Ditemukan 28297 data
104 — 45
213/Pdt.G/2018/PN.Bdg.,.
Tergugat menghubungibiro jasa dan meminta biro jasa untuk tidak membiarkan PenggugatHalaman 4 dari 51 Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg.menyerahkan paspor kepada Manuell tanpa dikawal oleh pihak biro jasa danpihak dari Tergugat.
UUAdvokat No.18 Tahun 2003, Namun karena hal tersebut tidak diprosesterlebin dahulu Oleh Penggugat maka gugatan menjadi Obscur ;Mengenai Gugatan Nebis In IdemHalaman 13 dari 51 Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg.
Bdg pada sekitar bulan September 2016 ternyata tidak sepertiitu dan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap danPENGGUGAT tidak bisa melakukan upaya hukum banding ;Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor : 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg.Menimbang, bahwa jika hal ini dikaitkan dengan materi gugatanPENGGUGAT dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa SaudaraROBBY tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor :213/Pdt.G/2018/PN.
Bdg,pada pokoknya adalah gugatan cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGATdimana tuntutan hak pengasuhan anak juga merupakan bagian dalam perkara aquo sedangkan dalam perkara perdata Nomor : 213/Pdt.G/2018/PN.
Bdg, berbeda dengan tuntutan PENGGUGAT dalam perkaraperdata Nomor 213/Pdt.G/2018/PN.
119 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 840.00 Tm/F12 1 TE(12) 213) 220) 22) 217)16)7) 2357) 213) 210) 25914) 27) 213) 27) 210) 25914) 27) 234) 110) 259547) 2610) 25927) 1a)13) 27) 2610)572)13) 220) 22) 21225 9213) 210) 259542) 216) 27) 213)20)7) 2(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2( 2((13) 2(10) 259(14) 2(((BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 818.00 Tm/F12 1T(542) 2(S7) 2(637) 2(7) 2(13) 2(10) 1(27) 1(7) 2(2) 2(37) 2(21) 2(10) 1(S47) 2(22)
0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 504.00 703.00 Tm/E1lZ 2 DE(10) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 512.00 703.00 Tm/F12 1 TE(62) 2(12) 1(4) 1(7) 2(11) 2(10) 339(S7) 2(17) 1(4) 1(10) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 681.00 Tm/F12 1 TE(21) 22) 213) 214) 27) 2510) 70912) 213) 220) 22) 217)16)7) 2SS7) 213) 210) 70916) 212610) 70914) 27) 2610) 709637) 213) 220) 210) 70912) 213) 260) 17) 214) 24) 110) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 659.00
) 2(10) 489(62) 2(22) 2(7) 2(20) 2(7) 2(4) 1(10) 489(22) 2(2) 2(34) 1(S516) 2(12) 1(25) TadKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 362.00 433.00 Tm/E1lZ 2 DE(10) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 371.00 433.00 Tm/F12 1 TE(105) 1622) 213) 214) 27) 221) 27) 237) 210) 489572) 213) 22) 234) 117) 27) 2L3) 242) 1622) 213) 214) 27) 221) 27) 237)((((((((((((((((((((((( 2(10) TadRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 410.00 Tm/F12 1 TE(572)L3)20)2)17)16)7) 237)13)10
) 22) 2122) 27) 2637) 237) 213) 210) 668637) 213) 220) 210) 66814) 24) 1L2) 12) 2322) 24) 112) 157) 213) 210) 66815)17)2) 221) 210) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 390.00 Tm/F12 1 TE(S72) 213) 220) 220) 216) 2(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2( 1((((((((13) 2(7) 2(10) 1(3413) 2(20) 2(20) 2(7) 2(37)(13) HNJBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 251.00 390.00 Tm/F12 1 TE(40) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 367.00 Tm/F12 1 TE(2230) TJETQqBI0.000
0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 367.00 Tm/F12 1 Tf(372) 2(13) 2(20) 2(16) 2(60) 1(4) 1(10) 618(S52) 2(22) 2(2) 2(13) 2(7) 2(37) 2(13) 2(10) 618(11) 2(2) 2(321) 2(4) 1(12) 1(16)(213) 220) 27) 213) 210) 61812) 17) 220) 24) 121) 27) 213) 210) 6187) 212) 17) 2610) 61822) 22) 222) 27) 2L3) 210) 61834576227) 110) 618637) 213) 220) 210) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 345.00 Tm/F12 1 TE(12) 1(2) 2(3567) 2(13) 2(12) 1(16) 2(110) 1(14) 2(7) 2(17) 1(7) 2((((((((((((((((
13 — 8
213/Pdt.G/2019/PA.Clg
PUTUSANNomor 213/Pdt.G/2019/PA.ClgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:Penggugat, NIK 3672066506800001, lahir di Serang, 25 Juni 1980, umur 39tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Link.
No.213/Pdt.G/2019/PA ClgMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangandan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Clg, rumahtanggal 6 Mei 2019 dantanggal 31 Mei 2019 dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatualasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis,maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara
No.213/Pdt.G/2019/PA Clgsebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasarmempertimbangkan dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan kesaksian 2 (dua)orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidanganyang pada pokoknya sebagai berikut:1.
No.213/Pdt.G/2019/PA ClgMenimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendakuntuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan.Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, jo.
No.213/Pdt.G/2019/PA ClgHakim Anggota Hakim AnggotaMahdys Syam, S.H Alvi Syafiatin, S.AgPanitera PenggantiAndini Puspita Lestari, S.H., M.HPerincian biaya perkara:1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. ATK Persidangan Rp. 75.000,3. Panggilan Rp. 550.000,4. PNBP Relaas Panggilan Rp. 20.000,5. Redaksi Rp. 10.000,6. Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 691.000, (enam ratus sembilan puluh saturibu rupiah)Halaman 14 dari 14. Put. No.213/Pdt.G/2019/PA Clg
Terbanding/Tergugat : Junaedi
42 — 21
213/PDT/2021/PT SBY
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 16 Maret 2021 Nomor 213/PDT/2021/PT SBY untuk membantuMajelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;3.
Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 PENGGUGAT telah melunasikewajibannya kepada PONATI terhadap angsuran Tanah Sambikerep,namun PENGGUGAT tidak dapat menggunakan tanahtersebutsebagaimana mestinya hak seorang pemilik tanah karena tergangguHal3dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBYdengan ulah TERGUGAT yang menduduki Tanah Sambikerep dengancara yang melawan hukum;7.
Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmenduduki dan/atau menguasai dan/atau menggunakan dan/ataumemiliki tanah milik penggugat secara melawan hukum, hal inimerupakan bentuk itikad buruk dan pelanggaran terhadap hakPENGGUGAT sebagai pemilik dan/atau penguasa atas tanah tersebut;Hal6dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBY17.
Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada buktibukti yangmempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga PENGGUGATmemohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan inidapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya perlawananatau kasasi;KERUGIAN PENGGUGATKerugian MateriilHal7dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBY21.
Pemberkasan Rp130.000,00Jumlah Rp150.000,00Hal14dari14Putusan Nomor 213/PDT/2021PT SBY
9 — 10
213/Pdt.G/2017/PA.Mrs
Tanggal 03 Agustus 2017 dan Relaas PanggilanNomor 213/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 16 Agustus 2017. KetidakhadiranTergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenaiadanya suatu alasan yang sah.Hal. 1 dari 13 Put.
No. 213/Padt.G/2017/PA Mrs.kasar yang tak pantas didengar oleh Penggugat bahkan seringmengucapkan katakata ceral ?
No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbangmempertahankannya.
No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sani bin Sano)terhadap Penggugat (Jumriah alias Jumria binti Tampa);3.
No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.Drs. H. Syarifuddin.Rincian Biaya Perkara: Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 50.000,00Biaya Panggilan : Rp 300.000,00Biaya Redaksi : Rp 5.000,00Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal. 13 dari 13 Put. No. 213/Pdt.G/2017/PA Mrs.
36 — 21
213/Pdt.G/2021/PA.Srl
Put.No.213/Pdt.G/2020/PASrl1. Bahwa pada tanggal 05 September 2017, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan KabupatenSarolagun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0134/003/IX/2017 SERI JA tanggal 05 September 2017, tertanggal 05September 2017;2.
Put.No.213/Pdt.G/2020/PASrltetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyalitikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersamaPenggugat;7. Bahwa adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerustersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adakebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembalimembina rumah tangga di masa yang akan datang;8.
Put.No.213/Pdt.G/2020/PASrlMenimbang bahwa oleh karena saksisaksi tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg jo.Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Put.No.213/Pdt.G/2020/PASr1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap kepersidangan tidak hadir;2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (Xxx) terhadapPenggugat (xxx );4.
Put.No.213/Pdt.G/2020/PASr Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 Biaya Proses Rp 50.000,00 Biaya Panggilan Rp330.000.00 Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00 Redaksi Rp10.000,00Meterai Rp 10.000,00Jumlah Rp450.000,00( empat ratus lima puluh ribu rupiah )Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No.213/Pdt.G/2020/PASr
16 — 1
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Krs dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
213/Pdt.G/2024/PA.Krs
14 — 1
- Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/ 2023/ PA.Sel dariPenggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankanbiaya Perkara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Selong tahun anggaran 2023.
213/Pdt.G/2023/PA.Sel
HILMA SUSANTI
21 — 11
213/Pdt.P/2019/PN Ckr
PENGADILANNEGERI CIKARANG PENETAPANNOMOR 213/Pdt.P/2019/PNCkrTANGGAL 11 Juli 2019PENETAPANNomor 213/Pdt.P/2019/PN CkrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :HILMA SUSANTI, Lahir di Padang, tanggal 4 April 1972, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Alamat Taman AlamandaBlok E.1 No.66 RT.001/RW.15 Kelurahan
KarangsatriaKecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, UntukSelanjutnya disebut sebagai Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri CikarangNomor 213/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 5 Juli 2019 tentang PenunjukkanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri CikarangNomor 213/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 5 Juli 2019 tentang Penetapan HariSidang.Telan mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonaninl.Telah
mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan Pemohon dipersidangan.Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Juni2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang padatanggal 5 Juli 2019 dibawah Register Nomor 213/Pdt.P/2019/PNCkr, padapokoknya mengemukakan sebagai berikut :1.
Lahir di Bekasi tanggal 7 Agustus 2009.Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 213/Padt.P/2019/PNCkr. Bahwaterjadi kesalahan dalam penerbitan Akta Kelahiran anakPemohon,dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidakmencantumkan nama ayah. Padahal perkawinan pemohon sebelumnyasudah terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Padang Barat,KotaPadang,Sumatera Barat..
RIZKI RAMADHAN, S.H.Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 213/Padt.P/2019/PNCkrPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000, Biaya Redaksi Rp. 10.000, Biaya Materai Rp. 6.000, Biaya ATK ccenennnnennee Rp. 50.000.JUMal2ccecennnnnnne Rp. 96.000,Halaman 9 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 213/Padt.P/2019/PNCkr
FATRAWATI IBRAHIM
16 — 10
213/Pdt.P/2018/PN Bit
PENETAPAN Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :Nama > FATRAWATI IBRAHIMTempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 14 Agustus 1970Umur : 48 TahunWarga Negara : IndonesiaAgama : IslamJenis kelamin : PerempuanPekerjaan : Honorer GuruStatus Nikah > KawinPendidikan > SlAlamat
: Kelurahan Girian Bawah Lingkungan 1 RT001/RW 001 Kecamatan Girian Kota BitungPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21September 2018 Nomor : 213/Pdt.P/2018/PN Bit tentang Penunjukan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 21 September 2018 Nomor :213/Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;Telanh memeriksa dan mempelajari bukti surat
dan mendengar keterangansaksisaksi yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAHalaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2018/PN BitMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 September 2018 dalamregister perkara perdata permohonan Nomor : 213/Pdt.P/2018/PN Bit telahmengajukan permohonan yakni sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon terlahir dengan nama FATRAWATI IBRAHIM, lahir diGorontalo tanggal 14 Agustus 1970
Menetapkan secara hukum memberikan ijin kepada Pemohon untukmengganti/merubah nama Pemohon dari PATRAWATI IBRAHIMdirubah menjadi FATRAWATY IBRAHIM pada akta kelahiran Pemohontertanggal 01 Desember 1986.Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Bitung untuk dapat mencatatkan perubahan nama Pemohontersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkanuntuk itu.4.
ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.Perincian Biaya Perkara :Biaya pendaftaran Rp 30.000, Biaya proses Rp 90.000,Biaya panggilan Rp 200.000,Redaksi Rp 5.000,Materai Rp 6.000.JUMLAH Rp 311.000, (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit
12 — 2
213/Pdt.G/2019/PA.Sbs
Putusan No. 213/Pdt.G/2019/PA.SbsBahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadirdi persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapatdidengarkan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanalat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :1.Bukti Surat.1.
Putusan No. 213/Pdt.G/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, telahdipanggil sebanyak dua kali melalui maas media, sebagaimana ketentuanPasal 27 PP.
Putusan No. 213/Pdt.G/2019/PA.Sbs2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;3. Mulainya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan pernikahan;4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kirakira 2 tahun lebih;5. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;6. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat selama berpisah;7.
Putusan No. 213/Pdt.G/2019/PA.SbsDemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Sambas pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriah oleh Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Ali Akbarul Falah, S.H.I. dan H.
Putusan No. 213/Pdt.G/2019/PA.Sbs4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,006. Biaya Meterai > Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 286.000,00(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)Him. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 213/Pdt.G/2019/PA.Sbs
20 — 9
213/Pdt.P/2020/PA.Kdi
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.
Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA. KdiDrs. H. Muhammadong, M.H.Perincian Biaya:1. Pendaftaran2. Proses3. Panggilan4 PNBPpanggilan. Redaksi. Meteraik OODrs. H. Syamsul Bahri, M.H.Panitera PenggantiAsril Amrah, , S.HI.30.0050.000,0R 0p 190.00. 0,0020.0010.000,00R 6.000,p 00Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA. KdiJumlah : 306.00R 0,0p 0(tiga ratus enam ribu rupiah)Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA. Kdi
21 — 1
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Botg dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
213/Pdt.G/2023/PA.Botg
13 — 3
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 213/Pdt.G/2023/PA.Grt selesai karena dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
213/Pdt.G/2023/PA.Grt
MUHAMMAD YUSUF
25 — 3
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap bulan lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1107-LT-03032012-0005, tertanggal 12-6-2012, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107050106890001, tertanggal 14-03-213 dan Kartu Keluarga No. 1107050204081100, tertanggal 12-06-2012;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan bulan lahir dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1107-LT-03032012-0005, tertanggal 12-6-2012, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107050106890001, tertanggal 14-03-213 dan Kartu Keluarga No. 1107050204081100, tertanggal 12-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1107
-LT-03032012-0005, tertanggal 12-6-2012, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107050106890001, tertanggal 14-03-213 dan Kartu Keluarga No. 1107050204081100, tertanggal 12-06-2012 dan menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru, yang semula tercantum bulan lahir dan tahun lahir Pemohon 01-06-1989, menjadi 01-01-1985, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
19 — 5
213/Pdt.G/2017/PA.PP
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungPenggugat yang bernama Tanius yang berwakil kepada kakak kandungPenggugat yang bernama karena ayah kandung Penggugat sedang sakitdan berada jauh dari Penggugat;Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 213/Padt.G/2017/PA.PP2. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatusperawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;3.
Saksi adalah tetangga Penggugat;Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 213/Padt.G/2017/PA.PPDi bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan, keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.PPMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alatalat buktiyang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan faktafakta yangsudah dikonstatir yaitu;1.
18 dari 19 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.PPMartina Lofa, S.H.I.
ERIGUSMARHalaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.PP
12 — 5
213/Pdt.G/2019/PA.LK
Putusan No.213/Pdt.G/2019/PA.LK Bahwa poin 1 (Satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat benar.
Putusan No.213/Pdt.G/2019/PA.LKKabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dandiberi kode P;B. Saksi1.
Putusan No.213/Pdt.G/2019/PA.LK2.
Putusan No.213/Pdt.G/2019/PA.LKhuruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Putusan No.213/Pdt.G/2019/PA.LKUntuk SalinanPanitera Pengadilan Agama Tanjung PatiMinda Hayati, SHHal. 17 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2019/PA.LK
37 — 8
213/Pdt.G/2020/PA.Plj
PUTUSANNomor 213/Pdt.G/2020/PA.Plj7 .. a y >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Koto Beringin, 20 April 1989, agamaIslam, pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, pendidikanD3, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya,sebagai Penggugat;LawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sitiung,
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di KantorUrusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 27 Desember 2012,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/41/I/2013, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, padatanggal 04 Januari 2013;Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 213/Pdt.G/2020/PA.
Akibatnya, sejak bulan November 2018 hingga sekarang Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tersebut,Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dantidak lagi melaksanakan kewajiban masingmasing layaknya suami isteri,upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 213/Pdt.G/2020/PA.
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Plj3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat (PENGGUGAT);4.
/Pdt.G/2020/PA.PljJumlah :Rp 356.000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Plj
Terbanding/Penggugat : CV. MUTIARA INDAH PRATAMA
101 — 31
213/PDT/2020/PT SMR
PUTUSANNomor 213/PDT/2020/PTSMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang bersidang secaraelektronik dilaksanakan pada sistim informasi Pengadilan yang mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:PEMERINTAH KOTA TARAKAN cq. KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN,berkedudukan di Tarakan alamat JI.
Aki Balak RT.60 No.95Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT SMRTarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8Juni 2020 sebagai Terbanding semula Penggugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca berturutturut:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Desember2020, Nomor 213/PDT/2020/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakimtingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;2.
Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10Desember 2020, Nomor 213/PDT/2020/ PT SMR., Tentang Penetapan HariSidang Perkara ini;3. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini danSalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor Perkara36/Pdt.G/2020/PN.
I/PNKJL.SALAK/BMDPUTR/IX/2018, tanggal 6 SeptemberHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT SMR2018, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dariTergugat senilai Rp.1.334.269.000, (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empatjuta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sesuai Surat Perjanjian(Kontrak) tersebut diatas;.
Biaya pemberkasan Rp. 128.000.Jumlah Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT SMR
12 — 7
213/Pdt.G/2021/PA.Rh
Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Rhkurang lebin 6 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sementarasebagai tempat kediaman bersamaterakhir ;3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniaketurunan satu orang anak lakilaki yang bernama: XXX Umur 2 tahun 7bulan.Yang saat ini diasuh oleh Termohon ;4.
Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Rh1974 jo. Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.
Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Rh11.
Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Rh3.
Putusan No.213/Pdt.G/2021/PA.Rh