Ditemukan 5850 data
91 — 36
PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksisebagai Deputi Manajer Sumber Daya Manusia yang merupakan jabatan yang sama sewaktu masihbernama Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali sejak 24 April 2006 dan Saksi bekerja sejaktahun 1993 yang sebelumnya bernama Pikiting JawaBali tetapi sekarang Jasa ManajemenKonstruksi adalah Unit yang berbeda dan Unit Induk Pembangunan;Bahwa Terdakwa menjadi bawahan dari Saksi sejak tahun 2006 s/d 2010;Bahwa selama Terdakwa menjadi Manager Proyek PT.
179 — 92
sebagai berikut : Rencana proyek :No Lokasi Bowheer Nama Pekerjaan WaktuPelaksanaan1 Semarang Pemprop Jawa Pembangunan RS Tugu Rejo 9 BulanTengah2 Semarang Dinas PU Pemkab Pembangunan RSUD Kab 15 BulanSemarang Kebumen3 Riau Pemkab Bengkalis Pembangunan Jalan Lingkar 3 TahunDuri Timur4 Pembangunan Islamic CenterLampung Pemkab Pering Pembangunan RSUD Multiyears Halaman 67 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI SewuPembangunan Jalan Pembangunan kantor DPRD 5 DKI Jakarta Departemen Pembangunan Gedung deputi
Terbanding/Terdakwa : GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH
244 — 135
sebagai berikut :Rencana proyek : No Lokasi Bowheer Nama Pekerjaan Waktu Halaman 66 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI Pelaksanaan1 Semarang Pemprop Jawa Pembangunan RS Tugu Rejo 9 BulanTengah2 Semarang Dinas PU Pemkab Pembangunan RSUD Kab 15 BulanSemarang Kebumen3 Riau Pemkab Bengkalis Pembangunan Jalan Lingkar 3 TahunDuri Timur4 Pembangunan Islamic CenterLampung Pemkab Pering Pembanguinan RSU0 MultiyearsSewu Pembangunan JalanPembangunan kantor DPRD5 DKI Jakarta Departemen Pembangunan Gedung deputi
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
173 — 50
kekurangan uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa pengertian lainnya Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia(Force Majure); Hal ini diatur berdasarkan Surat Edaran Deputi
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
111 — 31
Lampung no.3020/UN26.2/KP/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang didasarkanpada surat permintaan keterangan Ahli dari Deputi BidangPenindakan Nomor: R/1818/KOR.01.04/2025/06/2018 tanggal 4Juni 2017;Bahwa Ahli menjelaskan pengadaan lahan RPU di KotaBalikpapan bahwa surat keterangan hak garap atas tanah yangmenjadi obyek pengadaan yang dipalsukan menunjukkan bahwaTim pengadaan tanah yang dibentuk oleh walikota tidak bekerjaHalaman 168 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrdengan baik.
245 — 82
STAN di Jakarta, tamat tahun 1997;5) S2 Akuntansi pada UGM di Yogyakarta tamat tahun 2012;Bahwa adapun riwayat pekerjaan / jabatan :) Tahun 1998 s.d 2001 sebagai Auditor di BPKP Sulawesi Tengah;) Tahun 2001 s.d 2003 sebagai Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP;) Tahun 2004 s.d 2010 sebagai Auditor pada BPKP Kalimantan Selatan;) Tahun 2010 s.d 2013 sebagai Auditor pada BPKP DI Yogyakarta;) Tahun 2014 s.d.2014 sebagai Auditor pada Pusdiklatwas BPKP;6) Tahun 2015 s.d. sekarang sebagai auditor pada Deputi
158 — 272
MenurutSurat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (
64 — 20
namanama anggota DPRD Propinsi Gorontalo yang adadalam SPPD tersebut yang saksi kenal hanya Marten Taha, sedangkanyang lainnya saksi kurang tahu karena mereka datang dalam jumlah yangbanyak;Bahwa benar pada tanggal 11 s/d 15 Nopember 2008 ada pertemuandalam rangka konsultasi/evaluasi RAPBD Propinsi Gorontalo;12.INDIYAH SRI WINARTI. sesuai Berita Acara Penyidik tanggal 29Nopember 2013, menerangakan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kasubag Tatausahapada Deputi
96 — 26
Ahli: Muhammad Novian, SH.MH, memberikan pendapat :Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai PPATK bagian Analisis HukumTransaksi Keuangan Senior.Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Johan Winata.Bahwa ahli tidak kenal dengan Johan Tancho.Bahwa ahli memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan SuratTugas Nomor : S100/02.3.3/PPATK/03/14, tanggal 14 Maret 2012 yangditandatangani Deputi Bidang Pencegahan.Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum.Bahwa
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
135 — 33
Lampung no. 3020/UN26.2/KP/2018 tanggalHalaman 157 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN Smr21 Juni 2018 yang didasarkan pada surat permintaan keteranganAhli dari Deputi Bidang Penindakan Nomor: R/1818/KOR.01.04/2025/06/2018 tanggal 4 Juni 2017;Ahli menjelaskan pengadaan lahan RPU di Kota Balikpapan bahwasurat keterangan hak garap atas tanah yang menjadi obyekpengadaan yang dipalsukan menunjukkan bahwa Tim pengadaantanah yang dibentuk oleh walikota tidak bekerja dengan baik.
279 — 110
dicicilsehingga kalau dibatasi priode itu tidak klop dengan hasil Quantity ;Bahwa ahli tidak mengkaitkan dengan masalah itu, saya sudah sampaikandiawal tadi bahwa kami berangkat dari nilai rupiah yang ditransfer oleh DuNun ke ABK dalam rangka apa transfer ini untuk beli BBM dari disitulah ;Bahwa istilah R4 itu ada posisi di Pelabuhan bongkar jadi R4 itu riil diterimaangka BL ;Bahwa ahli diminta melalui surat resmi untuk melakukan audit perhitungankerugian keuangan negara ;Bahwa BPKP dalam hal ini Deputi
120 — 40
., yang memberikan pendapat atau soalsoal di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa ahli sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugaspada Direktorat Investigasi Pemerintah, Deputi Bidang InvestigasiBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.e Bahwa ahli sebagai auditor yang memiliki keahlian dalam bidangakuntansi dan auditing dan telah mengikuti Pendidikan danPelatihan.e Bahwa ahli pernah mendapat perintah penugasan untukmelakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara
94 — 34
Ahli : Muhammad Novian, SH.MH, memberikan pendapat :Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai PPATK bagian Analisis HukumTransaksi Keuangan Senior.Bahwa ahli tidak kenal dengan Johan VVinata.Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Johan Tancho.Bahwa ahli memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan SuratTugas Nomor : S100102.3.3/PPATK/03/14, tanggal 14 Maret 2012 yangditandatangani Deputi Bidang Pencegahan.Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
165 — 119
dokumenlingkungan hidup serta penilaian penerbitan izin lingkungan.Bahwa benar, sebagaimana dalam Lampiran Permen LH No 14 Tahun 2010, padatata laksana penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan (DPLH)Point 11 disebutkan yaitu: dalam hal DPLH telah selesai disusun olehpenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maka :Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaianDPLH kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala InstansiLingkungan Hidup Provinsi atau Deputi
83 — 22
pada BPKP perwakilan provinsi Jawa Barat ;Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Audit investigatifatas adanya dugaaan Tindak Pidana Korupsi dalam dugaan TindakPidana Korupsi (TPK) jasa konsultan, pelatihan budidaya ikan, workshop/seminar pembudidayaan ikan, pelatihan teknologi hasil perikanan danstudi banding teknis budidaya ikan pada Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten Sumedang ;Bahwa ahli telah melakukan Audit Investigatif dan Deputi
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
191 — 84
kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa ia pernah menjabat sebagai Kabid Koperasi dan UKM pada DinasIndakop Kabupaten Ponorogo tahun 2011 sampai awal 2017.Bahwa semua Koperasi yang berbadan hukum terdata di kantor INDAKOP danUKM Ponorogo.Bahwa kewenangan perijinan koperasi yang berbadan hukum adalahkementerian Koperasi dan UKM yang didelegasikan kepada kepala dinas yangmembidangi koperasi, dan sejak tanggal 8 April 2016 kewenangan tersebutdiambil alin kementerian Koperasi pada deputi
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
AWALUDDIN RAO
74 — 78
Gubernur Sumatera Utara
4
67
22/02/2016
282
22/02/2016
Konsultasi ke :
1. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab.
Tapteng
2. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab.
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
JONIAS SILABAN
144 — 19
Gubernur Sumatera Utara
4
67
22/02/2016
282
22/02/2016
Konsultasi ke :
1. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tentang pengembangan sektor pariwisata dan cagar budaya di Kab.
Tapteng
2. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang bantuan dana untuk pengembangan koperasi dan UKM tahun 2016 di Kab.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm Diwakili Oleh : A. IHSAN HASIBUAN SH
194 — 220
Copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B Nomor: S-153/NB.22/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan berdasarkantugas deputi komisioner pengawas IKNB II Nomor: ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Pebruari 2018;
15.Copy surat deputi komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembianaan profesi keuangan RI Nomor: S-238/ NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya;
Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos:
1.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : RUSMAN,ST.,MM Bin RUSLI KANUM Diwakili Oleh : ROZAILAH, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : JUNAIDI, ST Bin FAUZI MARZUKI Diwakili Oleh : RAHMAD HARTOYO, S.H.,MH
414 — 141
., MM kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP di Jakarta;
44.
Dokumen foto copy legalisir Surat Nomor : BN.01.01/1.13/4394/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal konsultasi pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai dari Pejabat Pembuat Komitmen An. RUSMAN, ST., MM kepada Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
45.
AHMAD BUDI ARTO, MM kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP
47.
Dokumen foto copy legalisir Surat Nomor : BN.01.01/1.13/4533/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal petunjuk dan arahan pengadaan pekerjaan penimbunan dan pembuatan turab penahan tanah sungai dari Pejabat Pembuat Komitmen An. RUSMAN, ST., MM kepada Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
48.