, dengan demikian Majelisberpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakantelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWTHal 11 dari 14 hal, PutusanNomor 0408/Pdt.G/2017/PA.AGMdalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :DY spare SNS rgall 5 agalls 1 s4 15Artinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itukelak akan dimintakanpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkandalil/nujjah syar'iyyah

adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah

Penetapan Nomor 0116/Pdt.P/2017/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:auS2S aidrxuo vl dl yo! c1Sy Jalal! alll jl.)

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pdg.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon,;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2017/PA.LK.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab IlanahalThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:awSsS aid

adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah

dan dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

/2002 tanggal 2 Oktober 2002maka majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timuruntuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Mantingan,Ngawi, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

No.50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILIDalam Konvensi:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMajauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2008 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlakudan dalildalil syar'iyyah

Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab IlanahalThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:auSeS ido yl dl rol cISe Jdlel! BWI 55!

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :7Sg to Hl io liclglarg Jl aw wo lal lis oJ la Ige wis 5 198VF cue LAI Ljacy log) Lio Qu dpsed olg> aro 9 Uo, Vloo sl as VlyBas L aalls lgall Lgin z Meo ViHal. 13 dari 16 halaman Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Mtp910

Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.LK.pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

Pasal 33 ayat (4) undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, makasemua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhuyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.PstMENETAPKAN1.

berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jliny nalArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujan syar'iyyah

setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkaraini dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan selurunh peraturan perundangundangan dan ketentuanhukum yang berlaku serta dalildalil syar'iyyah

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.LKMenimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahyya)l JnMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah darifighiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanaHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pdntelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

berdasarkan pert imbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pe rmohonan14Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dapat mengabulkan sejumlahRo. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa perceraian itu termasuk sengketaperkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah