Ditemukan 2491 data
9 — 1
2012, dihadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung,Kabupaten Blora, sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :174/24/IV/2012, tertanggal 10 April 2012 pada waktu itu Pemohonberstatus jejaka dengan Termohon perawan;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggalbersama di rumah orangtua Termohon selama 9 bulan, dan selamaperkawinan tersebut sudah pernah berhubungan layaknya suami istri ( ba'dadukhul ), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama poa
10 — 6
faktafakta tereebut di atas telah nvatkedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit untukdirukunkan, sehingga majelis hakim berkesimpulan telah terjadinertenckaran dan vnerselisihan antara neneeugat dan terongat karenapo Petty eee rr roo ot OS *OoF SRapabila telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antarakeduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harusdinyatakan terbu akt vamah tanceaa pengeugat dan tergugat telah necah yangSUL PUTA Sabie ae Poa
35 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lama Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama, dankawan,Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3526/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal25 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan
47 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, jabatan Direktur PTTrubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra dan kawan, kewarganegaraan Indonesiapara Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4051/POA/TCM/FIN/1 1/2018,tanggal 28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata
23 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Radityo Harryndra Putra,kewarganegaraan' Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jakarta 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2891/POA/KTD/FIN/9 2018,tanggal 15 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ KEJAKSAAN AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM
54 — 38
Riau, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada Harapan ManurungKaryawan Perseroan dengan Jabatan sebagaiLitigation Analyst, bertempat tinggal di Jakarta danMaria Victoria Karyawan Perseroan dengan Jabatansebagai Litigation Analyst, bertempat tinggal diJakarta berdasarkan Surat Kuasa khusus No.253/POA/Leg/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPelalawan REG NOMOR : 80/SK/Pdt/2019/PN.PLWtanggal 14 November 2019 sebagai Pembandingsemula Penggugat ;Lawan:PEMERINTAH
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur PT Kitadin;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suprianto, dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0555/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
46 — 28
Marpoyan DamaieS uasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 ;Poa dalam tahanan berdasarkan Penahanan :Q Penyidik, tanggal 02 Juni 2016 Nomor : Sp Han/84 /V1/2016 sejaktanggal 02 Juni 2016 s.d. tanggal 21 Juni 2016;2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal16 Juni 2016 Nomor :B 86/N.4.23/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 22Juni 2016 s.d tanggal 30 Juli 2016;3.
11 — 6
tingkatpertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAIGUGAT antara :pe umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu,dengan ini memberi kuasa khusus kepada Yuliswan SH.MH dan rekanAdvokat berkantor di Perum Pinang Mas No.37 RT.04 RW.0O1 KelurahanBentering Permai Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkuluselanjutnya disebut sebagai penggugat;MelawanPT umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaanSwasta (petani), bertempat tinggal di Poa
214 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama dan Stephanus Demo W,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4335/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan
16 — 5
RRR ER PEEFETFFFFFTFFFTFTTFREI RR RRR RE EEE EA PEP PF e FF 7 6 b948c0810080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002139316b948cceefe 7 FFFFFFFR FFT F TREE FREER EEE EEE EE EFFERRITE RRR RRR RR PEFEFFFFFFTFFFTFTTFRPP FRPP PREP E FFE E EEE PT FPP TPP PPP e 7 efe7 6b948494b5a5bdd6ce5a847beff7 7 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE FFF FFFFFFTTFREE E PPE FR PREP EE EPTFE EE EPP PPP PPP PFS 4b 5a5183129adb5b5ffffff738c84293939e7f7 FE FFE EEE EEEEEEPEFRPP RFR F PREFER ERE FE ERP PPP PP Poa
FTE FFF FFF TF FFF FFT FPP TTT Pf e 7 7 F7 C6dece7b948c42635a0018101821185a6b63c6ded6fffffff7ffff94adad213931000000000000000000080808000000000000000000080808000000000000000000080000000000293131d6f7 efffffTfTTFFTFTTTFTITTFRPP FP PE FP PE FREE EEE EE EE EE PP FPP TPP Pod 6 e 7 e7 21313163737 367 FFF FETE PTT E FTESFFFFFFFTFFFTFFTTFFITIFO 4 9494313131181818000000000000000000 7373753 fFFFFFFFFFFFTFFFTFFITFFITFFITIF ffff42524a29524affffffd6e7de31524a7b94 94 FFFFFFFFFFFFFTTFFTTFTTFFRPP ARR REE PEEPS Poa
efef6 b84 7 badadadffffffa5c6bd528473deefe 7 FFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFTTFFFTFFTTFFTFFPP FFFEFF FE FF EE EFT EEE PEPE PPP PPP b dd6ce1831298ca59cffffff7 39484314a42d6dede FF FFFFFTFFFETFFTFF FET EFETF FETE FT TFT EFF PTFFP FFE FFE FP PE FP EE PEP PTET Poff fas adad213931la5bdb5ffffff5a6b63294239d6efe7ffFEF FTIR LR FRPP EE FEE REFER EEE PEFEF FF FE FFE FP EE EPTFE EE EE PPP PPPS PP oa dc6bd63847 bdeefe78ca59c7 39c94effft7 fff TTTFRPP FRPP CEFR EE FEE EEE EE EEFRPP FRPP PEPE E PEE FETE EEE PPP PPP PP Poa
2bdbdbdeff7f78c8c84adada5f7f7 ef fffttfftTfFTTTTFTTITITIITT TTT fb 5 b5b58c8c8cdedede949494181818bdbdc6fffffffitfffb5c6c6182118314a42e7f7eff7 fff63847b000000000000213131b5d6d 6FFFFFFFFFFFFFFFFFFTFFTFFTTTFTFRPP ARR RRR EE PEPE PPP 5S d6ce1829218cada SfftttttttrtttttttttttttTFFFFFFFTFFTTFFIFFFO 4 9494636363c6c6cO6fffffff ff fffefefefdededefttttTTTTFTTTFTTTFFTTTTTTTTTTTeff7f7395a4a42635af7ffffbdcebd1039399cada ad FTF FFF FFFIFFFFTFFE FFT FE FEEE FTE FFE FFE FEET FFT FETE FEET FEET FEET FP PEP PPP Poa
EEE ER PEEP PPP PPC 6 ded6314a39637 36bcee7 deffftfftTtTtTttTtTtTtTTTfFRPP FP PR FR FE FREE EEE EEFRPP RR RITTER RR RRR RE EE PR RR EE EE EEFFFFFFFTFFFTFFFTFF FF FFE FF FEFFPE FPF PT iP a5 b5ad0818186b8c84 67 FFFFFFFFFFFF FEF FEF EEE PEE EE PFFTfFFFFFTTFTFFFFCc6 cC6c68c8c8C2929290000000000008c8c8cc6c6c6949494 dedede fff TTfTTTTTTTTTTTTTfHd6efe 72139395273 6bffffffe7f7 ef2139315a6b6bf7 FFFTTFFFTTTFTTT TTT TTTFRPP ARR CRP RRRRRRE E R E E EEE EFFFFFFFTFFFTFFFTFRPP FP FE FRPP PFET FFE E EEE PT PPP Poa
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle ofAgreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintahkepada Pertamina.Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.
Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada
Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) denganPT Badak NGL Co.
Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2016Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukumperpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagaiberikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
18 — 1
Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor poa ese 13 Mei 2013) ;. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jakarta Selatan ;. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;.
156 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra,jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Zeyd,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3807/POA/TCM/FIN/1 1/2018, tanggal12 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan' Indonesia, dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0005/PoA/LEG/TAX/II/2018/NKFE, tanggal 23Februari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
12 — 5
Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada pihak lainen Poa es & fe >yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah cerai.6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang karena belum sempatmendaftarkan penikahan Pemohon dengan Pemohon Il di Kantor UrusanAgama7.
198 — 193
Jenderal SudirmanKav. 52 53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 05/PoA/HP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;5. PT. AETRA AIR JAKARTA, beralamat di Menara Satu Sentra KelapaGading Lt. 2, Jl. Bulevar Kelapa Gading LA 3 No. 1, Summarecon KelapaGading, Jakarta Utara 14240, dalam hal ini diwakili oleh Ir.
122 — 85
Para Advokat Konsultan Hukum pada kantor OTTO HASIBUAN &ASSOCIATES beralamat di Komplek Duta MerlinBlok B 30 Jalan Gajah Mada No. 35 Jakarta Pusat,berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 009/CSD/POA/ITPDir/VIII/13, tanggal 27 Agustus 2013, sebagai Pembanding semula Penggugat ; LAWAN:1. PT.
13 — 1
tinggal bersama di Cimahi selama 1 tahun 2 bulan, namun belumdikaruniai keturunan.Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah danterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang sulitdiatasi sejak bulan Mei 2006.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugatsemakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2007.Bahwa sebabsebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena :Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak Mei 2005.Poa
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dan kawan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suprianto,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaKuasa Hukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4338/POA/KTD/FIN/12/2018,tanggal 13 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan