Ditemukan 735 data
44 — 4
Musi Rawas,Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama LubukLinggau pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor1142/Pdt.G/2020/PA.LLG, mengemukakan halhal yang telah dibah olehnyasendiri sebagai berikut:Halaman
26 — 3
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah dibah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara midibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku danHal.11 dari 13 hal.Put.No:0279/Pdt.G/2014/PA.Sr.hukum syara~ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILIDALAM KONPENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2.
9 — 1
Oleh karena itu, sesuaidengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya jo. pasal 73ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan dibah untuk keduakalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
7 — 1
dengan Undangundang No. 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah dibah
35 — 13
UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkanuntuk menyampaikan salinan putusan ini kepada masingmasing pihak berperkara . sesuaidengan tata cara yang diatur dalam ketentuanketentuan aquo.Menimbang, bahwa perkara cerai gugat dan permohonan pengesahan nikah termasukdalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah dibah
37 — 11
sudah terjual, penggugat yangmemberitahukan saksi pada saat saksi membonceng penggugat, penggugat yangmengambil sebagian uang hasil penjualan rumah.Bahwa saksi tidak tahu dimana letak rumah panggung, saksi tidak tahu siapa yangmenjual rumah panggung, saksi tidak tahu siapa pembeli rumah panggung dansaksi tidak tahu berapa harga penjualannya.Bahwa selain rumah panggung tersebut, saksi tidak tahu sawah sawah yangdisengketakan penggugat dan tergugat.2. xxx (saksi kedua), telah memberikan keterangan dibah
8 — 0
kesimpulan yang pada pokoknya tetappada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan int maka ditunjuk hal ihwal yangtercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
15 — 2
acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
71 — 35
Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KartuTanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi tinggal diwilayah Kabupaten Buleleng sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dibah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 dan isinya tidak dibantah olehTermohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
Pasal 34 ayat (4) dan (5) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinyamenerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahmenikah secara sah dan resmi serta isinya tidak dibantah oleh TermohonKonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
14 — 3
acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
8 — 3
Nomor : NOMOR PERKARAPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah pula dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehatiPenggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat dari Februari 2008 sering terjadiperselisihan
7 — 0
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan makaupaya damai melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara MajelisHakim mencukupkan didalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh MajelisHakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
10 — 6
UndangUndang Nomor 3 TahunHal9 dari 11 Hal Put.no.49/Pdt.G/2014/PA Ek.2006,dan peubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 jopasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 tahn 1989 yang telah dibah
67 — 22
;Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1),(2) dan(4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jopasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar bisa rukun kembali membina rumah tangganya serta dapat mempertimbangkankembali keinginannya untuk bercerai
10 — 4
karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon IItersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempattinggal di wilayah hukum Kantor Urusan, maka Pegawai Pencatat Nikah, padaKantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon Idan Pemohon II dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah dibah
13 — 1
danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakankewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus,sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Jepara,tetapi tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dibah
18 — 2
HUKUMNYAMenmmbang, bahwa maksud dan tuyjuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut di atas; Menimbang, bahwa karena temyata Termohon tehh dipanggl dengan sah dan patut sesuaiketentuan Pasal 27 Peraturan Pemenntah Nomor. 9 Tahun 1975 tdak hadir dan pula tidak temyatabahwa ketidakhadiranya tu disebabkan oleh sesuatu halngan yang sah okh karena tu Termohondinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana teh dibah
13 — 7
perubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang danPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY,Kabupaten Enrekang. uuntuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahn 1989 yang telah dibah
15 — 8
itudengan mengingat ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, makagugatan Penggugat dapat dikabulkan; 10Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan Pasal II9 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, makakemudian Majelis kemudian menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepadaPenggugat; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(l) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yangtelah dibah
10 — 6
UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikahsetelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biayaperkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah