PT. ANEKA TAMBANG, TBK;

PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;

., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BiroHukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 05.Ks/06/DJB/2018, tanggal 15 Mei 2018;PT ANEKA TAMBANG TBK, beralamat di Jalan T.B.Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M.

Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikankepada PT Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkanSurat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158Tahun 2010;4.

Aneka Tambang (Persero)Tbk di Kabupaten Konawe Utara, maka secara mutatis mutandis keputusanperizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat tersebut juga menjadiobjek kKeputusan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 05/2010, tanggal 11Januari 2010 tersebut:Bahwa oleh karena keputusan perizinan kuasa pertambangan yang dimilikioleh Para Penggugat tersebut merupakan perizinan pokok (pertama) yangsudah dinyatakan batal, maka terhadap perizinan

Aneka Tambang, Tbk di kabupaten Konawe Utara;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena kepentingan ParaPenggugat mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketaberupa Sertipikat Clear and Clean Nomor: 1468/Min/12/2018, tanggal 20Februari 2018, atas nama PT.

Aneka Tambang, Tbk tersebut, didasarkanatas adanya perizinan kuasa pertambangan Para Penggugat berupaKeputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan keputusankeputusan accesornya yang secara hukum telah batal, dan dengandemikian Para Penggugat juga telah kehilangan hak untuk melakukankegiatan usaha pertambangan khususnya di wilayah kuasa pertambanganPT.

DODO; PT. ANEKA TAMBANG, TBK.

Juanda No. 79 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Nopember 2008, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;1.melawan:Direktur PT. ANEKA TAMBANG (Tbk) beralamat di Jl.Jendral T.B. Simatupang, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Cq. Kuasa Direksi Unit Bisnis PertambanganBauksit (UBPB) Kijang, Tanjung Pinang, beralamat diKijang Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ;Bupati Bintan (d/h. Bupati Kepulauan Riau), Cq. KepalaDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan(d/h.

M E N E T A P KA N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Akte Hak Milik Kapal/Akte Pendaftaran Pengganti/Grosse Akte Kapal SUNGAI DJANG II atas nama pemilik PT Aneka Tambang Tbk. disingkat PT Antam Tbk. yang berkedudukan di Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang untuk dimasukan kembali kedalam Buku Register Pendaftaran Akte Hak Milik Kapal tersebut serta mengeluarkan Duplikat Akte Hak Milik Kapal/Akte Pendaftaran Pengganti/Grosse Akte Kapal bernama SUNGAI DJANG II atas nama Pemohon yaitu PT Aneka Tambang Tbk. disingkat PT Antam Tbk.

Pemohon:
PT. ANEKA TAMBANG, Tbk

.; PT. ANEKA TAMBANG, TBK, DKK.

Juanda No. 79 Padang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2008,para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;1.melawan:Direktur PT. ANEKA TAMBANG (Tbk), beralamat di JalanJenderal TB. Simatupang, Lingkar Selatan, Tanjung Barat,Jakarta Cq. Kuasa Direksi Unit Bisnis Pertambangan Bauksit(UBPB) Kijang, Tanjung Pinang, beralamat di KijangKabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. HAFZAN TAHER, SH., 2.AHMAD DJOSAN, SH., 3.

Secara sendirisendiri dengan muatan materi :PERMINTAAN MAAFDengan ini kami atas nama PT. Aneka Tambang (Tbk), Unit BisnisPertambangan Bauksit (UBPB) Kijang, Bupati Bintan cq. Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Bintan, Bupati Bintan cq.

Diumumkan melalui 9 (Sembilan) stasiun televisi : Metro TV, RCTI,SCTV, TPI, Indosiar, ANTV, Lativi, Trans TV, TV 7 sebanyak 2(dua) kali tayang dalam sehari, minimall (satu) menit selama 3 (tiga)hari berturutturut ;Secara sendirisendiri dengan muatan materi :PERMINTAAN MAAFDengan ini kami atas nama PT. Aneka Tambang (Tbk), Unit BisnisPertambangan Bauksit (UBPB) Kijang, Bupati Bintan cq. KepalaDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan, Bupati Bintancq.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ANEKA TAMBANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

PT ANEKA TAMBANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BUPATI KONAWE UTARA VS PT. ANEKA TAMBANG., TBK;

Putusan Nomor 225 K/TUN/201421.22.Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang, Tbk (KW10 APR OP 005) seluas 16.920 Ha; dan;e Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.

Aneka Tambang, Tbk (KW 10APR OP 005) (IUP Operasi Produksi Mandiodo, Lasolo/BLalindu);5.

Aneka Tambang (persero), Tbk di Kabupaten KonaweUtara;Kedua : Menghentikan semua aktivitas penambangan perusahaanlain selain PT. Aneka Tambang (persero), Tbk. Didalamwilayah kuasa pertambangan PT. Aneka Tambang(Persero), Tbk. Di Kabupaten Konawe Utara danmemerintahkan kepada perusahaan lain selainPT. Aneka Tambang (Persero) Tbk tersebut untuk menariksemua peralatan pertambangan di wilayah kuasapertambangan PT.

Aneka Tambang (persero) Tbk. diKabupaten Konawe Utara;Bahwa bila dicermati pada diktum Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara Surat Keputusan Nomor 05/2010 tersebut di atas, ternyata bahwaKuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Yang dihidupkan kembali berdasarkanKeputusan Tata Usaha Negara Nomor 05/2010 tanggal 11 Januari 2010,sedangkan surat keputusansurat keputusan PT. Aneka Tambang (Persero),Halaman 32 dari 34 halaman.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk tersebut tidak dapat diterima;

PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk

Keputusan Penjabat Bupati konawe Utara No. 05 tahun 2010 tanggal 11januari 2010 Tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan YangDiterbitkan Oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah KuasaPertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), TBK Di Kabupaten KonaweUtara;3.

Aneka Tambang (persero) Tok. Dengan JajaranPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah DaerahHalaman 35 dari 42 halaman. Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Kabupaten Konawe Utara, hari senin, tanggal 11 Januari 2010, di ruang rapatGubernur Sulawesi Tenggara, dengan agenda Pembahasan PermasalahanKuasa Pertambangan PT.

Aneka Tambang (persero) Tok di Wilayah KabupatenKonawe Utara yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan jajarannya,Penjabat Bupati Konawe Utara (penjabat Bupati Baru) dan jajarannya, Wakilpemerintah Konawe Utara dan jajarannya serta direksi PT. Aneka Tambang(persero) Tok.

Aneka Tambang (persero) Tbk. Dijadikan sebagai objeksengketa dalam perkara ini.

Bupati KonaweUtara dan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, agarsegera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap dalam perkara a quo No. 284 K/TUN/2009 tanggal 16Desember 2009; Penetapan Penangguhan Pelaksanaan ObjekSengketa terkait perkara No. 12/G/2010/PTUN.Kdi;2.

PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT Antam Persero Tbk (Pemohon)

PENETAPANNomor 119/Pdt.P/2016/PNTpg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG, yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :PT. ANEKA TAMBANG, Tbk disingkat PT. ANTAM (Persero) Tbk,suatuPerseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara RepublikIndonesia, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan TB.

Pemohon adalah Pemilik Kapal SUNGAI DJANG I, GT.187 Nomor127/LLo yang telah didaftarkan di Departemen Perhubungan Laut DjawatanPelayaran Kantor Pendaftaran Kapal Tanjungpinang, yang sekarang adalahKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang, berdasarkanAkta Hak Milik Kapal Nomor 192, tanggal 6 Juli 1966;Bahwa sekitar Tahun 2010, yang bulan dan tanggalnya sudah tidak diingatlagi oleh Pemohon, telah hilang atau tercecer Akta Hak Milik Kapal AsliSUNGAI DJANG I disekitar daerah perkantoran PT

Aneka Tambang Tbk.

I, GT. 187 Nomor 127/LLo, berdasarkan Akta HakMilik Kapal Nomor 192, tanggal 6 Juli 1966, serta telah didaftarkan di DepartemenPerhubungan Laut Djawatan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal Tanjungpinang,yang sekarang dikenal dengan nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanTanjungpinang;Menimbang, bahwa sekitar Tahun 2010, yang bulan dan tanggalnya sudahtidak diingat lagi oleh Pemohon, telah hilang atau tercecer Akta Hak Milik KapalAsli Sungai Djang I tersebut disekitar daerah perkantoran PT

Aneka Tambang Tbk.Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2016/PN Tpg.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK., tersebut;

PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Aneka Tambang(Persero) Tbk., NPWP: 01.001.663.2051.000, beralamat di Jl.

SPP05/KPU.01/2012 tanggal13 Februari 2012 atas nama PT. Aneka Tambang (Persero) Tokdikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012.

Aneka Tambang (Persero), Tbkterhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukaidalam SPP Nomor: SPP05/KPU.01/2012 taggal 13 Februari 2012yang dikuatkan oleh Putusan Banding a quo bertentangan denganPasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor danPengawasannya yang berbunyi sebagai berikut:Pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN danPPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1), (2), (3) dan (4) dilaksanakan

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK., tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya

ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK., tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, olehHalaman 16 dari 17 halaman.

Pemohon:
Budi Said
Termohon:
PT Aneka Tambang, Tbk

Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu) ;-----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 20.219.000,- (Dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; ---------------------

PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk (P) Vs BUPATI KONAWE UTARA (T)

diuraikan oleh Tergugat/ Pembandingdalam Memori Bandingnya, adalah berkaitan dengan Konsideran Obyek Sengketayang didasarkan pada Putusan Kasasi MARI No.129K/TUN/2011 tanggal 9 Mei2011, yang membatalkan serta memerintahkan Bupati Konawe Utara untukmencabut Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 04/2010;No.05/2010; dan No.06/2010, masing masing tertanggal 11 Januari 2011, makaseluruh perijinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat BupatiKonawe Utara dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT

Aneka Tambang( Persero ) Tbk di Kabupaten Konawe Utara dinyatakan sah dan berlaku, yangsecara lengkap termuat dalam Memori Bandingnya pada halaman 11 sampaidengan halaman 15, dan pada gilirannya mohon agar Gugatan Penggugat ditolakseluruhnya dan menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan danPencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 12 tahun 2010;Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari

MINERINA BHAKTI tersebut tidak dapat diterima; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. ANEKA TAMBANG tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 412/PDT/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 November 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: DALAM KONVENSI: A. DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; B.

Tanah milik Tergugat II berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal PT. Aneka Tambang UPBN Buli, yang terletak di Jalan Pantai Indah Nomor 1, Desa Geltoli Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara; 5.

PT ANEKA TAMBANG, Tbk (Persero), DK. VS PT DIAN NIKEL MINING

Aneka Tambang, Tbk setelah 2,5tahun penambangan berjalan, yang tidak jelas alasannya mungkin terkaitpolitis baik dari LSM atau Partai Politik, jadi peristiwa tersebut merupakanforce majeure juga bagi PT. Aneka Tambang, Tbk;Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) sesungguhnya tidakada relevansinya menggugat PT. Aneka Tambang,Tbk, yang berhakmenggunakan apabila apabila terjadi pelanggaran hukum adalahkontraktornya yaitu Pihak Penggugat Rekonvensi (PT.

Minerina Bhakti)yang memiliki ikatan kerja dengan PT. Aneka Tambang, Tbk;Pihak Tergugat berkepentingan (PT. Dian Nikel Mining), secara logika/akalsehat hanyalah dapat melakukan tindakan yang bersifat menghimbaukepada PT.

Aneka Tambang, Tbk sehubungan dengankekurangan lengkapan izin, dimana sebenarnya tidak ada gugatan atauperingatan dari Kementrian Kehutanan, kenapa PT. Dian Nikel Miningyang melakukan gugatan, apabila dengan PT. Aneka Tambang, Tbk yangtidak ada relevansinya;Sifat kebetulan menemui izin yang belum dilengkapi itu tidak ada masalahantara Kementrian Kehutanan dengan PT. Aneka Tambang, Tbk, mungkinHal. 28 dari 79 hal. Put.

Tanah milik Tergugat II berikut bangunan yang berdiri di atasnya,setempat dikenal PT. Aneka Tambang UPBN Bulli, yang terletak diJalan Pantai Indah Nomor 1, Desa Geltoli Buli, Kecamatan Maba,Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;5.

Aneka Tambang (Persero) Tbk.Alamat : Gedung Aneka Tambang Jl. T.BSimatupang, Tanjung Barat.

Gusti Jaya SaputraL a w a nPt. Aneka Tambang Tbk

Penggugat:
PHILIP TONGGOREDJO
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM), Tbk

Pembanding/Penggugat : PHILIP TONGGOREDJO
Terbanding/Tergugat : PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM), Tbk

Penggugat:
GUSTI JAYA SAPUTRA
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG ANTAM Tbk

., Advokat/Penasihat Hukum Raymundus Loin dan Rekan,beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Ruko No. 8 (Lt.2) Cafe DogusPontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sanggau Nomor44/SK/V/2018/PN Sag tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan :PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM) Tbk, berkedudukan di Tayan KecamatanTayan Hilir Kabupaten Sanggau, yang diwakili oleh Ir. Hari Widjajanto,M.M., Plh. Direktur Utama PT.

Pedalaman seluas 49.825,76 M2, diberi tanda bukti T15b;Fotocopy Peta Pembebasan Lahan Jetty Plant Site & Admin, diberi tanda buktiT16;Fotocopy Surat Jawaban dari PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) nomor413/PDR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 ditandatangani Anas Safriatnaselaku Presiden Direktur ICA, diberi tanda bukti T17;Fotocopy Surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah untuk sebidang tanagseluas 52.142,98 m2 di Desa Pedalaman, Dusun Piasak Kecamatan Tayan Hiliratas nama Sumiadi kepada PT

Aneka Tambang, tertanggal 6 Desember 2001dan ditandatangani oleh Kades Pedalaman, Camat Tayan Hilir dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sanggau, diberi tanda bukti T18;Fotocopy Salinan Resmi Akta Pelepasan Hak Nomor 12 tanggal 28 Februari2002 antara PT ANTAM Tbk dengan Sumiadi, diberi tanda bukti T19;Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah untuk sebidangtanah seluas 10. 185,65 m2 di Desa Pedalaman Dusun Piasak Kecamatan TayanHilir atas nama Saleha kepada PT Aneka Tambang tertanggal

6 Desember 2001dan ditandatangani oleh Kades Pedalaman, Camat Tayan Hilir dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sanggau, diberi tanda bukti T20;Fotocopy Salinan Resmi Akta Pelepasan Hak Nomor 18 tanggal 28 Februari2002 antara PT ANTAM Tbk dengan Saleha diberi tanda bukti T21;Fotocopy Surat Pernyataan oleh Gusti Jaya Saputra Tertanggal 29 November2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Aneka Tambang Tbk di Tayan, diberitanda bukti T22;Fotocopy Akta Pernyataan Bapak Ismiran No. 02 tanggal 25 Januari

BUDI SAID VS PT ANEKA TAMBANG Tbk, (atau disingkat PT ANTAM TBK), dkk.

Penggugat:
EKSI ANGGRAENI
Tergugat:
1.Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT. Aneka Tambang, Tbk.
2.PT. Aneka Tambang, Tbk.
3.BUDI SAID
4.ENDANG KUMORO

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT ANEKA TAMBANG (PERSERO), Tbk tersebut;

PT ANEKA TAMBANG (PERSERO), Tbk, diwakili oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M vs. BUPATI KONAWE UTARA

Aneka Tambang Tbk.