tersebutdiperoleh Detpak Holding dari rasio sales budget dan biaya Detpak holding yangdibebankan per perusahaan berdasarkan rasio sales budget;: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas obyek PPh Pasal 26berupa manajemen fee sebesar Rp1.222.629.129,00 yang dibayarkan kepadaDetpak Holdings PTE Ltd namun oleh Terbanding dikoreksi sebagai devidenterselubung yang dikenakan PPh Pasal 26;bahwa menurut Pemohon Banding atas manajemen fee tersebut tidak dikenakanpajak di Indonesia karena memenuhi ketentuan P3B

Atas transferdana dari Pemohon Banding ke Detpak Holding PTE limited dapat digolongkansebagai deviden terselubung sehingga sesuai artikel 10 butir 2 P3B IndonesiaSingapura dipotong PPh Pasal 26 sebesar 10% dari DPP;bahwa sesuai dengan hasil pembahasan pada sengketa PPh Badan Tahun 2006Majelis telah memutuskan bahwa secara factual biaya Manajemen tersebutmerupakan biaya yang telah dikeluarkan dan dicatat olen Pemohon Banding sesuaiperjanjian yang telah dituangkan dan disepakati oleh para pihak, yaitu

Pasal 26 ayat (4) dengan tarif 20% sebesarRp5.580.727.803,00 Masa Pajak Mei 2014 yang tidak disetujui olehTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, tarif PPh Pasal 26 atas bunga yang dibayarkan kepada PPFBVsebesar 20% dikenakan karena penerima bunga, yaitu PPFB V bukanmerupakan beneficial owner sedangkan menurut Pemohon Banding PPFBVadalah beneficial owner sehingga tidak seharusnya dipotong PPh Pasal 26sesuai dengan Pasal 11 P3B

Putusan Nomor 2233 B/PK/Pjk/2021 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal32A UU PPh diberlakukan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalamP3B, terutama atas dasar ketentuan Pasal 11 ayat (4) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesiadan Pemerintah Kerajaan Belanda (P3B IndonesiaBelanda) yang hakpemajakannya ada di negara Domisili (Belanda).

Putusan Nomor 4540/B/PK/Pjk/2019telah menunjukkan adanya Surat Keterangan Domisili (form DGT2) dariSingapura, maka Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliberhak memperoleh fasilitas perpajakan untuk menerapkan P3BIndonesia Singapura, sehingga Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban memotong PPhPasal 26 berdasarkan ketentuan P3B RI Singapura dengan benar, danpenerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2014atas nama Penggugat sekarang Termohon

Peninjauan Kembali tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (4), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga, Pasal 36 ayat (1) huruf C UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto P3B Indonesia Belanda juncto Pasal 26,Pasal 32A dan Pasal

Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2015bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaatbagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya daripemegang saham/ stewardship activity;bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baik secaraterobuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif(defisit);bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat

Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2015karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikatbahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States

kembali sebagai Bukti Pemohon 2;Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yangdibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanyatidak terdapat pambayaran atas dividen terselubung sebagaimanadiasumsikan oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Oleh karenanya pembayaran atas jasa kepada HIC ini harus tetapdianggap sebagai pembayaran jasa sebagaimana natur aslinya, yangtidak terutang PPh Pasal 26 sebagaimana diatur di dalam PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda ("P3B

Indonesia Amerika dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), dengan demikian koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia Amerika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT.

Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen)dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminanpengembalian utang,c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,&hadiah dan penghargaan,pensiun dan pembayaran berkala lainnya.bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan P3B

SKD asli tersebutmenjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negaratempat kedudukan WPLN tersebut,SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra runding.Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak tempat WPLNyang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan SKD yang dibuatCompetent Authority.Sesuai dengan

Pemohon Banding tidakmelakukan pembayaran kepada Talisman Canada (Kantor Pusat), karena akandiperhitungkan dalam penghitungan penerimaan bagi hasil untuk Pemohon Bandingsebagai kontraktor dalam pelaksanaan Production Sharing Contrac (PSC) untuk BlokOgan Komering.bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa alokasi biayaoverhead dari kantor pusat (Talisman Ltd Canada) kepada Pemohon Banding bukanmerupakan obyek PPh Pasal 26.bahwa ditinjau dari Perjanjian Penghidaran Pajak Berganda (P3B

berdasarkan ketentuan tersebut, karena biaya overhead kantor pusat terjadidan dilaksanakan di kantor pusat Talisman Ltd Canada, maka atas alokasi biayaoverhead kantor pusat tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia.bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, alokasi overhead kantorpusat Talisman Ltd Canada kepada Pemohon Banding bukan merupakan Obyek PPhpasal 26 menurut Undangundang Pajak Penghasilan, dan bukan merupakan obyekyang dapat dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan P3B

SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 ;Bahwa berkenaan dengan itu bentuk usaha tetap, Maersk Sealand tidakmempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, karena sesuai dengan perjanjianpenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara IndonesiaDenmark, hak pemajakanterhadap Perusahaan Pelayaran Internasional adalah pada Negara dimanaPerusahaan tersebut berdomisili yang dalam hal ini adalah di Denmark ;KesimpulanBahwa jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding dan dikonsumsi (dimanfaatkan)oleh A.P.

Moller (Maersk Sealand) sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 P3B(Tax Treaty) Pemerintahan RI dan Kerajaan Denmark, sehingga atas jasapengurusan termasuk agency fee yang diterima Pemohon dari A.P. Mollermerupakan objek PPN atas penyerahan jasa kena pajak ;Hal. 12 dari 17 hal. Put.

No. 01 B/PK/PJK/2008.Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, serta agreement yangdiberikan Pemohon dan Pasal 5 P3B (Tax Treaty) Pemerintah RI danPemerintah Kerajaan Denmark Majelis berkesimpulan terdapat petunjuk dalamhal kegiatan pemberian jasa yang dilakukan Pemohon terhadap pelanggaranA.P. Moller (Maersk Sealand) di Indonesia, Pemohon berkedudukan tidakbebas dan bertindak untuk dan atas nama A.P.

Moller tidakmempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, karena sesuai P3B IndonesiaDenmark, hak pemajakan Perusahaan Pelayaran Internasional adalah padaNegara dimana Perusahaan tersebut berdomisili, yang dalam hal ini adalah diHal. 13 dari 17 hal. Put. No. 01 B/PK/PJK/2008.Denmark, sehingga berdasarkan P3B Indonesia Denmark tersebut, tidakterdapat permasalahan Bentuk Usaha Tetap atas Maersk Indonesia di Indonesia.3.13.2.3.3.3.4..

tandaP1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi SAKSI P. 1 dan SAKSI P. 2 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alatalat bukti yangtelah diajukan maka yang pertamatama harus dibuktikan apakah benar antaraPenggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terkait dalam taliperkawinan yang sah, sebab tanpa demikian menurut Majelis Hakim meniadakanperlunya untuk mempertimbangkan lebih jauh tuntutan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3a dan P3b

12 September2011, dimana di dalamnya dengan sangat jelas terbaca bahwa dilangsungkanperkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) padaTanggal 18 Februari 2011 di dalam kebaktian Jemaat GKJW Sumberpakem,Jember Jawa Timur yang dilayani oleh Pdt'SAPTA WARDAYA, SP, dimanaperkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Badung pada Tanggal 12 September 2011 sesuai dengan AktaPerkawinan Nomor : 2922 / 2011 ; Menimbang, bahwa bukti P3a dan P3b

(bukti P3a dan P3b) adalahsama yaitu Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat) tersebut telah pula diperkuatdengan keterangan saksi Penggugat yang bernama : SAKSI P. dan SAKSI P. 2yang samasama menerangkan kalau benar hubungan14antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikahsecara sah di Jember Jawa Timur ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian maka telahterbukti benar adanya kalau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaipasangan suami istri

untuk menjenguk dan menumpahkan kasih sayangnya kapan saja tanpaada yang boleh menghalanginya ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, makapetitum angka 4 patut dapat untuk dikabulkan ;17Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, maka majelis dapatpertimbangkan bahwa untuk adanya tertib administrasi yang baik dimana terbuktibahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana buktiP3a dan P3b

Anggaran Investasi tahun 2010 Nomor SKI.TRS/NR/003/P3B/2010/MPRK Nomor 9.6;b. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04.DP/PBJBJ3/P3BJB/2010tanggal 26 Agustus 2010;c. Berita Acara Penjelasan Nomor 04.BAP/PPBJ3/P3BJB/2010 tanggal 27September 2010;d. Addendum 1 dan 2 Nomor ADD. 04.DP/PPBJ3/P3BJB/2010 tanggal 7Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010;e. Surat Penawaran Nomor 961/Sek/Ord.11A/2010 tanggal 4 November 2010;f. Surat Penetapan PT PLN (Persero) Nomor 043/2010 tanggal 14Desember 2010;g.

Surat Keputusan Penunjukkan PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Nomor0076/61 1/P3B/2010R tanggal 17 Desember 2010;i. Garansi Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur CabangUtama Nomor 048/144/Pmsr/Cpem/UWK/10 tanggal 22 Desember 2010Halaman 4 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Padt.Sus Arbt/2017dengan masa berlaku 20 Desember 2010 berakhir sampai dengan 11 Juli2012;j. Berita Acara Kesepakatan Pra Kontrak Nomor 01.BAKPK/GIPNROGO/P3BJB/2010 tanggal 21 Desember 2010;4.

Bahwa namun demikian, menjelang tanggal yang telah disepakati tersebut,ternyata Tergugat merasa tidak mampu untuk menyelesaikanPekerjaannya, sehingga Tergugat pun mengajukan permohonan untukmemperpanjang jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, dimana hal tersebutpun telah disepakati dengan itikad baik oleh Penggugat, sehingga padatanggal 8 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah menandatanganiAmandemen Nomor 01.AMD/335.PJ/611/P3B/2012 (untuk selanjutnyadisebut sebagai Amandemen 1 Perjanjian);6.

Bahwa Penggugat sebagai mitra bisnis yang memiliki itikad baik pun kembalimemberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikanPekerjaannya, dimana hal ini pun dituangkan ke dalam Amandemen Nomor02.AMD/335.PJ/611/P3B/2010 tanggal 6 Desember 2010 (untuk selanjutnyadisebut sebagai Amandemen 2 Perjanjian);9.

Nomor 312 B/Padt.Sus Arbt/2017Perjanjian Nomor 012.PJ/KON.02.04/P3B/2015 (untuk selanjutnya disebutsebagai Kesepakatan Pengakhiran). Kesepakatan Pengakhiran tersebutsendiri pada pokoknya menyepakati halhal sebagai berikut:a. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pemahaman mengenai pengenaandenda keterlambatan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untukmengakhiri perjanjian serta menuntaskan perhitungan hak dan kewajiban;b.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas tarif PPh Pasal 23/26terutang sebesar 20% yang telah dipertimbangkan berdasarkan faktadan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapembayaran imbalan ke Jerman yaitu kepada UHDE GMBH merupakanimbalan jasa terkait dengan engineering services (jasa teknik) terkaitdengan P3B Indonesia dengan Jerman dengan tarif sebesar 7,5% danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang

Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam P3B IndonesiaJerman juncto Pasal 32A danPasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPenjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38Piagam Mahkamah Internasional (/nternational Court Justice):.

almarhum telah memiliki sebidang tanah sertifikathak milik (GHM) No.71 sesuai Gambar Situasi No.1141/1997 tanggal 30 Agustus 1997atas nama pemegang hak almarhum ABRAHAM DANIEL MAELISSA, sesuai bukti suratP6 ;Menimbang, bahwa setelah almarhum suami Pemohon meninggal dunia makaPemohon dan kedua anaknya masingmasing Givaldo Eucharisto, lahir di Ambontanggal 19 Desember 1997 dan Putri Gracia Geovani Maelissa, lahir di Ambon tanggal10 Nopember 2005, adalah sebagai ahli waris, sesuai buktisurat P2, P3A dan P3B

Bank yang pemohon inginkan, membuat Peralinan Namadari dan atas nama Putri Gracia Geovani Maelissa yang masih di bawah umur kepadaPemohon dan atau kepada orang lain, menjual, memindahtangankan tanah sertifikathak milik (GHM) No.71 sesuai Gambar Situasi No.1141/1997 tanggal 30 Agustus 1997atas nama pemegang hak almarhum ABRAHAM DANIEL MAELISSA tersebut dan olehkarena Putri Gracia Geovani Maelissa masih dibawah umur sehingga perlumendapatkan Penetapan wali dari Pengadilan, sesuai bukti Surat P2 dan P3B

dapatdiyakini bahwa jumlah pembayaran ke Master sebesar Rp 992.474.334 danke Visa sebesar Rp 1.297.404 merupakan pembayaran jasa (bukanmerupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;a.Pembayaran Royalti ke Master sebesar Rp 992.474.334,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objekPajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master CardInternasional, yaitu sebesar Rp 992.474.334,00 dengan penjelasansebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat 3a Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda(P3B

Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by aresident of one of the Contracting States for the use of, or the fight touse, industrial, commercial or scientific equipment, but not includingships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax bythe other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"Bahwa Pasal

8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting State unless such residentcarries on business in that other Contracting State through a permanentestablishment situated therein.

Putusan Nomor. 115 /B/PK/PJK/2014 Asssist law enforcement agencies deter and prosecutecounterfeiting, fraud and other criminal acts that adversely affectthe payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting State unless such residentcarries

fromsources wthin such other Contracting State from sales of goods ormerchandise of the same kind as those sold, or from other businesstransactions of the same kinds as those effected, through the permanentestablishment"Bahwa biaya yang Pemohon Banding catat sebesar Rp 1.297.404,00merupakan pembayaran kepada Visa International Service Associationatas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti)dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia,sehingga berdasarkan P3B

Olen sebabitu, implikasi pajak penghasilan dari transaksi antara Kalteng danPemohon Banding tunduk pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(P3B) IndonesiaAustralia.

Rekonstruksi suatu transaksi yang nyata dan valid (/egitimate)adalah suatu tindakan yang semenamena (whollyarbitraty) dan tidak adilserta berpotensi menimbulkan pajak berganda;Bahwa rekonsiruksi skema penyuntikan modal untuk pelunasan hutangmenjadi pembebasan hutang nyatanyata melanggar as structuralprinciple sebagaimana diatur dalam Paragraph 1.64 OECD Guidelinesyang secara umum diterima sebagai interpretasi dari Pasal 9 P3B.

Pasal 1320 KUHPer mengenai asas kebebasan berkontrak; Pasal 9 P3B IndonesiaAustralia dan Paragraf 1.64 OECD Guidelinesmengenai asas asstructuredprinciple; Paragraf 6 dan 7 Bagian Pengantar dari OECD Guidelines.Bahwa uraian di atas juga menunjukkan bahwa koreksi Terbandingdidasarkan pada Pertimbanganpertimbangan yang tidak logis dankontradiktif antara yang satu dengan yang lain.

Oleh sebab itu, implikasi pajak penghasilan dari transaksi antaraKalteng dan Pemohon Banding tunduk pada Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) IndonesiaAustralia. Dalam hal ini, karena adanya hubunganistimewa antara pihakpihak yang bertransaksi, berdasarkan Pasal 9 P3B,berlaku prinsip kewajaran (arms length principle).Acuan yang diterima umum mengenai makna dan implikasi prinsip kewajaranadalah OECD Transfer Pricing Guidelines (selanjutnya disebut OECDGuidelines).

Penolakan tersebutsecara tersirat juga berarti mengedepankan single entity/cosolidated basisapproach yang merupakan konsekuensi dari penerapan Global FormularyApportionment yang secara tegas telah ditolak oleh OECD Guidelinesyang merupakan interpretasi dari Pasal 9 P3B IndonesiaAustralia.

Fotocopy foto pernikahan Pemohon dengan suaminya yang telah diberimaterai dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P3b;Fotocopy Kartu Keluarga No. 3671091103090224 degan nama kepala keluargaTjang Bie Phin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 07042017 yang telah diberi materaidan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3671KM280320190004 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa pemohon tinggal di Tangerang berdasarkan bukti suratbertanda P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjhai Fa dari KelurahanCibodas Baru Kecamatan Cibodas Tangerang Propinsi Banten dan sesuai dengan buktisurat P4 berupa Kartu Keluarga atas nama Tjang Bie Phin maka Pengadilan NegeriTangerang berwenang untuk memutus permohonan pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2, P3a, P3b

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskandiri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex geralis dan LexSuperior derogat Legi /Inferiori, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2004 yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan P3B

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu : (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga Sanga Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarifBPT 20% UU PPh.

Menurut PenggugatBahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008 diketahui bahwa tarif PPh Pasal 15 untukKantor Perwakilan Dagang (KPD) terdiri atas 2 komponen yaitu PajakPenghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat 4 (Branch ProfitTax/BPT) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30%x1% =0,30%PPh Pasal 26 ayat 4 (BPT) tanpa P3B 20% x (10,3)% = 0.14%Tarif efektif =0,44%(P3B = Perjanjian Penghindaran

Pajak Berganda)Bahwa untuk negaranegara mitra P3B dengan Indonesia, tarif BPT atassuatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) disesuaikan dengan tarif yang diatur dalamP3B tersebut;Bahwa dengan demikian, jika salah satu komponen tarif tersebut di atasberubah, maka otomatis tarif efektif juga akan ikut berubah.

Dengandemikian, berdasarkan ketentuan perpajakan PPh Pasal 15, SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 (SE2), NormaPenghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar NegeriYang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia adalahsebagai berikut: Keterangan Perhitungan TarifPPH atas penghasilan kena pajak terhutang (30%x1%) 0.31%PPh Pasal 26 ayat 4 BPT (Branch Profit Tax) tanpa P3B 20% x (10,30%) 0.14%TOTAL 0.44% Bahwa Penggugat melakukan pembayaran PPh Pasal 15 untuk masaJuni

Pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding telahmelampirkan bukti bahwa karyawan Pemohon Banding seperti Michael OSullivan, yangsering muncul dalam tagihan sebagai ITSL Contact Name, adalah benarbenar pegawaiPemohon Banding;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan Jjin kerja dari Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia yang disponsori Pemohon Banding serta Formulir 1721A1untuk Tahun 2008, jelas membuktikan bahwa Michael OSullivan, Peter Calder dan J.

Donaldadalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawai ITSL, sehingga keberadaannya diIndonesia tidak menciptakan status BUT bagi ITSL;bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanada dan ITSLsesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapkan mempunyai BUT di Indonesia, makaberdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas pembayaran oleh Pemohon Banding kepadaITSL tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding

Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapatbahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliterikat dengan treaty dan berhak memperoleh fasilitas perpajakan tarifPPh Pasal 26 sebesar 10% sesuai P3B dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 26UndangUndang Pajak Penghasilan Juncto Pasal 7 P3B Indonesia Singapura..

Putusan Nomor 345/B/PK/Pjk/2020Indonesia Singapura, sehingga Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban memotong PajakPenghasilan (PPh) Pasal 26 berdasarkan ketentuan P3B RI Singapuradengan benar, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 26 Masa Pajak Desember 2014 atas nama Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan oleh karenanya koreksi Tergugat (Sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara

a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Pasal 36 ayat (1)huruf C UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanJuncto P3B Indonesia Singapura juncto Pasal 26, Pasal 32A dan Pasal33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto PenjelasanPasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional Article 26

perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan, pengujiandan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena pembayaran bunga kepada DamianoInvestment BV of Domicile yang telah didukung dengan certificate ofdomicile dan Form DGT1 tertanggal 14 Desember 2013 dari otoritasperpajakan, maka kepadanya berhak atas penggunaan fasiltaspemilihan penggunaan P3B

dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 11 ayat (2) P3B IndonesiaBelanda dan Singapura juncto Pasal32A dan Pasal 33A ayat (3) dan (4) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto Penjelasan