Ditemukan 1217805 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-01-2013 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 3/PID.B/2013/PN.SRLN Tanggal 14 Februari 2013 — ADI SAPUTRA BIN ASLIK
32 — 15
32 — 15
Menyatakan Terdakwa ADI SAPUTRA BIN ASLIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
hasil hutan yang dikeluarkan olehinstansi yang berwenang; gunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis bulian sebanyak lebih kurang 2,5 kubik adalah milik sdr.
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Bah rdak rsama sam ngan saksi dan saksi ROFIK BINURHADI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 17.45 WIB di jalan bloklokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu PT AAS di Desa JatiBaru Kec.
dengan MENGUASAIT dalam hal ini bukan berarti memiliki akan tetapi suatu barang berada di bawah penguasaan si pelaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan HASIL HUTAN yaitu dapatberupa hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primerantara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan yang merupakan hasil dari keterangan para saksi, keterangan
unsur ini telah terpenuhi; 3. nsur Yang Tidak Dilengkapi Bersama sama Dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan DILENGKAPI BERSAMA SAMA adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat surat yang sah sebagai bukti, dan Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya,
maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai bukti.
Putus : 10-03-2005 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132K/TUN/2004 Tanggal 10 Maret 2005 — PT Dan Liris; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suroto telah memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2.a.3) tersebut :Menimbang :Mengenai keberatankeberatan ad. 1dan2:Bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini menge nai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atauada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimanayang
Putus : 04-10-2006 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688K/PDT/2003 Tanggal 4 Oktober 2006 — Nyonya Rostiani Lesmono; HO Bambang Harianto; Nyonya Naro Cheryll M.; Nyonya Astutik
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke1, ke2 dan ke3 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku seperti yang
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1757K/PDT/2002 Tanggal 6 Oktober 2006 — H. Dahlan bin H. Baluku; Bustani bin Arsyad; Noor Hadijah binti H. Dahlan
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 09-03-2005 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684K/PDT/2002 Tanggal 9 Maret 2005 — Stevanus Manuhutu; Buce Manuhutu; Johana Selvina Lewakabessy
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 22-03-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3446K/PDT/2000 Tanggal 22 Maret 2007 — Tn. MOH. YUSUF ODJO; Tn. RAHMAT MUSLIM; Tn. H. IYUS RUSMITA; H. PARDAN FAISAL; KEPALA KANTOR LELANG NEGARA BOGOR
75 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-12-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 61/Pid.Sus/2013/PN Pml Tanggal 8 Januari 2014 — TOMI JAYA bin MUKRI
78 — 2
78 — 2
Menyatakan Terdakwa TOMI JAYA Bin MUKRI sebagaimana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 42 (empat) bulan dan 15.
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalamhutan;3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;Ad. 1.
Setiap orang;Putusan No.61/Pid.Sus/201 3/PN.Pml282. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapaibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Ad. 1.
bahwa yang dimaksud dengandilengkapi bersamasama adalah bahwa pada setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harusdisertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti.
Apabila antara isidokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama denganPutusan No.61/Pid.Sus/201 3/PN.Pml29keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebutdinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai bukti.Menimbang, bahwa selanuutnya dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 41 tahun1999 tentang Kehutanan menyatakan bhwa hasil hutan adalah bendabendahayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap
Menyatakan Terdakwa TOMI JAYA Bin MUKRI sebagaimana tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengangkut, menguasai atau memiliki Hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;Putusan No.61/Pid.Sus/201 3/PN.Pml394. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan5. Menjatuhkan pula kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp. 500.000.
Putus : 06-12-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Slw Tanggal 6 Desember 2016 — MOHAMMAD SOLEH Bin H. SLAMET
68 — 6
68 — 6
Menyatakan terdakwa MOHAMMAD SOLEH Bin H SLAMET, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yangmelakukan, dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liardan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah,seolaholahmenjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untukdijual kepada pihak ketiga,baik di dalam maupun di luar negeri", sebagaimanadimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1) Huruf d Jo Pasal 19 huruf f UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013
HAMZAH untuk menyerahkan surat berupa Surat Keterangan Asal UsulKayu dan menerima hasil penjulan kayu jati tersebut senilai Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah ) dari saksi H. HAMZAH.Bahwa setelah terdakwa menerima hasil penjualan kayu jati tersebutkemudian ke Pemalang, sesampai di Pemalang terdakwa menghubungi saksiSUPRIYONO dengan mengatakan PRI, UANGNYA DARI HAMZAH Rp.9.000.000, SUDAH ADA DI SAYA ,BERHUBUNG SUDAH SORE ,SAYA CAPEK, UANGNYA BESOK SAJA , BAGAIMANA?
Mekarjatidi Desa Bedug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaktidaknya padatempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSlawi, orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutankayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yangpalsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
Muda, Penerbit Reality Publisher, hal. 398);Menimbang, bahwa dalam ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskanbahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
dari rumusan delik yang terdapat di belakangnya, melainkan harusditafsirkan dalam satu kesatuan rumusan delik, sehingga dengan demikian MajelisHakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Sengaja Memalsukan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dan Menggunakan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu Yang Palsu telah terpenuhi secara hukum;3.
Putus : 04-05-2005 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3321K/PDT/2003 Tanggal 4 Mei 2005 — Abd. Latif Akbar; Sea binti Makku; Basse binti Makku; Sudding Dg. Bani bin Makku; Bibi binti Makku; Mina binti Makku; Lomoing bin Makku; Yosef Lengkong; Harry Tonger; Kepala Badan Pertanahan Nasional
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 30-05-2007 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3065K/PDT/2003 Tanggal 30 Mei 2007 — Roswita Kosim; Soh Pek Sui alias Suriadinata; Hisar Pardede; Johny Pardede
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 27-11-2008 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263K/PIDSUS/2008 Tanggal 27 Nopember 2008 — JAKSA/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; IMAN AK. MARJANA
367 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
367 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 30-11-2006 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653K/PDT/2001 Tanggal 30 Nopember 2006 — Aryanto Simbolon; Drs. S.T. Pardede
44 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerja No. 638/BPer/KMK12/IV/98 tanggal 1 April 1998sungguhsungguh fiktif sebab tidak ada sesen rupiahpun yang diterima /dicairkan oleh Tergugat/Terbanding/Kasasier, logika hukumnya adalahtuntutan menjadi gugur demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1, 2,3 dan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya; lagi pula keberatantersebut mengenai penilaian hasil
Putus : 04-01-2007 — Upload : 11-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1633K/PDT/2002 Tanggal 4 Januari 2007 — Hj. Syamsiah Daeng Ratu; Sumiati Daeng Kebo; Andi Mappajaya Mangoposini; Andi Fardiana Mangoposini; Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-02-2007 — Upload : 29-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3056K/PDT/2002 Tanggal 26 Februari 2007 — Patar Lumban Tobing; Nyonya Brenggit br. Ginting alias Beren Ginting; Drs. Gomgom Napitupulu, SMHk.; PT Unitwin Indonesia
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 29-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 249 / Pid.B / 2013 / PN.Bdw Tanggal 29 Januari 2014 — ABDUL WAHID Bin HASIM KIYANTO
24 — 5
24 — 5
Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin HASIM KIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli hasil hutan dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3.
Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan,lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secarasah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara diPE rSiGainGia 1) sessee=seeeserseeesser nese cee cee ere192.
terbukti maka selanjutnya akandipertimbangkan kelanjutan dari sub unsur berikutnya, dan jika semuasub unsur tersebut tidak terbukti, maka tidak perlu lagidipertimbangkan kelanjutan dari sub unsur yang terdapat dalam unsurkedua dimaksud ; 22222 22 n nn nnn nnn neew Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohonadalah memotong pokok (batang), atau dahan dari pohon, sedangkanmemanen atau memungut hasil adalah mendapatkan atau mengambilmanfaat dari hasil hutan tersebut ;w Menimbang, bahwa berdasarkan
Dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah ;Ad.1.
Dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah ;w Menimbang, bahwa terlebih dahulu) akan dipertimbangkanperbuatan Terdakwa tersebut apakah termasuk dalam kategorimenerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, atau memiliki hasil hutan ; Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif artinyaapabila salah
Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin HASIM KIYANTOtersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana membeli hasil hutan dari kawasanhutan yang diambil secara tidak sah ;295:6.. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ; 220202 2025.
Putus : 28-02-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835K/PDT/2004 Tanggal 28 Februari 2006 — Elizabeth Supiti Tedjokusumo; Wirjo Tedjokusumo; Yuwono; Hj. Jd. Soemarti (Istri alm. Soegeng Sanyoto); Zainal Effendi; Susiati; Timan; H. Harun Alrasyid, BA.; Kamdi; Kastono; Yoyok; Yamadji; Jayus; Soedjono JPK; Supriyadi; Darmiati; Moch. Safeh; Sukarini, SH.; Lurah Sidoklumpuk; Camat Sidoarjo; Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo; Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 08-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830K/PDT/2000 Tanggal 8 Maret 2007 — Suwarsih; Kasman; Soewito Handoyono; M.K. Kasmini; Sumiatun/Janda alm. Paing als. Bu Paing; Mu'inah; Sukarni; Kasmi
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 04-07-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734K/PDT/2002 Tanggal 4 Juli 2006 — Hj. Nurhaniah; PT Bank Umum Nasional Pusat Jakarta cq. PT Bank Umum Nasional Cabang Balikpapan; Seten, SH.
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 18-07-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1735K/PDT/2002 Tanggal 18 Juli 2006 — Hasurungan Silitonga; Donald Sianturi; Ginsat Willis Manik; Suaibir Malik; Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu cq. Camat Panai Tengah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Labuhan Bilik (sekarang Camat Panai Hulu/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tanjung Sarang Elang); Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu cq. Camat Panai Tengah (sekarang Camat Panai Hulu) cq. Kepala Desa Tanjung Sarang Elang; Para Ahli Waris Dari Almarhum Abdul Munir Dalimunthe; Masraini; Ayunil Akhyar Dalimunthe; Rahimah Dalimunthe; Muhammad Yusuf Dalimunthe; Nurbani Dalimunthe; Muhammad Faisal Hamdani Dalimunthe
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 16-03-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3675K/PDT/2002 Tanggal 16 Maret 2007 — Per. Haji Tola; H. Hasnah binti Lako; Arif bin Lako; Abidin bin Lako; Kaharuddin; Saleha; Saleng; H. Nurani; H. Kamaruddin Hamid
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
danmembuktikan masingmasing dari dalil perlawanan TergugatTergugat/paraTermohon Kasasi ; bahwa hal ini temasuk keliru dalam mengadili, karena itu sepatutnyakepada masingmasing para Tergugat patut untuk dibebani pembuktian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 s/d 4: bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenajudex facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, lagi pulaalasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil