Keang Nam Development Indonesia tidak berpedoman pada sistemsilvikultur TPT! akibatnya telah terjadi kerusakan stratifikasi tajuk pohon secaravertikal dan horizontal, sebaran diameter batang pohon. Kerusakan yangdiakibatkan tersebut akan mengganggu kelestarian hutan dan akan timbulnyakerusakan lingkungan. Pada hutan alam yang masih utuh terdapat stratifikasivegetasi secara vertikal (tajuk) dan horizontal yang lengkap dari tumbuhan bawah,Hal. 37 dari 355 hal. Put.

12 s/d 14);Tidak benar dan fiktif dakwaan JPU karena bukti PPK1 s/d bukti PPK5memperlihatkan bahwa areal hutan di luar RKT yang didakwakan oleh JPUtelah ditebang oleh perusahaan Terdakwa selama tahun 2000 sampaidengan tahun 2005 ternyata masih tetap berupa hutan dengan penutupanvegetasi hutan yang balk dan masih produktif, serta bukan merupakantanah hutan terbuka sehingga tidak terbukti Terdakwa Adelin Lis dalammelakukan kegiatan pengelolaan hutannya telah melanggar ketentuansystem silvikultur TPT

Lex generalis: Peraturan yang bersifat lex generalis (UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan) tidak mengatur sama sekalitentang TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) dan tidak memuatsama sekali bahwa pelanggaran TPTI sebagai perbuatan yangdapat dipidana; Lex specialis: Peraturan tentang TPTI diatur dalam SK DirjenPengusahaan Hutan No. 151/KPTS/IV/BPHH/1993 tanggal 19Oktober 1993 yang hanyalah "Petunjuk teknis cara bercocoktanam di hutan" sama sekali tidak memuat ketentuan bahwapelanggaran TPT sebagai

No. 6 PK/Pid.Sus/2010merupakan tindak pidana, karena dalam peraturan TPT tidak adasatu sanksi pun yang memberikan ancaman pidana sehinggaMajelis Hakim Kasasi telah melanggar asas legalitas.

Sebagaicontoh: Peraturan lalu lintas memberikan sanksi denda atas pelanggaranlalu lintas kalau orang melanggar peraturan lalu lintas dapat dikenakandenda akan tetapi perbuatan melanggar pidana lalu lintas tersebut bukanmenjadi tindak pidana korupsi;Demikian juga dengan Terdakwa sekalipun tidak terbukti tidakmemberikan uang yang cukup untuk kegiatan sistim silvikultur TPT! bukantindak pidana korupsi atau bukan merupakan tindak pidana merusakhutan.

Desember 2013 pegawai / staff CV Dian Jaya yangbernama Sari Retno pernah ke Kantor Pelayanan Pajak PratamaPasuruan menghadap saksi guna konsultasi masalah perpajakan;Bahwa SPT kalau tahunan namanya SPT tahunan, namun yang dibahasmasalah ini yang bulanan (masa) yaitu bulan Januari sampai Mei 2013;Bahwa saksi membenarkan bukti penerimaan surat kantor pelayananpajak pratama Pasuruan adalah produk yang dikeluarkan oleh kantorpelayanan pajak pratama Pasuruan dan untuk yang mengeluarkan adalahbagian TPT

dua ratus tiga puluhsembilan rupiah), dan untuk buktinya yaitu resi pembayaran pajak bulanApril 2013 yang ada tandatangan pegawai kantor Pos dan ada stempel /cap kantor pos;Bahwa saksi Prayitno ketika diperlinatkan barang bukti berupa buktiHalaman 44 Putusan Nomor 44 /Pid.B/2015/ PN Psrpenerimaan surat membenarkan kalau bukti penerimaan surat KantorPelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah produk yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dan untuk yangmengeluarkan adalah bagian TPT

:Ayat 1 SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untukmenyertai pengangkutan :a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan industri primer;b. kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Ayat (2) Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :a. pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhanmuat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;c. pengangkutan KO dari TPT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIM PENGADAANTANAH (TPT) RUAS JALAN TOL DEPOK ANTASARI (DESARI) DIREKTORAT BINA TEKNIKDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, yang berkedudukan di Jl.hal 1 dari 47 hal put. No.714/PDT/2017/PT.DKICilandak No. 45 (Komplek Mas Ganden) CilandakBarat, aselanjutnya disebut sebagai Terbanding Ilsemula Tergugat Il ;3. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) TOTO SUHARTO &REKAN, yang berkedudukan di JI.

lahir : Galang, 27 Nopember 1969Jenis kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat tpt tinggal : Jl.

Terdakwa.Bahwa tidak ada biaya atau tarif resmi dalam pengurusan surat ijin imporatau perubahannya dan uang yang diberikan tersebut digunakan untukmemudahkan dan mepercepat proses pengurusan surat persetujuan impordan surat persetujuaan impor perubahan meskipun masih adakekuarangannya.Bahwa saksi menerima uang dari saksi HENDRA SUDJANA aliasMINGKENG sebesar 46 juta rupiah yang akan digunakan yaitu uang sebesar40 juta rupiah untuk biaya pengurusan SPI perubahan dan sebesar 6 jutarupiah untuk mengurus TPT

di Kementerian Perindustrian RI.Bahwa TPT digunakan kalau barang sudah di impor kemudian untukmengurus BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) harus ada TPT yangdidalamnya mencantumkan jenis kendaraan, tahun pembuatan, negara asal,nomor mesin, nomor rangka, volume, sistem kemudi (kanan/kiri) dan unitkendaraan.Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 32 juta rupiahyaitu secara tunai 5 juta rupiah dan transfer ke rekening Terdakwa sebesar27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah), dimana

dibawa ke UPTD Banda Aceh yang mengantaradalah Danpomdam, Dandenintel dan pejabat lain yang saat itu ikut mengetes daninformasinya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methampetamine.Atas keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2 :Nama lengkap : Agung Ilka JayaPangkat, NRP : Kapten Inf/11080114020387Jabatan : Pambda Pam Sinteldam IMKesatuan : Kodam IMTempat tgl lahir : Kediri 2 Maret 1987Jenis kelamin : LakilakiAgama : IslamKewarganegaraan : IndonesiaAlamat tpt

Penerbit FAKO di TPT KO melakukan pemeriksaan untukmemastikan bahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuaidengan dokumen angkut sebelumnya ;Halaman 20 dari 33 hal Putusan No.329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb4. Penerbit FAKO melakukan pemeriksaan fisik KO sesuai metodepengukuran dan/ atau pengujian yang berlaku;5.

JASAMARGA BALI TOL (TURUTTERGUGAT I)Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan anasir pendapatsebagaimana dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT yang seolah olahtidak memiliki sangkut paut dengan PENGGUGAT terkait dengan tanahsebagaimana dimaksud dalam SHM No. 4471 oleh karena sejak tahun2013 ; Tanah sesuai dengan SHM No. 4471 tersebut telah direncanakanoleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Provinsi Bali dengan TimPengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Nusa DuaNgurah RaiBenoaakan dilakukan pembebasan lahan untuk

JASAMARGA BALI TOL).Namun rencana pembebasan lahan tersebut urung dilaksanakan, karenadana yang tersedia TPT Provinsi Bali tidak mencukupi atau dana yangtersedia dibawah nilai appraisal sehingga mekanisme negoisasi tidakdapat dilakukan.Setidaktidaknya sejak tahun 2013 lalu.

Penanganan berkas di TPT/PST.Petugas TPT/PST meneliti pemenuhan ketentuan Penelitian SSB(termasuk tidak adanya tunggakan PBB).Apabila ketentuan Penelitian SSB sudah terpenuhi, kepada WajibPajak diberikan tanda terima, dan berkas dimaksud diteruskan keSeksi Pelayanan pada KPP Pratama atau Seksi Penetapan padaKPPBB.b.

SPT Masa elektronik diteliti oleh petugas peneliti di TempatPelayanan Terpadu (TPT), sedangkan untuk SPT Masa yang manuallangsung ke petugas penerima SPT;d. SPT Masa yang telah diterima secara lengkap (induk danlampirannya) kemudian dibuatkan/diterbitkan Bukti PenerimaanSurat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)dengan menginput nama WP, NPWP dan status SPT (Kurang Bayar(KB),Lebih Bayar (LB), Nihil);e. Kemudian BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai tanda SPTtelah diterima;f.

Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Argamakmursejak tanggal 07 Oktober 2005 berstatus PKP sejak 16 Desember 2005;Bahwa, Wajib Pajak atas nama Wagiran, NPWP. 09.619.523.5328.000berada dalam pengawasan yang bersangkutan selaku petugas AccountRepresentative pada seksi Pengawasan dan Konsultasi Ill padaFebruari 2017 sampai dengan Juli 2019;Bahwa, ada penjelasan secara lisan mengenai hak dan kewajibansecara umum dari petugas AR Konsultasi Seksi Pengawasan danKonsultasi di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT

sudahsesuai prosedur berdasarkan:1.Risalan Tim Peneliti Tanah Tgl. 14 Juni 2010, Nomor :69/TPT/VV/2010Putusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 58 dari 138 Halaman2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalJawa Timur Tgl 1322013, Nomor: 02/HP/BPN.35/2013.4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang Pihak, dalam hal ini KantorWilayah Badan Pertanahan Na sional Provinsi Jatim yangmenerbitkan Surat Keputusan harus menjadi Pihak yang turutdigugat;5.

telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yangtelah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T1 sampai dengan T22,dan telah dicocokan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalahsebagai berikut :T1 =: Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan OlehAnggota Tim Peneliti Tanah tanggal 14062010 (sesuaidengan aslinya);Putusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 102 dari 138 Halaman10.11.12.13.14.15.T= 10:T= 11:T= 12:T= 13:T14:T15:Fotokopi Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor:69/TPT

Risalah Tim Peneliti tanah tanggal 14 Juni2010, No. 69/TPT/VV2010 dan 2. Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Jawa timur tanggal 12 februari 2013, No.02/HP/BPN.35/20133. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dalam hal ini Kantorwilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi jawa timur yangmenerbitkan surat keputusan harus menjadi Pihak turut digugat .Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Il Intervensi ,pada pokoknya adalah:1.

Is m 120 6,500.00 780,000.00Galian tanah untuk Pipa @ 50 mmPasangan Pipa GIP 07> mam Is m 100 5,700.00 570,000.00Tombonan Pipa PYC 250 mm, Is m 120 2,500.00 300,000.00Dudukan pipa GIP @ 75 mm Is tpt 12 75,000.00 900,000.00Accsessoris lainnyaPemasukan air + instalasi ke Area Is 800,000.00Sortir Is 7 400,000.00Photophoto dokumentasi Is 124.969.33Jumlah B4,974,969.3370,700,000.00 C. PEMBANGUNAN SARANAJALANI.

No. 1556 K/Pid.Sus/2012 Galian tanah untuk Pipa @ 50 mm 4, Pasangan Pipa GIP @ 75 mm Is mm 100 5,700.00 570,000.005, Timbunan Pipa PVC @ 50 mm Is m 120 2,500.00 300,000.006, PDudukan pipa GIP 75 mm Is tpt 12 75,000.00 900,000.00Accsessoris lainnya7 Pemasukan air + instalasi ke Area is 7 7 800,000.00g Sortir Is 400,000.009. Photophoto dokumentasi Is 124 969.33Jumlah B4,974,969.3370,700,000.00C. PEMBANGUNAN SARANAJALANI.

dimohonkan haknya tersebut telahdikuasai baik secara fisik maupun yuridis oleh pemohon( Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah RepublikIndonesia ) sebagaimana Surat Pernyataan dari pemohon( Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah RepublikIndonesia ), serta pada saat dilaksanakan pemeriksaan lapangtidak ada keberatan yang diterima dari pihak lain, sebagaimanahasil pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Kantor PertanahanKabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara TimPenelitian Tanah Nomor 29/TPT

Hak.Hak HGB No 136/Kuta adalah Perpanjangan HakHGB No. 1/Kuta (Ssesuai dengan aslinya) ;Foto Copy Berita acara Pemeriksaan LapanganOleh Anggota Petugas Konstatasi (Sesuai denganaslinya) ;Foto Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 32/St23.02/I/2017 (sesuai dengan aslinya) ;Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah(Konstatering Rapport) No.530/238/TPT/HGB/2017(sesuai dengan aslinya) ;Foto Copy Risalah Pengolahan Data ( RPD )Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor530/07/RPD/ HGB/2017 (sesuai dengan aslinya) ;Foto

Pangkalan pada tahun 2009 s/dOktober 2012 berupa kegiatan program fisik antara lainpembangunan jalan dan jembatan di lingkungan desa, pembangunanPAUD, MDTA, TPT ( Tembok Penahan Tanah ) lrigasi dan programEkonomi berupa Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ). Permasalahanyang terjadi adalah pada program Ekonomi berupa Simpan PinjamPerempuan ( SPP).Bahwa dana PNPM MP upk Kec. Pangkalan bidang ekonomi (SPP)TA 2009 s/d 2012, sewaktu Ketua UPK PNPM MP Kec.

Pangkalan pada tahun 2009 s/dOktober 2012 adalah program fisik berupa pembangunan jalan danjembatan di lingkungan desa, pembangunan PAUD, MDTA, TPT(Tembok penahan Tanah) lrigasi dan program Ekonomi berupaSimpan Pinjam Perempuan ( SPP ). Bahwa penyerahan uang pinjaman kelompok tersebut diserahkansecara tunai, oleh UPK (bisa Ketua Sdr.

5051Bahwa keterangan saksi ketika memberikan keterangan didepan Penyidikseperti tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar ;Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang saksi bertugas di KPP PratamaJakarta Pademangan sebagai Kepala Sesi pelayanan dengan tugas :Melaksanakan fungsi pemberkasan dokumen perpajakan ;Melayani wajib pajak meliputi penerimaan SPT pengolahan, SPT penerbitanNPWP/PKP pelayanan PBB, menjawab surat masuk dan keluar ;Menerbitkan surat ketetapan pajak dan SP,mengelola TPT

YOSRI GUSWANDI :iBahwa saksi bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta PuloGadung sebagai Kepala seksi pelayanan ;Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sebagaimana tertera di dalam BeritaAcara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;Bahwa tugas saksi adalah :1 Melaksanakan fungsi pemberkasan dokumen perpajakan, melayani wajibpajak,menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat perintah membayarkelebihan pajak, mengelola TPT (Tempat Pelayanan Terpadu);2 Penghapusan NPWP dan PKP dari master file

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.60 /MenlhkSetjen/Kum.1/7/2016 Tentang PerubahanAtas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/MenlhkSetjen/2015, setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutankayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan SKSHHK.Hasil hutan kayu yang harus memiliki SKSHHK adalah jenis hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam dan Dokumen SKSHHK digunakan untukmenyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT

Tpt/Tgl. Lahir : Medan, 22 Mei 1988, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jln. Luku I No. 152 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan Mewakili ahli waris dari Alm. Surong/Surung Sembiring dan Almh. Pulung Br. Sitepu. berdasarkan Surat Kuasa No. 112/L/NOT/DB/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 dari Kantor Notaris Dana Barus, SH,SpN. [1]. Dra. SRIALAM SITEPU dan Alm. Drs.

Nama : ANDI MARKO GINTING Tpt/Tgl. Lahir : Diski, 08 Mei 1990, Pekerjaan : Tidak bekerja, Alamat : Pondok I Libo RT. 001/RW. 011 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Mewakili ahli waris dari Alm. Surong/Surung Sembiring dan Almh. Pulung Br. Sitepu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2015 yang dilegalisasi No. 329/L/NOT/DB/XII/2015 di kantor Notaris Dana Barus, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang ahli waris dari pada Almh. TEPAT Br.

Tpt/Tgl. Lahir : Medan, 22 Mei1988, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jin. Luku No. 152 Kel. KwalaBekala Kec. Medan Johor Kota Medan Mewakili ahli waris dari Alm.Surong/Surung Sembiring dan Almh. Pulung Br. Sitepu. berdasarkan SuratKuasa No. 112/L/NOT/DB/IIV2015 tanggal 25 Maret 2015 dari Kantor NotarisDana Barus, SH,SpN. 1. Dra. SRIALAM SITEPU dan Alm. Drs. REJEKISEMBIRING (lbu/Ayah kandung Hendry Abbas Sembiring) yang telahmeninggal dunia tanggal 28 Juli 2013 beserta ahli warisanya : a.

3ffffffO38F1a05000026060002a0a574d4643010000000000010000000000000002000000080a000000000000082a000 Offfffffflb ff c 7 ffitttftrrrttt tr ft rt tt tt tft tt FERECEEEELER CECE EEE EE EE rE rE EE EE et rf EE fe Ett cf Ef Etre rt fifi itirt tt fe 7 Sffftttt fe 0 3iffffiftfe0 3 f 8ifffff8itifficT Etter tite PERRCEEELERCECE EEE EE EE EE rE EE EE EEE EE EE EEE rE EE EE EE EEE EE rE EE Pere et ee itre et 7 8 itt ttfitt 8 O 7 fffttttfe 0 3 f cffftfic lffff87 PECECE GLEE EE EE EE EEE EE EE EE EE EE EE EE EE EEE EE EEE EEE PE EEE EE eee et efit tttttt e O 1 fftf 8fffe0Tictfffffe 0 Sif 8 7 TPT