Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2009 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — THE YOK HAM, SH., ; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — PT. CSM CORPORATAMA, ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2011
    No. 106 K/TUN/201 1yang berlaku, pelimpahan wewenang kepada pejabat bawahannyaadalah wewenang penandatanganan ;.
    No. 106 K/TUN/201 1dokumen resmi yang bersifat final, akhir dan mengikat atas hasilpemeringkatan ;Bahwa lembaga pemeringkat atau perusahaan pemeringkat dariPenggugat, yaitu. PT.
    No. 106 K/TUN/20113.
    No. 106 K/TUN/2011sedangkan hasil penarikan pemeringkatan pada sekitar bulan Februaridilakukan oleh PT. Moody's Indonesia, sedangkan Penggugat hanyamenerima salinan berupa draft yang belum dijadikan hasil akhir (final)dari PT.
    No. 106 K/TUN/2011Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 106 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K /TUN/ 2008
Tanggal 25 Maret 2009 — Drs. H. ANDI ZAINUDDIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Dr. ROSTIATY NATSIR, MSPH.,
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 K /TUN/ 2008
    No.51 K /TUN/ 2008Jamaluddin Rustam, SH..MH dan 2.
    No.51 K /TUN/ 2008Bahwa Penggugat menerima berita pada tanggal 27 Pebruari 2006bahwa Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008kepentingan dan fakta yang relevan dengan menerbitkan Sertifikat HakMilik No. 20740 pada tanggal 13 Desember 2005, Surat Ukur No.00871/2005 tanggal 21/10/2005 di Kelurahan Tidung, KecamatanRappocini, Kota Makassar dengan luas 4.284 M2 (empat ribu dua ratusdelapan puluh empat meter persegi) atas nama Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008Nomor 5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukangugatan oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungannyadengan tanah milik Tergugat Il Intervensi yang telah bersifat Hak MilikNo.20740/Tidung.
    No.51 K /TUN/ 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 K/TUN/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR VS BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI,
82 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 591 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 591 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungBarat, bertempat tinggal di JI. Hidayah RT. 01 Kelurahan TungkalHarapan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1. Eli Ningsih, S.H.;2.
    Bahwa selama dalam menjalani persidangan Penggugat sudah berstatussebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/201510.Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JambiNomor: 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi., tanggal 06 Mei 2014 yang amarnyaputusan pada poin 4 (empat) menyebutkan : menjatuhkan pidana kepadaterdakwa Siti Homsatun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8(delapan) bulan...
    Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti HomsatunNIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnyaHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi danpembelaan diri;c.
    Bahwa sepanjang bulan Mei 2014 saksi menjabat sebagai Kepala KantorKetahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai denganHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015sekarang, saksi tidak pernah dipanggil atau menerima surat tembusandari Sekretaris Daerah atau Bupati berkaitan dengan permasalahanPenggugat (Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI Halaman 21).b.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNio. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2011
Tanggal 15 September 2011 — HJ. ANNI ROHANI Binti NURJALI,vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, dkk
22 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2011
    No. 239 K/TUN/201 1Bahwa sebagai fakta hukum atas kebenaran kepemilikan tanah Penggugattersebut adalah pernah terkena proyek pelebaran Jalan Kol.
    No. 239 K/TUN/201 110.11.tersebut 2 (dua) kali Pembelian.
    No. 239 K/TUN/201 1 Sebelah Barat, ukuran 294 M berbatasan dengan Sdr.
    No. 239 K/TUN/201 1Negara Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD.
    No. 239 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2014
Tanggal 29 April 2014 — PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON vs. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
101 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20146.6.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014keberatan secara tertulis..
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanya BadanPemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk mengeluarkanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014Biayabiaya :1. Meterai ..............:+ Rp 6.000,002 ROGAKSE oss: semwenme ses axe Rp 5.000,003. Administrasi ................ Rp 489.000,00Jumlah ........... cece Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
83 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU, vs YOHANIS SUKU,
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2010
    No. 87 K/TUN/20108.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1317Desa Tukuneno atas nama Drs.
    No. 87 K/TUN/2010sidang di Surabaya, di Tingkat Banding, saya Donatus B. Leki, S.H.sebagai Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding) sudah menjelaskan kepada semuaMajelis dalam Persidangan Yang Mulia tersebut.
    No. 87 K/TUN/2010bahwa tanah tersebut ia peroleh atas dasar pembagian dari KepalaDusun Yohanis Ati.
    No. 87 K/TUN/2010pemenang perkara bagi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia ;Bahwa pada polat 8 memori banding yang menguraikan bahwa Tergugat/Terbanding menambah luas tanah Marsellus Bere menjadi 3.605 m?
    No. 87 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — WALIKOTA SURABAYA vs. NAPRIHATIN
263 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2020
    PUTUSANNomor 88 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JalanTaman Surya Nomor 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H., dan kawankawan,Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/14/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;2.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuncorobhakti Hanung P.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/TUN/2019juncto Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY juncto Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali:3. Mengadili Kembali:a. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensiseluruhnya;b. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untukseluruhnya;c.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikanpertimbangan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis dengan luas205 m?
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020Panitera Pengganti,Andi Atika Nuzli, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — Hj. ISMIATY, S.H., ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 27 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. ISMIATY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Non Aktif pada Pengadilan Tinggi Palembang, pangkatPenata Muda Tingkat (Ill/b), NIP. 040046394/19640629 198403 2 001,tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Permohonan Kasasi masingmasing Nomor 11/K/2010/PT.TUN.JKT. yangmasingmasing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara tersebut masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 03Agustus 2010;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi yangmasingmasing pada tanggal 09 Agustus 2010 dan tanggal
    Putusan Nomor 27 K/TUN/20111010PID/2004/PT.PLG atas nama Jhon Berty Rays dengan menerima imbalanuang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), yang dibuktikanTergugat dengan Bukti T11, T12, T13, T14, dan T15.Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Perkara Nomor 05/G/2010/PT.TUN.Jakarta tanggal 8 Juli 2010 halaman 16 alenia 3 yang menyatakanpelanggaran disiplin Penggugat yang telah diakui hakim terbukti barumeliputi 2 pelanggaran yaitu Calo Calon Pegawai Negeri Sipil denganmenerima imbalan
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — F A T O N Y, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA , PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.,
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 K/TUN/2009
    PU T U S A NNo. 103 K/TUN/2009.DEM!
    No. 103K/TUN/2009.Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menerbitkan Penetapantentang Penundaan Surat Keputusan No.
    No. 103K/TUN/2009.DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUNSurabaya tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanNo.
    No. 103K/TUN/2009.207.
    No. 103K/TUN/2009.Setiyono, SH.MH.3. Administrasi22Kasasi......Ro.489.000 .Jumlah ...... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PUJIANTO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 488 K/TUN/2013
    DARMAWAN SIAGIAN,S.H.Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. IBENG SYAFRUDDIN RANI,S.H.,5. ASRUL AZWAR SIAGIAN,S.H.
    Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat HakMilik Nomor : 43/ Desa Belawan III, Kecamatan MedanKota Belawan, Kotamadya Medan, Propinsi SumateraHalaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/2013Utara Tanggal 1651978, Seluas + 100.000 M?
    Yakob dan Sumiran);Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. Surat Keterangan No.593.3/26 tanggal 23 Desember 1993 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan;5. Surat Keterangan No.593.3/07 tanggal 20 Januari 2004 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan (terlampir Gambar Situasi);6.
    Bahwa dengan adanya salah seorang Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNo.77/G/ 2012/PTUNMD yang tidak sepakat dengan Hakim Ketua Majelisdan Hakim Anggota yang lain sehingga menimbulkan 2 (dua) pertimbanganhukum mencerminkan putusan tersebut bertentangan dengan keadilan dankepatutan;Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/201310.
    HaUntuk SalinanMahkamah Agung RIPaniteraTBS Aiea meee Pate Usaha Ne8 K/TUN/2013ara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — HAJI IMRAN KESSAH GELAR ANGKU PAYUNG AMEH vs HAJI BACHTIAR SUTAN MARAJO
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — NY. SOEDARWATI KARSONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 429 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013a. Bahwa Rumah Jetis No 4 sekarang menjadi JI.AM Sangaji No. 4AYogyakarta tersebut yang mempunyai adalah saudara Ny.E.P.DEBLAAUW yang tidak diketahui Alamatnya;b.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013catat hukum, maka dengan itu tanah yang terletak di JI.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/20134. Memerintahkan TERGUGAT untuk memproses PermohonanPENGGUGAT sesuai dengan Peraturan PerUndangUndangan yangberlaku;5.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — BUPATI PATI vs. Dra. SALEHA MONOARFA, Apt,M.Kes.
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 471 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibatkeputusan tersebut ;3.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014oleh Wadir Administrasi dan Keuangan, Perihal: Kajian UlangKebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atasnama Penggugat tertanggal 30 September 2013;j.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — ISKANDAR VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Komodor (L) Yos Sudarso Wisma Sunter 15th Floor, Kavling89, Jakarta Utara:Selanjutnya memberi kuasa kepada: NOOR ALAMSYAH, S.H.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Eksepsi Tergugat II:Tentang Identitas Penggugat: Bahwa hal yang didalikan Penggugat pada halaman 4 Ad.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015dinyatakan diterima untuk seorang Pemohon Kasasi, perkara tetapperlu. diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingankepentinganmereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima:4.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — H. SUCIAZHI, S.E, DK. vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG
155 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PISKota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E.,M.Si. dan Sekjend M.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/20142021Penggugat saja yang ikut sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan WakilWalikota Serang Tahun 2013, akan tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukunganH.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. H. SUCIAZHI,SE., 2. H.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015register perkara Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015Milik Negara dimaksud.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015dengan memanfaatkan TPP agar Pemohon Kasasi terusmembayar biayabiaya?
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015ttd. ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd.H. Yulius, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 —
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 97 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :ROBERTH YUNIZAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor TNIAL, bertempat tinggal di Jalan Patimura No.30 RT/RW. 03/08, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan TanjungPinang Barat, Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. HENDIE DEVITRA, SH, MH2.
    RAMDHAN CHRISMANA, S.sos KepalaSub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan,Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai padaKantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang berkedudukan di Jalan RayaSenggarangSimpang Madung, Tanjung Pinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 November 2012.2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota TanjungHalaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.892/Air Raja, bertanggal 14082004 Surat Ukur No.0576/AirRaja/2003, Luas 19.962 m2 tanggal 06122003, atas namaCHRISTINA DJODI, Khusus dan sebatas Hak Penggugat seluas 10.000m2;3.
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dalampokok perkara mengenai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkankeputusan obyek sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangandengan undangundang dan asas umum pemerintahan yang baik ?
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000574 Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — H. RUSLIMIN MAHDI, S.H VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, DK
94 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 322 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Saranani Il, Kelurahan Korumba, KecamatanMandonga, Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada: Hj.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014perlu dilakukan oleh Penggugat dan penting untuk dipertimbangkan MejelisHakim untuk menghindari terjadinya putusan Pengadilan yang salingbertentangan.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014Perdata yangtelah mempunyaikekuatan hukumtetap, karena disaat itu. pulatidak terdapatsuatu nilai yangharus dilindungibaik yang bersifatmenguntungkanmaupun yangmerugikandengan caramengajukangugatanmengenaipengujian secaraadministrasiterhadap objeksengketa a quo diPengadilan TataUsaha Negara;.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014kemudian terbit Surat Keterangan Pemilikan Tanah yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya Nomor592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 atas namaPenggugat (Vide bukti P3);Bahwa menurut Majelis sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RINomor 1151 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2011 maka M.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014