Ditemukan 735 data
20 — 4
adalahsebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon, dan paraPemohon menyatakan tetap dengan permohonannya; Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang orang yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah Kota Mojokerto yang mengajukan permohonan pengakuananak yang bertujuan agar Pengadilan Agama Mojokerto memberikan penetapan sahnyaanak anak para Pemohon, permohonan mana telah bersesuaian dengan ketentuan pasal49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
10 — 1
, Tergugatdan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat MahkamahNomor Perkara : 1491/Pdt.G/2014/PA.Bihalaman 10 dari 13 halamanAgung Republik Indonesia nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 MajelisHakim perlu. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untukmelaksanakan ketentuan tersebut di atas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, makasesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimanatelah dibah
14 — 1
Saksi menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut :bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahbertetangga denganpeng gugat; bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isterimenikah sejak 14 tahun yangbahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamaterakhir di rumah Milik bersama dan telah dikaruniai 3bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattidur,tinggal satu rumah namum kamarnya sendiri sendiri dan diBah wanantara Penggugat
6 — 2
Putusan Nomor: 0871/Pdt.G/2012/PA.Ngj.putusan ini kepada Pejabat yang terkait in casu PPN dalam wilayah hukum tempatdimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinanPenggugat dan Tergugat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan
26 — 7
tanggal 28 Januari 2006, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No.1 47/Pdt.P/2013/PABjiMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) paraPemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagaibukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun1989 yang telah dibah
27 — 4
Hamparan Perak, Kebupaten DeliSerdang, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3)huruf e Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) paraPemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagaibukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon IT;Halaman 6 dari Penetapan No.91/Pdt.P/2013/PABjiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun1989 yang telah dibah
44 — 18
Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon (HENDRI DONALD SIMORANGKIR & ANI RIA LAOLY)pada tanggal 01 Juli 2017 terhadap seorang anak jenis kelaminPerempuan bernama DEBORA CAHAYA PUTRI SARAGIH yang lahir diBah Jambi, 01 Juli 2017;3. Memberikan Kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Pematangsiantar untuk mengubah akta kelahiran anak;Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN.PMS4.
6 — 0
cukup dengan keterangan danbuktibuktinya dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat(2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dibah
4 — 0
Agama untuk mengirimkan salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
47 — 20
berwenangmengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon berdomisili di DesaSejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, maka permohonanPemohon untuk penetapan wali atas kedua orang anaknya yang bernama Nasywa KiranaLihawa, perempuan umur 10 tahun, dan Fitrah Rizky Lihawa, lakilaki umur 6 tahunkarena4anak tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) danpenjelasannya ayat (2) angka (18) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah dibah
12 — 0
diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama KecamatanGambiran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dibah
9 — 0
diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama KecamatanGambiran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dibah
16 — 13
berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam makapermohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untukdikabulkan; == oa10Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
20 — 3
Pasal 116 huruf (b) dan (f)Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaMajelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayahtempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada
6 — 3
berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anakyang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka MajelisHakim menetapkan anak, lahir di Semarang, tanggal 31 Maret 2010 dalam asuhan(hadhonah) Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak terhadap tergugat dicabut olehPenggugat, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
46 — 14
dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Talu setelah putusan im berkekuatan hukumtetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkanmaka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah
6 — 0
dari suaminya itu yaitubernama Tergugat; Menimbang atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dankepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempatkediaman diwilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasalm73 ayat(1) UndangOundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dibah
14 — 8
Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untukmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supayamengirimkan salinan putusan im yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsungkan guna dicatatperceraian tersebut; Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dibah
8 — 0
/Pdt.G/2014/PA.Grt.Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figihdalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz I hal. 405 yang Artinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudiantidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Paniteraberkewajiban
14 — 8
melawan hukum dan telah terbukti oleh karenanyaberdasar ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangterdapat dalam Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah dibah