943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian BPSK dapat menolak untukmenyelesaikan sengketa tersebut;Bahwa atas dasar hal di atas, Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) khususnya BPSK Kabupaten Batu Bara tidakmemiliki Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskansengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan, namun berdasarkan' peraturan perundangundanganberserta dengan ketentuanketentuan hukum yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht), maka yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan

Nomor 943 K/Pdt.SusBPSK/2017dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepadaPelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) terdekat;d) Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan lrahlrah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Sehingga

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinangtelah memberikan putusan Nomor 107/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., tanggal 8November 2016 yang amarnya sebagai berikut:.

Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yangmelanggar ketentuan undangundang ini;Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nyamenyatakan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliKonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilin Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Bangkinang Nomor107/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn., tanggal 8 November 2016, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt.SusBPSK/20173.

1030 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPKdan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila parapihak secara sukarela memilin BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar pengadilan;.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah mempertimbangkanketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 TentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang menyatakan setiapHalaman 24 dari 51 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.SusBPSk/2016Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat PelakuUsaha di BPSK tempat berdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat;Bahwa domisili dari Konsumen (ic.

berikut :bahwa, selanjutnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tertanggal 18April 2016 telah memanggil para pihak diantaranya pihak Konsumen danPelaku Usaha ...dst. bahwa, Majelis BPSK melaksanakan persidanganlanjutan pada tanggal 25 April 2016 dan Pelaku Usaha tidak hadir ..dstBahwa pernyataan Majelis BPSK diatas adalah pernyataan yang tidakbenar yang telah dikonstantir oleh Majelis untuk kepentingan TergugatHalaman 27 dari 51 hal.

umum;Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

, kewenangan BPSK adalah memeriksa danmemutus sengketa konsumen;Halaman 49 dari 51 hal.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1231/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 360.800,- (Tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

16 Nopember 2016 ;Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :1444/Arbitrase/BPSK/BB/V1I/2016 tanggal 29 Desember 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku ;D.

1908 Nomor : 190 yangsaat ini Vendu Insructie menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang' sehingga sangat beralasan danberlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :1444/Arbitrase/ BPSK/BB/VI/2016 Tanggal 29 Desember 2016 mohondibatalkan;G.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 1231/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 29Desember 2016 dan segala akibat hukumnya ;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama : Nurmansyah(Tergugat / Termohon Keberatan) tersebut ;Halaman 17 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap3.

keberatan yang di ajukan Pemohon sebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 18 Putusan Nomor 11/PdtSus/BPSK/2017/PN RapA.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

39 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 39 K/Padt.SusBPSK/2017Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;9.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahandidalam diktum Putusannya Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2Agustus 2016 mengenai pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihanHal 12 dari 51 hal Put.

Dengandemikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas,mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkanPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016;f) Surat Panggilan Dari BPSK Kabupaten Batu Bara Yang Tidak DicantumkanDalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;1.Bahwa Pemohon

Kabupaten BatuBara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;J) Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016,tanggal 2 Agustus 2016 Tidak Cermat, Keliru, Bertentangan Dengan PrinsipKeadilan, Kepatutan, Kemanfaatan Dan Atau Kepastian Hukum;1.Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Nomor 356/Arbitrase

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 Melebihi Wewenang Yang DiperbolehkanHukum (Ultra Vires);Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 telah mengadili dan memutusdengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultra vires). Majelis BPSKKabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk didalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

1291 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

25/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Parepare

Pertimbangan BPSK mengenai pembuktiana. Apakah batu mulia ya g melekat pada emas barang janiman adalahtermasuk barang jaminan atau bukan ?

tersebut;Menimbang, Bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan bukti dariPenggugat yakni Bukti yang relevan dan mendukung dalil gugatan adalah sertayang sesuai dengan berkas perkara yakni bukti P1, P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 (P1 P8 ada dalam bukti putusan BPSK), majelis hakim juga akanmempertimbangkan bukti dari tergugat yakni bukti yang relevan dengan berkasperkara dan putusan BPSK tersebut yaitu bukti T2, T3, T4, T5, T6,T 7,T.8,T.9dan 7.10 (17.1,1.2, 1.3,1.4,1.5,T.7,1.8,1.9 dan 1.10 ada dalam bukti putusanBPSK

, sedangkan T.1 merupakan putusan BPSK), selainnya tidak akandipertimbangkan;Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor :25/Pat.SusBPSK/2016/PN.ParepareMenimbang, Bahwa majelis hakim juga mengesampingkan saksi yangdiajukan oleh Pengugat dan Tergugat yakni saksi Suarni, saksi Dahniar dansaksi Sitti Rahma karena tidak ada dalam berkas putusan BPSK sebelumnya;Menimbang, Bahwa majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulubahwa PT Rimba Hijau Investasi apakah termasuk pelaku usaha atau tidakmaka dari fakta

Pare/8/2016;Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor :25/Pat.SusBPSK/2016/PN.ParepareMenimbang, Bahwa putusan BPSK pada hakekatnya adalah final danmengikat dan tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat syarattertentu sebagaimana diatur dalam Perma No 01 Tahun 2006 ;Menimbang, Bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapatdiajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrasesebagaimana diatur dalam pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase & Alternatif Penyelesaian

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atauc.

Mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:364/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tanggal 13 Mei 2016 dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk sebahagian;2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 364/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 Tanggal 13 Mei 2016;3. Menolak Permohonan / Gugatan Pemohon Keberatan / Konsumen yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batubara untuk seluruhnya;4.

BPSK Kabupaten Batu Bara No.364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2015 Tanggal 13 Mei 2016 tersebut pada tanggal17 Mei 2016 dan Pengajuaan PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHAatas putusan BPSK tersebut di atas masih dalam tenggang waktu yang di2perbolehkan dan ditentukan undangundang, karenanya mohon keberatan atasPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara ini dapat diterima;Bahwa, PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA menolak dan keberatan atasPutusan Arbitrase, sebagaimana yang tertuang dalam amar Putusan BPSK No.364

tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kab.

tegas dan nyata telah diakui dan dibahaskebenarannya oleh PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA dalam bagianPertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan Fakta Hukumnya;Bahwa, didalam diktum Putusan BPSK No.

BPSK Kabupaten Batu Bara, dan setelah dibacakan surat tersebutdiserahkan langsung didepan persidangan kepada Majelis BPSK Kabupaten BatuBara, namun mengenai keberatan yang disampaikan dalam persidangan maupunsurat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Majelis BPSK Kabupaten BatuBara, bahkan dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak disinggung adanyasurat yang nyatanyata telah diterma oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara,22,20.padahal Pasal 17 pon b KEPMENPERINDAG No 350/MPP/Kep/12/2001

Menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VII/2015 Tanggal 13 Mei 2016.3.

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1706/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 Tanggal 23 November 2016.3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);4. Menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 1706/ARBITRASE/BPSK/BB/XI/2016 TANGGAL 23NOVEMBER 2016 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM1.

Kabupaten Batu BaraNo. 1706/Arbitrase/BPSK/BB/XV/2016 Tanggal 23 November 2016.PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 1706/ARBITRASE/BPSK/BB/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER2016 TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIANHUKUMBahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum samae sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanHalaman 32 dari 82.

PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR1706/ARBITRASE/BPSK/BB/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER 2016MELEBIH WEWENANG YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM (ULTRAVIRES)Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara No.1706/Arbitrase/BPSK/BB/XV2016 Tanggal 23 November 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (Ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalahmengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenangmenetapkan ganti rugi.

(BPSK)Halaman 54 dari 82.

oleh Wakil Ketua BPSK KabupatenBatu Bara.

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan ;
3. Menyatakan Putusan BPSK 17/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan ini ;

252/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

51 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa pihak Pemohon Keberatan tidak pernah mendapat surat panggilanuntuk menghadiri sidang yang dilakukan olen BPSK Kabupaten Batu Bara.6. Bahwa seharusnya pihak BPSK Batu Bara juga memangil dan melibatkanpihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisarandalam gugatan Termohon Keberatan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalamjawaban ini. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (BPSK) adalah:1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a.

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekatBahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase keputusan mencantumkan irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)berwenang mutlak menangani perkara ini.Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 51 K/Pdt.SusBPSK

Menyatakan bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor508/Arbirase/BPSKBB/V/2016 tanggal 24 Agustus 2016 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

umum"b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

294 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secaramutlak/absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quoAlasan Hukum:1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 46Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, BPSK hanya berwenang mengadili,apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forumpenyelesaian sengketa;.

Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untukmenyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK (ic BPSKKabupaten Batu Bara), dan lebih lanjut lagi juga tidak pernahsepakat menyelesaikan dengan cara arbitrase sehingga berdasarkanketentuanketentuan di atas, maka Majelis BPSK tidak dapatmenentukan dengan sepihak dan sewenangwenang untukmenempuh penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, karenaharus ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu dalam pemilihanpenyelesaian sengketa di BPSK;

pertama dilaksanakan selambatlambatnya pada harikerja ke ketujuh terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaiansengketa konsumen oleh BPSk;Halaman 9 dari 18 hal.

Bahwa dalam amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo,point dua menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;2. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak ada memberipertimbangan hukum apapun dan tidak pernah dibuktikan atasadanya kerugian dipihak konsumen tersebut, apakah kerugian akibatHalaman 10 dari 18 hal. Put.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase tentang pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Wagiman;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 746/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demihukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut.5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriRantauprapat merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikansengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan.Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m

ganti rugi sebesarbesarnya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa)sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukumsama sekali

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015; Putusan perkara perdata No. 109/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 45e.

150 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 150 K/Padt.SusBPSK/2017Bangkinang Riau, sendangkan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)Kabupaten Batu Bara (BPSK Kabupaten Batu Bara) berkedudukan diKabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara. Jelas dengan demikianBPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menerima,memeriksa, dan memutus dalam bentuk apapun pengaduan dariTergugat I/Pengadu karena domisili Tergugat I/Pengadu jauh di luaryurisdiksi/kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara;.

BPSK Batu Bara tidaksesuai dengan asas kepatutan dan menjadi tidak sah;.

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap amar Putusan MajelisBPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 224/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016tanggal 7 Maret 2016 telah melebihi kKewenangannya dalam memutus(ultra vires) dimana mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimanapada Pasal 40 juncto Pasal 12 ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimanaamar putusan BPSK terbatas pada:Halaman 8 dari 35 hal.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nyamenyatakan Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliKonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilin Arbitrasetertanggal 7 Desember 2015 di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Batubara;.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nyamenyatakan:Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;.

101/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg

M E N G A D I L I :- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 02 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013; MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan permohonan Pemohon keberatan untuk sebagian;2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.20-161-10-00118 tanggal 20 September 2010 antara Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon Keberatan selaku debitur; 3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);4.

apabila Pemohon Keberatan menyatakan bahwa Majelis HakimBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yangmemeriksa dan mengadili perkara pengaduan aquo tidak obyektif dalammenjatuhkan putusan, sebab jelas dan terang Pemohon Keberatan dalampersidangan di BPSK Singkawang, dapat membuktikan tindakanpengamanan dan penjualan unit motor merk dan tipe Honda New Supra X125 D (NF125TD), tahun 2010, warna hitam, No.

Bahwa tidak benar pihak Pemohon Keberatan selalu hadir dalampersidangan, Fakta di persidangan BPSK Kota Singkawang panggilanpertama pada hari Senin 15 April 2013 untuk dilakukan upayapenyelesaian atas sengketa hanya dihadiri oleh Pihak TermohonKeberatan, kemudian pada tanggal 19 April 2013 untuk dilakukan upayapenyelesaian atas sengketa kedua kalinya oleh BPSK hanya dihadirioleh pihak Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatanmeminta sidang Arbitrase sesuai dengan SOP BPSK Kota SingkawangPasal

Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhipersyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70UU No.380 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative PenyelesaianSengketa, yaitu:a.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;atauc.

keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkasperkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksamaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Singkawang danberkas perkara maka yang menjadi pokok keberatan Pemohon adalah adanyaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 02 Tahun2013 tanggal 13 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)dalam Putusannya Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 telahmemutuskan :1.

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Termohon Keberatan;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan Gugatan Keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 19/Pts/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2021;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

198/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

122 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

, diteliti dan dicermati secara seksama,putusan hukum yang diajukan majelis BPSK Kota Batam sama sekali jelas tidakdipelajari, diperiksa, diteliti dan dicermati secara seksama terlebin dahulutentang surat pengaduan Termohon, tertanggal 1 April 2013 (terdaftar diSekretariat BPSK Kota Batam dengan Nomor 005/PK ARB/BPSK/IV/2013), halini jelas terbukti karena:a.

Tidak ada dasar hukum dan/atau Peraturan Perundang undanganapapun yang dapat dipakai oleh BPSK Kota Batam untuk menaaiukanputusan seperti amar putusannya Nomor 005/PTS ABR/BPSK/V/2013,tanggal 15 Mei 2013;b.

;Keberatan VII:Bahwa menurut Kesimpulan Pemohon, pengajuan putusan Nomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 oleh BPSK Kota Batam yangmemutuskan pada angka 1 (satu) putusannya menyatakan:1.MEMUTUSKAN :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menerima dan Mengabulkan Keberatan Pemohon atasPengajuan Putusan oleh BPSK Kota Batam Nomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;2. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota BatamNomor 005/PK ABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013,karena tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa,menyelesaikan dan mengajukan Putusan;3. Membatalkan pengajuan Putusan oleh BPSK Kota BatamNomor 005/PTSABR/BPSK/V/2013, tanggal 15 Mei 2013,karena Cacat Hukum;Selanjutnya:MENGADILI SENDIRI:1.

Dana Nagoya (Bank PerkreditanRakyat) tidak memiliki egal standing mengajukan Permohonan Keberatan atasPutusan BPSK Kota Batam Nomor 005/PTSARB/BPSK/V/2013 tanggai 15 Mei2013 karena Putusan BPSK Kota Batam tersebut dijatuhkan dalam sengketakonsumen antara Penggugat Makmur Syaputra melawan BPR Dana Nagoya,Pemohon Keberatan PT. Dana Nagoya (Bank Perkreditan Rakyat) tidak pihakdalam sengketa konsumen tersebut;Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor .....

Mengingat Pemohon masih membutuhkan waktu untukmenyiapkan dokumen dan legalitas beracara di BPSK Kota Padang makaPemohon meminta kesempatan untuk dapat menyampaikan padapersidangan berikutnya. Permintaan Pemohon tersebut dipenuhi oleh BPSKKota Padang ;12. Selanjutnya dengan surat No. 83/BPSKPDG/Pg/VIII/2008, BPSK KotaPadang kembali memanggil Pemohon agar hadir di ruang sidang BPSK KotaPadang pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2008 jam 14.00 untukpelaksanaan Sidang Mediasi ;13.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 350/MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugasdan Wewenang BPSK pasal 3 huruf a yang menyebutkan : "Dalammelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 2, BPSK mempunyaitugas dan wewenang melaksanakan penanganan perkara danpenyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi danArbitrase".d.

Bahwa meskipun Pemohon menyatakan menolak penyelesaiansengketa dengan Arbitrase namun BPSK Kota Padang tetapmelakukan sidang Arbitrase dan menjatuhkan putusan No. 11/BPSKPDG/Pts/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Arbitrase.Dengan demikian tindakan BPSK Kota Padang dalam menyelesaikansengketa konsumen yang diajukan Termohon tersebut telahmenerapkan Arbitrase sebagai jenjang berikutnya dari penyelesaiandengan Mediasi.6).Disamping itu BPSK Kota Padang dalam menyusun anggota majelisBPSK tidak

mengindahkan ketentuan Pasal 18 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/KEP/12/2001 tahun2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yangmensyaratkan bahwa salah satu anggota majelis BPSK wajibberpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum.

Pemohon akan mengisi formulir penunjukanArbiter yang diberikan oleh BPSK Kota Padang.21.

294/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

46 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

Nomor 46 K/Pdt.SusBPSK/2017mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pengajuan keberatan para pihak ke pengadilan negeri setempathanya atas dasar putusan BPSK dan bukan antara Para Penggugat danTergugat, melainkan putusan BPSK yang diperiksa pengadilan. (PERMANomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan AtasPutusan BPSk);C. Bahwa, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pada halaman 35pada keberatan Pemohon sekarang Termohon Kasasi menyebutkan:1.

/dahuluTermohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSKditempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanyaPemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahuluTermohon Keberatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal (2) nyamenyatakan Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat juncto Pasal 43 ayat (1)KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ketentuan teknisdalam beracara persidangan yang belum diatur dalam keputusan inidiatur lebih lanjut oleh ketua BPSK; Bahwa, putusan Badan Penyelesaian