Ditemukan 956 data
9 — 3
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturanHal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0057/Pdt.P/2018/PA.Rkstambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai
14 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
65 — 57
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
302 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;ALASASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengesampingkan hukum Syariah Islam yang berlaku bagi Bank Syariah danmengesampingkan Dewan Syariah Nasional berikut fatwafatwanya;Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai salah satu PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara perdata Ummat
menjadikan Syariah Islamdan ketentuanketentuan Dewan Syariah Nasional yang berlaku bagi bank,dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkaratersebut;Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidakmengakui hukum yang berlaku khusus bagi bank yang berprinsip syariah, diantaranya terhadap Akad Murabahah;Pengadilan Agama dan Pengadiian Tinggi Agama merupakan PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara Lembaga Keuangan Syariah(LKS), sebagaimana menangani perkaraperkara Ummat
11 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
15 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0037/Padt.P/2019/PA.
12 — 1
perselisinan seringterjadi antara Pemohon karena salah paham saja dan saksi melihatmasih bisa diperbaiki dan memang masih baik baik (rukun);e Bahwa saksi mohon kepada Majelis untuk diberi waktu meperbaikirumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan alasan menurutTermohon sekali semingu (minggu) Pemohon pulang kerja masihmelakukan hubungan badan;Menimbang, bahwa atas permohonan untuk memperbaiki dari saksi(orang dekat) Termohon tersebut dengan pertimbangan ishlah demi keutuhanrumah tangga masyarakat (ummat
6 — 0
diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 159/Pat.P/2018/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam : Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat
17 — 6
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifatfautsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan
62 — 10
Bahwa Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besarbagi kaum lakilaki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan.Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknyapandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yangbanyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikanHalaman 2 dari 14 halamanPutusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Smnpara istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukandan penyimpangan.8.
10 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
20 — 12
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat ftautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
13 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
11 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
13 — 7
Bahwa dalil dali tersebut di atas dikemukakan sematamata untukmeyakinkan Yang Mulia majelis Hakim bahwa sesungguhnya tidak adaalasan yang patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugatsebagai ummat yang beriman memahami benar bahwa pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat adalah menjalankan perintah Allah SWT. Makaperceraian berarti kiufur nikmat dan khianat atas apa yang dianjurkan sertadiperintahkan Allah SWT.;9.
9 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
20 — 15
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
12 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.60/Padt.P/2021/PA.
75 — 31
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat fautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
30 — 15
Nomor7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang undang nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat