,M.Hum. namun tidakberhasil dirukunkan, selanjutnya gugatan Penggugat dikonfirmasikan kepadaPenggugat namun Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi gugatan ceraiPenggugat tersebut dengan jawabannya secara tertulis bertanggal 8 Januari2015 dengan uraian sebagai berikut:DALAM EKSEPSIBahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengalami kekaburan(abscure libelium) karena Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Terjadipada tanggal 10 April 1994, mana

Tgl.30.04.2015M/11 Rojab 1436H.SALINANkabur/abscure libelium, sehingga Gugatan Penggugat tersebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaara);DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalildalildalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai halhal yang diakuikebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;2.

Ptsan.No.113/Pdt/2018/PT.MTRMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu pula mempertimbangkanEksepsi Tergugat /Terbanding mengenai apakah gugatan Penggugat danPenggugat II/Para Pembanding, tidak jelas dan kabur ( abscure libel );Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan isi dari Positamaupun Petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Il/Para Pembanding,Pengadilan Tinggi berpendapat Posita gugatan mendukung Petitumnyasehingga gugatan telah jelas dapat dimengerti oleh Para Tergugat mengenaimaksud

No.1168 /Pdt.G/2017/PA.Ba.Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yangsebagai berikut;DALAM EKSEPSIBahwa Gugatan Penggugat kabur (abscure Libel) dalam hal menentukanIdentitas Penggugat yaitu dalam menyebutkan tempat tinggal Tergugat, yaitudalam gugatan tertulis tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Banjarnegara, danyang benar adalah di Kabupaten Banjarnegara;DALAM POKOK PERKARABahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua gugatan Penggugatkecuali yang secara tegas Tergugat tulis

memberikanpertimbangan hukum (onval doende gemotiveerd) terhadap gugatan Penggugatdalam perkara ini, padahal ternyata ketidakjelasan (obscure libel) gugatanPenggugat karena adanya dua peristiwa hukum yang satu sama lain berbeda,yakni :Kesepakatan usaha, tempat usaha, modal usaha, keuntungan usaha yangdisepakati Penggugat dengan Tergugat.Dilain pihak nampak jelas ada.Transaksi utangpiutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan memakaijaminan.Dalam Surat Gugatan focus gugatannya menjadi tidak jelas (abscure

libelle)menagih utang atau wanprestasi atau seperti gugatan Penggugat PerbuatanMelawan Hukum (PMH).Bahwa, Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukupterhadap HUKUM ACARA PERDATA yang menjadi patokan suatu gugatanyang sempurna dan gugatan yang abscure libelle / kabur dalam hal ini mohonperhatian Majelis Hakim Agung yang mulia.Hal. 11 dari 17 hal.

., tanggal 16 Mei 2018 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur(abscure lible) dan tidak jelas;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2. Menyatakan batal:2.1.

Secara jelas antara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan perselisihan kekurangan pembayaran upah dan upah lembursangatlah berbeda subtansi hukumnya seharusnya gugatanya terpisah/atau tidak digabungkan, sehingga gugtan para Penggugat tersebut menjaditidak jelas dan kabur (abscure libel), hal ini telah meinperlinatkan bahwapara Penggugat di dalam perkara ini telah menggabungkan beberapaperistiwa Hukum/permasalahan ada beberapa perkara yang yang ada, tidakmempunyai hubungan hukum antara

dijelaskan berapa besarupah pertama sampai terakhir yang diterima justrugugatan para Penggugat terkesan meraba rabatidak pada pokok perkara, dan = adapenggabungan pokokperkara gugatan pada posita gugatan tersebut. secara jeias antaraPerselisihan Pernutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perselisihankekurangan pembayaran upah dan upah lembur sangatlah berbedasubstansi hukumnya seharusnya gugatan terpisah/atau tidak digabungankan,sehingga gugatan para Penggugat tersebut menjadi tidakjelas dan kabur (abscure

dijelaskanberapa besar upah pertama sampai terakhir yang diterirna justru gugatan paraPenggugat terkesan merabaraba tidak pada pokok perkara, dan adapenggabungan pokok perkara gugatan pada posita gugatan tersebut, secarajelas antara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perseiisihankekurangan pembayaran upah dan upah lembur sangatiah berbeda substansihukumnya seharusnya gugatan terpisah/atau tidak digabungankan, sehinggagugatan para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (abscure

Penggugat denganTergugat agar membina rumah tangga yang baik akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai makapemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Desember 2014yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1 Bahwa Gugatan Penggugat kabur (abscure

, RW:06,Desa Merden, tetapi tidak dibenarkan jika Penggugat langsungmenyebutkan alamat domicile sekarang yaitu di Dusun RawawunguRT:01, RW:05, Desa Merden, karena hal itu sama denganmenghilangkan asalusul alamat seseorang, mestinya ditulis dalamgugatan alamat Dusun Pekunden RT:03, RW:06, Desa Merden,sekarang berdomicili di Dusun Rawawungu RT:01, RW:05, DesaMerden, apalagi pada saat itu sudah di masmediakan.Bahwa dengan melihat Replik Penggugat disini terbukti sudah bahwagugatan Penggugat kabur (abscure

Bahwa gugatan Pemohon Keberatan adalah tidak jelas/kabur(abscure libel) dan tidak beralasan menurut hukum karena PemohonKeberatan tidak menerangkan secara rinci dan detail mengenai kewenanganPelayanan Informasi Publik antar instansi dan Pemohon Keberatan juga tidakmembaca secara utuh UU KIP dimana didalam pertimbangan hukum yangtertuang didalam Putusan KI Pusat terdapat ketentuan Pasal 22 ayat (7) hurufb UU KIP yang menyebutkan :Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUNJKT.Badan

Termohon Keberatan semula PemohonInformasi menganggap gugatan Memori Banding Pemohon Keberatan sangattidak jelas/kabur (abscure libel) dan tidak beralasan menurut hukum;ll. Informasi yang dikecualikanBahwa pada poin kedua, Pemohon keberatan menitikberatkan persoalanbahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan semula Pemohon informasimerupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepadaTermohon Keberatan semula Pemohon Informasi berdasarkan peraturanperundangundangan.

Hal ini menurut Termohon Keberatan gugatan tersebutsangat tidak jelas/kabur (abscure libel) dan tidak beralasan menurut hukumkarena:1. Bahwa informasi yang dimohonkan adalah berupa salinan warkahyang telah menjadi dasar penerbitan SHM No. 279/Pondok jaya, Luas 2.080M2, atas nama Ir. RM. Punto Wibisono, terletak di Jl. Raya Tegal Rotan,Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.Informasi yang diinginkan adalah dalam bentuk salinan legalisir;2.

DALAM EKSEPSI - Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur ( abscure lible) dan tidak jelas DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal :2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 347/Lambunu, tanggal 15 November 1999, Surat Ukur Nomor : 111/Lambunu/1999, tanggal 26 Mei 1999, luas 20.000 M2 terletak di Desa lambunu Kecamatan Moutong. Kabupaten Parigi Moutong. Propinsi Sulawesi Tengah atas nama Noviarrizal;2.2.

Bahwa adapun dalil yang bersifat eksepsi yang diajukan dalamjawaban Tergugat tercantum pada hal 2 poin 3 berkenaan tentang gugatanPenggugat kabur ( abscure lible) dan tidak jelas.

jawabannya namuntidak memuat dalil yang bersifat eksepsi melainkan mengajukan dalil dalilpengujian yang berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu sebelumHalaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUNPImenguji atau mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo makaMajelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukanoleh Tergugat di atas sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat pada hal 2 poin 3 mendailkan tentanggugatan Penggugat kabur ( abscure

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,serta Peraturan PerundangUndangan lainnya yang berkaitan ;MENGADILIDALAM EKSEPSI Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur( abscure lible) dan tidak jelasDALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal :2.1.

IV/Tergugat IV baik mengenai eksepsi tentang suratKuasa, maupun eksepsi mengenai pihak Tergugat tidak lengkap(error in Persona) serta abscure Libel) ;Bahwa Pembanding/Penggugat tetap bertahan pada dalildalilGugatan, Replik, buktibukti dan kesimpulan dari Para Terbanding/Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pembanding/Penggugat.Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTerbanding , Il dan Ill adalah karena tidak menjalankan perintahputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan abscure libelle alias kaburkarena obyek sengketa yang ditunjuk tidak bisa menyebutkan asal usulpersil dari kepemilikan siapa ?Dan hanya menyebutkan persil 187 tanoa menyebutkan asal usul persildari letter C mana obyek sengketa tersebut diperoleh. Dengan demikiannyatanyata gugatan Penggugat kabur alias abscure libelle .. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum penggugatnya sebabsebagaimana dalildalil posita Penggugat point 2 menyebutkanalmarhumah Ny.

formil dan syaratmateriil.3 Bahwa dalam gugatan ini mengandung = cacat (plurium iitisconsurium),dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkapkarena obyek sengketa yang dimaksud dibuat berdasarkan akta jual belidihadapan PPAT dan telah dikeluarkan SHM nya oleh BPN kabmagelang,tidak ditarik sebagai tergugat.4 Bahwa gugatan para penggugat yang tidak memenuhi syarat formil danmateriil sudah selayaknya dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterimaatau ditolak karena tidak jelas atau kabur(abscure

Menyatakan dan Memutus Perkara No. 694/Pdt.G/2021/PA.KjnPermohonan Pemohon Kabur (Abscure Libels) dan atau Batal demihukum (Ne Bis In Idem).;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara yangtimbul dari Perkara tersebut;DALAM REKONPENSI:1. Menyatakan dan Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi(Pemohon) bersalah mengakibatkan kerugian Imaterial yaitu bebanpikiran dan meminta maaf secara tertulis kepada PenggugatRekonpensi (Termohon 1).;2.

Menyatakan dan Memutus Perkara No. 694/Pdt.G/2021/PA.Kjn Kabur(Abscure Libels) dan atau Batal Demi Hukum (Ne Bis In Idem) ;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara yangtimbul dari Perkara tersebut ;DALAM REKONPENSI:1. Menyatakan dan Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi (Pemohon)bersalah yang mengakibatkan kerugian Imaterial yaitu beban pikiranHal 22 dari 26 hal Puusan.

Nomor862.3/Kep.214BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 kemudian Penggugatmengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian(Tergugat) dengan surat Penggugat tertanggal 17 Desember 2010.Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplindalam surat Keputusan Bupati Bandung Barat tersebut diatas ;Bahwa Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut adalah cacat hukum tidak jelas(abscure

., dan telah diputuspada tanggai 20 Nopember 2014, dengan menyatakan gugatan parapenggugat tidak dapat diterima ( NO ) karena obyek sengketa luasnyatidak jelas (abscure liable) yaitu daiam surat gugatan disebutkanluasnya 19.000 M2 sedangkan berdasarkan Pemeriksaan setempatluasnya + 70 are, kemudian adanya subyek gugatan yang kuranglengkap yaitu tidak diikut sertakannya Kantor Pertanahan KabupatenSumbawa sebagai pihak ;2.Bahwa terhadap putusan perkara perdata Nomer : 9/Pdt.G/2014/PNSBB tanggal 20

ketentuan yang berlaku yaitu melaksanakanamar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor103/DKPPPKE VII/2018, hal mana berdasar ketentuan Pasal 17 huruf mUU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 12 huruf j; UU No 1 Tahun2015 Tergugat wajib melaksanakan putusan DKPP ; Bahwa oleh karena penerbitan KTUN a quo merupakan perintah undangundang, in casu tindak lanjut putusan DKPP maka sepatutnya paraPenggugat menarik DKPP sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo ;GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCURE

U BEL) : Bahwa dalil Penggugat Kabur (abscure libel) dalam gugatanya, bahwatidak jelas apakah inti yang dipersoalkan Penggugat, apakah KTUN yangditerbtkan oleh Tergugat ataukah keputusan DKPP yang merupakan /egalrasoning diterbitkannya KTUN a quo oleh Tergugat ;ll.

Pihak pertama (Pembanding) akanmenyerahkan satu unit mobil Honda Brio kepada pihak Kedua (Terbanding) yangdibeli secara kredit yang bukti kepemilikan kenderaan bermotor (BPKB) atasnama pihak kedua, materi dari perjanjian im Majelis Hakim tingkat Bandingmenganggap abscure libel atau kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterma (Neit Ontvankelyjk Verklaard )Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding Posita 9 (sembilan)Petitum 5 (lima) yang menuntut agar Tergugat/Pembanding memberikan buktirekening

olehTergugat sampai dengan VI berupa suratsurat bukti yang diperoleh dandibuat secara tidak sah dan melawan hukum adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;15.Menghukum kepada Tergugat sampai dengan VI untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini ;SUBSIDAIR : Mohon putusan seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut :Eksepsi Tergugat s/d VI:Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (abscure

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Abscure Libeli);Bahwa gugatan Penggugat kabur (Abscure Libeli), karena dari satu sisi Dalilangka 5 dan 6 Posita gugatan, Penggugat mengakui pengangkatannya olehYayasan Teungku Fakinah namun disisi lain mendalilkan dalam Positagugatan angka 12, 13, 15, 16, 18, Penggugat menolak untuk diberhentikkanoleh Yayasan Teungku Fakinah dengan mendalilkan bahwa YayasanTeungku Fakinah tidak sah lagi menggunakan kata Yayasan di depannamanya karena belum menyesuaikan Anggaran dasarnya

dengandemikian Pemeriksaan setempat bukan alat bukti dari para pihak, akan tetapiPutusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Smglembar 8 dari 20 halamansematamata untuk kepentingan Majelis Hakim yang memeriksa, oleh karenakepentingan Pemeriksaan setempat adalah hanya untuk memperjelas obyeksengketa, olen karena kedua obyek sengketa telah jelas luas maupun letaknya,maka keberatan Tergugat/Pembanding karena batasbatas obyek sengketatidak sama dengan batasbatas dalam pemeriksaan setempat, menjadikangugatan tersebut abscure