Ditemukan 284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4656 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG;
6632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00091/KEB/WPJ.06/2016tanggal 08 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00010/207/12/073/15 tanggal 23 Februari 2015 Masa Pajak September 2012atas nama PT Bina Sains Cemerlang, NPWP: 01.317.328.1073.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36 Jalan MH Thamrin Kav. 2630, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : URAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2299 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION;
15756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2299/B/PK/Pjk/2020 URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.715.320.970.997,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut33.925.666.947,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah1.749.246.637.944,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.049.134.080,00; dengan perincian sebagaiberikut: Uraian(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2105/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AKR CORPORINDO Tbk
15061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2105/B/PK/Pjk/2020 URAIANJumiah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.158.647.945.151,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN216.068.123.953,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut106.547.123.930,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah1.481.263.193.034,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN7.690.490.618,00 c.
    Putusan Nomor 2105/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp4.181.632.889,76; denganberikut:perincian sebagai URAIAN(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.158.647.945.151,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN216.068.123.953,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut106.547.123.930,00
Putus : 28-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1534 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
12126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3553/WPJ.29/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00044/207/11/711/14 tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Maret2011, atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3711.001,beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, PalangkaRaya, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumiah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.800.000,00; dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4659 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA SAINS CEMERLANG;
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kavling2630, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: JumlahURAIAN(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 648.000.000,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah 648.000.000,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan 648.000.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Register : 24-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4072 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRISMA AGUNG REALTY;
13947 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP504/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00041/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Juli 2011 atasnama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat diJalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Jumiah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0O,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
14930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2019(Dalam Rupiah) NoUraianPemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 7.229.087.968,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 237 .582.343.775,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 22.670.152.363,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan267.481.584.106,00 b.
    ThamrinKav. 28 30, Jakarta, 10350, sehingga pajak dihitung kembali menjadisebagai berikut: No.UraianPemohon Banding 1Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 7.229.087.968,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 237 .582.343.775,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 22.670.152.363,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan267.481.584.106,00
Putus : 08-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1307/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT MITRA ADIPERKASA Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Jumilah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 264.201.795,00 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 151.929.112.806,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 152.193.314.601,00b.Atas
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp64.103.666,00; dengan perincian sebagai berikut : UraianRp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putus : 08-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1309/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT. MITRA ADIPERKASA Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Jumilah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 165.589.381.346,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumliah 165.589.381.346,00b.Atas Penyerahan Barang
    permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp64.103.666,00; dengan perincian sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Register : 09-09-2015 — Putus : 18-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 41/Pdt.P/2015/PN.SPG
Tanggal 18 September 2015 — MAKRUP
377
  • ketahui dari surat SKCK Polisi.e Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan atas Perubahan Nama danTempat Lahir Pemohon karena Nama dan Tempat Lahir dalam ljazahPAKET A saja yang salah.e Bahwa saksi ketahui ada nama dan tempat lahir yang keliru karena adakesalahan penulisan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.e Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan dari Dinas PendidikanKabupaten Bangkalan yang menyebutkan ada kesalahan Penulisan padaNama dan Tempat Lahir Pemohon dalam Ijazah PAKET A.Atas
Putus : 12-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KALTIM METHANOL INDUSTRI
2441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar PengenaanPajak = tee a.Atas Penyerahan BarangdanJasayangterutangPPN: ,alEkspor = = ee 113.523.396.613,00 145.082.035.560,00. &.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri 43.928.163.811,00 45.511.373.226,00, a3 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh pemungutPPN 000, = 0,00 1 8.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut == ee 0,00, 0,00,a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ' 87.888.520,00 87.888.520,001 a6 Jumlah (at+a2s+a3+a4+a5) 28 1157.539.448.944,00 1 190.681 .297.306,00 1b.
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2466 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUMI SAWIT KENCANA;
12930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1670/WPJ.07/2014 tanggal08 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai00124/207/11/058/13 tanggal 17 April 2013 Masa Pajak Agustus 2011 atasnama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP : 02.111.132.3058.000, beralamat diGedung Multivision Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Barang Dan Jasa Nomor URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
    Putusan Nomor 2466/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp115.029.977,00; dengan perincian sebagai berikut : URAIAN (Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor = Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.596.130.939,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut 11.309.824.500,00 Penyerahan yang
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1458 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BINA SAINS CEMERLANG
14134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1458/B/PK/PJK/2017 URAIAN Jumilah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:ee Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7.193.755.100,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut (96.838.576,00) Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumliah 7.096.916.524,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2287 B/PK/PJK/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BMW INDONESIA ;
4819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/2021 UraianMenurut WajibPajak Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya hams dipungut sendiri32.115.449.850,00 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah32.115.449.850,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN : Jumlah Seluruh Penyerahan32.115.449.850,00 Atas impor BKP/
Register : 22-02-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Dpk
Tanggal 18 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
114
  • ,A t ;emeneguhkan dalildalil gugatan, Penggugat telah mengajukansetelah dicocot as ehingga Majelis Hakimang berkekuatanil dan materiil, olehTergugat telah7 v.. aimaha ketentuansah) an 6 Instruksidan oleh edudukan gnis lagi karenaemberi nafkah isteri balk lahirfematpun batin: Menimbang, b a.atas keterangar dua orang saksi Penggugat yangdisampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebutsecara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain sertaHalaman 7, Putusan
Register : 29-10-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 325/PID/2014/PT MKS
Tanggal 4 Nopember 2014 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4536
  • Daerah lengan kiri: a.Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;8. Lengan kanan : tidak ada kelainan;9. Tungkaikanan : a. Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;II. Pemeriksaan penunjang : RADIOLOGI CT Scan kepala menunjukkan kesan pendarahan didalam jaringan otak bagiankanan.
    Daerah lengan kiri: a.Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;8. Lengan kanan : tidak ada kelainan;9. Tungkaikanan : a. Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;II.
    Tungkai kanantampak luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentukmemanjang dengan panjang lima centimeter, tepi luka tidakrata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memardisekitar luka yang berwarna kemerahan, tidak adapendarahan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;a.Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;tidak ada kelainan;a. Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;II.
Putus : 21-07-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 58/PDT/2014/PTK
Tanggal 21 Juli 2014 — - HAJI A.R. HASAN, Cs. vs - JENAB ASEGAF, Cs.
3811
  • HASAN(almarhumah) yang mengajukan permohonan kepada BadanPertahanan Nasional Kabupaten Ende untuk diterbitkan Sertifikat11.12.13.a.atas tanah sengketa tersebut untuk dan atas namanya yang bukanmerupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum ; Bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende(Tergugat VIII) yang telah menerbitkan Sertifikat atas tanahsengketa tersebut dengan Nomor : 364 Tahun 2002 untuk dan atasnama RUGEYA A.R.
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2084 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES INDONESIA;
6642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia, NPWP:02.058.818.2058.000, alamat: Jalan Cideng Timur No.38, Petojo Utara,Jakarta Pusat 10130, sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut : Uraian Dalam Rupiah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPNa.1. Ekspor 5 a2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri2 992,157,809 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a5.
Putus : 27-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2657 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRISMA AGUNG REALTY;
12941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP507/WPJ.06/2015tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00040/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Agustus 201 1atas nama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang, Jakarta, 13630,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
Putus : 08-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1312/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA ADIPERKASA Tbk
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp265.594.688,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas