Ditemukan 327873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persandian pertanian
Penelusuran terkait : Perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 28-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3560 K/Pdt/2016
Tanggal 28 Februari 2017 — PT SINERGI PUSTAKA INDONESIA VS. KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTRIAN AGAMA RI
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam perjanjian yang telah diperbuat antara Penggugat danTergugat Perjanjian Kontrak Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012 NomorDj.1l.2/6/K.S.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012 adalah benar;4.
    Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannyasebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian;Karenanya, terbukti: Judex Facti tidak menjelaskan tentang ketentuan apa saja yang telahdilanggar dalam perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; Judex Facti tidak memberikan pertimbangan tentang prosedur sepertiapa yang seharusnya diikuti dalam pekerjaan pengadaan Kitab Sucidan bukubuku Keagamaan APBN Tahun 2012; Judex Facti tidak secara teliti dan tidak
    Bahwa Termohon Kasasi apabila memiliki itikad baik dalammelaksanakan Perjanjian Kontrak Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012Nomor Dj.l.2/6/KS.01.7/291/2012, tertanggal 16 Maret 2012 juncto SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran2012 Nomor Dj.l.2/6/KS.01.7/292/2012, tertanggal 16 Maret 2012 akanmemberikan penjelasan kepada BPK dengan alasan yang sah atasrekomendasi yang dikeluarkan BPK, dengan juga memperhatikan hakdan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Pengadaan
    yang halal dimana ketentuan Pasal tersebutmerupakan unsur obyektif dalam sahnya perjanjian maka perjanjian yangdilakukan oleh Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah.Adalah pertimbanganpertimbangan yang tidak mempertimbangkan fakta fakta hukum dan buktibukti secara teliti dan cermat, sehingga Judex Factitelah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, dikarenakan halhalsebagai berikut:a.
    Yahya Harahap di dalam Buku SegiSegi Hukum Perjanjian,halaman 12, menyatakan:apabila pada saat dibuat perjanjian prestasi semula memang benarbenar "mungkin" (mogelijk), Kemudian oleh karena sesuatu hal menjadiHalaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 3560 K/Padt./2016tidak mungkin, maka perjanjian yang seperti ini tetap sah dan berharga.Selanjutnya, masih pada Buku yang sama di halaman 17, menyatakan:Pada perjanjian yang bersifat perdata (ciciele verbintenis), melekatprinsip pemaksaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 974 K/Pdt/2014
Tanggal 24 September 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA qq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,DK ; JACOB HENDRAWAN, DKK
90 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perjanjian hutang piutang sejumlah Rp450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana Penggugat selaku krediturdan Tergugat selaku debitur adalah sah;5. Menyatakan perjanjian tambahan berupa Kuasa Untuk MenjaminkanNomor 13 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat secara notariil di hadapanA. Kohar, S.H. selaku Notaris adalah sah;6.
    Menyatakan perjanjian hutang piutang sejumlah Rp412.000.000,00(empat ratus dua belas juta rupiah) dimana Penggugat selaku krediturdan Tergugat selaku debitur adalah sah;10115. Menyatakan perjanjian tambahan berupa kuasa untuk menjaminkanNomor 13 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat secara notariil dihadapan A.Kohar, S.H., selaku Notaris adalah sah;.
    pokoknya yang memuatjumlah hutang yang dijamin;Kuasa untuk menjaminkan adalah perjanjian accessoir (accessoireverbintenis) atau perjanjian pelengkap/tambahan atau turutan terhadapperjanjian pokok/utama (hoofdverbintenis);Kuasa Untuk Menjaminkan tidak dapat berdiri sendiri dan tidak berlakutanpa adanya perjanjian pokok;Dari redaksi dan ketentuanketentuan yang tercantum pada akta KuasaUntuk Menjaminkan (bukti P2) jelas tercantum bahwa kuasa diberikanuntuk kepentingan mendapatkan kredit pada Bank Pemerintah
    Bahwa dengan menyatakan sah perjanjian tambahan berupa KuasaUntuk Menjaminkan (bukti P2) sebagaimana amar Nomor 5 Putusana quo, yang berbunyi:Menyatakan perjanjian tambahan berupa kuasa untuk menjaminkanNomor 13 tertanggal 2 Juni 1982 yang dibuat secara notariil dihadapan A.Kohar, S.H. selaku notaris adalah sah;(vide: Halaman 28 Putusan a quo);Maka Majelis Hakim dalam putusan a quo telah melanggar ketentuanUndangUndang Hak Tanggungan khususnya Pasal 15 ayat (1), karenaKuasa Untuk Menjaminkan tidak
    /nilai perjanjian sebesar Rp193.800.000,00disamakan dengan objek gugatan sebesar Rp450.000.000,00;Hal. 33 dari 52 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3385 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DERIANTO VS DERIANTO, DKK
190 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kriditnya telah dicairkan kepadaTergugat dan kridit tersebut telah dilunaskan oleh Tergugat I;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mempergunakan fasilitaskridit dari Turut Tergugat A secara bersama antara Penggugat denganTergugat sesuai perjanjian tanggal 19 September 2014 adalahperbuatan ingkar janjiAwanprestasi;Halaman 2 dari 12 hal. Put.
    Penggugat/Adasiarti sesuai dengan perjanjian tanggal 19 September 2014 adalahperbuatan ingkar janji/wanprestasi;Menghukum Tergugat untuk membalikan namakan kembali Sertifikat HakMilik Nomor 95/2010 SU tanggal 11 Juni 2010 Nomor 11/2010 dari namaTergugat kepada nama Penggugat;Halaman 5 dari 12 hal.
    antara Penggugat dengan Tergugat tanggal19 September 2014 Legalisasi Nomor 1545 /Legalisasi /2014 oleh NotarisAflinda, S.H., tanggal 19 September 2014;Menyatakan Akta Jual beli Nomor 168/2014 antara Penggugat denganTergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 95/2010 SU tanggal 11 Juni2010 Nomor 11/2010 adalah tindak lanjutnya dari surat perjanjian tanggal19 September 2014 untuk balik nama dari Penggugat kepada Tergugat ;Halaman 6 dari 12 hal.
    Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak terbukti telahmelakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tanggal 19 September2014 antara Derianto dengan Adasiarti;3.
    Nomor 3385 K/Pdt/2019Bahwa Penggugat dengan Tergugat setuju dibuat perjanjian tanggal 19September 2014 yang inti perjanjian dimaksud yaitu setelah kreditTergugat di Bank lunas/selesai maka SHM Nomor 95/2010 Surat Ukurtanggal 11 Juni 2010 Nomor 11/2010 yang dibaliknamakan tersebutkembali balik nama atas nama Penggugat dan SHM Nomor 95/2010 SuratUkur tanggal 11 Juni 2010 Nomor 11/2010 dikembalikan pada Penggugatsehingga Penggugat tidak rugi nantinya;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mempergunakanfasilitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 18-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/Pdt/2021
Tanggal 18 Februari 2021 — H. AHMET GUSTANI vs. H. ABDUL HADI, dk
180 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Perjanjian
Register : 17-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Tjb.
Tanggal 16 Maret 2015 — Perdata PENGGUGAT : TIONG KIAN TERGUGGAT : AMIN SATIMAN DKK
137 — 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 05-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 PK/Pdt/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — ASNAWATI, (almarhumah) yang diwakili ahli warisnya yaitu: Drs. Abi Thalib, M.Si., dkk. VS MAS AYU ZAINAB, dkk.
377 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian yangdibuat dan disepakati oleh Hj. Siti Saidah dan Tergugat tanggal 12 Mei 1993;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat V untuk mematuhi isiperjanjian tanggal 12 Mei 1993 tersebut;Menyatakan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Siti Saidahkepada Penggugat dengan:a. Akta Hibah Nomor 10/PSJ/1995 tanggal 21 Agustus 1995,b. Akta Hibah Nomor 11/PSJ/1995 tanggal 2 Agustus 1995,c.
    Menolak dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 437K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 juncto Putusan Pengadilan TinggiJambi Nomor 41/PDT/2017/PT JMB tanggal 24 Juli 2017 junctoPutusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Jmb.tanggal 6 April 2017;mengadili sendiri dalam pokok perkara: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian tanggal12 Mei 1993 yang dibuat dan disepakati oleh Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741 PK/Pdt/2020
Tanggal 2 Nopember 2020 — Ny. Dr. ELLEN MENTANG, DHSM,dkk vs Tn. SONNY TANDRA, S.T
205 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-09-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1711 K/Pdt/2010
Tanggal 30 September 2010 — HERRY INDRADJAYA VS PT. ANUGERAH TIRTA KAHURIPAN (PT. ATEKA),
82 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1711 K/Pdt/2010Kelapa Lilin NM Blok NG 9 No.15, Kelapa Gading, Jakarta Utara (selanjutnyadisebut rumah a quo).Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian PekerjaanPemborongan pembangunan Rumah Tinggal ;Bahwa untuk terlaksananya pembangunan rumah a quo, Penggugatdan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian PekerjaanPemborongan Rumah Tinggal No.006/SPP/ATKRTN/O2 Tanggal 27 Mei 2002(selanjutnya disebut Kontrak Utama) dengan total RAB Kontrak/nilai KontrakUtama adalah sebesar
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perubahan nilai dalamRAB/Kontrak Utama (perjanjian No.006/SPP/ATKRT/V/02 Tanggal 27 Mei2002) yang semula senilai Rp.850.000.000, (Delapan ratus lima puluh jutaHal. 6 dari 21 hal. Put.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perubahan nilai dalamRAB/Kontrak Utama (perjanjian No. 006/SPP/ATKRT/V/02 tanggal 27Mei 2002) yang semula senilai Rp. 850.000.000, (delapan ratus limapuluh juta rupiah) menjadi nilai real (nyata) sebesar Rp. 759.365.000,(tujunh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima riburupiah).5.
    No. 1711 K/Pdt/2010sesuai Perjanjian Pekerjaan Pemborongan rumah No. 006/SPP/ATKRT/V/02 tanggal 21 Mei 2002.8.
    Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukannya.Bahwa berdasarkan pendapat Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — NATALIUS SIAGIAN, vs. DUMARAYA SIREGAR; dkk
99 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian lembaga gugatan menjadi tidak jelas, maka gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dengan membenarkan gugatanTermohon Kasasi/Terbanding/Pembanding dengan Ilembaga gugatanwanprestasi padahal antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidakpernah ada perjanjian, bahkan dalam persidangan yang terbukti adalah tentangwaris;5.
    Bahwa dalam perkara a quo telah terbukti secara sah melalui pembuktiandi Pengadilan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian ataupunbentuk perikatan lainnya yang mewajibkan Pemohon Kasasi untukmembayar hutang kepada Termohon Kasasi. Adapun hubungan antaraPemohon Kasasi dan Pewaris (suami ayah) Para Termohon Kasasi adalahsebatas hubungan kerja, bukan hubungan hutangpiutang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 20-06-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 160/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2017 — PT. BYOC UTAMA X PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
370 — 156
  • PST.Bahwa menurut Ahli setiap perjanjian termasuk atau tidak terkecualiperjanjian kredit tidak dapat atau dapat berdampak oleh force majureatau keadaan memaksa karena apbila perjanjian itu dibuat atau ditutupsebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut karena perjanjian kredititu perjanjian yang diatur oleh Kitab UndangUndang Hukum Perdatabuku Ill, walaupun merupakan perjanjian baik yang mempunyai suatunama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu,berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata
    seperti itikad baik,kepatutan, keadilan dan keseimbangan ;Bahwa menurutAhli penerapan asasasas pelaksanaan perjanjian dalamsuatu perjanjian kredit yang menghadapi kondisi force majure penerapanasasasas bisa secara umum dalam hukum perjanjian pokok.
    copy Perjanjian Kredit No. 22/1.90/MKtanggal 2 October 1981; No. 22/1.30/MK tanggal 26Desember 1981; No. 23/1.36/MK tanggal 1 Maret1982; No. 23/1.107/MK tanggal 1 Juni 1982; No.23/1.208/MK tanggal 1 September 1982; No.24/1.141/MK tanggal 1 Agustus 1983 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 25/83/Inv.tanggal 20 Juli 1984; Perjanjian Kredit Tambahan No.29/167/INV tanggal 26 Desember 1988 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 29/05/MKtanggal 14 Januari 1998; Perjanjian Kredit TambahanNo. 29
    /08/MK tanggal 21 Januari 1988 ; PerjanjianKredit Tambahan No. 29/14/MK tanggal 4 Februari1988; Perjanjian Kredit Tambahan No. 29/34/MKtanggal 25 Maret 1988; Perjanjian Kredit TambahanNo. 29/88/MK tanggal 14 Juli 1988 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 37/093/MKtanggal 23 April 1996; Perjanjian Kredit TambahanNo. 38/069/MK tanggal 22 April 1994 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 35/171/Kltanggal 08 September 1994 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 23/2.03/Inv.
    Kredit Pra Investasi) tanggal 9 Maret 1982 ;Fotocopy dari copy Perjanjian Kredit No. 23/1.29/MKtanggal 19 Februari 1982; Perjanjian KreditTambahan No. 23/09/MK tanggal 9 Maret 1982; Perjanjian Kredit Tambahan No. 23/1.163/MK tanggalHal. 28 dari 37 hal Putusan No. 160/ Pat.G/ 2017 / PN.JKT.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perjanjian
Putus : 23-03-2010 — Upload : 10-12-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Pwk.
Tanggal 23 Maret 2010 — HM. NURDIN bin PRIATNA M e l a w a n 1. Ny. ENUR ROHAYATI binti SURYADI 2. HENDRI MAYANTA TARIGAN, SE 3. APRIZAL, SH 4. DIREKTUR UTAMA PT. EFARINA ETAHAM 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA 6. KEPALA DESA CIBENING
155 — 81
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 05-10-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pdt/2008
Tanggal 5 Oktober 2010 — PT. INDODAYA ABADISAKTI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERHUBUNGAN/MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMN CQ. PERSERO PELABUHAN INDONESIA II TANJUNG PRIOK
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pwk.
Tanggal 18 Desember 2012 — M. TOHA SUGIANTO MELAWAN PT. INDONESIA THAI SUMMIT AUTO Ir. MASURAN Drs. NANAN TARYANA CV. PUTRA KEMUNING NYONYA HAJJAH YOHANI SOMAT MUHAMMAD DALBO
124 — 33
  • INDONESIA THAISUMMIT AUTO tertanggal 14 maret 2008 ;Bahwa dalam Surat perjanjian Pelimpahan Hak PengelolaanLimbah Produksi PT.
    IndonesiaThai Summit Auto tanggal 14 Maret 2008 (Perjanjian 14 Maret2008) untuk menghindari keraguraguan' berikut dikutiphalaman 1 Perjanjian 143 Maret 2008 sebagai berikut :~ Perjanjian Pelimpahan Hak Pengelolaan Limbah Produksi PT. Indonesia Thai Summit AutoAntara :NY. Hajjah dan Tn. Somat Mohammad DalboDenganTn. M. Toha SugiantoPutusan No. 18/Pdt.G/20012/PN. Pwk hal. 19 dari 90Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hariJumat tanggal 14 Maret 2008, oleh dan antara :1.
    1991 dimana kaidah hukumnya menyatakan sebagaiberikut : Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itugugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakantidak dapat diterima ;22.
    INDONESIA THAI SUMMITAUTO tertanggal 14 Maret 2008 ;Bahwa dalam surat perjanjian pelimpahan hakpengelolaan limbah produksi PT.
    Purwakarta dalamKawasan Industri Kota Bukit Indah;Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P1 tersebut Tergugat bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut,sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yangdibuat secara sah dan berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya, maka lahirnya perjanjian bukti P1 tersebut tidakmengikat Tergugat untuk tunduk maupun mentaati isi perjanjiantersebut ; Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 23-12-2008 — Upload : 01-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014K/Pdt/2008
Tanggal 23 Desember 2008 — HAJI MOCH. SOFYAN FAOKA, MBA ; Drs.JONI RASYID
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perjanjian
Register : 01-04-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/PDT.G/2015/PN PTK
Tanggal 25 Februari 2016 — IR. EDWARD LIENARDO lawan 1.MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA 2.DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK CQ PEJABAT PEMBUAT OMITMENT PPK 3.DIREKTUR PT. WIDHA
156 — 28
  • Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani di Pontianak padahari Kamis tanggal 14 November 2013 Nomor 2136/PL16/PK/2013, diaddendum dengan Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013mengenai harga borongan juga sudah termasuk pengeluaran berupa pajakdan mengenai jangka wakiu pelaksanaan sejak tanggal 14 November 2013sampai dengan 28 Desember 2013 (45 hari kalender)..
    KELEBIHAN PIHAK DALAM GUGATANBahwa Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah memberipekerjaan kepada Penggugat balk dengan Perjanjian PekerjaanPembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap Politeknik Negeri PontianakNomor . 2136/PL 16/PK/2013 Tanggal 14 Nopember 2013, maupundengan addendum Nomor : 2174/PL 16/PK/2013 Tanggal 20 Nopember2013, sehingga secara hukum Tergugat tidak dapat dilibatkan jika terjadipermasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut clan dengan demikianTergugat tidak dapat
    Bahwa benar secara hukum, bahwa kontrak antara Penggugat denganTergugat Il dengan Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL 16/PK/2013Tertanggal 14 Nopember 2013 termasuk addendum yang dibuatantara Penggugat dengan Tergugat Il dengan nomor : 2174/PL16/PK/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, namun Tergugat secaralegal letterlijk tidaklah turut mengetahui Kontrak maupun addendumterhadap kontrak awal tersebut ;4.
    Kompentensi Absolut Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalamGugatan tercipta berdasarkan pelaksanaan pekerjaan kostruksipembangunan gedung kuliah terpadu tahap Politeknik Negeri Pontianakyang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara penggugatdan tergugat Il nomor 2136/PL16/PK2013 tanggal 14 Nopember 2013(PERJANJIAN )beserta Adendumnya.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian apabila dikemudian hariterjadi sengketa diantara para fihak, para fihak telah sepakat untukmemilin Badan
    Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI) sebagai pilihanforum hokum penyelesaian sengketa, dan bukan forum lain termasukperadilan umum, dengan demikian hanya BANI yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa diantara para pihak atas pelaksanaanPERJANJIAN.Bahwa apabila kita cermati inti dari gugatan a quo pada dasarnyamerupakan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Ilterhadap pelaksanaan PERJANJIAN, sehingga berdasarkan ketentuandalam perjanjian, penyelesaian sengketa antara penggugat dan parapihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 PK/Pdt/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — Dr. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A VS P.T. MUTIARA HALIM
61 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 10-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2286 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2013 — Reslyna Panjaitan ; Dapot Tua Pasaribu,dk
61 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panjaitan;Bahwa benar Pelawan memiliki tanah yang berukuran 5 m x 70 mtersebut sesuai dengan surat keterangan Lurah Parsoburan Tengah tertanggal28 September 2010 Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba Samosir;Bahwa Pelawan sebagai isteri dari Turut Terlawan Il tidak pernahmengetahui adanya perjanjian hutangpiutang antara Terlawan dengan TurutTerlawan Il dengan jumlah yang tercantum seperti yang terdapat dalam amarputusan Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas, yang sepatutnya sebagaiisteri harus mengetahui
    terjadinya hutang Turut Terlawan II kepada Terlawan l,dengan memberikan jaminan hutang dari Turut Terlawan Il yaitu tanah danrumah yang telah dilaksanakan sita eksekusi tersebut diatas adalah milikPelawan atas penyerahan orang tua Pelawan;Bahwa perbuatan dari Terlawan dan Turut Terlawan II adalah sangatbertentangan dengan hukum sehingga merugikan dari Pelawan sebagai isteriTurut Terlawan Il, maka seharusnya Pelawan sebagai isteri Turut Terlawan IIsegala perjanjian hutangpiutang yang diperbuat antara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 03-05-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 211/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 5 Februari 2014 — DR. BARON HARUN ( RAYMOND) S >< PT.Astra International Toyota Sales Operation Cabang Samanhundi (Auto 2000), DKK
97 — 16
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2146 K/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — PT BANK PANIN, Tbk, dkk vs. Nyonya CHINTAMI FEBRIANA, dkk
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2146 K/Pdt/2017yang timbul dari akibat suatu perjanjian antara pihakpihak yang terlibatdalam perjanjian yang dibuatnya, sehingga karena itu gugatan mengenaiwanprestasi adalah gugatan yang sangat terbatas pada pihakpihak yangterlibat dalam perjanjian a quo, dan tidak dapat ditujukan kepada pihak yangtidak terlibat dalam perjanjian;Bahwa Turut Tergugat Bukan pihak dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual BeliNomor 81 tanggal 15 Januari 2014 a quo yang menjadi objek gugatantentang wanprestasi, karena
    Bahwa dengan demikian Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 81, tanggal15 Januari 2014 antara Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidengan Tergugat , Il Konvesi/Tergugat Rekonvensi II yang dibuat oleh dandihnadapan Cathy Megawe S.H., M.kn, Notaris di Balikpapan dibuat dengancara melawan hukum, yang karena itu Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli a quoadalah cacat hukum.
    Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 81, tanggal 15Januari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Cathy Megawe, S.H., M.kn.
    Pertimbangan hukum danamar putusan tentang penghukuman kepada Para Tergugat untukmengembalikan uang tersebut secara implisit mengandung muatan bahwapenembalian uang itu menjadikan perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 81 telahmenjadi batal, karena uang yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat itumerupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ikatan jual beli a quo;3.
    Dengan dinyatakannya sah Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 81 antaraPenggugat dengan Para Tergugat, sedangkan pada diktum lain menghukumpengembalian uang yang diperjanjikan dalam perjanjian Ikatan Jual BeliNomor 81 menunjukkan bahwa pertimbangan dan amar putusan tersebutsatu dengan lainnya saling bertentangan (kontradiksi).4.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 14-08-2013 — Upload : 28-10-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 14 Agustus 2013 — SRI MONTO (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT I); KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT II);
106 — 45