undangan dari Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kab.

Fotokopi Notulensi hasil mediasi dugaan perselingkuhan tanpa Nodan tanpa tanggal yang diketahui oleh Kepala Desa Selojari yang telahdiberimaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan aslinyaselanjutnya diberi tanda P. 17 ;B. Saksisaksi :1.

Karena pengadaanbarang yang berupa penyewaan mobil tersebut justru dilakukan oleh KetuaKPUD sebelumnya yang bernama Basuni, S.Pd. bin Rohimin dan paraTerdakwa/para Pemohon Kasasi yang saat itu hanya sebagai anggota KPUDKabupaten Banyuasin tidak pernah diajak rapat pleno yang membahastentang rencana penyewaan mobil dengan cara penunjukan langsungtersebut, atau tegasnya tidak ada satu bukti pun baik yang berupa daftarhadir, notulensi rapat, maupun keputusan rapat yang melibatkan ataumenyertakan para

Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatuyang terkait."

denganbaik" ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi yang meringankan tersebut,terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan buktibukti surat antara lain :1 Fotocopy Notula Rapat dalam acara Konsolidasi tertanggal 08 Januari 2008 (T1) ;2 Fotocopy Surat Keputusan No: /KPTS/DPC/1112006, tanggal 2 Pebruari 2006tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional kepada Pengurus Anak Cabang danPengurus Ranting (T2) ;3 Fotocopy Notulensi

dalam agenda Rapat Koordinasi DPC PDI Perjuangan bersamaFraksi PDI Perjuangan tertanggal 15 Januari 2008 (T3) ;4 Fotocopy Surat keputusan No. 067/KPTS/DPCM/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentangPengangkatan Petugas Kantor Sekretariat dan Petugas Jaga Kantor SekretariatPartai (T4) ;5 Fotocopy Notulensi dalam agenda Rapat Koordinasi DPC PDI Perjuangan tertanggalQ2 Pebruari 2008 (T5) ;6 Fotocopy Surat No : 3031EX/DPC/XI1/2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal :Laporan (T6)7 Fotocopy Notula Rapat DPC dalam

Bahwa melalui pertemuan di Kecamatan Porsea pada tanggal 27 Juli2015 yang dipimpin oleh Camat Porsea dengan dihadiri oleh Penggugatmaupun Tergugat serta beberapa saksisaksi, meskipun tetap tidakmemiliki hasil sehubungan dengan permohonan Penggugat, namunfakta yang kembali ditunjukan berdasarkan notulensi rapatsebagaimana Surat Camat Porsea dengan No. 100/522/Pem./2015tertanggal 29 Juli 2015 Perihal Penyampaian Notulen/ Hasil RapatMasalah Tanah di Desa Parparean IP (Bukti P13), yakni pada pokoknyasebagai

Bahwa melalui Pertemuan di Kantor Pertanahan Toba Samosir padatanggal 13 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Kepala Kantor PertanahanToba Samosir dengan dihadiri oleh Penggugat, Sekretaris CamatPorsea, Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Porsea sertaKepala Desa Parparean Il yang mana berdasarkan notulensi rapatsebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir denganNo. 277/60012.12/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 Perihal HasilPertemuan antara Pihak Dahlan Manurung, Kepala Desa Parparean