Ditemukan 3981 data
81 — 14
dan syaratsyarat sebagaimanaketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan denganHukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatditerima dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 danperubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan kaidah syar'iyyah
13 — 6
rekonvensi Penggugat patut dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankeliike verklaara);Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah
121 — 22
tandatanda bagi kaum yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyahyang berbunyi sebagai berikut :Artinya : Kemudharatan harus disingkirkan.Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
14 — 12
dikabulkan untuk sebagian danmenolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
38 — 18
itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir ;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
16 — 3
Pasal 33 ayat (4) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, makasemua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhuyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
11 — 3
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tanggayang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatifbagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenaitu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidahfiqh yang berbunyi sebagai berikut:lad l ul> Wl prio awlaoll IoArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
10 — 0
menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagikedua belah pihak dan atau bahkan bagi keluarga untuk masamasa yang akandatang, sehingga tidaklah perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalamhal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dansulit dipertahankan.Menimbang, bahwa selain itu. juga Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah
81 — 23
pengakuan Termohon = yangmenyatakan bahwa ia telah kembali kepada agamanya semula yaitu agamaPutusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 14 dari 17Kristen Protestan maka majelis berpendapat bahwa Termohon terbukti telahkeluar dari agama Islam atau dalam istilah agama Islam di sebut murtad;Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Pemohon denganTermohon patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapatdengan kaidah syar'iyyah
19 — 6
mengucapkan ikrar talak di depan sidangPengadilan Agama Pandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
11 — 2
> ule prio awlaslll,sArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatsebagai berikut:voll ale wll rgd argu arty pre ruil ly)elpol ale(aalbArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudahsedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talaksuaminya dengan talak satu;Menimbang, bahwa Hakim
11 — 9
kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumHal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 4068/Pdt.G/2016/PA.CbnIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah
8 — 3
mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan AgamaPandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
8 — 5
Rappocini, Kota Makassar,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlakuserta dalildalil syar'iyyah
174 — 28
agar aqad dibatalkan sedangkan klausul mana yang dilanggar tidak dijelaskan olehPenggugat sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka syarat syarat formal surat gugatan tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat yang demikian itu tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara ini; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku dan Hujjah syar'iyyah
64 — 14
(rumahtangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibatnegatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, olehkarena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengankaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:had ule Ws prio sla .Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal.
7 — 0
) tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena acessoirdengan gugatan pokok (konvensi) yang ditolak karena tidak terbukti ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku dan Hujjah syar'iyyah
14 — 2
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi orangorang yang berfikir;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariKitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim sebagai berikut :WArtinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti bukti yang diajukan olehPenggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan danpertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagaisuami isteri dan
13 — 0
dipettimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolakselain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamadan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kaidah syar'iyyah
10 — 0
mafasid) adalah lebin utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah