Iskandar menyerahkan honor periodebulan Juni 2008 kepada 21 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seHal. 6 dari 79 hal. Put. No. 2801 K/Pid.SUS/2010Kabupaten Musi Rawas yang diwakili olen Ketua, Sekretaris atau BendaharaPPK, yakni :PPK Kecamatan Rawas llr. PPK Kecamatan Rawas Ulu. PPK Kecamatan Muara Beliti. PPK Kecamatan Muara Rupit2345. PPK Kecamatan Muara Lakitan6. PPK Kecamatan Jayaloka7. PPK Kecamatan Karang Jaya8. PPK Kecamatan Ulu Rawas9.

PPK Kecamatan Sumber Harta10.PPK Kecamatan Tugumulyo11.PPK Kecamatan Megang Sakti12.PPK Kecamatan STL Ulu13.PPK Kecamatan BTS Ulu14.PPK Kecamatan Muara Kelingi15.PPK Kecamatan Purwodadi16.PPK Kecamatan Nibung17.PPK Kecamatan Tuah Negeri18.PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut19.PPK Kecamatan Selangit20.PPK Kecamatan Karang Dapo21.PPK Kecamatan Suka Karya;Bahwa sebelum mengambil honor tersebut, Ketua, Sekretaris atauBendahara PPK yang akan mengambil honor terlebih dahulumenandatangani kwitansi kKosong

Iskandar untuk membuat kwitansipembayaran honor PPK, Sekretariat PPK dan PPS seKabupaten MusiRawas tersebut selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Rencana Kerja danAnggaran, meskipun pada kenyataannya honor PPK, Sekretariat PPK danPPS seKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Sumsel tahun 2008 hanya selama 5 (lima) bulan. R.

PPK Kecamatan Rawas llr23.PPK Kecamatan Rawas Ulu24.PPK Kecamatan Muara Beliti25.PPK Kecamatan Muara Rupit26.PPK Kecamatan Muara Lakitan27.PPK Kecamatan Jayaloka28.PPK Kecamatan Karang Jaya29.PPK Kecamatan Ulu Rawas30.PPK Kecamatan Sumber Harta31.PPK Kecamatan Tugumulyo32.PPK Kecamatan Megang Sakti33.PPK Kecamatan STL Ulu34.PPK Kecamatan BTS Ulu35.PPK Kecamatan Muara Kelingi36.PPK Kecamatan Purwodadi37.PPK Kecamatan Nibung38.PPK Kecamatan Tuah Negeri39.PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut40.PPK Kecamatan

PPK Kecamatan Rawas llr44.PPK Kecamatan Rawas Ulu45.PPK Kecamatan Muara Beliti46.PPK Kecamatan Muara Rupit47.PPK Kecamatan Muara Lakitan48.PPK Kecamatan Jayaloka49.PPK Kecamatan Karang Jaya50.PPK Kecamatan Ulu Rawas51.PPK Kecamatan Sumber Harta52.PPK Kecamatan Tugumulyo53.PPK Kecamatan Megang Sakti54.PPK Kecamatan STL Ulu55.PPK Kecamatan BTS Ulu56.PPK Kecamatan Muara Kelingi57.PPK Kecamatan Purwodadi58.PPK Kecamatan Nibung59.PPK Kecamatan Tuah Negeri60.PPK Kecamatan Tiang Pumpung KepungutHal. 39

PPK Kec.

menerima Ketua PPK Kec.

bendahara PPK Kec.

ketua PPK Kec.

SAHARUDIN dan Ketua PPK Kec. Routa An.

penerima bendahara PPK Kec.Sampara An.

penerima bendahara PPK Kec.

Foto Copy Surat PPK Nomor : 03/PPK-Dinkes/OPK/2007 tangal 03 Juli 2007 Tentang Penangguhan Kegiatan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Dinkes Sikka. TA,200722. Foto Copy Surat PPK Nomor : 02/PPK-Dinkes/OPK/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang Mohon pertimbangan Tentang Komposisi Panitia Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kab. Sikka TA.2007. yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.23.

Foto Copy Surat PPKNOmor : 01/PPK-Dinkes/OPK/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang Pengumuman Penundaaan Pelelangan.24. Foto Copy Surat PPK Nomor : 09/PPK-Dinkes/OPK/2007 tanggal 27 September 2007 Tentang Permohonan Poedoman pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan/ Kedokteran. Yang ditujukan kepada Kepala Irjen Depkes RI di Jakarta.25.

Foto Copy Surat PPK Nomor : 14/PPK-Dinkes/PPSPPJ/2007 tanggal 25 Oktober 2007 Perihal Laporan Kegiatan Proyek yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.26. Foto Copy Surat PPK Nomor : 25.a/PPK-Dinkes/PPSPPJ/2007 tanggal 26 Nopember 2007 Perihal Permohjonan Penetapan Pemenang Lelang Proyek Pengadaan Alat Alat Kedokteran Paket A dan Paket B TA.2007. yang ditujukan kepada Bupati Sikka.27.

Foto Copy Surat PPK kepada Panitia pengadaan Nomor : 21.a/PPK-Dinkes/PPSPPJ/2007 tanggal 10 Nopember 2007 tentang Peringatan IV Tentang Percepatan Jadwal Pelaksanaan Proyek Pengadaan Pusling, Perlengkapan Kantor, Meubelair & Peralatan Dapur serta Perlatan Kesehatan yang.31. Foto Copy Surat PPK Nomor : 22/PPK- Dinkes/PPSPPJ/2007 tanggal 16 Nopember 2007 Perihal Laporan Hasil Pelelangan & Dana Sisa Tender Proyek Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA.2007.32.

Foto Copy Surat PPK Nomor : 26/PPK-Dinkes/PPSPPJ/XII/07 tanggal 19 Desember 2007 tentang Peringatan I. Yang ditujukan kepada PT. Sehat Sejahtera Utama dan PT.Mentari Indofar.43. Foto Copy Surat PPK Nomor : 30/PPK-Dinkes/PPSPPJ/XII/07 tanggal 08 Januari 2008 tentang Peringatan II. Yang ditujukan kepada PT. Sehat Sejahtera Utama dan PT.Mentari Indofar. 44. Foto Copy Surat PPK Nomor : 31/PPK-Dinkes/PPSPPJ/XII/07 tanggal 22 Januari 2008 tentang Peringatan III. Yang ditujukan kepada PT.

usulanpemenang untuk pengadaan alat kesehatan Paket A dan PaketB yang disertai dengan usulan calon pemenang baru oleh PPK ;Adapun alasan terdakwa selaku PPK menolak PT.

Adanya Berita acara PHO 100 % yang ditandatangani olehTerdakwa selaku PPK dan EDDY JAYA dari PT.

Yang ditujukankepada PPK Dinas Kesehatan Kab.

Sidoharjo Pacitan;

17) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 No. 00198/SPM/LS/3.02.01/III/2018 tanggal 03 Agustus 2018;

18) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 No. 00269/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 08 Oktober 2018;

19) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Membayar TA 2018 No. 00450/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018;

20) 1 (satu) bendel foto copy Adendum No. 640/15/PPK

/PPwu-P.PK/VII/2018 Dokumen Kontrak No. 640/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;

21) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Tugas No. 090/07/408.18/2018 tanggal 06 Maret 2018;

22) 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Berita Acara Addendum;

23) 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Berita Acara CCO;

24) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata,Kepemudaan dan Olah Raga Kab.

Pacitan No. 6000/84/408.35.2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkungan Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2018;

25) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepada Bendahara Penerima BPKAD Kab.

Pacitan;

26) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Kontrak No. 012/PARKIR.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;

27) 1 (satu) bendel asli tanpa materai CCO No. 640/17/PPK/PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 24 September 2018;

28) 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.12/CV.BT/IXX/2018 tanggal 06 Desember 2018;

29) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Bupati Pacitan No. 900/160/408.49

Pacitan;

30) 1 (satu) lember klarifikasi Hasil Pemeriksaan Fisik;

31) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Kontrak No. 640/05/PPK/PPWU-GG/VII/2018 tanggal 07 Juni 2018 Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan;

32) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pacitan No. 9001/857/408.35/2019 tanggal 14 Juni 2019 Kepada Direktur CV.

, Putusan NOMOR 33/PID.SUSTPK/2020/PT SBYBahwa selanjutnya SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 20Juli 2018 yang ditandatangani oleh SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa BAYU DAMAYANTO DirekturCV.

oleh SARNO UTOMO, S.Sos., MM.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), NEVI ELINDAWATI KuasaDirektur CV.

2018 yang ditandatangani oleh SARNOUTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwaBAYU DAMAYANTO Direktur CV.

Ppk

Kewajiban Penggugat Untuk Menyelesaikan Paket Pekerjaan PeningkatanStruktur Jalan Balai Karangan Entikong Bts.Serawak SesuaiKontrakNo.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014.1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV lahir dari KontrakPaket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Balai Karangan Entikong Bts.Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal Juli 2014(selanjutnya disebut sebagai Kontrak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014, tanggal 1 Juli2014).2 Bahwa Pasal

Khusus Kontrak danDokumen Koniraklainnya.4 Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b angka 5), 6) dan 8) Kontrak No.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014,menyatakan :Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAKHak dan kewajiban timbalbalik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrakyang meliputi kKhususnya :b.

Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat IV.5. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan semua perjanjian yangdibuatsecara sah (ic. Kontrak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014tanggal 1Juli 2014) berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat IV;6.

Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1Juli 2014 (untuk selanjutnya disebut Kontrak No. 06/PPK/BM/ PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli2014).Bahwa berdasarkanasas hukum Pacta Sunt Servanda sebagaimana terkandungdalam Pasal 1338 KUHPerdata, maka demi hukum Kontrak No.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014 berlakusebagaiUndangUndang yang mengikat Penggugat dan Tergugat IV.6 Bahwa ketentuan SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakansatukesatuan dan bagian yang tak

terpisahkan dari Kontrak No.06/PPK/BM/ PJNWILL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014, pada hurufH.angka 75 menyatakan"G.

(satu) buah kabel USB;

) Idanogawo Kabupaten Nias kepada Panwaslu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang peningkatan jalan menujuperkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec.

Kerugian Negara atas Surat PerjanjianRp.1.756.4Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/ 34.566./6PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rp.2.249.4Nomor : 38.D/PPK/LLG//PKJLJT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 56.999.70 Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rp.Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 357.092.950,51Jumlah Kerugian Negara Rp.4.362.984.516,37 (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan

Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 37.C/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009Re Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 38.D/PPK/LLG//PKJLJT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009Re Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009Re Jumlah Kerugian Negara Re (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga

Ujung padang untuk kontrakNo :37.C/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 juli 2009.86. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas KegiatanPenanganan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah KabupatenSimalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungunperihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 %Nomor 154.1/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 9 Desember200987.

C / IX / PPK / BDN 2014 tanggal 16 September 2014.6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-0007. Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO.

C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO. NPWP : 02 996 339 4 - 941- 00013. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl,17-12-2014.14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok.

C / IX / PPK / BDN - 2014, tanggal 16-09-2014.16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO : KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN 2014 tanggal 16 september 2014.

KO. 003 / 904.C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010 / 2014 , 05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl, 17-12-2014.21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No.

KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung jawab NO. KU . 006 / BDN 2014. tanggal 18 Desember 2014.24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO.

Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bandar UdaraBandanaira yaitu saksi Petrus Marina, ST mengeluarkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPJB) Nomor : KU.003/893/IX/PPK/BDN2014 tanggal 08 SeptemberKepada Direktris PT.

C / XIl/ PPK / BDN 2014 pada Hari Senin tanggal15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 138.774.500, yang dibayarkanke rekening No. 0101007618 atas nama PT.

KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014,tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN22014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04,NO. KU.003 / 2004.A / XIl / PPK/BDN ?

Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014.3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas namaPT.

C / X / PPK/ BDN 2014, tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NOKU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat BulananMC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XIl/ PPK/BDN 2014 tanggal 16september 2014.

Pembuat Komitmen (PPK), sehingga yang paling bertanggung Halaman 35 Putusan Perkara No.63/Pid.Sus/2015/PN.Mksjawab dalam pekerjaan Anjungan Pantai Lamangkia Desa LamangkiaKec.

Yang dimulai dengan konsultan pengawas melaporkan kepadaTerdakwa selaku PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. KemudianTerdakwa menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaankembali pekerjaan di lapangan. Setelah ada laporan dari Tim pemeriksahasil pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% kemudian PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.957/BAPP/PUDSDA/XV2014 tanggal O03 November 2014 yangditandatangani oleh PPK, Bahar lItung selaku Direktur CV.

pekerjaan, para pihak (PPK,Penyedia, Konsultan Pengawas, tim teknis PPK), melakukan surveylapangan bersama (mutual Check) dalam rangka mencocokkan volumedan item/jenis pekerjaan didalam kontrak dan gambar rencana dengankondisi riil lapangan.

dan Tim PHO namun ternyatavolume pekerjaan berbeda dengan kontrak, maka untuk menentukansiapa yang bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut, Peran PPK,Wakil PPK (Direksi Teknis/PPTK) dan Konsultan Pengawas.

Selaku PPK bersama terdakwaSyahruddin, Tiar, ST. maupun Bahar litung (rekanan) selakupemilik/Direktur CV.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

( PPK / PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.Sukanagara meliputi :e Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) danUsaha Ekonomi Produktif ( UEP )e Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan DanaBergulir BPPK ( Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEPe Photo Copy Rekening Koran SPKP PPK ( UntukSPP ) dan Dana Bergulir BPPK ( Untuk UEP )3. 1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan( PPK / PNPM ) Bulan Maret 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.Sukanagara meliputi

SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana Bergulir BPPK( Untuk UEP )Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEPPhoto Copy Rekening Koran SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan DanaBergulir BPPK ( Untuk UEP )5. 1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan( PPK / PNPM ) Bulan Mei 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.Sukanagara meliputi :Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) dan UsahaEkonomi Produktif ( UEP )Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana Bergulir BPPK (Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP

( UEP )e Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana BergulirBPPK ( Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEPe Photo Copy Rekening Koran SPKP PPK ( Untuk SPP )dan Dana Bergulir BPPK ( Untuk UEP )1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan ( PPK /PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.

( PPK /PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.

( UEP ) ;e Buku Bank SPKP PPK ( Untuk SPP ) dan Dana BergulirBPPK ( Untuk UEP )e Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEP185e Photo Copy Rekening Koran SPKP PPK ( Untuk SPP )dan Dana Bergulir BPPK ( Untuk UEP )1 buah buku laporan Bulanan Program Pengembangan Kecamatan ( PPK /PNPM ) Bulan Februari 2009 Unit Pengelola Kegiatan Kec.

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015, Penggugat telah menerima dariPPK Surat Pemutusan Kontrak Nomor 24/PPK/DPUBM/XII2014tertanggal 31 Desember 2014 serta Surat Pencairan JaminanPelaksanaan Nomor 01/PPK/DPUBMI/I2015 tertanggal 5 Januari2015;Surat Pemutusan Kontrak Nomor 24/PPK/DPUBM/XIl2014 tertanggal31 Desember 2014 berisi (disesuaikan dengan gugatan ini);1. Memutuskan kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak), Adendum I,Adendum II dan Adendum III:2.

Penggugat dimasukkan dalam Daftar HitamBahwa meskipun Surat tersebut tanggal 31 Desember 2014,sesungguhnya surat PPK tersebut baru diterima Penggugat padatanggal 7 Januari 2015, dimana sesungguhnya pada tanggal 7 Januari2015, dengan dana dan risiko' sendiri, Penggugat sedangmenyelesaikan secara fisik 0,56 % (nol koma lima puluh enampersen), sisa proyek minor yang menjadi alasan PPK untukmemutuskan Kontrak:6.1.Masalah Pemutusan Kontrak Sepihak dari PPK:6.1.1.

Bahwa PPK telah melanggar Pasal 93 ayat (1) huruf a.2Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangHalaman 17 dari 49 halaman.

tidak dapat memasukkan dalamDaftar Hitam Penggugat, karena PPK hanya bisa mengusulkan*saja kepada PA/KPA;Bahwa dengan demikian Surat Pemutusan Kontrak dari PPKmengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukumuntuk dilaksanakan;Bahwa Penggugat telah mengirimkan kepada PPK Surat SanggahanPemutusan kontrak Nomor 350/LMKP/PSR/I/2015 tanggal 12 Januari2015 dan PPK telah mengirimkan Surat Jawaban SanggahanPemutusan Kontrak Nomor 02/PPK/DPU.BM/I2015 yang diterimapada tanggal 19 Januari 2015;Bahwa

kepada PPK dan Team dari PU tidak ditanggapi dengancepat, baru selesai setelah 119 hari kalender kerja;e PPK secara semenamena telah memutuskan sisa kontrak 0,56 %(nilai Rp52.391.886,00) dengan maksud mencairkan Bank GaransiJaminan Pelaksanaan sejumlah Rp485.117.200,00 danmemasukkan Penggugat dalam Daftar Hitam, padahal PPK tidakmempunyai kewenangan untuk itu.Bahwa lebihlebih akibat Penggugat dimasukkan dalam Daftar Hitamoleh PPK, maka peristiwa tersebut telah diliput oleh berbagai massmedia antara

perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT.

PPK dengan PT.

.;22) Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPk degan PT.

.;23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;24) Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPk degan PT.

.;25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.;26) Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria PT.

UM.02.03/BAPHO/SATKERPRNTT/PPKBELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani olehFRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kab.

.; 20Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK degan PT. SumberGriya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu 3.; 30Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPk dengan PT. TigaDimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4.; 31Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT.

dengan Direktur PT Widya Satria untuk Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu1 TA.2012; 2)1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK degan PT Widya 3)1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRKKB2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT.

.; 29Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK degan PT. SumberGriya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu 3.; 30Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPk dengan PT. TigaDimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4.; 31Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT.

dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik /Kecamatan ( PPD / PPK ) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK.; Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Ketua Panitia PemilihanKecamatan (PPK) Manokwari Barat bersama Terdakwa ISHAK MARAN, Terdakwa FILEMONJACOB S.

ARIKS AnggotaPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat dan sdr.

Pemilihan Distrik / Kecamatan ( PPD / PPK ) ManokwariBarat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugasPPD / PPK.

KPU Kab./ / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan PengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Distrik / Kecamatan ( PPD / PPK ) Manokwari Barat KabupatenManokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK..

Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPK Manokwari Barat.

Bahwa di dalam alasan/keberatan PPK yang PPK ajukan di dalammemori kasasi di atas ialan bahwa judex facti/Pengadilan TinggiPadang telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan alasanyang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:Bahwa di dalam persidangan PPK telah mengajukan 12 (duabelas) surat bukti, yaitu dari alasan bukti P1 s/d P12 dan 5 (lima)orang saksi untuk membuktikan pokok perkara, bahwa antara PPKdengan TPK A dan B adalah sekaum, seharta sepusaka, serumahgadang dan segoilok segadai

;Bahwa semua suratsurat bukti PPK tersebut telah dikesampingkanoleh Pengadilan Tinggi Padang dengan pertimbangan yang salahdalam menerapkan hukum atau melanggar hukumBahwa di dalam memori kasasi PPK telah mengajukan alasanalasan/ keberatan bahwa Pengadilan Tinggi telan salahHal. 14 dari 22 hal.

suratbukti ini membuktikan bahwa PPK dan TPK A dan B adalah segoloksegadai dan sekaum, sesuai dengan pengantar surat bukti PPK,bahwa surat bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa PPK danTPK A dan B adalah seharta sepusaka dan sekaum, sehingga dengandemikian jelaslan bahwa pertinmbangan Muhkamah Agung yang telahmenolak atau tidak dapat membenarkan alasan/keberatan PPK olehkarena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, jelaslan bahnwa MahkamhAgung telah

No. 482 PK/Pdt/2009Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas PengadilanTinggi Padang telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata danHukum Pembuktian, karena PPK menyerahkan surat bukti P.6tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Pengadilan NegeriPadang, yaitu PPK telah menyerahkan potokopi surat bukti P6tersebut yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan NegeriPadang, kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua MajelisHakim di depan persidangan PPK lampiran pula salinan surat

No. 482 PK/Pdt/2009objek perkara dan surat bukti P9 yang juga tidak menyangkut objekperkara, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telahmelanggar hukum pembuktian, karena di dalam pengantar surat buktitelan PPK dan TPK A dan B adalah segolok segadai dan sekaum,karena angku, andung dan mamak PPK dan TPK A dan B telahmenggadaikan sawah tersebut bersamasama dan di dalam suratbukti P9 kaum adalah merupakan harta pusaka dari PPK dan TPK Adan B;Bahwa alasan/keberatan dari PPK tersebut telah

.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;