Ditemukan 3981 data
Termohon
17 — 4
perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasalpasal dari ketentuan peraturan perundangundangan dan dalildalil syar'iyyah
49 — 3
rumah tangga sudah tidak ada rasa kasihsayang di antara kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak ada saling pengertianmaka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu yang lebih fatal yangakan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 huruf ( b) Undang Undang Nomor1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis jugasependapat dengan hujjah syar'iyyah
13 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusanini dinyatakan dikesampingkan;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hujjah syar'iyyah
121 — 83
beralin kepada para Penggugat sebagai walinya,sematamata untuk kepentingan terbaik bagi ANAK;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku dan hujjah syar'iyyah
37 — 10
maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz solHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017 /PA.LPKArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
26 — 26
dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
20 — 20
dengan demikian Majelis berpendapat syarat takliktalak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ; Menimbang,bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat34 yang berbunyi sebagai berikut :BY sguve NS agall o) agals 18 slsArtinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakanHal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 0135Padt.G/2017/PA.AGMpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu. mengetengahkandalil/hujjah syar'iyyah
17 — 4
2017/PA.PpgMenimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tanggatetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimanakaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:J52 5 allArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
19 — 12
aged 18 slyArtinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akandimintakan pertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkanhujjah syar'iyyah dari Kitab Syarqow Ala atTahrir halaman 302 untukselanjutnya diambil alin Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :Artinya : Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, makajatuhnlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuaidengan bunyi lafadznya:Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai
Termohon
19 — 6
Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada paraPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat, pasalpasal dari ketentuan peraturan perundangundangan dan dalildalil syar'iyyah
59 — 19
bagikaum yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapatpintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumahtangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupanPenggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkankemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
45 — 1
Hal ini sejalan dengan hujjah syar'iyyah dalam Kitab Manhaj alThullab, Juz VI, halaman 346:Aall alill (gle gle lea g jl day jl dae) are abd OsArtinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorangisterikepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suamiisteri itu dengantalak satu;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat makaPengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karenaperceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat,maka berdasarkan
44 — 19
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
39 — 9
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.PdnDalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
13 — 8
Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.LK.dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab IlanahalThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:awSsS aid yl dl ro TIS Jalal SUI 51.3 JatsArtinya: Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki yang sudah dewasadan berakal atas pernikahannya
14 — 6
adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyjah syar'iyyah
13 — 6
adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah
47 — 14
PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, KabupatenWajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlakudan dalildalil syar'iyyah
15 — 1
Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah
15 — 9
, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahanPemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah