Ditemukan 20 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 137/Pid.B/2019/PN Mgl
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Agung Rahmat Wibowo SH
Terdakwa:
MUSTAKIM alias TAKIM bin MISNI
4311
  • Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat ;Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Absoute Revo dengan Nopol BE 4409 QB warna hitam An.Gunawan dan 2 (dua) Handphone Nokia warna hitam ;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukanpencurian karena pada saat itu saksi sedang tidur ;Bahwa berawal saksi dibangunkan oleh istri saksi sekira puku 05.00Wib dan memberitahukan kepada saksi bahwa pintu dapur sudahterbuka dan mendapati sepeda motor sudah tidak
    Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat ;Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Absoute Revo dengan Nopol BE 4409 QB warna hitam An.Gunawan dan 2 (dua) Handphone Nokia warna hitam ;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukanpencurian karena pada Saat itu saksi Sedang tidur ;Bahwa berawal saksi bangun dari tidur mendengar suara saksi korbansepea motornya hilang kemudian saksi menuju rumah saksi korban danbertemu saksi korban dan istrinya lau saksi
Register : 05-12-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1580/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 25 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
91
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama secara absoute berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara a QUO 22 nnn n nen nen een nenHalaman 11 dari 19 hlm.
Register : 02-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 15-06-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1304/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 7 Desember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
131
  • Putusan 1304/Pdt.G/2016/PA.Kra.Peradilan Agama secara absoute berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang Pemohon ajukan tersebut adalahbukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masingmasing telah memberikanketerangan secara terpisah di persidangan dengan mengangkat sumpah menurutagamanya, oleh karena itu saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi; Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksisaksi Pemohon tersebut pada
Register : 28-09-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Krg
Tanggal 20 September 2017 — 1. Nama lengkap : HANDOKO UTOMO ALIAS JOHAN Bin SADINO 2. Tempat lahir : Karanganyar 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Januari 1987 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Dkh Buran RT 06 RW 04 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)
232
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak kunci kontak Som Honda Absolute RevoDikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Handoko alias HandokoUtomo alias Johan Bin Sadino; 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Absolute Revo warna hitam NopolAD5498 AAF; 1(satu) unit Som Honda Absoute Revo warna hitam Nopol AD6159 GF;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi koroban Tumino Bin AtmoKarjo (Alm);4.
Register : 10-11-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1498/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 8 Februari 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
80
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Peradilan Agama secara absoute berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Halaman 7 dari 13 hlm.
Register : 22-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1546/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
101
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama secara absoute berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quoO;Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang Pemohon ajukan tersebutmasingmasing bernama (paman Pemohon) dan (ibu kandung Termohon), adalahbukan orang yang dilarang untuk menjadi
Register : 18-11-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1534/Pdt.G/2016
Tanggal 15 Maret 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
70
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Peradilan Agama secara absoute berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang Pemohon ajukan tersebut masingmasing bernama Martoyo bin Sudono (teman Pemohon) dan Reman bin Sosemito(paman Pemohon), adalah bukan
Register : 04-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 15-05-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 990/Pdt.G/2016/PA.Kra.
Tanggal 9 Nopember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
160
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama berwenang secara absoute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang Pemohon ajukan tersebut adalahbukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masingmasing telah memberikanketerangan secara terpisah
Register : 13-12-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 8 Februari 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
140
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Peradilan Agama secara absoute berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang Pemohon ajukan tersebut masingmasing bernama Taryanto bin Resodinomo (tetangga Pemohon) dan Sarmin bin JoIkromo (tetangga Pemohon
Register : 17-12-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2197/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RIKO BUDIMAN SH
Terdakwa:
1.KRISTIAN ARAFIAL Bin SARYONO
2.AHMAD SULAIMAN RAJA AMIN Bin ZULKIPLI D ZANAS
180
  • ) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan agar barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dan
    • 1 (satu) bungkus kantong plastic kecil berisikan shabu dengan berat 0,031 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
    • 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Absoute
Putus : 27-01-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 K/PDT/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — HAFSAH Binti ABBAS POHAN, DKK VS ILYAS, DK
7127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehinggaoleh karena itu pula, sungguh sangat tepat dan berdasar apabila Majelis hakimPengadilan Negeri Meulaboh menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut(incompetensi absoute) untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara ini;2 Pengajuan gugatan lewat waktu (daluwarsa);Bahwa berikutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntutan hak olehpihak lain atas suatu tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung semenjak
Register : 07-03-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kot
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Wahyu Hidayat Jati, SH.
Terdakwa:
ALAN WIBISONO Bin ILYAS
1315
  • li>
  • 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Zupiter Z, warna hitam orange dengan Nopol: B 6671 NFN, Noka: MH35TP008K444864, Nosin: 5TP222359 Tahun 2005;
  • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Zupiter Z, warna hitam orange dengan Nopol: B 6671 NFN, Noka: MH35TP008K444864, Nosin: 5TP222359 Tahun 2005;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Rafi Fadlulloh bin Erwadi;

  • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absoute
Register : 23-05-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 122/PID/2023/PT TJK
Tanggal 13 Juni 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Wahyu Hidayat Jati, SH.
Terbanding/Terdakwa : ALAN WIBISONO Bin ILYAS
4015
  • motor Yamaha Zupiter Z, warna hitam orange dengan Nopol: B 6671 NFN, Noka: MH35TP008K444864, Nosin: 5TP222359 Tahun 2005;
  • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Zupiter Z, warna hitam orange dengan Nopol: B 6671 NFN, Noka: MH35TP008K444864, Nosin: 5TP222359 Tahun 2005;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Rafi Fadlulloh bin Erwadi;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absoute

Register : 04-08-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Kra
Tanggal 4 Mei 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
3217
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agamaberwenang secara absoute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) ternyata Pemohon sebagai PegawaiNegeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor1710 Tahun 1983 Jo.
Register : 17-07-2013 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 03-03-2015
Putusan PA SURAKARTA Nomor 519/Pdt.G/2013/PA.Ska
Tanggal 19 Januari 2015 —
8523
  • untuk ditolak seluruhnya;33Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan olehPenggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapatlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalameksepsinya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksamaeksepsi dari Tergugat maupun tanggapan dari Penggugat, maka Majelis Hakimmenilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensiatau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik konpetensi absoute
Register : 01-08-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 12-06-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 7 Desember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
151
  • Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama berwenang secara absoute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai bukti (P3) terbukti Pemohon dan Termohon telah hidupbersama dalam satu rumah tangga, dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan 2(dua) anggota keluarga
Register : 19-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA SENGKANG Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10239
  • tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata dengan alasan tanah dan rumah yang ditempati oleh XXXXXXXXXXadalah bagian warisannya, sehingga tidak ada timbul kerugian bagi para Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat; Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dengan alasan harta yang dimaksudkan oleh Para Penggugat belum pernah dibagi pada kenyataannya sudah dilakukan Pembagian warisan oleh Almarhum XXXXXXXXXX bersama dengan suaminya sebelum meninggal dunia;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absoute
Putus : 18-02-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 03/PDT.G/2012/PN-MBO
Tanggal 18 Februari 2013 — 1. HAFSAH Binti ABBAS POHAN,DKK Disebut sebagai Para Penggugat LAWAN 1. ILYAS,DKK, disebut sebagai Para Tergugat
9615
  • Sehingga oleh karena itu pula, sungguh sangat tepat danberdasar apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakandirinya tidak berwenang secara absolut (incompetensi absoute) untukmemeriksa dan mengadili pokok perkara ini ;2.
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
12965
  • mendaftarkan obyek sengketakepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan kegiatan Recht Kadasteransich, dalam sistem stelsel publikasi negatif yang dianut dalam sistemhukum Agraria di Indonesia dan dalam praktiknya ditegaskan oleh PutusanMahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975yang memuat kaidah hukum;Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlakudi Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register (dalamhal ini TERGUGAT X) bukanlah berarti Absoute
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
9064
  • mendaftarkan obyek sengketakepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan kegiatan Recht Kadasteran sich, dalam sistem stelsel publikasi negatif yang dianut dalam sistemhukum Agraria di Indonesia dan dalam praktiknya ditegaskan olehPutusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tertanggal 18September 1975 yang memuat kaidah hukum;Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yangberlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalamregister (dalam hal ini TERGUGAT X) bukanlah berarti Absoute