katakata, kalimat yang memilikimuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap, BettyPattikayhatu yang disebarkan oleh Terdakwa, Ronald Koedoeboen,melalui akun Fecebook dengan nama : Bung Djockho Koedoebon.Dirampas untuk dimusnahkan. 4 (empat) lembar copyan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihakyaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pinhak Pertama dan RonaldKoedoeboen disebut Pihak Kedua. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP

nama Koedoeboen Ronaldkemudian postingan tersebut di screenshot sendiri oleh Tersangka didepan Penyidik kemudian Penyidik memindahkannya ke laptop danmelakukan print out di depan Terdakwa dan Terdakwamenandatanganinya;Dirampas untuk dimusnahkan; 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihakyaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan RonaldKoedoeboen disebut Pihak Kedua; 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP

nama Koedoeboen Ronaldkemudian postingan tersebut di screenshot sendiri oleh Tersangka didepan Penyidik kemudian Penyidik memindahkannya ke laptop danmelakukan print out di depan Terdakwa dan Terdakwamenandatanganinya;Dirampas untuk dimusnahkan; 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihakyaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pinhak Pertama dan RonaldKoedoeboen disebut Pihak Kedua;1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP

Nomor 561/2012 Tentang UMP, khususnya terkait dengankategori UMP/UMK untuk kelompok A. Upah Minimum KelompokMarginal dengan kategori untuk kelompok C.

NOMOR 561/2012 TENTANG UMP DAN SURAT DPCPPMI NOMOR 053/2012 MEMBUKTIKAN BAHWA UMP/UMK YANGHARUS DIJALANKAN OLEH PEMOHON PENINJAUN KEMBALIADALAH SEBESAR RP. 2.000.000,00 22. Bahwa berdasarkan Bukti T1A dan Bukti baru/novum berupa TandaDaftar Perusahaan No. 503/2013 jo. Peraturan BPS No. 57/2009tentang KBLI dan dikaitkan dengan bukti baru/novum berupa Kep.

Gub.Nomor 561/2012 Tentang UMP dan Surat DPC PPMI Nomor 053/2012.Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah menjalankan UMP/UMKKabupaten Karawang tahun 2013 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);23. Bahwa berdasarkan bukti baru/novum berupa Kep. Gub. Nomor561/2012 Tentang UMP dan Surat DPC PPMI Nomor 053/2012. makaUMP/UMK Kabupaten karawang yang wajib dijalankan oleh seluruhperusahaan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Nomor 561/2012 Tentang UMP 2013.dalam lampiran angka 26 halaman 11 s/d 12 disebutkan sebagaiberikut:26 KABUPATEN KARA WANG Rp2.000.000A.

Namun, masih dalam kategori yang sama yaituA.3.C dengan UMP/UMK tahun 2013 adalah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).Bahwa berdasarkan bukti baru/novum berupa Kep. Gub. Nomor561/2012 tentang UMP dan Surat DPC PPMI Nomor 053/2012 danTanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2013 jo.

mempertimbangkan kemampuanekonomi Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PegawaiNegri Sipil dianggap mempu untuk memenuhi kewajiban gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi karena selain telah mapan denganpekerjaan tetap dan gaji yang tetap setiap bulannya sehingga secara notoirfeiten dianggap kehidupannya terjamin;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP

) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Menimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 20 dari 26 halamanMenimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan

rupiah) untuksatu kali makan, dan untuk kebutuhan seharihari tersebut selain untuk biayamakan seharihari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contohkebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biayaakan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainyayang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantungpada penggunaan hariannya;Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 21 dari 26 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan standar UMP

dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihan,dan pada dasarnya besaran tersebut tidak melebihi batas sebesar nafkahselama 1 tahun mengingat pengabdian dan bakti Penggugat RekonvensiPutusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 23 dari 26 halamansebagai istri tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP

Bahwa hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, yang menyatakan :"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, danuang penggantian hak yang seharusnya diterima ;Upah perbulan : Rp.1.290.000,(UMP DKI Jakarta tahun 2011) ;Mulai Bekerja : 1979. ; 22222 n nnn nnn nn nn nnn nnn nen nn nce nne Pesangon : 2x9xRp.1.290.000, = Rp. 23.220.000.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Tergugat II secarabersamasama untuk membayar kekurangan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.5.891.248, ;nnnnnnnnnnnnncnnnnnnennnnncnnnnnnnnnannnnnnnnnnensannnnnannncanannnnnns7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il secarabersamasama u ntuk membayar hak Penggugat atas Jamsostek atau kasasiRp. 1.003.996, ;=22n enn en cece eee eee encee cence ceecenennene8.

oleh karena tidak terdapat bukti lain yang dapatmembantah dalil tentang masa kerja Penggugat dimulai sejak tahun 1979 makamajelis hakim menghitung masa kerja Penggugat dari tahun 1979 sampai putusanini diucapkan sehingga masa kerja Penggugat seluruhnya 22 (dua puluh dua)Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugatmendalilkan menerima upah perbulan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus riburupiah) maka dalam menghitung hak Penggugat majelis hakim akan mengacu padaUpah Minimum Propinsi (UMP

Dengan demikian, pembayaran upahtersebut bila mengacu pada UMP DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan tahun2011 lebih rendah dari UMP DKI Jakarta.

RI Nomor100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, danoleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Kontraktersebut batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu sejak dimulainya hubungan kerja tersebut.e Bahwa Pasal angka (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7/2013 tentang Upah Minimum berbunyi Upah Minimum Provinsi yangselanjutnya disingkat UMP

waktu tertentu yang dimana hal ini dilandasidengan pekerjaan yang penggugat adalah kegiatan atau pekerjaan yangsifatnya menunjang, hal ini dikarenakan tanpa adanya kehadiran daripenggugat, bisnis dan PT Sinar Mas Multifinance tetap dapat berjalan danberoperasi secara lancar tanpa ada kendala.e Dengan demikian bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Penggugatadalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentue Bahwa pada gugatan penggugat pada halaman 3 dan 4 menyatakan bahwaUMP yang di berlakukan adalah UMP

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk perhitungan pesangon penggugatadalah:(Diasumsikan Penggugat merupakan Karyawan dengan perjanjian kerja PKWTT)UMP Provinsi Bengkulu tahun 2014 Rp. 1.350.00 dengan rincian 75 % Upah PokokRp.1.012.50025 % Tunjangan Rp. 337.500 5 kali Upah yaitu Rp. 1.012.000 x 5 = Rp. 5.060.000 kali UPMK yaitu Rp. 1.012.000 x 3 = Rp. 3.037.500 UPH 15% x Rp. 5.060.00 = Rp. 759.000Total Rp. 8.856.500Dengan demikian Tuntutan Penggugat Pada Halaman 6 s/d 9 tidak dapat diterima.

Dengan demikian bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat danPenggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa pada gugatan penggugat menyatakan bahwa UMP yang di berlakukanadalah UMP Provinsi Jakarta adalah kabur dan tidak dapat diterimadikarenakan tidak diperkuat dengan landasan yang baku karena penggugattidak mengakui keberadaan PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bengkulu ,sedangkan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bengkulu telah diakuikeberadaannya oleh pemerintah daerah dengan Tanda Daftar PerusahaanPerseroan

Oleh itu. terhadap gugatan yangdisampaikan penggugat tentang besaran UMP yang diterima, tidak dapat kamiterima dan tidak memiliki dasar yang kuat. Sesuai dengan Pasal 94 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Dalam halkomponen Upah terdiri dari upak pokok dan tunjangan tetap maka besarnyaupah Pokok sedikitdikitnya 75% ( Tujuh puluh lima perseratus ) dari JumlahUtah Pokok dan tunjangan tetap.

Kesengajaan Para Penggugat Konvensi mencaricarikesalahan Tergugat Konvensi dibuktikan dengan cara Para Penggugat Konvensiberkirim surat Nomor 18/UMP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009, surat Nomor : 13/UMP/VII/O9 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor: 29/UMP/I/2010 melalui kuasa hukumnyaUnang Mansyur, SH., kepada Walikota Jakarta Timur mempermasalahkan jinMendirikan Bangunan (1MB) milik Tergugat Konvensi.

/l11/2009 tertanggal 17 Maret 2009, suratNomor : 13/UMP/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor : 29/UMP/I/2010melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., kepada Walikota Jakarta Timurmempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) milik PenggugatRekonvensi;.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang sengaja mencaricari11.kesalahan Penggugat Rekonvensi adalah dengan cara melakukan desakandengan berkirim surat Nomor : 18/UMP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009,surat Nomor : 13/UMP/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009, surat Nomor : 29/UMP/1/2010 melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., kepada WalikotaJakarta Timur mempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) milikPenggugat Rekonvensi.

., tanggal 28Januari 2010 No. 29/UMP/I/2010 yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Timuryang mempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan milik H.

Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., yangditujukan kepada Walikota Jakarta Timur No. 13/UMP/VII/09 tanggal 06 Juli 2009 yangmempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan milik H. Mulyadi, bukti T. 121 ;2. Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Unang Mansyur, SH., tanggal 28Januari 2010 No. 29/UMP/I/2010 yang ditujukan kepada Walikota JakartaTimur yangmempermasalahkan ljin Mendirikan Bangunan milik H. Mulyadi, bukti T.122 ;3.

Pdt.SusPHI/201416 Bahwa dari tindakan dan sikap Tergugat tersebut maka para Penggugat memintapenetapan di Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengadilan Hubungan Kerjaberdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjo Pasal 155 ayat (1);17 Bahwa dasar dari pengajuan PHK para Penggugat adalah Pasal 169 ayat (1) huruf(a), huruf (d) dan ayat (2) UU a quo, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikanhakhak para Penggugat, karena Tergugat memberikan upah para Penggugat jauhdibawah UMP

Rp1.600.000,00 x 5 x 2 =Rp16.000.000,00;B Uang Penghargaan Rp1.600.000,00 x 2 =Rp3.200.000,00:Rp16.200.000,00;C Uang Perumahan dan Pengobatan =Rp16.00.000,00 x 15%;=Rp2.880.000.00:=Rp22.080.000,00;Total HakHak Pesangon Para Penggugat: (Rp18.400.000,00 x 3 Orang =Rp55.200.000,00) + (Rp22.080.000,00 x 4 = Rp88.320.000,00) = Rp143.520.000,00Total pesangon dan penghargaan(Seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);18 Bahwa sejak kerja para Penggugat menerima upah dibawah ketentuan UMP

Nomor 762 K/Pdt.SusPHI/2014A Bahwa UMP pada Tahun 2010 sebesar Rp1.016.000,00 sementara Upah yangditerima para Penggugat adalah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluhlima ribu rupiah), maka kekurangan upah para Penggugat Tahun 2010 adalah:1Rudianto Tobing: Rp1.016.000,00 Rp375.000,00 (Rp641.000,00 X 12) =Rp7.692.000,00;Ferry Sumantri: Rp1.016.000,00 Rp375.000,00 (Rp641.000,00 X 12)Rp7.692.000,00;Yusrizal: Rp1.016.000,00 Rp375.000,00 (Rp641.000,00 X 12)Rp7.692.000,00;Nurianto: Rp1.016.000,00

Rp375.000.00 (Rp641.000,00 X 12) =Rp7.692.000,00;Rico Saputra: Rp1.016.000,00 Rp375.000,00 (Rp641.000,00 X 12)Rp7.692.000,00;Tugino: Rp1.016.000,00 Rp375.000,00 (Rp641.000,00 X 12) =Rp7.692.000,00;Buyung Harianto: Rp1.016.000,00 Rp375.000,00(Rp641.000,00 X 12)Rp7.692.000,00;Total Kekurangan Upah Tahun 2010 adalah: Rp7.692.000,00 X 7 Orang =Rp53.844.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat riburupiah);Bahwa UMP pada Tahun 2011 sebesar Rp1.120.000,00 sementara Upah yangditerima

Rp12.300.000,00 X 7 Orang =Rp86.100.000,00 (delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);19 Bahwa Tergugat juga telah menghentikan upah Para Penggugat tanpa alasan hukumyang jelas sejak bulan Januari 2013 sampai gugatan ini di daftarkan ke pengadilanhubungan industrial;20 Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2012, wajib membayarupah para Penggugat sampai putusan PHI berkekuatan mengikat dengan perhitungansesuai UMP

SERAN/Penggugat 1Gaji Pokok sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000.Tunjangan Jabatan DANRU : Rp. 750.000.Total : Rp. 4.398.000.e GASPAR BISA/Penggugat 2Gaji Pokok sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000.Tunjangan Jabatan DANRU : Rp. 750.000.Total : Rp. 4.398.000.12.Bahwa sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada ParaPenggugat pada tanggal 28 Agustus 2017, Hidup Para Penggugat menjadisangat terlantar karena Tergugat tidak membayar upah/gaji Para Penggugatsejak bulan September 2017, Sesuai

Gaji Pokok Sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000,b.

Gaji Pokok Sesuai UMP DKI Jakarta : Rp. 3.648.000,b. Tunjangan Jabatan DANRU : Rp. 750.000,+Total : Rp. 4.398.000,12.1.

DKI Jakarta sebesar Rp.3.648.000, (tigajuta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah UMP DKIJakarta untuk tahun 2018 dan hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 182Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, yangmenyatakan sebagai berikut:Upah minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 di Provinsi DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp. 3.648.035,82 (tiga juta enamratus empat puluh delapan ribu rupiah tiga puluh lima rupiahdelapan puluh dua

kerja kurang dari 1 (satu) tahun;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat tidakdapat mempergunakan UMP tahun 2018 sebagai dasarperhitungan upah kerja Para Penggugat, apalagi UMP tahun 2018tersebut dijadikan sebagai dasar upah kerja Para Penggugatdalam menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan, UangPenggantian Hak, Uang Masa Tunggu dan Tunjangan Hari Rayatahun 2017;13.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padahalaman 12 angka 12 yang menyatakan bahwa sejak terjadi PemutusanHubungan

dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156Halaman 3 dari 33 Putusan 19/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan iniadalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :9.e Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000e Total Jaminan Hari

kontrak tetapisudah dengan sendirinya (Serta merta) berubah menjadi pekerja tetap,terhitung sejak masuk bekerja pada PARA TERGUGAT yaitu 16Desember 2006, dipertegas dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) undangundang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan Perjanjian kerja untukwaktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiaptahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000.Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 15.050.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Rp.1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000,dan Penggugat II dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000, jumlah seluruhnyasebesar Rp 4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hak atas uangjaminan hari tua Jamsostek, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutberalasan hukum untuk dikabulkan, karena

jutasebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam programJamsostek atas pelanggaran Tergugat tersebut Penggugat wajib membayar hakhak Penggugat sesuai dengan Pasal 96 UndangUdang 13 Tahun 2003 Tentangketenagakerjaan adapun yang menjadi hak bagi pekerja Jaminan Hari Tua 3,7%dengan perincian sebagai berikut:a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011, 2012 dan2013 UMK 2011 Rp1.048.440 : 3,7% = Rp38.792 x 11 Bulan =Rp426.715,UMK 2012 Rp1.271.000 : 3,7% = Rp47.027 x 12 Bulan= Rp564.324,UMP

2013 Rp1.630.000 : 3,7% = Rp 63.310 x 1 Bulan =Rp.63.310.Rp1.051.349, (satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK)2011,2012,2013UMK 2011 Rp1.048.440 : 3,7% = Rp38.792 x 11 Bulan = Rp426.715,UMK 2012 Rp1.271.000 : 3,7% = Rp47.027 x 12 Bulan= Rp564.324,UMP 2013 Rp1.630.000 : 3,7% = Rp 63.310 x 1 Bulan= Rp63.310.Rp1.051.349,(satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);4 Bahwa pada akhir bulan

.4.934.840,(empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluhrupiah);3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Hak atas Jaminan Sosial TenagaKerja (Jamsostek) kepada para Penggugat sesuai dengan Pasal 96 Undangundang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dengan perincian sebagaiberikut:a Nina Mardiana berdasarkan Upah Minimum Kota ( UMK) 2011, 2012dan 2013UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan = Rp 426.715,UMK 2012 Rp1.271.000: 3,7% =Rp47.027 x 12 bulan = Rp 564.324,UMP

2013 Rp1.630.000: 3,7% =Rp63.310x 1 bulan =Rp63.310.= Rp1.051.349, (satujuta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);b Hilda Tri Oktariana berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) 2011,2012, 2013 UMK 2011 Rp1.048.440: 3,7% = Rp38.792 x 11 bulan=Rp426.715,UMK 2012 Rp 1.271.000: 3,7% = Rp47.027 x 12 bulan ==Rp564.324,UMP 2013 Rp1.630.000: 3,7% = Rp63.310 x 1 bulan =Rp63.310.Rp 1.051.349, (satujuta lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);4 Menghukum Tergugat untuk

Putusan Nomor 38 P/HUM/201910.11.12.a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahunsebelumnya, berlaku UMP tahun berjalan;b. bagi daerah yang sudah ada penetapan UMSP tahunsebelumnya:e Berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi dari pada besaran UMP tahun berjalan;e Berlaku UMP tahun berjalan, jika besaran UMSP tahunsebelumnya lebih rendah daripada besaran UMP tahunberjalan;Bahwa dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DaerahKhusus lbu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004

Putusan Nomor 38 P/HUM/2019(2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernurtidak dapat menetapkan UMSP;(3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSP tahunsebelumnya, berlaku UMP tahun beralan;b. bagi daerah yang telah ada penetapan UMSP tahunsebelumnya;1. berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika besarannya lebihtinggi daripada besaran UMP tahun beralan; atau2. berlaku UMP tahun beralan, jika besaran UMSP. tahunsebelumnya lebih rendah

daripada besaran UMP tahunberalan;Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, telahdilaksanakan pengkajian mengenai sektor unggulan yang hasilnya telahditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) objek permohonan keberatan a quo;Bahwa oleh karena hasil kajian telah menetapkan adanya sektorunggulan, maka Gubernur DKI Jakarta memulai proses penetapan UMSPyang diawali dengan dikeluarkannya surat perihal Penyampaian HasilPerundingan/Kesepakatan Upah Minimum Sektoral Provinsi oleh PemerintahProvinsi

Bahwa perselisihan antara tergugat dan penggugat disebabkan karena tergugat secarasepihak terhitung mulai januari 2012 sampai dengan September 2013 mengurangiupah pokok penggugat IIII serta tidak membayar upah sesuai dengan UMP provinsiNTT yang berlaku ;.

Bahwa oleh karena tergugat secara sepihak dan dengan sengaja telah mengurangi danmembayar upah para penggugat dibawa UMP yang. berlaku merupakantindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku maka, para penggugat mengajukan masalah ini ke DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang maupun pengawas Disnakertrans KotaKupang yang telah menghitung dan mengeluarkan ajuran maupun penetapanpengawas, agar terguggat segera membayar hakhak para penggugat.

= Rp. 100.000,8)THR(Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurang dari upahpokok sebesar = Rp. 525.000,9) Jamsostek sesuai UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sertajaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakankewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) maka sesuai susunan porsentasidihitung sebagai berikut:Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

100.000.,8) THR (Tunjangan Hari Raya) yang dibayar kurang dariupah pokok sebesar =Rp. 525.000,9)Hil.Jamsostek sesuat UU jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pengusaha wajibmengikutsertakan pekerja dalam Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sertajaminan hari tua dan dikarenakan dalam hal ini tergugat tidak juga melaksanakankewajiban yang diperintahkan UU (UndangUndang) maka sesuai susunanporsentasi dihitung sebagai berikut :Upah pokok X 5,7% untuk Jaminan Hari Tua (JHT):> Tergugat = 5,7% = Rumus UMP

Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat telah membayar upah para penggugat dibawa ketentuan UMP provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku, adalah melanggarPeraturan Perundangundangan Ketenaga kerjaan yang berlaku.3. Menghukum tergugat bertanggungjawab membayar tunai kekurangan upah dan hak hak para penggugat dengan rincian sebagai berikut : No. Nama Jumlah pesangon Kekurangan Jamsostek Jumlah(Rp) upah 2012& JKK/JHT (Rp)2013(Rp) 2012&2013(Rp)1.

bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakHalaman 3 dari 35 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan iniadalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :Untuk Penggugat :e Total kekurangan upah sebesar Rp. 22.920.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar

Selanjutnya terhitung sejak tahun 2010 s/d 2013 PENGGUGATIl dibayarkan sebesar Rp. 725.000/bulan.Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidakpernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya,serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT dan JAMSOSTEK (Jaminan HariTua) juga tidak dibayar maka PARA PENGGUGAT minta untuk segeradibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku yaitu :e Untuk PENGGUGAT DOMINGGUS LULU :Total kekurangan pembayaran gaji Tahun Gaji yang belum

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwakekurangan upah dihitung sejak para Penggugat tidak dibayar upahnya olehTergugat ; Bahwa, berdasarkan surat bukti P.4 para Penggugat tidak dibayarupahnya sejak bulan Januari 2014 sampai dengan di PHK pada tanggal 2Februari 2015 hal ini telah diakui kKebenarannya baik oleh para Penggugatmaupun oleh Tergugat , maka perhitungan kekurangan upah para Penggugatadalah sebagai berikut :e Upah bulan Januari sampai dengan Desember2014 : 12 Bulan x Rp 1.150.000, (UMP

Tahun 2014) = Rp 13.800.000.e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Rp1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000.Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 15.050.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

.> Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto NomorA17.1I/57S.Kep/UMP/I/2015 tentang Rumah Sakit IslamPurwokerto sebagai Rumah = Sakit Pendidikan FakultasKedokteran.> Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor: A11.IV/196S.Kep/UMP/VI/2015 tentang Tenaga Medis FakultasKedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaiTenaga Tetap Rumah Sakitlslam Purwokerto.Suratsurat dan keputusankeputusan tersebut adalah cacat hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Sikap Tergugat

Soeselo Slawi dengan SK RektorNomor C9.IV/141S.P/UMP/1/2012 dan Nomor445/147/2012, yang berakhir pada tanggal 5 Juni 2014.b. Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas KedokteranUMP dan RSUD Dr.

Soeselo Slawi dengan SK RektorNomor C9.IV/141S.P//UMP/1/2012 dan Nomor445/147/2012, yang berakhir pada tanggal 5 Juni 2014.b. Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas KedokteranUMP dan RSUD Dr.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) hasilpengembangan dari Institut Keguruan dan IlmuPendidikan (IKIP) Muhammadiyah Purwokerto, memilikiFakultas Kedokteran (FK) yang merupakan AUM yangdipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepadaMuhammadiyah melalui Badan Pelaksana Harian (BPH)UMP dan selanjutnya BPH UMP bertanggung jawabkepada Tergugat XIl..

Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah PurwokertoNomor : A17.II/57S.Kep/UMP/II/2015 Tentang RumahSakit Islam Purwokerto Sebagai Rumah Sakit PendidikanFakultas Kedokteran.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah PurwokertoNomor : A11.IV/196S.Kep/UMP/VI/2015 Tentang TenagaMedis Fakultas Kedokteran Universitas MuhammadiyahPurwokerto Sebagai Tenaga Tetaop Rumah Sakit IslamPurwokerto.Bahwa suratsurat tersebut merupakan tindak lanjutadanya kerjasama pendirian Rumah Sakit Pendidikanantara Yarsi Purwokerto

;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterima oleh ParaPenggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerusyang yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat dengan pembayaran upahsetiap bulan sebesar Rp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu).Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para PENGGUGAT mengusulkan kepada pihak TERGUGAT agargaji dinaikkan sesuai UMP ,karena selama ini TERGUGAT memberikan Upahkepada

Para PENGGUGAT dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP)sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor : 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013.;6.

Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yang diberikan,Karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukanUpah Keseluruhan.;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung.;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja.;5.

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaanmasa Kerja sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156(4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 TentangayatKetenagakerjaan , Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikankepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugatdengan Penghitungan Upah sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus riburupiah) berdasarkanSK Gubernur Jambi Nomor626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP

Bahwa berdasarkan SK Gubernur DKI bahwa UMP untuk wilayah DKI tahun 2010adalah sebesar Rp 1.118.000, untuk masa kerja di bawah 1 (satu) tahun (bukti P3)dan sesuai UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 berbunyi; "Pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89" dan sesuai UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 185 berbunyi,"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenakansaksi pidana penjara paling singkat (satu) tahun

Pasal 185tentang UMP, dan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 tentang Upah Proses;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp1.848.000, dan uang THR tahun Rp 1.130.000, dan membayar upah proses sebesarRp 1.130.000, perbulan terhitung sejak bulan Februari sampai adanya putusan hukumtetap;4. Menyatakan Tergugat melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 tentang prosedurPHK, dan putusan MK No. 012/PUU1/2004, serta UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 18ayat 4 tentang Jamsostek;5.

Bahwa berdasarkan bukti P2, upah Pemohon Kasasi diterima sebesar Rp1.116.000, itu sudah termasuk uang makan yang bila tidak masuk/ mangkir akandipotong, sedangkan berdasarkan bukti P3 yaitu Peraturan Gubernur DKI No. 167tahun 2009 UMP DKI sebesar Rp 1.118.009, itupun untuk masa kerja kurang darisatu tahun, sedangkan Pemohon Kasasi masa kerjanya sudah 19 tahun, maka jelassekali upah Pemohon Kasasi masih dibawah UMP DKI Jakarta, dengan demikianTermohon Kasasi telah melanggar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal

Bahwa semenjak keluarnya Surat Anjuran sampai sekarang Penggugatmenunggu dan mengharapkan dipanggil untuk bekerja oleh Tergugat sesuai isianjuran tersebut;Bahwa Tergugat tidak mengindahkan anjuran dari Dinas Tenaga KerjaProvinsi Bali melalui Mediator, walaupun Penggugat menyatakan siap bekerjakembali;Bahwa mulai bulan Mei 2008 sampai sekarang Penggugat tidak diberikangaji oleh Tergugat yang mana mengakibatkan hancurnya perekonomianPenggugat dan keluarganya;Bahwa seperti biasa setiap ada kenaikan UMP

/UMK bagi staff yanggajinya di atas UMP/UMK mendapatkan kenaikan gaji (gaji sundulan) sesuaidengan besarnya UMP/UMK setiap tahun;Bahwa gaji Penggugat untuk tahun 2007 sebesar Rp.998.000, ;Bahwa kenaikan gaji (gaji Sundulan) untuk tahun 2008 sebesarRp.76.320, dan kenaikan gaji (gaji sundulan) untuk tahun 2009 sebesarRp.103.286, ;Bahwa berdasarkan kenaikan gaji (gaji sundulan) seperti yang terdapatpada poin 22 maka gaji yang semestinya menjadi hak Penggugat untuk tahun2008 adalah sebesar Rp.998.000

Tergugat untuk melaksanakan isi anjuran Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara;Memerintahkan Tergugat untuk segera mempekerjakan kembali Penggugatpada posisi dan jabatan semula;Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadapPenggugat selama 4 (empat) bulan sebesar Rp13.167.250,00 (tiga belasjuta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitungsejak bulan Desember 2016 s/d Maret 2017 dengan rincian sebagai berikut: Upah bulan Desember 2016 berdasarkan UMP

DKI Tahun 2016sebesar Rp3.100.000,00; Upah bulan Januari s/d bulan Maret 2017 berdasarkan UMP DKI Tahun2017 Rp3.355.750,00 x 3 bulan = Rp10.067.250,00;Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara iniberkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapatverzet, banding maupun kasasi, seketika setelah putusan ini dibacakan(uitvoerbaar

Foto copy Ijazah UMP S1.Pertanian An.Nurlela No. 04/41/003/97 ,diberi tanda (P4)Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriBaturaja kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut : wenn nnnnnnen anne nn = == 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 5 w2 2.

Foto copy Jjazah UMP S1.Pertanian An.Nurlela No. 04/41 /003/97 ,diberi tanda (P4)Menimbang, bahwa buktibukti surat (P1) sampai dengan (P4) tersebut telah diberi meteraisecukupnya dan telah disesauaikan dengan surat aslinya karena itu dapat diterima sebagai bukti yangsah ; monte ccna corre nn ne in enn nnn ee renee enn tan nnn nn nnn nee ne Menimbang, bahwa dalam selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksimasingmasing di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Boediyantoe Uang 2x 2=4xRp700.000, =Rp 4.200.000,e Uang Penghargaan x Rp700.000, = Rp 0.JUMLAH = Rp 4.200.000,e Penggantian Hak 15% x Rp4.200.000, =Rp 680.000,e Upah Bulan Juni dan Juli, Agustus 20123 x 700.000, = Rp 2.100.000,e Selisin UMP Januari 2012 s/d Juli 20127 x Rp550.000 = Rp 3.850.000.Jumlah = Rp10.780.000,Hal. 8 dari 47 hal.Put.Nomor 720 K/Pdt.SusPHI/20142.

,e Upah Bulan Juni dan Juli, Agustus 2012Hal. 10 dari 47 hal.Put.Nomor 720 K/Pdt.SusPHI/20143 x Rp1.056.363, =Rp 3.169.089,e Selisin UMP Thn 2012 Januari 2012 s/d Juli 20127 x Rp193.637 =Rp 1.355.459Jumlah = Rp19.102.357,(sembilan belas juta seratus dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)2. Rocky Kalangie Uang Pesangon 9 x 2 = 18 x Ro1.416.711, = Rp25.500.798.

Memerintahkan Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk melaksanakanketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara denganmembayar selisin upah Para Penggugat;6.

Boediyantoe Uang Pesangon : 3 x 2 =6 x Rp700.000, = Rp 4.200.000,e Uang Penghargaan : = Rp GJumlah = Rp 4.200.000.e Penggantian Hak : 15% x Rp4.200.000, =Rp 6830.000,e Upah Bulan Juni, Juli dan Agustus 20123 x Rp700.000, = Rp 2.100.000, Selisih UMP Bulan Januari s/d Juli 20127 x Rp550.000, = Rp 3.850.000.Total Jumlah = Rp10.780.000,(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).7.

Boediyantoe Uang Pesangon : 3 x 2 =6 x Rp700.000, = Rp 4.200.000,e Uang Penghargaan : = Rp 0.Jumlah = Rp 4.200.000.e Penggantian Hak : 15% x Rp4.200.000, =Rp 6830.000,e Upah Bulan Juni, Juli 2012 = 2 x Rp700.000, =Rp 1.400.000,e Selisih UMP Bulan Januari s/d Juli 20127 xX Rp550.000, = Ro 3.850.000.Hal. 46 dari 47 hal.Put.Nomor 720 K/Pdt.SusPHI/2014Total Jumlah = Rp10.080.000,(Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).5.