Ditemukan 327465 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perjanjian
Register : 27-10-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Dmk Tanggal 13 Februari 2017 — Tn. Oentoeng Saputra
Lawan:
1. Ny. Hajjah Ninuk Sumarni
2. Tn. Haji Dwi Marsanto
135 — 45
135 — 45
Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/Pdt/2020 Tanggal 11 Februari 2020 — AHMAD ZAKI, vs. ANDI HURIA, dkk
496 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
496 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakan dalamperkara a quo;Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 272/26//Bj.Gede/1995, tanggal23 Januari 1995 yang dikeluarkan Tergugat II batal dan tidak memilikikekuatan hukum lagi;Menyatakan bahwa setiap perbuatan dan setiap perjanjian dandokumentasi hukum lainnya yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor272/26//Bj.Gede/1995, tanggal
Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt/2015 Tanggal 9 Juli 2015 — H. BUSRAN SUHAIMI ; YOCCA WARDATY CHAMIEDY, S.E., , dkk
95 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena bila perjanjianpengikatan jual beli itu tetap dinyatakan sah menurut hukum berartiPasal 4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli otomatis berlaku dan harusditaati oleh para pihak. Sedangkan Pasal 4 Akta Perjanjian PengikatanJual Beli itu sendiri ada batas waktunya yaitu menyatakan batal demihukum bila setelah 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya akta perjanjianpengikatan jual beli pelunasan sisa harga tanah tidak dilakukan.
setelah batalnya demi hukumaktaakta perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;Hal. 11 dari 35 Hal.
Padahal sesuai dengan bunyi Pasal 5, Perjanjian Kerjasama(bukti P1) Para Termohon Kasasi termasuk Termohon Kasasi IIIsebagai penjual berkewajiban untuk memberikan kuasa kepadaPemohon Kasasi sebagai pembeli;Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa sebagaimanabukti P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut adalah merupakanperjanjian turunan sebagai pelaksanaan dari Surat PerjanjianKerjasama (bukti P1) yang merupakan perjanjian pokoknya;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama
Kasasi;Bahwa berdasarkan bukti P29 dan bukti P30, Pemohon Kasasipernah mengajukan permohonan Izin Peruntukan PenggunaanTanah (IPPT), permohonan ini Pemohon Kasasi sampaikan sebagaipelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama sesuai bukti P1, karena diatas bidang tanah yang menjadi objek Perjanjian Kerjasama (bukti P1) tersebut akan dibangun perumahan.
kuasa secara kolektif atausecara keseluruhan sesuai dengan bunyi kesepakatan dalam suratperjanjian kerjasama bukan berdasarkan perjanjian pengikatan jualbeli.
Putus : 07-07-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/Pdt/2011 Tanggal 7 Juli 2012 — Ir. SUSWAN REKSOHARDJO,dkk ; GITA HARTANTO
680 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
680 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu diadakanlah perjanjian kerja sama, perjanjiantersebut dilakukan dihadapan. Stefanus Artanto, S.H., notaris di Muntilan padatanggal 05 Juni 2006 yang tercatat dalam Akta Nomor 11;Bahwa dalam perjanjian tersebut diadakan perjanjian kerja samapengembangan Pasar Gotong Royong, meliputi pembangunan kios daninfrastruktur.
Pihak Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV dan temannya yangbernama Dedi Suharwanto minta dana awal dan Penggugat menyanggupi;Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak Penggugat menyanggupi untukmembantu permodalan seluruhnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah). Pada tahap, pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), tahap kedua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Bahwa dalam perjanjian tersebut juga terdapat isi perjanjian mengenaijaminan.
Dalam pikiran Penggugat objek tersebut lebih kecil nilainya danuntuk itu pun Penggugat bermaksud menyetor dana dengan jumlah yang sesuaidengan jaminan yang akan diserahkan;Bahwa atas keadaan tersebut diadakanlah adendum perjanjian kerja samaAkta Nomor 11, adendum perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani padatanggal 11 Juli 2006 yang tertuang dalam Akta Nomor 84 yang dibuat olehNotaris Stefanus Artanto, S.H., notaris di Muntilan;Bahwa dalam addendum perjanjian tersebut disepakati pihak Penggugatuntuk
Mengenai jaminan tersebut dalam adendum perjanjian disebutkandalam proses permohonan sertifikat oleh Tergugat VI.
Terjadinya perjanjian berada di wilayah Kab. Magelang yaitu diNotaris Artanto di Muntilan, Kab. Magelang;b. Objek sengketa Tergugat IV berada di wilayah Kab. Magelangyaitu di Desa Banyusari, Kec. Grabag, Kab.
Putus : 24-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt /2018 Tanggal 24 Mei 2018 — NYONYA ANG MEY ING (ANG BI ING) alias AMINI VS. G AI HOA ALIAS ANG AY HWA alias ANITA
110 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatuntuk mentaati Surat tanggal 23 Mei 2016 mengenai KesepakatanBersama Pembatalan Perjanjian tukarmenukar yang dibuat pada tanggal5 Agustus 1985;3. Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum sama sekaliHalaman 1 dari 9 hal. Put.
Nomor 504 kK/Pdt/2018Perjanjian tukar menukar yang dilakukan Penggugat dan Tergugat padatanggal 5 Agustus 1985 terhadap tanah dan bangunan rumah pembagianharta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat, dikarenakan padawaktu. ditandatanganinya Perjanjian tukar menukar tersebut statusTergugat belum menjadi Warga Negara Indonesia;Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berlokasi di JalanPekalipan Nomor 1 Kota Cirebon (satu pintu yang berbatasan denganJalan Pekiringan Nomor 99 B Kota
Nomor 504 k/Pdt/201827/Pdt.G/2016/PN.Cbn., tanggal 10 Agustus 2016 juncto PutusanPengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 612/PDT/2016/PT.BDG., tanggal 8Februari 2017;Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatuntuk mentaati Surat tanggal 23 Mei 2016 mengenai KesepakatanBersama Pembatalan Perjanjian tukar menukar yang dibuat pada tanggal 5Agustus 1985;Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum samasekaliPerjanjian tukar
menukar yang dilakukan Penggugat dan Tergugat padatanggal 5 Agustus 1985 terhadap tanah dan bangunan rumah pembagianharta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat, dikarenakan padawaktu. ditandatanganinya Perjanjian tukar menukar tersebut statusTergugat belum menjadi Warga Negara Indonesia;Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berlokasi di JalanPekalipan Nomor 1 Kota Cirebon (satu pintu yang berbatasan denganJalan Pekiringan Nomor 99 B Kota Cirebon) sesuai dengan AktaPengakuan
, dimana petitum gugatan berisi tuntutan yang bersifat penghukuman,sedangkan dalam posita hanya meminta pembatalan Perjanjian tukarmenukar tanggal 5 Agustus 1985;Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi lainnya tersebut hanyalah mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaanpada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran
Putus : 27-06-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/Pdt/2013 Tanggal 27 Juni 2013 — Ny. RATZIATI YUSRI
Melawan
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH ACEH (sekarang disebut PT. Bank Aceh)
Dan
PEMERINTAH R.I. cq. Menteri Keuangan RI., di Jakarta, cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor 06.0163.10105 tertanggalBanda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor174 tanggal 20 Oktober 2006, Penggugat disebut sebagai Penerima Kreditatau Debitur, sedangkan Tergugat disebut sebagai Bank;. Bahwa pada saat perjanjian kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal BandaAceh 20 Oktober 2006, disebut pada Pasal 1 yaitu:1. Maksimum Kredit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);2. Tujuan Kredit untk membiayai:a.
2006 dan Perjanjian Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober2006 antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan sesuaiPasal 7 terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal BandaAceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 diHadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober2006 antara Penggugat dan Tergugat setelah selesai dan lunas
dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengantidak menyerahkan kembali objek jaminan.
Nomor 06.0163.10105seolaholah merupakan perjanjian pinjam meminjam uang padaumumnya;.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelelangan yang akan dilakukanterhadap objek jaminan kredit dalam perjanjian kredit Perjanjian KreditNomor 06.0163.10105 tertanggal 20 Oktober 2006 dan Akta PengikatanKredit Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan NotarisSabaruddin Salam, S.H.;4.
Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/Pdt/2015 Tanggal 9 Juli 2015 — PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance , dk ; NOVIE LUMEMPOUW, SPD, dk
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini atau perjanjian/pernyataan lain yangberhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian inidan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari Perjanjian ini;Hal. 6 dari 34 Hal.
sewa beli kendaraan tersebut nantiberakhir tahun 2012." dan dalil Penggugat pada angka 7, dalam kalimat:a Ost.......... karena perjanjian kredit belum berakhir
", secara terangdan jelas dapat ditafsirkan bahwa Penggugat secara implisit telah menilaibahwa para Tergugat, atau setidaknya Tergugat , telah melakukanwanprestasi terhadap perjanjian yang ada (in casu Perjanjian Nomor070711200013 tertanggal 27 Januari 2011.b.
Nomor 878 K/Pdt/20151112.terhadap SyaratSyarat Perjanjian Nomor 070711200013 tanggal 27Januari 2011..
Bahwa selanjutnya menurut Pasal 4 UU Nomor 42 tahun 1999 TentangJaminan Fidusia : "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatuperjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untukHal. 22 dari 34 Hal. Put. Nomor 878 K/Pdt/2015memenuhi prestasi".Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir bahwa lahir danhapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya.3.
Register : 13-05-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 222/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 20 Januari 2015 — Patrick Chao Fie Lee >< Herbert le
99 — 27
99 — 27
Kerjasama pada tanggal 29 Agustus1995,Hal1 Putusan Perkara Perdata No.222/Pdt.G/2014/PN.Jkt/PstDrs1.11.21.31.4PUTUSANyang untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Perjanjian Kerjasama 1995.Dalam Perjanjian Kerjasama 1995 tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukankerja sama investasi dengan cara antara lain sebagai berikut:Penggugat dan Tergugat bekerjasama untuk membeli saham pada PT Era Bangun Semesta sebesar10% (sepuluh persen).Bahwa pembelian saham tersebut diatasnamakan ke atas
Bahwa kemudian melalui Perjanjian Pengalihan Kewajiban dan Jual Beli Saham tertanggal 29Oktober 1997 (Perjanjian Jual Beli Saham), diketahui bahwa seluruh saham pada PT Era BangunSemesta termasuk saham milik Penggugat dan Tergugat sebanyak 10%, telah dialinkan kepada pihak lain,yaitu PT Jawa Barat Indah dengan harga jual sebesar Rp 7.000.000.000, (tujuh milyar Rupiah).
Bahwa namun demikian, sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama 1995 oleh Penggugat danTergugat, dan dilakukannya pengalihan saham sesuai Perjanjian Jual Beli Saham tersebut, sampai dengangugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah menerima hak dan keuntungan apapun dari Tergugatsebagaimana ditentukan Perjanjian Kerjasama 1995.
Jawa Barat Indahyang disebut Penggugat sebagai Perjanjian Jual Beli Saham (vide Gugatan halaman 2 point 3);6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan uang hasilpenjualan saham PT. Era Bangun Semesta kepada PT.
saham tertanggal29 Agustus 1995 (Perjanjian Kerjasama) yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, tanpamelibatkan pihak lain manapun;Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam hubungan hukum yang lahirberdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang telah sepakat untuk melakukaninvestasi pada PT.
Putus : 16-12-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 K/Pdt/2010 Tanggal 16 Desember 2010 — ELFIS FAISAL, DKK VS BASUDEWO, DKK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
telan mengadakanperjanjian kerjasama yang dibuat dan dihadapan Notaris Indra Jaya, SH yangdikenal dengan perjanjian No.02 tanggal 2 Oktober 2006;Bahwa adapun isi perjanjian No.02 tanggal 2 Oktober 2006 tersebutyakni perjanjian kerjasama dengan mana Penggugat dan Tergugat 1 (ElfisFaisa!)
YanVinanda, SH;Membatalkan Surat Perjanjian No.02 tanggal 5 April 2007 yang dibuatNotaris Hendra Idris, SH serta tidak mempunyai kekuatan hukumapapun;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 (Elfis Faisal) yang telahmengalinkan/mengadakan perjanjian kredit dengan Hak Tanggungankepada Tergugat 5 (Bank Panin Cabang Padang) tersebut sebagaiperbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian No.02 tanggal2 Oktober 2006;Membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2839/2007 tanggal 14Agustus dan untuk
Maka dengan demikian Perjanjian No.4tanggal 2 Nopember 2006 jelas tidak akan dapat mengalahkan kekuatan AktaJual Beli No. 164/2006 tanggal 4 Oktober 2006;Bahwa pendapat Pengadilan Negeri pada Paragraf ke 2 halaman 36putusannya yang telah menyebutkan Pemohon Kasasi/Tergugat 1 telahmelakukan penipuan dengan membuat perjanjian tidak sesuai dengan faktayang sebenarnya adalah pendapat yang salah, karena justru PemohonKasasilah yang merasa dirugikan akibat perjanjian No.4 tanggal 2 Nopember200 tersebut
No. 4 tanggal2 Nopember 2006 tersebut Tergugat 1 telah melakukan penipuanpenipuandengan membuat perjanjian tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, danuntuk menghindari komplen dari Penggugat, dimana dalam perjanjian terdahulu(No.2) maksimum kredit Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) kenyataannyaTergugat 1 mencairkan Rp. 900.000.000, (Sembi lan ratus juta rupiah)karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1328 KUHPerdata, Perjanjian NO.4tanggal 2 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Indra
gal 2 Oktober 2006 dan Akta Perjanjian No.4 tanggal 2 Nopember2006 Notaris Indra Jaya SH, yang Kkarena itu.
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 K/Pdt/2013 Tanggal 18 Juli 2013 — ABDUL ROHMAN,dkk ; ENDANG RUSZAENI,
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MKn untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa rumah yang di tempati paraPenggugat tersebut dengan Nomor 2 tanggal 15 Juni 2010;Bahwa, setahu Penggugat dan Penggugat Il saatmenandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2, tanggal 15Juni 2010 hanyalah perjanjian sewa menyewa tapi alangkahterkejutnya pada 27 Februari 2012 rumah Penggugat danPenggugat II diturunkan sebagian genteng dan pintu rumah dijebol oleh Tergugat II dan Tergugat III;Bahwa, saat genteng rumah di turunkan oleh Tergugat II danTergugat
Sania Sri Marsini, S.H., MKn tersebut danternyata di Notaris tersebut telah terdapat akta jual beli antaraPenggugat dan Penggugat II sebagai ahli waris Jamaah, yaituPenggugat dan Penggugat II dengan Akta Jual Beli Nomor42/2010, tanggal 25 Juni 2010;Bahwa, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut terdapatkemungkinan akta jual beli tersebut tanda tangannya disisipkanpada saat para Penggugat menandatangani perjanjian sewamenyewa;Bahwa, jual beli antara Penggugat dan Penggugat Ilsebagaimana Akta Jual
(BW) tidak memerlukan syaratsyaratseperti jual beli, maka demi kepentingan hukum para pihak dibuatlah AktaSewa Menyewa Nomor 2 sesuai saat keduanya menghadap saat itutanggal 15 Juni 2010, mekanisme pembuatan akta perjanjian sewamenyewa yang tanggalnya dibuat lebih dahulu tanggal 15 Juni 2010sedangkan akta jual beli tanggalnya dikosongi menunggu kelengkapansuratsurat adalah atas kesepakatan para pihak baik para Penggugat danTergugat sehingga berlaku sebagai undangundang bagi para pihakPasal 1338
Sania Sri Marsini, S.H., MKn dandibuatkan Akta Jual Beli Nomor 96/2011, tanggal 7 November 2011adalah sah menurut hukum;15.Bahwa, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2, tanggal 15 Juni 2010dan Akta Jual Beli Nomor 42/2010, tanggal 25 Juni 2010 dibuat ataskesepakatan bersama di hadapan Notaris/PPAT, sedangkan AktaPerjanjian Sewa Menyewa tanggalnya terlebin dahulu dibuat daripadaakta jual beli karena para Penggugatlah yang mengawali karena belummembawa kelengkapan suratsurat untuk persyaratan jual beli
maka ataskesepakatan bersama demi kepentingan hukum akta perjanjian sewamenyewa tanggalnya dibuat hari itu juga dan ditandangani, sedangkanakta jual beli ditandatangani lebih dulu sedangkan tanggalnya menunggusuratsurat dari para Penggugat sebagai penjualnya, dengan demikianmenurut hukum Tergugat sabagai pembelinya yang berhak dilindungi,berdasarkan fakta hukum tersebut demi kepentingan hukum aktaaktatersebut sah menurut hukum;16.Bahwa, Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 Kitab Undang Undang HukumPerdata
Putus : 26-09-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/Pdt/2012 Tanggal 26 September 2012 — NY. ISWATI SUGIANTO vs. SUGIANTO GUNAWAN, dkk
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rangga Kesuma dan Tergugat II (Haji Bakhrial) atas nama PT.Sumber Pertama Sejahtera terikat dalam suatu Perjanjian KerjasamaPemanfaatan Kayu Gelondongan yang lokasi HPHnya terletak dipedalaman Kalimantan Timur, bahwa Tergugat II bertindak selakupenyandang dana operasional pemanfaatan kayu gelondongan tersebut danTergugat Il telah mengeluarkan dana yang diberikan kepada Penggugatseperti yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KayuGelondongan, vide bukti P 1/1 sampai dengan P1/3, adapun
29 Maret 2006 dengan judul Perjanjian vide buktiP7/1 sampai dengan P7/1 sampai dengan P7/5 ;Akta Nomor 44 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul Perjanjian PelunasanHutang vide bukti P8/1 sampai dengan P8/4 ;8)Akta Nomor 2 tanggal 3 Oktober 2007 dengan judul Pernyataan KeputusanRapat Para Pemegang Saban PT.
Akta tersebut dibuat pada hari, tanggal dan waktu yang sama, yaitutanggal 29 Maret 2006 Pk. 14.00 WIB kecuali Akta Perjanjian Jual BeliPerusahaan Nomor 39 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 40 yangdibuat pada Pk. 17.00 WIB.
Putus : 14-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931 K/PDT/2011 Tanggal 14 Nopember 2012 — DJAMRONI, ;PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., CABANG KUDUS, MIKRO PASAR JEPADA,dkk
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, maka terhadapnya harus diikutsertakan sebagai pihakdalam perkara a quo;Bahwa kegiatan penandatanganan Perjanjian Kredit, pengikatan jaminan danatau dokumen terkait lainnya sehubungan hutang Penggugat kepada Tergugat Iadalah merupakan suatu rentetan perbuatan hukum yang saling terkait dan tidakterpisahkan, karenanya semua pihak yang terlibat dan berperan serta ataskegiatan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit secara hukum harusdiikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa
MASFUATUN membutuhkanbantuan dana dalam rangka pengembangan usaha dan modal kerja, selanjutnyamenyetujui memberikan fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuhpuluh juta Rupiah), dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan yang dianggappatut, baik dan layak menurut kedua belah pihak, yang selanjutnya kesepakatantersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit di bawah tangan bermateraicukup No.
Ketaatan dari para pihakadalah bersifat memaksa/represif dan tidak dapat disimpangi sesuai dengan asashukum pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata,dimana isi setiap persetujuan in casu Perjanjian Kredit mempunyai kekuatansebagaimana UndangUndang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dicabutsecara sepihak tanpa persetujuan pihak lain;5 Bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang bersifat perdata (civiele verbin tenis),melekat prinsip pemaksaan, sehingga adalah sah secara hukum
DSP/2733/08/0109 adalah kesepakatandalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, yaitu sampai dengantanggal 20 Januari 2013, artinya berdasarkan Perjanjian Kredit dimaksud, semuajumlah uang yang terhutang oleh debitur, baik hutang pokok, bunga, dendamaupun biaya lainnya, wajib dibayar lunas selambatlambatnya pada tanggal 20Januari 2013;Perjanjian Kredit adalah persetujuan yang dibuat bersama antara kreditur dengandebitur atas sejumlah kredit, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikankredit
adalah jangka waktu yang diberikankepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban angsuran sejak tanggal jatuh tempopembayaran angsuran;15Pembayaran ekstra adalah pembayaran yang dilakukan di samping pembayaranangsuran, tetap dengan maksud untuk mengurangi sisa jumlah pokok kredit di luarjadwal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;Sewaktuwaktu ada perubahan jangka waktu (dipercepat/diperpanjang) adalah ataspersetujuan para pihak dalam Perjanjian Kredit.
Putus : 01-07-2008 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 896K/PDT/2006 Tanggal 1 Juli 2008 — DANIEL REHYAAR, BA ; GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ; KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dkk.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3516 K/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — PT AGANSA PRIMATAMA VS PT MUNGGARAN TEXINDO, DKK
559 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
559 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Perjanjian Jual Beli Mesin antara Penggugat dengan Tergugat Itertanggal 8 Desember 2014 atas mesinmesin:a.1a2a3a4Circular Knitting Machine JXP34*28G*102F*2976T 4 tracks camTubular 2 (dua) set;Circular Knitting Machine JXP34*28G*102F*2976T Tubular 2(dua) set;Circular Knitting Machine JXP34*32G*102F*3408T Open Width3 (tiga) set;Circular Knitting Machine JXP36*32G*108F*3612T Open Width3 (tiga) set;Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019b.
Membatalkan perjanjian jual beli mesin antara Penggugat denganTergugat atas mesinmesin penunjang yakni:b.1. IR. Compressor UP522799335937 full package sebanyak 1(satu) unit;b.2. D360INA46843249 Elaspan Spandex sebanyak 1 (satu) unit;b.3. FILTER FA230IG24232274 Elaspan Spandex sebanyak 1(satu) unit;Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/20196.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/Pdt/2013 Tanggal 11 Juli 2013 — SAID MUCHTAR, dan kawan
Melawan
I. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk .PUSAT DI JAKARTA Cq.KANTOR WILAYAH Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK DI BANDA ACEH Cq.KANTOR CABANG PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk , dan kawan
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2195 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — ISKAK, ; SONNY CAHYADI, ISTINAENI, S.H.,
96 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Hukum Perjanjian Antara Penggugat Dengan Tergugat:1.Bahwa perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalahberdasar Pasal 1338 KUHPerdata yang merupakan hukum tertulisantara Penggugat dan Tergugat Yang merupakan undangundang bagiPenggugat clan Tergugat untuk mematuhi isi dari perjanjian yang telahditandatangani atau dalam istilah hukum dikenal sebagai pacta suntservanda.
Dan perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dimana perjanjian tersebut telah memenuhi syaratsyarat dalamsuatu perjanjian yaitu:a. Kecakapan para pihak dalam melakukan kesepakatan;b. Adanya objek tertentu yang diperjanjikan, dalam hal ini adalah jualbeli tanah dan bangunan milik Penggugat;Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2195 kK/Pdt/2017c. Tidak melanggar kesusilaan, yaitu perjanjian dalam perkara a quoadalah jelas dan tidak melanggar undangundang;d.
Perjanjian akta tersebut menjadi batal demi hukum sesuai denganisi perjanjian yang diperjanjikan;3. Adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Pasuruan menghukumTergugat untuk menyerahkan kembali objek sengketa dalamkeadaan kosong dan seperti semula kepada Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar 3 % perbulan kepada Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI;Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2195 kK/Pdt/20175.
Ketidaktaatan Tergugat Dalam Mematuhi Perjanjian Antara Penggugat danPerbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat:Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2195 K/Pdt/20174.
Pembeli yang beriktikad tidak baik;Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan JualBeli Nomor 18 tanggal 23 April 2014, dibuat di hadapan Turut Tergugatadalah batal demi hukum karena Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang tidak memenuhi perjanjian atas kesepakatanbersama sesuai Akta Perjanjian Nomor 18 tanggal 23 April 2014 tersebut;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan menguasai objek sengketa milik Penggugat secara tanpa hak
Register : 23-03-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor 6/PDT.G.S/2016/PN.NJK Tanggal 25 April 2016 — ADRIANTO BUDI SUSETYO, S.E
MELAWAN
JAINAH
99 — 25
99 — 25
Register : 19-03-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 15-01-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 18/PDT.G/2013/PN.SGT Tanggal 18 September 2013 — NURMANSYAH Als NORMAN Bin YAKKUP JAKPAR, tempat lahir Lampung, 12 Juni 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gang Arjuna No.07 Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2013 memberikan kuasa kepada M. SADID ALWI, SH., pekerjaan Adokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum M. SADID ALWI, SH.&PARTNERS; yang beralamat di Komplek DPRD No. 10 Jalan A. Yani-Jalur 2 Sungailiat kode pos 33215 BABEL Telp & Fax (0717) 93995 yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
Lawan
LUSYANA Binti MAHYUDDIN BAHNAN, tempat lahir Mentok, 21 Maret 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gang Arjuna No. 07 Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan kuasa kepada M. TAUFIK KORIYANTO,SH.,MH. dan BUDIYONO,SH., dari Kantor Hukum TAUFIK-BUDIYONO & REKAN, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 140 D/ Simpang Gerasi Baru, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
139 — 0
139 — 0
Putus : 31-01-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3408 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Januari 2018 — M. TAUFIK BUDIMAN, S.H. VS SUPARDI, dk.
308 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
308 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bertempat tinggal di JalanSoekarnoHatta, Gerung, Lombok Barat:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal perjanjian perdamaian antara Penggugat danTergugat 1: Supardi, yang tertuang dalam Akta
;Menyatakan Akta Pernyataan dan Perjanjian Nomor 12, tanggal 20Januari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti, S.H., tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3408 K/Pdt/20174. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 untuk menerima kembaliuang kompensasi dan/atau uang tali asin yang dikembalikan dari pihakPenggugat, dengan memberikan tanda bukti penerimaan uang;5.
Menghukum dan memerintahkan Tergugat 2 untuk membuat AktaPembatalan atas Akta Pernyataan dan Perjanjian Nomor 12, tanggal 20Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat 1;6.
Nina Monika untuk mengajukan gugatanpembatalan Akta Pernyataan dan Perjanjian Nomor 1 tanggal 20 Januari2004 maka Penggugat tidak memiliki Kewenangan untuk mengajukanHalaman 3 dari 6 hal. Put.
Putus : 06-04-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt/2023 Tanggal 6 April 2023 — MARDIANTA PEK, dk. VS FRANK LEE alias LEE YUNG FANG
316 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
316 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap