Ditemukan 444 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN TAKENGON Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Tkn
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Wahyu Husni, SH.
Terdakwa:
1.Amiruddin Bin Abdul Mutalib
2.Nurul Iman Alias Onot Bin Hasanusi
40326
  • lain unsur kesengajaan adalahkehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibatkarena tindakan tersebut, sehingga kesengajaan atau opzet dapat dikatakanseseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendakiperbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangundangNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya, yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis Sumber dayaalam hewani
Register : 28-04-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
ANDRI Alias AN Bin TUSIP Alm
435150
  • Hutan Wisata merupakankawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelinara gunakepentingan pariwisata dan/atau wisata buru, yaitu hutan wisata yang memilikikeindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahanalamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentinganrekreasi dan kebudayaan, disebut Taman Wisata.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Jo angka 13 Jo Pasal 29 Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Register : 30-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR ALAMSYAH MALO, SH.
Terdakwa:
I KETUT KARDITA
10364
  • Bahwa kredit ketahanan pangan dan energi merupakan program dariMenteri Pertanian, tujuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yaitumeningkatkan produksi dan produktifitas usaha pertanian tanamanpangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkanpangan nabati dan atau hewani dimana kredit ketahanan pangan iniagar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dimanfaatkan olehpenerima KKPE secara efesien, efektif dan berkelanjutan sehinggadapat mendukung ketahanan pangan nasional.
    Bahwa apabila bukan sebagai anggota kelompok tani, tidak bisamendapatkan program KKPE, hal ini sejalan dengan tujuan KreditKetahanan Pangan dan Energi yaitu meningkatkan produksi danproduktifitas usaha pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakandan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan atau hewani Bahwa saksi pernah melakukan monitoring yang dilakukan oleh PPLDesa Tunjung selanjutnya saksi menerima laporan secara lisan dari PPLyaitu Nyoman Sukardana dan mengatakan kredit tersebut
    Bahwa kredit ketahanan pangan dan energi merupakan program dariMenterian Pertanian dimana tujuan kredit ketahanan pangan danenergi yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktifitas usahapertanian tanaman pangan, holtikultur, peternakan dan perkebunanyang mengahasilkan pangan nabati dan atau hewani dimana kreditketahanan pangan ini ditujukan agar dana yang disediakan oleh Bankpelaksana dimanfaatkan oleh penerima KKPEsecara efesien, efektif danberkelanjutan sehingga dapat mendukung ketahanan pangan
Register : 26-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 284/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
SIMON, S.H
Terdakwa:
RAZALI BIN ABDULLAH
9422
  • Tugas AHLI adalah melakukan kegiatan operasionalkarantina tumbuhan yaitu mencegah masuk dan keluarnya sertatersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan nabati, dan juga pengawasan dan penindakan pelanggaranperaturan perundangundangan dibidang karantina hewan dan karantinatumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.
Register : 17-09-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1083/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Ida Ayu Ketut Sulasmi, SH
Terdakwa:
Dra. Anak Agung Sagung Istri Mirah Pratiwi
7833
  • pokok, tugasutama,cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan ;"Perencanaan Teknis" adalah kegiatankegiatan dan usahausahauntuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunanguna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu danberskala mikro serta bersifat teknis ; "Tata Pengaturan Air" adalahsegala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan,penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, danpengawasan atas air beserta sumbersumbernya, termasuk kekayaanalam bukan hewani
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
15646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.273.218.600 1.273.218.600Sanksi Bunga 599.929.557 599.929.557Sanksi Kenaikan 23.365.357 23.365.357 1.896.513.5141.896.513.514 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbandingnomor KEP2002/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1650/B/PK/PJK/2017Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor : KEP2013/WPuJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sbb:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani dimana produk yang dijual olehPemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK);Dalam melakukan kegiatan usaha, Pemohon Banding mengelola perkebunankelapa sawit yang menghasilkan
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1846 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
14646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa PT Tapian Nadenggan merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalambidang industri minyak kasar (minyak makan) dari Nabati dan Hewani dimana produk yang dijual oleh Wajib Pajak adalah minyak kelapa sawit(CPO) dan Inti Sawit (PK);2. Dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, PT Tapian Nadengganmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunankelapa sawit yaitu Tandan Buah Segar (TBS).
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1847 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
16144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.883.482.881 1.883.482.881Sanksi Bunga 903.522.183 903.522.183Sanksi Kenaikan 1.250.001 1.250.001Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 2.788.360.065 2.788.360.065 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbandingnomor KEP2008/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Register : 16-04-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 69/Pid.B/2013/PN.Dmk
Tanggal 24 Juli 2013 —
8937
  • Dalam perkara ini, Para Terdakwa jangankan meminta izin kepadaorang tua korban, mempunyai belas kasihan pun tidak ada, karena telah memperlakukansaksi korban Firda Wijayani sebagai seorang perempuan belum dewasa, denganperlakuan dan tabiat yang keji, karena Para Terdakwa telah mengumbar nafsu hewani dengan menyetubuhi korban secara paksa dan bergantian sebanyak 7 orang, karenanyaatas sikap dan tindakan Para Terdakwa tersebut yang bahkan tidak melakukan tindakanlain apapun untuk dapat menghindari
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25.283.217.697) (25.283.217.697) Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor : KEP2075/WPJ.19/2014 tanggal 9 Oktober 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sbb:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan terkait penyerahan tidak terutang atau dibebaskan dari PPNsebesar Rp.412.468.930,00 dengan penjelasan sebagai berikut;Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 2.633.304.454 f 2.633.304.454Sanksi Bunga 1.263.986.138 5 1.263.986.138Sanksi Kenaikan A .Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 3.897.290.592 3.897.290.592 PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP117/WPJ.19/2015 tanggal 21 Januari 2015 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1842 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
16439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/ MenjadiUraian(Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 820.200.746 820.200.746Sanksi Bunga 393.696.358 393.696.358Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.213.897.104 1.213.897.104 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP2006/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Register : 12-10-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Sdn
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Arge Arif Suprabowo, SH
Terdakwa:
1.ANDY KURNIAWAN Alias BROTOBin Gimo
2.AHMAT SUHENDRA Bin SUGIANTO
13762
  • yaitu menjagadan merawat baikbaik diri sendiri atau makhluk hidup agar terjaga dengan baik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut yaitumengangkat, membawa, memuat atau mengirimkan sesuatu barang untukdibawa ke suatu tempat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan yaitukegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung atau dapatdikatakan melakukan usaha dagang;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 5 yang dimaksuddengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1647/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21.038.396.799) (21.038.396.799) Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor : KEP2074/WPJ.19/2014 tanggal 9 Oktober 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sbb:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan terkait penyerahan tidak terutang atau dibebaskan dari PPNsebesar Rp.612.385.004,00 dengan penjelasan sebagai berikut;Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Register : 29-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 8 Juli 2015 — HERMAN TONI Bin SABLI
4016
  • menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati adalah merupakan suatu unsurunsur dalam suatu perincian dari pasal tersebut,hal ini juga dimaknai sebagai suatu syarat yang menimbulkan akibat hukum, lebih lagiapabila dalam syarat tersebut bersifat kumulatif ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang dimaksud dengansatwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani
Register : 04-08-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 79-K/PM.III-18/AD/VIII/2015
Tanggal 16 Nopember 2015 — Kopda Maxem Siahaya
14677
  • Inimenunjukkan sifat Kemanusiaan Terdakwa sudah tidak ada lagimelainkan sifat hewani yang digunakan oleh Terdakwa.Bahwa hakekat dari perobuatan Terdakwa tersebut di atas hanyamenunjukkan suatu sikap yang menyepelekan dan cenderungmengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiaptindakannya.
Register : 29-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 8 Juli 2015 — MUSA Bin KASIM
4921
  • bahwamenyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan mati adalah merupakan suatu unsurunsur dalam suatuperincian dari pasal tersebut, hal ini juga dimaknai sebagai suatu syarat yangmenimbulkan akibat hukum, lebih lagi apabila dalam syarat tersebut bersifat kumulatif ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal UndangUndang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang dimaksuddengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/ MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 756.600.890 756.600.890Sanksi Bunga 363.168.426 363.168.426Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.119.769.316 1.119.769.316 Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor KEP2409/WPJ.19/2014 tanggal 3 Desember 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1844 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
15840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/ MenjadiUraian(Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 704.742.537 704.742.537Sanksi Bunga 338.276.418 338.276.418Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.043.018.955 1.043.018.955 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP2007/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani