Ditemukan 31945 data
160 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 K/TUN/2010
No.149 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek Gugatan :1.
No.149 K/TUN/2010c.
No.149 K/TUN/2010terlaksananya pembayaran harga jualbeli merupakan syarat mutlaksahnya jualbeli, dan jika benar H. Teddy Rusdy sudah membayarkepada Penggugat harus dapat membuktikan pembayarannya dan atauTergugat sudah diperlihatkan bukti pembayaran dari H.
No.149 K/TUN/2010merupakan normanorma tidak tertulis yang benarbenar ada dan hidup yangmenjadi pedoman bagi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammelaksanakan fungsi pemerintahannya, knususnya asas kecermatan dan asaskepastian hukum, yaitu :1. Asas Kecermatan :a.
No.149 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.149 K/TUN/2010
87 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 PK/TUN/2013
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
392 K/TUN/2010
No. 392 K/TUN/2010IV. KEBERATAN PENGGUGAT TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT :Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Tergugatyang menjadi obyek sengketa dengan alasan sebagai berikut :1.
No. 392 K/TUN/2010perundangundangan yang berlaku' sehingga tidak mempunyaikekuatan hukum lagi ;7.
No. 392 K/TUN/2010jelas bahwa Termohon Kasasi sangat berperan dan aktif dan bahkanagresif dalam melakukan penipuan. Hal ini pula yang menjadikan alasanmengapa Pemohon Kasasi memperberat hukuman disiplin terhadapTermohon Kasasi ;d.
No. 392 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.
No. 392 K/TUN/2010
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Nomor 409 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitanSurat Keputusan Tergugat berupa :Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor60/PTTHGU/BPNRI/2013, tanggal 11 April 2013, Tentang PenetapanTanah
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu KabupatenBangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi SumateraSelatan), tanggal 11 April 2013;4.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/201611.b. Overlap dengan pihak pihak lain;c. Dibebani Hak Tanggungan; (Lampiran 16)Bahwa menurut pendapat Hukum Prof.
Putusan Nomor 126 PK/TUN/2016
72 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 294 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.
Putusan Nomor 294 K/TUN/20146.TsMenghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.3.119.000.
Putusan Nomor 294 K/TUN/2014Sertipikat Hak Milik Nomor 01979/Desa Kembangkuning/Kecamatan Jatiluhur/Kabupaten Purwakarta terbit tanggal 23 Pebruari 2011; Surat Ukur tanggal01122010 Nomor 96/Kembangkuning/2010 atas nama Suherna seluas 221 m?
Putusan Nomor 294 K/TUN/2014tanah Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 oktober 2013,dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menguraikannya;2Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya di PengadilanPurwakarta dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Pwk.
Putusan Nomor 294 K/TUN/2014
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 117 PK/TUN/20161.mengadili objek sengketa dalam perkara a quo.
HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atau Tertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara; berdasarkan
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 5.
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 membedakan antara TERGUGAT dengan OtoritasPelabuhan sebagai entitas/Subyek Hukumyangberbeda.
Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016B.
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 K/TUN/2010
No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
No. 398 K/TUN/2010b.
No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 K/TUN/2008
No. 140 K/TUN/2008(bukti P4) dan No.
No. 140 K/TUN/200818.19.merupakan Keputusan TUN berangkai (ketting beschikking).Hal mana berarti selama proses berlangsung, pihak yangkeberatan dan merasa dirugikan oleh Keputusan TUN yangdikeluarkan pada saat proses tertentu dapat saja mengajukankeberatannya dengan Keputusan TUN yang dikeluarkanpada saat proses tersebut sebagai objek sengketa in casuSurat Perintah Penyitaan No.
No. 140 K/TUN/200820.
No. 140 K/TUN/200822.
No. 140 K/TUN/2008
131 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 PK/TUN/2014
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Amerika Serikat). Dari jumlah plafond yang tersedia tersebut,Penggugat baru menerima kredit dari PT.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Serang cq.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkansebagai penegasan);b. Prof. R.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/20147.
Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 PK/TUN/2009
No.84 PK/TUN/2009hasil hasilpertanian danperkebunan ;e.
No.84 PK/TUN/2009Hal. 98 dari36 hal.Put.menypangdariproseduryangditentukanolehperatuNo.84 PK/TUN/2009raperaturadaSadaridiberlakkannyakewenanganseSUalPeraraPemerintHal. 99 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009ahNoTahu2002tentanTataHutadaPenyusunanRencanPengelolanHutaHal. 100 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009PemaaataHutadaPenggunaanKawaSaHutadaPeraturaMenterKehuHal. 101 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tanaNo5/MenhutanPemberiaHal. 102 dari 36 hal. Put.
No.84 PK/TUN/2009risprudensmaSingmaSingyaputusaMahkamahAgunNo45K/TUN/1999Hal. 114 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tangga30AguStu2001daNo50K/TUN/1994tanggaSeptembe1995tetaHal. 115 dari 36 hal. Put.
No.84 PK/TUN/20093.
Put.No.84 PK/TUN/2009Hal. 160 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 PK/TUN/2015
PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Dra.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 127.500, (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra.
Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyotersebut;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/20152.
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlinatkan suatukekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halamanputusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus2013 yang
ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015
62 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 K/TUN/2014
luasHalaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/20143.726 M?
PTUN di tingkatpertama, telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalampertimbangan hukum pada halaman (66) alinea ketiga, hingga halaman (68)alinea kedua dari Putusan No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUNMDN tertanggal 9 juli2013.Bahwa, Majelis Hakim Judex Factie telah mencampur adukkan 2 (dua)Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sekaligus, ke dalam suatu PutusanPTUN, yaitu Putusan No. 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 juli 2013,yang seharusnya ke dua Keputusan TUN tersebut, harus diuji secara
disatukan pengujiannya dalam satu Putusan,yaitu Putusan PTUN No: 02/G/ TUN/ 2013/ PTUN MDN; tanggal 9 Juli2013.Bahwa, kelemahan/kekurangan yang menurut Majelis Hakim JudexFactie yang ada dalam Keputusan TUN yang pertama, dipakai oleh JudexFactie sebagai alasanalasan untuk membatalkan Keputusan TUN yangkedua.
Oleh karena itu, Keputusan TUN yang kedua,yaitu: Putusan PTUN No: 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 Juli2013 tersebut, harus ditolak atau dibatalkan.6.
Oleh karena itu, antara Keputusan TUN yang pertama denganKeputusan TUN yang kedua, adalah dua hal yang berbeda, dan masingmasing berdiri sendiri, ditinjau dari segi pengujian keabsahannya.
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
427 K/TUN/2012
PUTUSANNomor 427 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Oo ON DWH Nn FBP WO WNBUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman,Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:ADE HARDI, S.H., M.Si.;RATIH PURNAMASARL, S.H., M.H.;TEMSY NURDIN, S.H.,.M.M.;Drs. ERWIN SURIANA, M.Si.;IWAN SETIAWAN, S.,Sos.;OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H.
tentangTata Cara Memperoleh Informasi Publik;4 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasiuntuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakilimasyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antaraTermohon dengan obyek yang dimohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan keberatan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
Termohon oleh Mediatormaupun Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi JawaBarat;bBahwa hal tersebut berarti kehadiran Dinas Komunikasi dan InformasiKabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID KabupatenBogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor (vide Bukti P16) dengantidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bogor secara de factodan de jure telah diakui oleh Mediator maupun Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
: "Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hakhakPemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelummenutup persidangan terakhir;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tidak hadirdalam persidangan oleh Majelis Komisioner sehingga tidak bisamenyatakan secara tertulis tidak menerima putusan yang dibacakan olehMajelis Komisioner (vide Pasal 62 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
Panitera14Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN/2012
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 K/TUN/2014
Putusan Nomor 343 K/TUN/20141011121314H. URO SUHANDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12640;SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal Jalan Desa Putra Rt. 001 Rw. 017, Kel. Srengseng Sawah,Kec.
Putusan Nomor 343 K/TUN/2014a Sebelah Utara : rumah Heriyanto;b Sebelah Selatan : Jalan setapak;c Sebelah Timur : rumah Karman;d.
Putusan Nomor 343 K/TUN/201413.16.17.18.19.sporadik yaitu pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pihak yangberkepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan..Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yangberkepentingan...
Sertamemperhatikan Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998menyatakan *Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannyaadalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;Halaman 21 dari 26 halaman.
Putusan Nomor 343 K/TUN/2014Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...
38 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 PK/TUN/2007
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 PK/TUN/2011
151 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 K/TUN/2009
No. 211 K/TUN/2009tanggal 9 Januari 2008.ll. KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.
No. 211 K/TUN/2009Bahwa ternyata SPPTSPPT yang dimiliki PT.
No. 211 K/TUN/2009Penggugat bahwa PT.
No. 211 K/TUN/2009B.
No. 211 K/TUN/2009