ABDUL KHOLIK PASARIBU, DKK VS KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

., beralamatdi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 April 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJAKABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Prof.M.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/20184. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

Gugatan Para Penggugat kabur mengenai Objek Sengketa, karenaseharusnya yang menjadi objek sengketa bukan Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan,tetapi penolakan Tergugat:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor23/G/2017/PTUNPBR, tanggal 19 Oktober 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan;4.

Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Mei 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 2012 melanggar Keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: UM.008/41/2/ DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/

XII/ 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan, tanggal 29 Desember 2012 Pasal 2 ayat 1, 3 dan 4 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas ketelitian, asas kecermatan dan asas profesional3.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/ XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20124. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Barru), berupa Surat Keputusan Bupati Barru c.q.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20125. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barru c.q.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Tentang Pengesa-han Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku6. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI

;Bahwa benar Umar Peseng masih bekerja di Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Garongkong ; 31Bahwa ada anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongmasuk menjadi anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSamaturue ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong ada kerjasama dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue ; Bahwa saksi tahu perusahaan yang bekerja sama dengan KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong dan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Samaturue adalah Semen

Kerja Bongkar Muat Garongkong; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri mempunyai kantor ; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri mempunyai akta pendirian ; Bahwa tidak ada hubungan kerja Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat Syukur Mandiri dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarongkong ; Bahwa saksi tahu Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongdidirikan pada tahun 2010 ; Bahwa saksi tahu pengurus Koperasi Tenaga

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarongkong dari Dinas perhubungan ; Bahwa benar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongberbentuk Koperasi ; Bahwa ada akta pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarorngkong 3 = a nnBahwa saksi tahu dari masyarakat tenaga kerja Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Garongkong;Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri dan bekerja dengan orang lain ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri tidakmeenmpunyai

Kantor nsBahwa tidak ada anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri bekerja di pelabuhan ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri pernahmendatangkan Tenaga Kerja dari luar Garongkong;Bahwa tidak ada kerugian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarongkong sejak berdirinya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri ; Bahwa ada pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat SyukurMandiri ; Bahwa pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat SyukurMandiri bukan dari masyarakat

tempatnya Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Syukur Mandiri ;Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri tidakmempunyai tenaga kerja ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong pernahmelakukan kontrak dengan Bosowa dan Lagaligo ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue pada awalnyaadalah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong yang terdiridari warga asli Garongkong yang berdomisili disekitar pelabuhansebanyak 60 orang yang kesemuanya selalu aktif dan selalumelakukan

., dkk VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut sebagai ParaPENGGUGAT jos c2ec eee seneeeenenmerenneenweneneMelawan:KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO,Tempat Kedudukan di Jalan Raya Jati No. 4Sidoarjo. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus1.ARIF MAKIN, SH. Jabatan : Sekretaris DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HERI SOESANTO, SH., MH. Jabatan : KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenSidOaljO.n nnn nnn n mene nnn nnn nnnDJOKO SADJONO, SE., SH., MH.

Jabatan :Kabid Hubungan Industrial dan KesejahteraanPekerja pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupatenSidoajo.ARIES SAPUTRO, SH. Jabatan : KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupatenSidoarjo.M. ANWAR KHOIFIN, SH., MH. Jabatan : KasiPengupahan dan Persyaratan Kerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 3 dari halaman 68. GATOT PRIYO UTOMO, SE., MM.

Jabatan :Kasi Hubungan Industrial pada Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HASAN MANGALLE, SH., ST. Jabatan : KasiNorma Keselamatan dan Kesehatan Kerjapada Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. UCOK SUNYOTO, S.Sos., MM. JabatanMediator Hubungan Industrial pada DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. TRI WIDODO, SH., ST. Jabatan : PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial TenagaKerja KabupatenSidoOarjO.10.MACHWAL ANAM, SH.

.;KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN);

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw. 024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWANKEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN);Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong,15314; 2 222222 2e nnn ne ene nee neeDalam hal ini memberikan Kuasa

Sugiyanto; NIP : 19650323 199009 1 001; Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jl.

Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS di Kantor Pusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw. 024/008,Desa/Kelurahan Setu) Kecamatan Setu, Kota Tangerang, telah mengajukanpermohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal28 Mei 2012 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukankepada pihak lawan tanggal 29 Mei2012; 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nce ce eensBahwa Penggugat/Pembanding

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, DK

C3, Jakarta12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Mei 2014 ;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat ;melawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATENBEKASI, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang PusatBekasi,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Halaman dari 22 halaman.

H.Haries Widjadja, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, atas dasar permohonan Pembentukan/Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AutomotifMesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaPT United Tractors Pandu Engineering dengan No.001/PUKSPAMK FSPMI/PT. UTPE/IX/2012;9.

tentang Serikat Pekerja/ SerikatBuruh yang menyatakan "Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki anggaran dasar dananggaran rumah tangga" jo Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh;10.

SUNG HYUN INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR;

. & Partners, beralamat di KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan DukuhMenanggal, Nomor 124126, Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wilis Tantular, S.E., M.M.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaanSurat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal:Nota Pemeriksaan:2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Nomor 094/5089/108.5/2017tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;4.

Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan Tim PengawasKetenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur diperoleh temuantemuan yang selanjutnya digunakan sebagai acuandan dasar bagi Tergugat dalam menyusun substansi permasalahan hukumberkaitan dengan Penggugat yang dituangkan dalam objek sengketa a quo.Dengan mempedomi prosedur ketentuan hukum baik Pasal 27 maupunPasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, menurut

MITRA SENTOSA ABADI;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

yangmembuatnya (einmalig) ;Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014, jelassudah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL dengan penjelasansebagai berikut :KONKRIT :e Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014,bersifat KONKRIT karena yang disebutkan tersebut tidak abstrak, tetapiberujud dan nyatanyata secara tegas

Srikandi Inti Lestari telahmelalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 3Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain dan telah menunjukkan proses alur kerja tenaga penunjangkepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota administrasi JakartaBahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal 23 Mei

Bukti P3 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8565/1,838 tanggal 25PAGE 4.5.6.7.Six9.Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9September 2014, perihal Nota Pemeriksaan (fotokopi sesuaidengan aslinya); Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8713/1,836 tanggal 30September 2014, perihal Penegasan Nota Pemeriksaan (fotokopisesuai dengan aslinya); Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Buruh antaraPT.Mitra

Bukti P12Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan penunjang Nomor : 351/ALUR/HI/P/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Suku Dinas Tenaga Kerjadan Trasmigras Kota Administrasi Jakarta Utara (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor7728/1.831 tanggal 28 Agustus 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari D. Purnamajaya & Associates (Kuasa Hukum PT.

Bukti T1 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.SE.04/Men/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.19 Tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (fotokopi darifotokopi) ;2. Bukti T2 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No.5138/1.835 tanggal 23 Mei 2014(fotokopi dari fotokopi) ;3.

GCL INDO TENAGA

GCL INDO TENAGA, Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting,Kecamatan Sungai Raya Kepulauan KabupatenBengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaiTerbanding semula Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor21/PDT/2020/PT PTK tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut.3.

GCL INDO TENAGA, sebagai Tergugat danselebihnya tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo, dengan demikian GugatanPenggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik pihak / subjek hukum(PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan demikian gugatan Penggugat patutuntuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kepala Desa Karimunting (P5) ;Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 37 halaman 39mengakui benar dan sah :Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Bek (P6) yang bunyipenetapannya menyatakan sah dan menerima uang ganti rugikerugian sejumlah Rp. 173.093.000,00 (seratus tujuh puluh tigajuta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah berikut bangunan diatasnya seluas 5 (lima) x 9(Sembilan) Meter yang terkena pembangunan PLTU Kalbar2(dua)x100 (seratus) MW atas nama PT.GCL Indo Tenaga

putusan Nomor 21/PDT/2020/PT PTKTanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai RayaKepulauan, Kabupaten Bengkayang ; Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bek (P8) yang bunyipenetapannya menyatakan sah dan menerima uanggantikerugian sejumlah Rp. 201.096.000,00 (dua ratus satu jutasembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah berikut bangunan diatasnya seluas 7 (tujuh) x 15(lima belas) meter yang terkena pembangunan PLTU Kalbar2(dua) x 100 (Seratus) MW atas nama PT GCL Indo Tenaga

PRIMAJAYA PANTES GARMENT;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

. & Rekan,beralamat di Jalan Pinangsia Raya No.89, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2014, untuk selanjutnyaCGISEDUt SCDAGAI .........ececeesceeeceeeceeeceeeeeeeeseeeeeeaeceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukandi Jalan Raya Kembangan No.02 Blok.B Lt.VI. Jakarta Barat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :1. Drs. Susetyo ; 2.

. ; Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1551/1.83,tertanggal 04 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ............

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN tersebut;

PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN VS 1. HERLON SIMANJUNTAK, DKK

- BAMBANG SUTISNA, DKK- KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS- PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

NIPPISUN INDONESIA
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Pejabat Struktural dalambidang Ketenagakerjaan bukanlah pembuat ataupun pemimpin persidanganadjudikasi proses Tripartit Sesuai ketentuan UndangUndang hanyaMediator bersertifikat yang memiliki kKewenangan untuk mengeluarkanANJURAN ;8.

Nippisun Indonesia No261/NPIADM/XI/2019, Perihal PermohonanMediasi, tertanggal 21 November 2019ditujukan ke Kepala Denas Tenaga KerjaHalaman 17 dari 46 Putusan Nomor : 6/P/FP/2020/PTUN.BDGKabupaten Bekasi, terlampir tanda terima (fotocopy sesuai dengan aslinya);3. BuktiP3 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi No : 256/129/Disnaker,tertanggal 28 Januari 2020, PerihalPerundingan Bipartit (foto copy sesuai denganaslinya) ;4. BuktiP4 : Tanda Terima Surat dari PT.

Nippisun Indonesia No071/NPILA/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, Perihal Mohon Tanggapanterhadap Penyelesaian Mediasi dariPencatatan Perselisihan dengan surat No :261/NPIADM/XI/2019 (foto copy sesuaidengan foto copy) ;9. BuktP9 : Surat dari PT.

BuktiT4 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 567/32/Disnaker, tanggal 9 Januari 2020perihal Panggilan (foto copy sesuai denganaslinya);5. BuktiT5 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/129/Disnaker, tanggal 28 Januari2020 perihal Perundingan bipartit (foto copysesuai dengan aslinya) ;6. BuktiT6 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/2006/Disnaker, tanggal 22 April2020 perihal Panggilan (foto copy sesuaildengan aslinya) ;7.

Bukti T 12 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER31/MEN/XII/2008, Tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialmelalui Perundingan Bipartit (foto copy sesualdengan foto copy) ;12.

JOHANNA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI CQ. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

;Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) Undangundang Nomor 3Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Romawi IIIangka 10 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.INomor SE. 238/MEN/PPKNK?

Putusan Nomor 70 PK/TUN/201410IV.11Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana yang diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 06/Men/III/2009 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, PembayaranTuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Permen Petunjuk Pelayanan Jamsostek), dimana sengketa tata usaha negara aquo telah terlebih dahulu melalui

gelar perkara pada tanggal 28 Juni2012, di Gedung Kementrian Lantai 7B di Ruang Rapat DirektoratPengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yangdilaksanakan setelah diterbitkannya Keputusan Tergugat.

para pihak ;Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Norma Kerja dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor B.170/PPKNKJ/IV/2012 tanggal 30 April 2012yang diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenToba Samosir dan Tembusannya disampaikan kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk.yang isinya secara jelas berbunyi : *Sehubungan dengan Surat DirekturPelayanan PT.Jamsostek (Persero) Tbk.

Bernadines Ong bukan kecelakaan kerja .Bahwa di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.20/MEN/DJPPK/IV/2012 tanggal 10 April 2012 juga menetapkan bahwadengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara No. 0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18Januari 2012 dinyatakan tidak berlaku ;= Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera UtaraNo.0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan padaUndangUndang

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Sorong, Dkk.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI RI di = Jakarta cq KANWIL TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI di Manokwari cq DINAS TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI Kabupaten Sorong di Km. 24 4Aimas Sorong,berdasarkan surat kuasa dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sorong selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semulaHal.l dari 6 hal.Put No. 52/ Pdt / 20// /PT.JPR.TERGUGAT IT, dalam hal ini TERBANDING I/TERGUGAT I danTERBANDING II/TERGUGAT II memberikan kuasa kepada

RAMLISVSMENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKALIMANTAN Barat, DKK

MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKALIMANTAN Barat Jalan A. Yani Nomor 66 A PontianakKalimantan Barat Cq. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG JalanAlianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan SingkawangBarat, Kota Singkawang;2. RICO GUNADI, bertempat tinggal di Jalan Dr.

Unit Pemukiman Transmigrasi Lokasi Pangmilang, WPP/SKP/SP//2, Desa : Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, KabupatenPemkot Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;Bahwa penguasaan seluruh tanah milik Penggugat seluas + 96.859 m* atau+ 9,7 hektar are di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dariPenggugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata lahan milikPenggugat digunakan sebagai peruntukan lahan usaha transmigrasi atasinstruksi (hirarkis) dari Kantor Wilayah Transmigrasi dan Tenaga

KerjaKalimantan Barat dan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja RepublikIndonesia;Bahwa Penggugat telah berusaha berkalikali mendatangi, menghadapbahkan mengirim surat secara resmi kepada Tergugat untukmengkonfirmasi mengenai tanah milik Penggugat yang telah dikuasai olehTergugat I, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang baik dari Tergugat dan hanya memberikan gambar peta lahan usaha tahun 2005, ketika olehPenggugat meneliti secara cermat dan seksama peta gambar tersebutternyata lahan milik Penggugat

BAHANA CIPTA INTERNUSA VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

AKCAYA PARIWARA vs YACOB HASAN, Pekerjaan Buruh Bulanan sebagai Tenaga Kerja Satuan Keamanan

AKCAYA PARIWARA, berkedudukkan di JalanAdisucipto Km.10.1, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :M.Tamsil Sjoekoer, SH.MH,Samsil, SH,Para Advokat dari Kantor M.TAMSIL SJOEKOER & REKAN,berkantor di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Desember 2011,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:YACOB HASAN, Pekerjaan Buruh Bulanan sebagai Tenaga KerjaSatuan Keamanan, beralamat di Jalan Adisucipto, Gg.

No. 607 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Penggugat sudah mengadakan bipartit, namun Tergugat tidak bersediamemberikan kompensasi sesuai undangundang yang berlaku ;Bahwa berdasarkan uraian diatas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenKubu Raya telah menerbitkan surat No.500/1348/SosnakertranC perihal : ANJURANtanggal 20 September 2011 ;Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Anjuran tersebut, Penggugat tidakdapat menerima karena merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan inike Pengadilan Hubungan

R A M L I SMELAWAN :MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KALIMANTAN BARAT Jl. A.Yani No: 66 A Pontianak Kalimantan Barat Cq. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG. DKK.

MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIAJl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH DINASTRANSMIGRASI DAN TENAGA ~ KERJAKALIMANTAN BARAT Jl. A.Yani No: 66 APontianak Kalimantan Barat Cq. KEPALA DINASSOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA SINGKAWANG Jl. Alianyang, KelurahanPasiran, Kecamatan Singkawang Barat, KotaHal. dari 8 hal. Putusan No. 78/PDT.G./2013/PT.PTK2. RICO GUNADI,3. SUHARTO,4. MUCHROSIN,5. DWI HARDI SANTOSO,6.

PENGGUGAT: GADA RAHMATULLAH
TERGUGAT: TIM TEHNIK PUGAR 2012
TENAGA PENDAMPING PUGAR 2012

Dengan memasukkan Tenaga Pendamping PUGAR Tahun 2012 KabupatenSampang sebagai Tergugat II, padahal obyek gugatan pada pokoknya adalahkarena penggugat tidak dimasukkan sebagai penerima program PUGARtahun 2012 adalah telah salah dalam menentukan kedudukan hukumTergugat II. Karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dalammenentukan KUGAR atau BUNG KUGAR yang berhak menerima BLMPUGAR.

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Sampang Selaku Kuasa Pengguna AnggaranNo.523/175/434.114/ 2012 tentang Tenaga Pendamping ProgramPengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil KegiatanPelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pekerjaan PemberdayaanUsaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun Anggaran 2012, kemudian diberitanda T.1,24;5.

Sampangmenjadi Tergugat I, dan Tenaga Pendamping PUGAR PUGAR 2012 Kab.Sampang dijadikan Tergugat IT;Menimbang, bahwa dalam putusan terdahulu (Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2012/PN.Spg), Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan PeternakanKab.

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PN.SpgAnggaran No.523/175//434.114/2012 tentang Tenaga Pendamping ProgramPengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil Kegiatan PelayananUsaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pekerjaan PUGAR Tahun Anggaran 2012),surat tersebut pada pokoknya menetapkan Tenaga Pendamping PUGAR, yaitu:Slamet Riyadi, S.Sos., Tamsul, SE., Ach. Faridy, A.Md, dan M.

Tenaga Pendamping dan TimTeknis melakukan identifikasi,seleksi, dan verifikasi terhadapcalon lokasi sasaran dan calonpenerima BLM PUGAR;b. Berita Acara hasil identifikasi,seleksi, dan verifikasi calonlokasi dan calon penerima BLMPUGAR oleh Tim Teknis danmengusulkan calon lokasi dancalon penerima BLM PUGARkepada Dinas Kabupaten/Kota;c.

TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TOGAP MARPAUNG, PGD, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi,Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Indonesia,bertempat tinggal di JI.

Siliwangi Raya, Blok A, No.203,Chandra Baru, RT.007, RW.017, Kelurahan Jati Rahayu,Kecamatan Pondok Melati, Bekasi 17414, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA;Berkedudukan di bapeten, Jalan Gajanh Mada No.8, JakartaPusat, memberi kuasa kepada:1. Indra Gunawan, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, KerjaSama dan Komunikasi Publik;2. Mira Wahyu Nugraheni R P, S.H., M.Hum., Plh.

Ritananda Nuraniati, S.H., Staf Sub Bagian AdministrasiHukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir RepublikIndonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.8, JakartaPusat, berdasarkan Surat Khusus Nomor: 2288/HK 0103/K/X1/2019, tanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya disebutsebagai TERGUGATI/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahIIEITISE GE: ~~ nn nnn nn nnn nnn nnn mn crnnnnnn nn nnnnnmanm nn nanan manana1

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksaan adalah SuratKeputusan Kepala Badan Pengawas' Tenaga Nuklir Nomor:Hal.3 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 tentang Pemberian KenaikanPangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sip!

yang mencapai Batas Usia Pensiun dalam perkara yangsedang berjalan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap.Pokok perkara1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor:1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pemberian KenaikanPangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;Mewajibkan Tergugat