bersenda gurau dengan saudara Econg Tindas, Jon Roleh, lyo Budiman danSaudara Ade Pontoh tibatiba dari arah belakang ada yang mengunci leher saya danmemukul pipi kiri saya dan saya mendengar orang tersebut mengatakan kata ara mo caripakita saat itu pukulan dilakukan secara berulangulang da nada yang mengena di bagianbelakang kepala saya, kemudian saya mencoba melepaskan cekikan tangan orang tersebutyang ternyata adalah Terdakwa LIUS SALASA, saat itu saya susah bernafas dan hamper pinsannanti saya dilepaskan

saudara Econg Tindas, Jon Roleh, lyo Budiman, dan SaudaraAde Pontoh tibatiba dari arah belakang ada yang mengunci leher saya dan memukul pipi Kiri sayadan saksi korban mendengar orang tersebut mengatakan kata ara mo cari pakita saat itupukulan dilakukan secara berulangulang da nada yang mengena di bagian belakang kepala saksikorban, kemudian saksi korban mencoba melepaskan cekikan tangan orang tersebut yangternyata adalah Terdakwa LIUS SALASA, saat itu saya susah bernafas dan hamper pinsan nantisaya dilepaskan

Saudara Ade Pontoh tibatiba dari arah belakang ada yang mengunci leher saksi korbandan memukul pipi kiri saksi korban dan saksi korban mendengar orang tersebut mengatakan kataara mocari pakita saat itu pukulan dilakukan secara berulangulang dengan kepalan tangannya danada yang mengena di bagian belakang kepala saksi korban, kemudian saksi korban mencobamelepaskan cekikan tangan orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa LIUS SALASA, saat itusaksi susah bernafas dan hampir pingsan nanti saksi korban dilepaskan

perlu diuji secara perdatadengan proses hukum acara perdata yang berlaku di PengadilanNegeri sehingga harus secara jelas menurut putusan Hakim yang telahberkekuatan hukum tetap siapa pemilik tanah tersebut ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut meskipunperbuatan Terdakwa terbukti namun perbuatan yang terbukti tersebutbukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu sesuaidengan ketentuan pasal 191 ayat (2) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan

darisegala tuntutan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaputusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 16 Januari 2014 Nomor :01/Pid.C/2014/PN.RGT tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara iniyang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1), (2)KUHAP, maka hakhak Terdakwa harus direhabilitasi

para saksi untuk tidakmembawa suaminya, dengan mengatakan nga iboan suamikkusonadong barang buktina tolong kejar hamui (artinya sudahdibawa suamiku bukannya ada barang buktinya, tolong kaliankejar dulu jangan bawa suamiku secara berulangulang denganSuara keras, korban dan para saksi tetap membawa terdakwa ke kantorPolsek Dolok Pardamen, saat dalam perjalanan hendak menuju kantorPolsek Dolok Pardamean tepatnya di jalan umum Huta Tanjung SaribuNagori Tanjung Saribu, terdakwa mengancam kalau tidak dilepaskan

Hal. 9 dari 127Terdakwa : Kosdin Saragih Alias Pak Yeni.TAMARIA Boru ARUAN sedangkan DEDI JANRICARDO GIRSANG ikutmengejar dengan menggunakan sepeda motor dan memboncengFERNANDUS TURNIP beserta dengan beberapa sepeda motor lainnya,sedangkan di dalam mobil Toyota Kijang warna biru dengan nomor polisiBK 1074 FN yang dikendarai korban, terdakwa KOSDIN SARAGIHmengancam kalau tidak dilepaskan, maka ianya akan berteriak agarorang sekampung keluar dari dalam rumahnya, namun korban, saksiARMADA SIMBOLON,

LEPASKANBAPAK UDAKU WOO.." secara berulangulang, bersamaan ini itujuga oleh terdakwa berteriak dari dalam mobil dengan ucapan"MENGANCAM KALAU TIDAK DILEPASKAN, MAKA IANYA AKANBERTERIAK AGAR ORANG SEKAMPUNG KELUAR DARI DALAMRUMAHNYA", namun oleh AKP.

Bahwa benar sewaktu dalam perjalanan menuju Kantor PolsekDolok Pardamean tepatnya di jalan umum Huta Tanjung SaribuDolok Nagori Tanjung Saribu, terdakwa sempat mengancam kalautidak dilepaskan, maka ia akan berteriak agar orang sekampungkeluar dari dalam rumahnya, namun keempat saksi tidakmenghiraukan perkataan terdakwa tersebut ; 5.

Samosir dan LeonardoSidauruk yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa, mereka telahmenyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik dengan satutujuan agar terdakwa dilepaskan dari penangkapan yang dilakukan oleh para saksi tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan yuridis diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsurketiga ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum oleh perbuatan terdakwa ; Ad.4.

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPanitia Pengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah,mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan

Iswan selaku SekretarisPanitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitia tersebutsebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat,mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai statushukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen

Iswan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaSingkawangselaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaandengan tidak melakukan atau tidak memberikan penjelasan atau penyuluhankepada masyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidangtanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengantanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakanpenelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah, mempunyaitugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan hasil

Iswan selakuSekretaris Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitiatersebut sebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun2007 yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadamasyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah,yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitianmengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan dan dokumen

Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut; Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil;Bahwa terhadap tanah tersebut, saksi juga mempunyai hak bersamadengan terdakwa , Il dan Ill ;Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat perihal penjualan tanahtersebut oleh para terdakwa ;Bahwa sebelum penjualan/pelepasan tanah tersebut, para terdakwapernah mendatangi saksi untuk membicarakan perihal penjualan tanahtersebut, namun saksi belum menyetujuinya karena belum ada kejelasanmengenai tanah yang akan dilepaskan

Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanahtersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke Il) dan akan melaksanakan prosespembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.Bahwa sesuai poinpoin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanahtersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanahtersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.Bahwa sebelum melakukan penandatanganan tersebut, terdakwa telahmengetahui jika ada orang lain yang mempunyai

Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanahtersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke Il) dan akan melaksanakan prosespembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.Bahwa benar sesuai poinpoin yang tertera didalam surat pelepasan hak atastanah tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanahtersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.Bahwa sebelum melakukan penandatanganan tersebut, terdakwa telahmengetahui jika ada orang lain

Bahwa sesuai poinpoin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanahtersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanahtersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.

C/2019/PN EnrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti berupa beberapa keeping pecahan kacajendela dan 2 (dua) potong pecahan batu asa yang telah dipergunakanTerdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakanuntuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebutdirusak hingga tidak dapat dipergunakan

lag);Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) Kitab UndangUndang HukumPidana, Pasal 44 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

/PN...Menimbang, bahwa olehkarena bukan merupakan tindak pidana maka ParaTerdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan Penyidik;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hakhak Para Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa olehkarena Para Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan, tetapi bukan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan darisegala tuntuan hukum, yang dengan pertimbangan pada pokoknya, bahwauang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterimaTerdakwa dari Ir. H. Nasidi Achmadi, jumlah uang sebanyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksiHal. 7 dari 9 hal. Put.

No. 1229 K/Pid/2016Surachman merupakan kepentingan kerjasama atas dasar kesepakatanyang diperjanjikan di atas Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2008, yangdibuat oleh Terdakwa dan para saksi tersebut, sehingga penyelesaiannyamerupakan domain hukum perdata, dan Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pulakarena alasanalasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yangdijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk padapemeriksaan

menurut UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyatapula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan / atau undangundang, serta Judex Facti juga tidak melampauibatas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

karena putusan judexfacti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum = yangpertimbangannya benar dan tepat berdasarkan faktafakta hukum yangrelevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidanganberdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sah sesuai denganketentuan hukum yaitu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan AlternatifPertama dan dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, tetapibukan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan

Putusan judex facti Pengadilan Negeri tersebut tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan darisegala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankankepada Negara;Mengingat Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP,

;e Bahwa kemudian JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BINRAJIMIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan membawanyake kebun kepala sawit yang berada di dekat rumah korban dan keesokan harinya dibawaoleh JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BIN RAJIMIN ke rumahJAKA PURNAMA kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dan dipasang disepeda motor milik JAKA PURNAMA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomor untuk Bahwa kemudian kirakira pada awal Februari 2015, SARIP PRIBADI

;Bahwa kemudian JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BINRAJIMIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan membawanyake kebun kepala sawit yang berada di dekat rumah korban dan keesokan harinya dibawaoleh JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BIN RAJIMIN ke rumahJAKA PURNAMA kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dan dipasang disepeda motor milik JAKA PURNAMA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomor untukBahwa kemudian kirakira pada awal Februari 2015, SARIP PRIBADI

nnn nnn nn nnn nn nnn nnn cen n en en nee n enne Bahwa, saksi menerangkan saksi dan Saksi SARIP melihat 1 (satu) unit sepedamotor Honda GL 100 BG 8457 AZ yang sedang diparkirkan di terase Bahwa, saksi menerangkan kemudian saksi dan Saksi SARIP mengambil sepedamotor tersebut dengan cara mendorong dan membawanya ke kebun kelapa sawityang berada di dekat rumah saksiBahwa, saksi menerangkan dan keesokan harinya dibawa oleh saksi dan SaksiSARIP ke rumah saksi dan kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan

;e Bahwa, terdakwa menerangkan kemudian saksi SARIP dan Saksi JAKA mengambilsepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan membawanya ke kebun kelapa sawityang berada di dekat rumah saksi korban; Bahwa, terdakwa menerangkan dan keesokan harinya dibawa oleh saksi SARIP dan SaksiJAKA ke rumah saksi JAKA dan kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dandipasang di sepeda motor milik saksi JAKA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomoruntuk dijual.

;Bahwa, benar kemudian saksi SARIP dan Saksi JAKA mengambil sepeda motor tersebutdengan cara mendorong dan membawanya ke kebun kelapa sawit yang berada di dekatrumah saksi korban;Bahwa, benar dan keesokan harinya dibawa oleh saksi SARIP dan Saksi JAKA ke rumahsaksi JAKA dan kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dan dipasang di sepedamotor milik saksi JAKA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomor untukBahwa, benar kemudian kirakira pada awal Februari 2015, Saksi JAKA mengatakankepada terdakwa

Putusan Nomor : 68K/BDG/PMTII/AU/IX/2019Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Dispilin Militer,yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggarperundangundangan pidana yang sedemikian ringansifatnya salah satunya adalah tindak pidana karenaketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama4 (empat) hari tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada penjelasan Pasal 8 huruf b poin dUndangundang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2014 tentang Hukum Disiplin Militer oleh karenanyaTerdakwa harus dilepaskan

berpendapat bahwa sekalipuntuntutan hukum Dakwaan Komulatif Kedua Oditur Militertidak terpenuhi tetapi demi kepentingan komando secaramenyeluruh maka perbuatan Terdakwa dalam DakwaanKumulatif Kedua tersebut lebih tepat dan bermanfaatapabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikanmelalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.Sehingga Oditur Militer menilai pertimbangan danpendapat Majelis Hakim terhadap Dakwaan komulatifkedua surat Dakwaan kami dalam perkara ini keliru apabila perobuatan Terdakwa harus dilepaskan

Putusan Nomor : 68K/BDG/PMTII/AU/IX/2019Menimbang2014 tentang Hukum Disiplin Militer oleh karenanyaTerdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukumdari Dakwaan Kumulatif Kedua, pertimbangan tersebutsangat keliu karena fakta yang terungkap di dalampersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah serta Terdakwa sudah 2 (dua)kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuantanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa,pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentangDakwaan Kumulatif Kedua Sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke1 jo Pasal 88Ayat (1) ke1 KUHPM, akan tetapi tidak dapat dijatuhipidana berdasarkan Undangundang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militerdalam penjelasan Pasal 8 huruf b poin d perbuatantersebut tergolong pidana yang sedemikian ringansifatnya, olen karenanya Terdakwa harus dilepaskan darisegala tuntutan hukum dari Dakwaan Kumulatif Kedua,Majelis Hakim

terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana sebagimana dalam Dakwaan KumulatifKedua Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 86 ke1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke1 KUHPM,akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam penjelasanPasal 8 huruf b poin d perbuatan tersebut tergolongpidana yang sedemikian ringan sifatnya, oleh karenanyaTerdakwa harus dilepaskan

pendidikan Terdakwa SD Kelas IV (Tidak Tamat) dan Terdakwabukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanjin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM ~ RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracikulang atau dilepaskan

perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kembali ; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanjin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM ~ RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracikulang atau dilepaskan

benar Terdakwa belum pernah dihukum ; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjualbebas obatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telahdibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejakHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mrhtanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracikulang atau dilepaskan

ADI HIDAYAT, Apt BinAGUS SUJITO bahwa obat jenis Carnophen / Zenith tersebut telah dibatalkan jinedarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalampenjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmidengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kKemasan terkecilnya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa telah

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M. Muryadi, S, kemudiantanggal 20 April 1995 sebagian lagi dari tanah tersebut dilepaskan olehPenggugat kepada Sdr. David Effendi seluas + 4.415 m*, selanjutnyaHalaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017tanggal 21 April 1998 sebagian lagi dilepaskan oleh Penggugat kepadaYayat Supriatna (PU Kaitim) seluas + 1.000 m, serta 700 m? dilepaskankepada Kadmidi.

Yamin di tahun 1980, berdasarkan SuratPenunjukan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Samarinda sekarangWalikota Samarinda di tahun 1980, setelah dilepaskan sebagian kepadaSdr. M. Muryadi, S seluas 8.432 m, kepada Sdr. David Effendi seluas4.415 m, kepada Yayat Supriatna (PU Kaltim) seluas 1.000 m7, sertakepada Sdr. Kadmini seluas 700 m?, masih menyisakan tanah seluas +7.483 m? termasuk di dalamnya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 1134/Kel.

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M Muryadi S, lalutanggal 20 April 1995 seluas 4.415 m? dilepaskan oleh Penggugat kepadaSdr. Effendi, tanggal 21 April 1998 seluas 1.000 m? dilepaskan olehPenggugat Yayat Supriatna (PU Kaltim) serta 700 m? dilepaskan kepadaKadmidi, sehingga tersisa 7.483 m? sedangkan tanah sengketa seluas1.174 m?

berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon' Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Negeri menyatakan pula Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanHalaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 220 kK/PID/2018kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,oleh karena itu Terdakwa dilepaskan

atau apakah benar caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, danapakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan cKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

putusan yang menyatakan mengenai hak kepemilikan, dan denganadanya suratsurat berupa Surat Keterangan Pinjam Meminjam dan Surat dariKerapatan Adat Nagari (KAN) Saning Baka Nomor : 05/KANSB/IX/2005,menurut hakim suratsurat tersebut juga bukanlah sebagai bukti mutlak untukmenyatakan mengenai hak kepemilikkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Halaman 5 Daftar Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2015/PN Sik.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 191 ayat (2)Undangundang

masing-masing selama 6 (enam) bulan, 15 (Lima belas) hari dan Denda 60. 000.000 (enam puluh juta) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan ;