Ditemukan 751 data
17 — 8
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Basir Rumagia Bin Abdurahman Tuanany)dan Pemohon II(Hasria Tuanany Binti Abdusalam Marasabessy)yang di laksanakan pada tanggal 15 Juni2013di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan
31 — 6
BINTI M, NURDIN bersalah melakukan >ndak pidana"KORUPSI " sebacaimana diatur dalam pasal 3 UU. 31 Tahun 1999 jo UU.No,20 Tatun 2001 ;,jatuhkam pidana terhadap terdakwa RATNA DEWI BINTI M.NURDINgan pidana penjara selama 1 (saty) teWun penjara dikuranei =.Jama terdakwa berada dalam tahaman dan denda sebesar Rp 50,000.0, (lima puluh juta rupiah) m subsidair 2 (dua) bulan kurungan;nyatakan barane bukti berupa : Suratsurat dan atau dokumen iaen dikemba likan kepada Pemerintah Desa Rantau Panjang +ne tapkan
14 — 10
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I(Safrudin Ohorella Bin Mohammad Ohorella)dan Pemohon II(Nurhalia Marasabessy Binti Yunus Marasabessy)yang di laksanakanpada tanggal 1 Oktober2003 di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan
1.YUDHA UTAMA PUTRA SH
2.Indriani Rachman, SH
Terdakwa:
DWI PUTRA ANANDA RESTU BIN FADLY DAWOD
38 — 11
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Dwi Putra Ananda Restu Bin Fadly Dawod, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- menetapkan tapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
8 — 1
dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalahtermasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyari yang berhubungan dengan perkara ini;MENE TAPKAN
92 — 10
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlahh Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu riburupiah).Demikian dit@tapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehibertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriah oleh kami Ribeham,S.Ag. sebagaiKetua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan RochmatHidayat, S.H.IL, masSingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
71 — 14
Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh TimurKabupaten Mandailing Natal;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2017Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENE TAPKAN
62 — 30
Menetapkan barang bukti berupa :Buku asi ier akta perkawinan No.233/38/III/2001 tanggal 6 Maret2001 & dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCikampek;erlampir dalam berkas perkara4 tapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,ima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor178/Pid.Sus /2017/PNMdn. tanggal 14 Nopember 2017 tersebut amarnyaadalah sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MHD.
Aulia Anggia Lestarini
25 — 4
UndangUndangRI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukumlain yang bersangkutan ;anne eeeneneeecnneceencnncennenecnnenes = MENE TAPKAN & werrwwrenneennnnnnnceecnnscenecnnenncnnensHalaman 8 Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PN MIg1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
1.Mistiah
2.SUARNAH
3.BOHARTA
Tergugat:
3.Tating Sutiana, S.Pd
4.UJANG SUDRAJAT
Turut Tergugat:
ANDRI Bin SAHRUDIN
98 — 7
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatandengan registerNomor22/Pdt.G/2022/PNRkb;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencoret perkara Nomor 22
16 — 8
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I(Imran Tuaputty Bin Kamal Tuaputty)dan Pemohon II(Ramla Tuasamu Binti Muhammad Tuasamu)yang di pada tanggal 11 Oktober 2009laksanakan di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan Kecamatan
11 — 9
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Yusuf Tuanaya Bin Yahya Tuanaya)dan Pemohon II(Biji Salam Usemahu Binti A.
50 — 18
besarnyasebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; Q)neonenee Mengingat dan memperhatikan pasate Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun otras entang Narkotika, UndangUndangang Undang Hukum Acara PidanaNomor 8 Tahun 1981 tentang se(KUHAP), dan peraturan lainny: ngpberhubungan dengan perkara ini;NGADILI: Menerima n banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut ; Menguat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 288/Pid.Sus/Pbr tanggal 23 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut; tapkan
Liana ,liang Lie
25 — 2
Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 71 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 danPasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 30Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 danketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENE TAPKAN
15 — 8
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.MnaMengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENE TAPKAN. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Yartani bin Matanim) denganPemohon II (Erna wati binti Mujib) yang dilaksanakan pada tanggal 1Januari 1983 di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim, KabupatenBengkulu Selatan;.
15 — 1
PedomanPembiayaan Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan,maka seSuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama RantauprapatNomor 153/Pdt.P/2019/PA.Rap. tanggal 5 Juli 2019 yang isinya memberi izinkepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Rap.MENE TAPKAN
24 — 11
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau apabila majelis hakim berpendapat lain mohonputusan yang seadil adilnya; Bahwa pada harisidang yang telah dite tapkan untuk pemeriksaan perkara ini,Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, majelistelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaramelalui mediasi yang bertempat di Pengadilan Agama Maninjaudengan Hakim Mediator Dra. Hj.
17 — 16
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Wahab Sella Bin Sarahalanggap Sella)dan Pemohon II (Mase Mony Binti Ibrahim Mony) yang di laksanakanpada tanggal 25 Desember 2009 di Kabauw, Desa Kabauw, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Memerintahkan
14 — 14
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Ahmad Sella Bin Rajali Sella)dan Pemohon II (Patma Karepesina Binti Bisara Karepesina) yang di laksanakanpada tanggal 7 November 2006 di Kabauw, Desa Kabauw, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
12 — 2
bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepadapara Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;Hal. 9 dari 11, Penetapan No. 575/Pdt.P/2017/PA.SrgMENE TAPKAN