Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
125 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Desember 2011 — H. UNGI RAYES AAP, SH., vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
35 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2009
    No. 373 K/TUN/2005, tanggal 20 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 60 PK/TUN/2009.144.9.
    No. 60 PK/TUN/2009.2020Mengagetkan siapapun yang mendengarnya, khususnyaPembanding semula Penggugat kecuali Majelis Hakim..
    No. 60 PK/TUN/2009.2222Mengapa Pembanding mengatakan bertahan dan ngotot ??
    No. 60 PK/TUN/2009.3636
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 374 K/TUN/2015
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabatn TUN yang bersifat konkrit, individual danfinal yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilanTUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadidasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN.
    Ironisnya rapatkoordinasi tersebut hanya mengarah kepada permintaan penjelasanHalaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwaslu atasdikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan finalyang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
    Bahwa ditariknya DKPP sebagai Tergugat Il dalam perkara ini, karenaputusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan olehHalaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015KPU, KPU Provinsi, dll.
    ,Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH.,3. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — H. JIDEHAN, vs BUPATI PASER,
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 K/TUN/2009
    No. 47 K/TUN/2009September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan oleh undangundang ;.
    No. 47 K/TUN/2009c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan danKesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpapertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu KeputusanTergugat sangat merugikan Penggugat ;4.
    No. 47 K/TUN/20096.
    No. 47 K/TUN/2009Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 47 K/TUN/2009NIP. 220000754Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 339 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — PODIMAN P, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 226 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014 Final, keputusan tersebut tidak ada minta persetujuan dari pejabat yang lebihtinggi;5.
    Siti Mardiana;e Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;e Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yangbersangkutan.
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjmtertanggal 18 Juli
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2015 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC), VS DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
97 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014ll.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/201415.16.17.Tergugat No.
    Kekhilafan Hakim KeduaBahwa Pemohon PK incasu YPPIC, tidak mempersoalkan PenetapanPengadilan No.399/Pdt.P/2010/PN.JKTTIM di Peradilan Tata Usaha Negara,penetapan aquo di persoalkan oleh Pemohon PK di ranah atau wilayahhukum yang lain apakah itu ranah perdata atau pidana karena memang,peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN dimana yangdimaksud sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUNantara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,baik di tingkat pusat
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014(PTUN) Jakarta tanggal 08 September 2011 belum dijadikan lampiranbukti;2.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi PK.. Rp1.489.000,00Jumlah ............... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, ; NABI DG. NGINGA ,HALIMAH DG. SAGA., dkk.
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, TRINI A.P. WORUNTU, A.Ptnh, dkk.
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 PK/TUN/2010
    PUTUSANNomor 77 PK/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunIIJ BolaangMongondow ;Ha. SUTARTI MODEONG, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunVI BolaangMongondow ;Ha.
    Tujuh, Kelurahan Malalayang Satu LingkunganIX, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2007 ;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata ParaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 108 K/TUN
    (seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh meterpersegi) atas nama Fatly Fuad Achmad tersebut ;Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng di keduatingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 K/TUN/2008, tanggal 15 Juli 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : FATLY
    2007 Nomor 11/G.TUN/PTUNModo ;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN
    Djarina Paputungan, dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikanamar putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2008 tanggal 15 Juli 2009,sekedar mengenai tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado serta tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak meskipun dengan perbaikan amar, makaPara Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si. vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
172 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — SITI MANUR SIMBOLON, ; CAMAT MUARA BADAK,. SUMIYATUN,
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 K/TUN/2011
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/2011Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/794/VIV2009tanggal 24 Agustus 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;2.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sentosa Nomor 18Samarinda Sebagai TERGUGAT;A. Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007 bagian dalamEksepsi No. 2 bahwa Tergugat adalah Isteri sah Alm. Prof. Drs.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 19. Atau setidaktidaknya Penggugat telah membaca putusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMDtanggal 23 Januari 2008, pada tahun 2008 sehingga dapatdipastikan Penggugat telah mengetahui keputusan Penggugatberupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/IND.IX/2006 tanggal27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008;10.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 1Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota : Ketuattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.Panitera Pengganti :ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya :1. Materai Rp. 6. 000.2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 210 K/TUN/2010
    Nomor 210 K/TUN/2010Luas 715 m?
    Nomor 210 K/TUN/20103.
    Nomor 210 K/TUN/2010b.
    Nomor 210 K/TUN/20102.
    Nomor 210 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. DADAN ABDUL RAHMAN, S.H.
47 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 500 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRKONKRETBahwa objek gugatan adalah keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentangperubahan hukuman disipilin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR3.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRd. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 12Maret 2014 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksamaalasan banding adminstratif yang bersangkutan.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat (BAPEK) pada tanggal 12 $=Maret 2014 ##Nomor016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama DadanAbdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2010
Tanggal 22 September 2010 —
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 K/TUN/2010
    PUTUSANNo.102 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA,berkedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh : K.H.ABAIDILLAH MUHAMMAD JOESOEF (MOCHAMAD UBEIDM.A.
    No.102 K/TUN/2010Of Tomorrow (CITO) Blok US2 No.12 Jl.
    No.102 K/TUN/2010dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No.102 K/TUN/2010Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena sebenarnya pihakPenggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara ini sudah tepat dan masih dalam tenggang waktu yang telahditetapbkan UndangUndang, sehingga harusnya diterima.
    No.102 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ASAHAN DAULAY vs. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
87 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 152 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 152 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :ASAHAN DAULAY, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan StafSekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, bertempat tinggal Kompek BPPBlok Z 1/5 RT. 007 /RW. 08, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, JakartaUtara 14140.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbandingmelawan :GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan
    No. 152 K/TUN/2013hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/ PN.JKT.PST. tanggal 10Desember 2008, apalagi Penggugat telah mengabdi sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26tahun), oleh karena itu.
    No. 152 K/TUN/2013Menyatakan Terdakwa Drs .
    No. 152 K/TUN/2013g.
    No. 152 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
157 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 7 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Jaksa Agung R.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Il. Dalam Eksepsi;Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterimaseluruhnya;Ill.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016dihadapan G de Bock, Notaris Cirebon sesuai Akta Hibah tanggal 17Oktober 1957.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Adapun salah satu amar Penetapannya; Memberikan ijin kepada PemohonNy.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — GEORGE RAWUNG., MOH. MUNDARI, dkk. ; MANGGALAK SJAHLUDIN LUMBAN GAOL., KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 262 K/TUN/2010
    No. 262 K/TUN/2010 Sebelah Belakang/Selatan : Jalan Kemayoran Barat VI; Sebelah Kiri/Timur : Rumah Martin Limanta No.14 ;Bahwa Penggugat Moh.
    No. 262 K/TUN/20101984 No: 231/1984 seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010diatas tidak termasuk dalam objek sengketa Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010 Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK vs. PUNADIN
85 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016atas nama SOEWARDI dan terakhir atas namaNY.BINTARTI;(3).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20165.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20167.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20164).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016