2 (dua) lembar Notulensi Rembug warga tertanggal 24 Desember 2014.
1 (satu) lembar Daftar Hadir Rembug wrga Penyaluran Dana RTLH Tahap II Lokasi Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas

Dikembalikan kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor ;

6 (enam) lembar foto copy rekening koran Bank BRI atas nama Bendahara Desa Sukaharja, alamat Kp. Babakan RT. 02/02 Kel. Sukaharja Kec. Ciomas Kab.

Satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Ringkasan kegiatan SPPLS tgl. 11 Desember 2014.k.k. 1 (satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Rincian Penggunaan DanaSPPLS tgl. 11 Desember 2014Tetap terlampir dalam berkas perkaraUang tunai sebesar Rp. 154.414.500, (seratus lima puluh empat jutaempat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan pembayaran uangpenggantia. 2 lembar Berita Acara Rembug warga/ Musyawarah Desa tertanggal24 Desember 2014.b. 2 (dua) lembar Notulensi

Uang tunai sebesar Rp. 154.414.500, (seratus lima puluh empat jutaempat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan pembayaran uangpengganti;9. a. 2 (dua) lembar Berita Acara Rembug warga/Musyawarah Desatertanggal 24 Desember 2014.b. 2 (dua) lembar Notulensi Rembug warga tertanggal 24 Desember 2014.c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rembug wrga Penyaluran Dana RTLHTahap II Lokasi Desa Sukaharja Kecamatan CiomasDikembalikan kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Uang tunai sebesar Rp. 154.414.500, (seratus lima puluh empatjuta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan pembayaranuang pengganti;Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2017/PT.BDG9. a. 2 (dua) lembar Berita Acara Rembug warga/Musyawarah Desatertanggal 24 Desember 2014.b. 2 (dua) lembar Notulensi Rembug warga tertanggal 24Desember 2014.c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rembug wrga Penyaluran DanaRTLH Tahap II Lokasi Desa Sukaharja Kecamatan CiomasDikembalikan

Putusnya hubungan kerja hanyaberdasarkan Notulensi, Surat Penawaran dan tidak diijinkannyaTermohon Kasasi (semula Penggugat) masuk ke wilayah kerja bukanlahhal yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan status seseorangbekerja di perusahaan.

Surat Menteri Dalam Negeri kepadaTergugat Nomor : 800/425/S Tanggal 30 Januari 2013 mutatis mutandisobjek sengketa a quo bukanlah proses satu kali melainkan telahmelalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, dalam sengketa a quo proses penerbitan objeksengketa telah melalui usul kemudian pertimbangan dari BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Papuaberdasarkan Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013(vide Bukti T1) dan Notulensi

Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam;Salinan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembatalan Alokasi LahanDikarenakan Hal Tertentu dan Pengalokasian Atas Lahan yangDi battal hal jss =n nie ein eee eee seenSurat Pemberitahuan Nomor B/26/A3/LH.02/1/2017 tertanggal 26Januari 201 7 j 22= 2o non ron nn nn nnn nnn nnn nn ne nn nen nonceUndangan Rapat Nomor 111/A3.4/7/2016 tanggal 14 Juli 2016;Absensi Rapat dan Notulensi

semua yang diinginkan olehPenggugat tidak ada satupun yang tidak diberikan oleh Tergugat danTergugat Il, hanya saja Penggugat selalu merasa kurang, dan kuranglagi;Bahwa Tergugat dan Tergugat II menjamin bahwasanya RUPS (lainnyaLuar Biasa) yang diadakan pada tanggal 8 Desember 2017 telahdiadakan dengan tatacara yang benar dan sesuai dengan ketentuanaturan undangundang untuk itu nanti pada waktunya Tergugat danTergugat II akan membuktikan keadaan tersebut dengan menghadirkanBerita Acara Rapat dan Notulensi

II 1:Copy Notulensi Rapat Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 22 September 2011 ( sesuaidengan aslinya ) ;Copy Surat Ketua Senat Fakultas Hukum Unversitas Mataram mengenai Daftar Hadir Rapat KIT. I 2):$enat, Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Dekan I Fakultas Hukum tanggal 22 Septembersesuai dengan aslinya ) ;Copy Notulensi Rapat Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 3 Desember 2011 ( sdengan aslinya );T.

ulang tapi sebagian besaranggota meminta agar dipending terlebih dahulu atau tidak diadakan pemilihan ulangsebelum ada jawaban dari Irjen, untuk mengakomodir hal tersebut akhirnya disepakatiakan dilakukan pemilihan ulang dengan catatan apabila ada keputusan hakim yangmenyatakan bahwa Sdr Abdul Khair tidak menyalahi aturan artinya apabila adakeputusan pengadilan yang menyatakan menunda atau melanjutkan pemilihan ulangPemilihan Dekan I maka harusdipatuhi ;Bahwa bentuk dari kesepakatan tertuang dalam Notulensi

surat T1c yang tidak dapat ditunjukkanaslinya di persidangan, namun bukti aquo adalah juga turut diajukan oleh ParaPenggugat sebagaimana terdapat dalam bukti P56, sehingga dengan demikianMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diadakan rapat sebagaimanatersebut dalam bukti aquo adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan carakekeluargaan atau musyawarah antara para pihak dengan difasilitasi pihakKecamatan;Menimbang, bahwa hasil notulensi

terhadap obyek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari pertemuan sebagaimana terdapatdalam bukti T1c / P56 adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadiantara pihak PT NSP dengan pihak PT SSP tentang obyek sengketa dan bukanmerupakan rapat yang proses pengambilan suaranya mendasarkan kepada suaramayoritas akan tetapi kepada kesepakatan perdamaian diantara para pihak,sehingga menurut hemat Majelis, adanya daftar hadir saja tidaklah secara inhern /otomatis telah membuktikan hasil notulensi

selama belum adanya hasil kesepakatan perdamaian diantara parapihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu bentuk surat / aktaperdamaian yang berisi klausulklausul perdamaian yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan juga ditandatangani oleh para saksiyang hadir pada saat itu serta diketahui oleh fasilitator;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, makaterhadap bukti T1c / P56 yang tidak berupa surat perdamaian atau , Majelis menilaihasil notulensi

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut:1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkarb. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8C.

Bahwa, PARA TERGUGAT kemudian mengajukan perubahan AktaPendirian berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan MulticompAnugerah Insani Nomor 1 tertanggal 09 April 2019 yang dibuat dihadapanTURUT TERGUGAT untuk selanjutnya disebut Akta Perubahan dalamperkara (a quo) dimana PARA TERGUGAT menyatakan di hadapanTURUT TERGUGAT selaku Notaris dengan dasar Kuasa Notulensi yang diHalaman 11 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN Cbdpalsukan menunjuk dirinya sendiri menjadi Pembina Yayasan

sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaiHalaman 38 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN Cbddedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangHalaman 74 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2019/PN Cbdberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaidedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

dalam Pasal 7 ayat 4 AnggaranDasar Yayasan, yaitu:Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orangperseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yangberdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyaidedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuanyayasan;Bahwa hasil keputusan Rapat gabungan ke2 (kedua) sudah sesuaidengan aturan Anggaran Dasar Yayasan telah quorum serta tidakadanya walk out dari Penggugat, serta halhal yang diputuskan dalamrapat gabungan kemudian dibuat notulensi

Aceh Selatan yang dihadiri oleh 14 (empat belas)orang dengan kesimpulan notulensi rapat sebagai berikut yaitumemanggil Sdr. Kafrawi dengan dihadiri oleh Panitia Penaksir Hargauntuk membicarakan masalah harga.2) Rapat Il, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 bertepat di ruang rapatSetda Kab. Aceh Selatan yang dihadiri oleh 16 (enam belas) orangtermasuk didalamnya saksi Kafrawi D.

Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkankegaiatan;Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan programsesual dengan format yang telah ditetapbkan dan disampaikan kepada KMKdan Tim Pelaksana Kabupaten;Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten danSatuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian danevaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkankegaiatan;e Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan programsesuai dengan format yang telah ditetapbkan dan disampaikan kepada KMKdan Tim Pelaksana Kabupaten;e Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan SatuanKerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian dan evaluasinyaserta dilengkapi dengan notulensi

Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkankegaiatan;Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan programsesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KMKdan Tim Pelaksana Kabupaten;Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten danSatuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian danevaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi

1 (satu) bendel fotocopy Notulensi Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan KUAPPAS untuk TA 2017 tanggal 18 November 2016
1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/13/Kpts/433.060/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/14/Kpts/433.060/2014 tentang Pembentukan dan Penyusunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

buku fotocopy Rancangan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017 .1 (satu) buah buku fotocopy Rancangan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2017.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016.1 (Satu) bendel fotocopy Notulensi

Bangkalan Nomor 005/ 306/433.201/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang RapatPembahasan Gambaran Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yangterdiri dari :> Daftar hadir rapat pembahasan gambaran umumAPBD tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus2017> Notulensi rapat pembahasan gambaran umum APBDtahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017> undangan dari Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kab. Bangkalan Nomor 005/ / 433.201/2015Halamaan 101 dari 214 Hal.

BangkalanNomor 005/2839 / 433.201/2016 tanggal 25 Oktober2016 tentang Pembahasan Gambaran Umum RKAPDTahun Anggaran 2017> Daftar hadirrapat Pembahasan Gambaran UmumRKAPD Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.> Notulensi Rapat Pembahasan Gambaran Umum RKAPDTahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2016.1 (Satu) bendel Fotocopy berita acara Hasil KesepakatanMusrenbang Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan laporan hasilsidang kelompok kerja bidang ekonomi Musrenbang KabupatenBangkalan 2016 tanggal 31

buku fotocopy Rancangan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017.1 (Satu) buah buku fotocopy Rancangan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017.1 (Satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Bangkalan tanggal 16 Desember 2016.1 (satu) bendel fotocopy Notulensi

Bangkalan Nomor 005/ 306/433.201/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang RapatPembahasan Gambaran Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yangterdiri dari :> Daftar hadir rapat pembahasan gambaran umum APBDtahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017> Notulensi rapat pembahasan gambaran umum APBDtahun Anggaran 2017 tanggal 19 Agustus 2017> undangan dari Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kab.

deadlock), maka aksi mogok kerjatersebut dapat dikategorikan sebagai aksi mogok kerja tidak sah (illegal).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan bukti surat dipersidangan serta keterangan saksi disumpah SURATMAN dan SUPRIYANTO,ternyata aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat, walaupun telahdilakukan pemberitahuian sebelumnya kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni2015 (Bukti T.27), yaitu 11 (sebelas) hari sebelum hari pelaksanaan mogok,tetapi ternyata dilakukan tanpa ada bukti notulensi

Fotokopi Notulensi hasil mediasi dugaan perselingkuhan tanpa Nodan tanpa tanggal yang diketahui oleh Kepala Desa Selojari yang telahdiberimaterai cukup dan telah pula dicocokan dengan aslinyaselanjutnya diberi tanda P. 17 ;B. Saksisaksi :1.

Bahwa mengacu kepada Notulensi rapat di BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KabupatenBengkayang pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang menyampaikansebagai berikut:2.6.1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 menerimadokumen pengajuan penerbitan Sertipikat atas nama Ilmadengan Dasar Surat Pernyataan Nomor: 593/02/C10/1997tertanggal 13 April 1997;2.6.2.

Atas dasar pemanggilanKepolisian tersebut saksi Novia Maya Ratna merasa ditipu oleh Penggugat,Halaman 37 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMGsehingga pada saat klarifikasi di Polres Pati dibeberkanlah semua data danfakta berupa notulensi rapat terdapat nama Saudara David Silvianto mewakiliKarang Taruna Parang Garudo sebagai Sekretaris (hal ini akan kamibuktikan pada saat persidangan pemeriksaan bukti Surat dan saksi).Setelah agenda klarifikasi tersebut tidak ada lagi kelanjutan pemeriksaanatas

gugatan halaman 9dan seterusnya);24.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugatposita E angka 9 (vide surat gugatan halaman 9);Bahwa kenyataannya Tergugat II Intervensi memang merupakan Sekretaris(Sekretaris Il) Karang Taruna Parang Garudo Desa Godo;Bahwa sesuai Buku Notulen Rapat Desa Godo, Winong, Pati, (Model: F.5),antara lain berisi notolen rapat dari tahun 2015 s/d 2019 (satu buku notulenuntuk mencatat notulen rapat selama beberapa tahun), pada halaman 8jelas tercantum notulensi

Atas dasarpemanggilan kepolisian tersebut antara lain saksi Novia Maya Ratnamerasa ditipu oleh Penggugat, sehingga pada saat klarifikasi di Polres Patidia ungkapkan semua data dan fakta berupa notulensi rapat terdapat namaSaudara David Silvianto mewakili Karang Taruna Parang Garudo sebagaiSekretaris (Sekretaris Il), dibeberkan pula mengenai sejumlah cacat yangada pada Surat Keputusan Kepala Desa Godo Pembentukan Karang TarunaParang Garudo Masa Bhakti 20162018 tanggal 2 April 2016;Bahwa masalah pelaporan

Amrin Gobel, M.BA,tanggal 15 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);Notulensi Klarifikasi/Penyampaian Informasi Terkait SKPemberhentian Keanggotaan Atas Nama Amrin Gobel dan Asephidayat, Tanggal 18 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);Daftar Hadir Klarifikasi Langsung tentang PemberhentianKeanggotaan Sdr.Asep Hidayat dan Amrin Gobel, MBA, tanggal18 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Sdr.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor :Halaman 45 dari 84 Halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUNSRGTXXVITXXVIITXXVIIITXXIXTXXXTXXXITXXXIil243/KPUProv015/VIII/2014, Perihal Undangan Konfirmasi,ditujukan Kepada Yang terhormat Ketua Umum DPP PartaiGerindra, tanggal 18 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Komisi Pemilinan Umum Provinsi Banten Nomor :244/KPUProv015/VIII/2014, Perihal Undangan, ditujukanKepada Yang terhormat Ketua BAWASLU Provinsi Banten ,tanggal 15 Agustus 2014;Notulensi

(Bukti P22):16.Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencairan Bank GaransiUang muka dari Turut Tergugat II serta permintaan dari Penggugat untukpencairan Kontra Bank Garansi kepada Tergugat, selanjutnya diadakanpertemuan yang difasilitasi oleh Penggugat dengan agenda pembahasanklarifikasi pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 123231283448 tertanggal 2 April 2019;Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, TurutTergugat dan Turut Tergugat Il yang tertuang dalam Notulensi

denganbaik" ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi yang meringankan tersebut,terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan buktibukti surat antara lain :1 Fotocopy Notula Rapat dalam acara Konsolidasi tertanggal 08 Januari 2008 (T1) ;2 Fotocopy Surat Keputusan No: /KPTS/DPC/1112006, tanggal 2 Pebruari 2006tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional kepada Pengurus Anak Cabang danPengurus Ranting (T2) ;3 Fotocopy Notulensi

dalam agenda Rapat Koordinasi DPC PDI Perjuangan bersamaFraksi PDI Perjuangan tertanggal 15 Januari 2008 (T3) ;4 Fotocopy Surat keputusan No. 067/KPTS/DPCM/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentangPengangkatan Petugas Kantor Sekretariat dan Petugas Jaga Kantor SekretariatPartai (T4) ;5 Fotocopy Notulensi dalam agenda Rapat Koordinasi DPC PDI Perjuangan tertanggalQ2 Pebruari 2008 (T5) ;6 Fotocopy Surat No : 3031EX/DPC/XI1/2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal :Laporan (T6)7 Fotocopy Notula Rapat DPC dalam

Bahwa sesuai Notulensi hasil rapat, diperolen kesimpulan sebagai11.berikut:e Berdasarkan penelitian oleh Tergugat,meskipun diberikanperpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaansampai dengan 50 hari, sehingga perpanjangan pekerjaansampai dengan 50 hari tidak dimungkinkan.Disamping itu, kontrak pekerjaan merupakan kontraktahun tunggal (tahun anggaran 2015) sehingga mekanismeAPBD tidak dapat mengakomodir perpanjanganjangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang melampauitahun anggaran 2015.e BerdasarkanChal

Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT SMGJu.kk.LL.memungkinkan Tergugat Rekonvensi dapat menyelesaikanpekerjaan.Bahwa men gingat sampai dengan tanggal 18Desember 2015, progress pekerjaan mengalami deviasi(43,01%), Penggugat Rekonvensi melaksanakan rapatdengan menghadirkan instansi terkait untuk membahas tindaklanjut pelaksanaan perjanjian dalam rangkamengantisipasi apabila sampai dengan batas waktukontrak (tanggal 23 Desember 2015) Tergugat Rekonvensitidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.Bahwa sesuai Notulensi

Konsultan Pengawas tidakmemungkinkan Penggugatdapatmenyelesaikan pekerjaan.Halaman 88 Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT SMGJJ.kk.mm.nn.Bahwa mengingat sampai dengan tanggal 18 Desember2015, progress pekerjaan mengalami deviasi (43,01%), Tergugatmelaksanakan rapat dengan menghadirkan instansi terkaituntuk membahas tindak lanjut pelaksanaan perjanjiandalam rangka mengantisipasi apabila sampai dengan bataswaktu. kontrak (tanggal 23 Desember 2015) Penggugat tidakdapat menyelesaikan pekerj aannya.Bahwa sesuai Notulensi