saya dantanyakan kepada Lukman Abbas;49 Bahwa sepengetahuan saksi honor lelah akan disediakan oleh Disporatetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut akan diberikan oleh Kadispora selakupribadi atau dari instansi;50 Bahwa selaku anggota DPRD Propinsi Riau saksi mempunyai kewajibanhak budget dan pengawasan keuangan namun saksi tidak mengetahui apakahuang lelah tersebut akan disediakan oleh Dispora;51 Bahwa menerima uang lelah adalah salah dan melanggar kode etik DPRDPropinsi Riau karena sebagai pejabat

negara tdiak boleh menerima sesuatu;52 Bahwa pemahaman saksi uang lelah tersebut adalah uang dari LukmanAbbas selaku Kadispora;53 Bahwa saksi menantikan uang lelah tersebut karena diminta oleh KetuaPansus (Muhammad Dunir);54 Bahwa peninjauan ke venues lapangan menembak adalah keputusanPansus, saat itu Pansus mengagendakan meninjau ke venue lapangan menembakdan ada undangan resmi dari pimpinan;55 Bahwa saksi ikut berkeliling ke venues lapangan menembak dengandidampingi pekerja dan saat itu selain

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2 Menteri,3 Gubernur,4. Hakim,5 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,6.

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaksuddalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu Siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa IMAM PUJI SANTOSO, BSc. diangkat selaku Asmen Keuangan &Administrasi Cabang Nganjuk PT.

Terdakwamengatakan yang sudah dikembalikan adalah Rp.461.337.800,00 ditambahdengan pemberian dana hibah kepada para pejabat Negara dan orangorangyang disebut Terdakwa sejumlah Rp4.974.300.000,00 sehingga totalkeseluruhan sejumlah Rp18.435.637.800,00;Halaman 21 dari 255 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSetelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa tidak terbukti Pasal 2 dalamdakwaan Primair Penuntut Umum dan yang terbukti adalah Pasal

., (tiga puluh lima milyar Rupiah) lebih ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya sebagai pejabat negara (Walikota Tegal)terobukti menerima pemberian dari pihak swasta (saksi Rudyanto) danmelakukan praktek KKN yang melibatkan saksi Rokhayah (ibu kandungTerdakwa) ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya tidak menunjuk Tim penilai tetapi justrumenyerahkan kepada penilai dari pihak swasta ;Menimbang, bahwa perbuatan korupsi merupakan kejahatan yangluar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, makahukuman pidana yang

(1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN AmbMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu Siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapatmeniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa SYAHID RUSMIN adalah selaku

atauPerekonomian NegaraBahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya tidakperlu semuanya dibuktikan dan dalam perkara ini yangakan dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuanganNegara.Menurut penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun dan tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:* Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

negara, baik ditingkat pusatmaupun daerah; Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Kerugian negara menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana danYurisprudensi diartikan seluruh kerugian meliputi jugakeuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yangmenggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Hal.427 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt. PstMenteri.Gubernur.Hakim.oo &Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; 2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara :Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawalinegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat, petunjukdan keterangan' terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yangada, telah membuktikan bahwa pelaku dalam perkara ini

kelalaian seseorangharus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukumatau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanyasecara langsung merugikan keuangan negara, wajibmengganti kerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengankerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum ataukelalaian pejabat

negara atau pegawai negeri bukan bendaharadalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau olehbendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negaradan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugiandimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Hambit Bintih, MMtetap terlampir dalam berkas perkara.12. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/439/2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihaan umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin TerasNarang tertanggal 16 Agustus 2013

Hambit Bintih, MM tetapterlampir dalam berkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani olehGubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16Agustus 2013

Tidak sulit untukmengetahui profil pegawai negeri atau penyelenggaranegara atau pejabat negara dengan profil seperti itu,bahkan dibeberapa instansi tertentu hal itu dengan mudah kitatemukan.Menimbang bahwa penggunaan pendekatan hukumpidana dalam merampas aset harta kekayaan Terdakwamemerlukan pertimbangan yang sangat hatihati karenamenyangkut hakhak asasi seorang Terdakwa yangdilindungi dan dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945.Perlindungan konstitusional setiap warganegara atas haknya untuk memiliki

SUWARNO IDRIS selaku PNS (PNS) DinasP dan K Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:15/1/2003 tanggal 3 Januari 2003 ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek Perluasan danPeningkatan Mutu SLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 atau disingkat Pimpro PPMSLTP Gorontalo TA. 2003 oleh karena itu termasuk Pejabat Negara sebagaimanadimaksud pada penjelasan Pasal 1 angka 7 dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan tersebut menyatakanbahwa Kerugian negara dapat terjadi Karena pelanggaran hukum ataukelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangkapelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangkapelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksuddidasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara.

yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukantersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atauperekonomian Negara.Berdasarkan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan. kewajibanyang timbul karena :Berada dalam penguasaan, pengurusan dan perlanggungJawaban pejabat

Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Mitik Daerah,Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakanmodai Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahkehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkanasas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada

mengejar keuntungandan selanjutnya pasal 11 menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuandan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;e Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yang beradadalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;e Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukanketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiperlakukan adalah untuk Pejabat

Negara dan Pegawai Negeri Sipil(PNS), ketua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;e Bahwa ahli berpendapat terhadap ada kredit macet kelompok tani denganPT.

SUWARNO IDRIS selaku PNS (PNS) DinasP dan K Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur GorontaloNomor: 15/1/2003 tanggal 3 Januari 2003 ditetapbkan sebagai Pemimpin ProyekPerluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 ataudisingkat Pimpro PPMSLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 oleh karena itutermasuk Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 1angka 7 dari UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dari Korupsi, Kolusi,

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenaryang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksisaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahHalaman 136 dari 182 Putusan Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Tindak PidanaKorupsi No31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi.10.Dalam menerapkan UndangUndang Tipikor atas penyalahgunaan11kewenangan yang bersembunyi dibalik kebijakan di bidangperpajakan ini, Termohon mendasarkan pada best practise dengankonstruksi berfikir hukum sebagai berikut:.Kedaulatan Tujuan, dimana UndangUndang Tipikor itu seperti asasnational aktif, yaitu. mengikuti kemana pejabat

negara itumenggunakan kewenangannya yang ada kaitannya dengan keuanganNegara, disamping juga memperhatikan teori kedaulatan tujuan,dimana UndangUndang Tipikor dipandang lebih efektif untukmencapai tujuan dalam mengembalikan (recovery) uang negara yanghilang dan menghukum pelaku, sehingga UndangUndang Tipikordapat diterapkan.12.Dalam hal terjadinya persinggungan rezim hukum, maka harusmemperhatikan: (1) Kekhususan pengaturan; (2) Kesesuaian unsurpasal; (3) Kemungkinan lebih terbukti dan lebin mudah

Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.

dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ; = nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; 157Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat