Penetapan No. 254/Padt.P/2021/PA.KagMenimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:yg argsArtinya: Maka jika telah ada saksisaksi yang menerangkan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah adanya pernikahan dan kewarisan;Menimbang, bahwa terkait dengan doktrin hukum

Putusan No.0324/Pdt.G/2016/PA.LKMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talaksatu;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan

mengucapkan talak di depan sidangPengadilan Agama Pandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jliny nalArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujan syar'iyyah

setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkaraini dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan selurunh peraturan perundangundangan dan ketentuanhukum yang berlaku serta dalildalil syar'iyyah

Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.LKMenimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahyya)l JnMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah darifighiyah yang berbunyi sebagai berikut :

berdasarkan pert imbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pe rmohonan14Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dapat mengabulkan sejumlahRo. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa perceraian itu termasuk sengketaperkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapHalaman 12 dari 15 putusan Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.AGMdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :Artinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujan syar'iyyah

Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanaHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pdntelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

JsUOUUI) LArtinya: Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarikkemaslahatan,oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim perlu mengetengahkandatoUhujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:*ijVIL IL Jj IC jl 1 UI jJCA iUJJ liliC= j UgiliLa! OAJUJI 41 j 4 aa (jjllaJ VUu3 i Aal% 1 * al> 1 *<

Hakimberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugatdan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahHal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 0488/Pat.G/2017 /PA.AGMfighiyah yang berbunyi sebagai berikut :J) 53 allArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan :Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkaraini dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan seluruh peraturan perundangundangan dan ketentuanhukum yang berlaku serta dalildalil syar'iyyah

(rumahtangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibatnegatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, olehkarena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengankaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:las ule GIS prac xwwlaoll loArtinya: Menolak kesusahan (madliarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram

Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan SiantarBarat dan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatatperceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalamdiktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor242/Pdt.G/2017/PA.Pst tanggal 19 Desember 2017, Penggugat dibebaskan darimembayar biaya perkara;Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/201 7/PA.PstMengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Kagpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:ayy arg JlArtinya: Maka jika telah ada saksisaksi yang menerangkan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

urusan tersebut menyangkutdiri dan harta kekayaan anak a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana terteradalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah