Ditemukan 5857 data
1.EFAN APTUREDI, SH
2.MICHAEL CARLO, SH
Terdakwa:
CHRIS SUNARDI
115 — 0
Nomor Seri 121392475931001 tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Republik Indonesia
- Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit (tahap II) Tanggal . Januari 2016 berikut Uraian Analisa Harga Satuan
- Fotocopy dilegalisir Surat Ketua ULP Kab.
INSYAYADI
Terdakwa:
Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm
241 — 250
- copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018
- copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018
- copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputi
komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018
- copy surat deputi komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembianaan profesi keuangan RI nomor S :-238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya
Barang bukti yang disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos berupa:
SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
M.SYAFRI D
106 — 36
Duta Swakarya Indah Nomor.25/DSI/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009 kepada Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah perihal pengukuran kadasteral an. PT.Duta Swakarya Indah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor.1036-330.1DII.3, tertanggal 14 April 2009, kepada PT. Duta Swakarya Indah perihal, permohonan pengukuran bidang tanah an. PT.
1.EFAN APTUREDI, SH
2.MICHAEL CARLO, SH
Terdakwa:
Ir. H. ASMIRAN, MT Bin H. ABU NAWAR
132 — 19
Nomor Seri 121392475931001 tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Republik Indonesia
- Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit (tahap II) Tanggal . Januari 2016 berikut Uraian Analisa Harga Satuan
- Fotocopy dilegalisir Surat Ketua ULP Kab.
1.EFAN APTUREDI, SH
2.MICHAEL CARLO, SH
Terdakwa:
AHMAD SAILI, ST Bin MUHAMMAD KORI
138 — 24
Nomor Seri 121392475931001 tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Republik Indonesia
- Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya kegiatan pembangunan jembatan KTM Rambutan Parit (tahap II) Tanggal . Januari 2016 berikut Uraian Analisa Harga Satuan
- Fotocopy dilegalisir Surat Ketua ULP Kab.
154 — 272
MenurutSurat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (
1003 — 708 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Terlampir BUKTI P5)Roes Aryawijaya, Deputi Kementrian BUMN, dalam Risalah Pertemuannyadengan Termohon Keberatan pada tanggal 19 Juli 2007 menyatakan :22. Yang pak Roes maksud lembaganya siapa, STT atau ICL ?STT yang lebih banyak berpengaruh, malahan STT sangat berkompetisidengan SingTel, mengingat SingTel menjadi pemegang saham dariTelkomsel!" .
Ketiga, Mr.Roes Aryawijaya, Deputi Kementerian dan Komisaris Indosatmenyatakan bahwa Temasek tidak ikut campur dalam Indosat danpemilinan direksi dlakukan secara transparan.d. Keempat, LPL secara salah menyatakan bahwa Mr.Stephen GeoffreyMiller adalah CEO dari ICPL dan Sheik Mohammed adalah KomisarisTelkomsel.
Penjelasan Pemerintah dalamHal. 653 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/200915.16.17.Rapat Komisi Gabungan DPR pada halaman 14 menjelaskan sebagaiberikut :"Baik SingTel maupun STT dikelola oleh tim manajemen yang terpisahdan berkompetisi bebas di area seluler, fixed wireless access, daninternet services di Singapura "(BUKTI P5/C1)Roes Aryawijaya, Deputi Kementrian BUMN, dalam RisalahPertemuannya dengan Termohon Peninjauan Kembali /KPPU padaTanggal 19 Juli 2007 menyatakan :Yang pak Roes maksud lembaganya
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2560 — 2273
Pengendalian Mutu danKemanan Hasil Perikanan1023.1 (satu) lembar print out scan legalisir surat dari Kepala Badan Karantinan IkanPengendalian Mutu. dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Nomor1623/BKIPM/II/2020 tanggal 1 Juli 2020 kepada Kepala UPT perihal Surat TugasPenandatangan Surat Komitmen.1024.Halaman 125 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (satu) bundel print out scan legalisir surat dari Kepala Biro Keuangan nomor3580/SJ.5/KU.340/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 kepada Deputi
PencegahanKPK RI.1025.1 (Satu) lembar print out scan legalisir surat dari Deputi Pencegahan KPK NomorB/739/GAH.00/10/02 /2021 tanggal 05 Februari 2021, tentang tanggapan surat.1026.1 (Satu) bundel print out scan legalisir surat dari Kepala Biro Keuangan nomorB.376/SJ.2/KU.340/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 dengan perihal Permohonanpendapat dan saran atas penerimaan dari ekspor Benih Bening1027.1 (Satu) lembar print out scan legalisir surat dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan DKIJakarta Nomor S847
- Tentang : Cipta Kerja
No 052208 AeyPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 705 Terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan proses seleksi oleh PemerintahPusat yang selanjutnya disampaikan ke DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dandisetujui.Calon unsur profesional yang diajukan ke DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (2), paling sedikit berjumlah 2 (dua)kali jumlah yang dibutuhkan.Pasal 133Badan Pelaksana terdiri atas Kepala dan Deputi.Jumlah Deputi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Ketua Komite.Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan olehKetua Komite.Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Deputisebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkanoleh Dewan Pengawas.Pasal 134Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Pengawas,dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.Pasal 135Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan banktanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Paragraf 2Penguatan Hak PengelolaanPasal
85 — 37
Majalengka tahun 1997 s/d 1999 Widyaiswara Utama tahun 1999 s/d sekarang,v Membantu Deputi Pencegahan di KPK dalam penguatan kapasitas DPRD diseluruh Indonesia tahun 2005 s/d 2010.Bahwa pengalaman jabatan yang dimiliki ahli adalah dalam Bidang Keuangandan di Bidang Pembangunan; Widyaiswara Utama yang mengajar; Diklat ParaKepala Daerah (Percepatan Pemberantasan TIPIKOR); Diklat DPRD ( FungsiAnggaran dan Pengawasan); Diklat PIM tingkat Il, Ill, MV (Integritas danInnovasi).Bahwa Pengadaan Barang Dan
88 — 36
PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksisebagai Deputi Manajer Sumber Daya Manusia yang merupakan jabatan yang sama sewaktu masihbernama Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali sejak 24 April 2006 dan Saksi bekerja sejaktahun 1993 yang sebelumnya bernama Pikiting JawaBali tetapi sekarang Jasa ManajemenKonstruksi adalah Unit yang berbeda dan Unit Induk Pembangunan;Bahwa Terdakwa menjadi bawahan dari Saksi sejak tahun 2006 s/d 2010;Bahwa selama Terdakwa menjadi Manager Proyek PT.
174 — 82
sebagai berikut : Rencana proyek :No Lokasi Bowheer Nama Pekerjaan WaktuPelaksanaan1 Semarang Pemprop Jawa Pembangunan RS Tugu Rejo 9 BulanTengah2 Semarang Dinas PU Pemkab Pembangunan RSUD Kab 15 BulanSemarang Kebumen3 Riau Pemkab Bengkalis Pembangunan Jalan Lingkar 3 TahunDuri Timur4 Pembangunan Islamic CenterLampung Pemkab Pering Pembangunan RSUD Multiyears Halaman 67 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI SewuPembangunan Jalan Pembangunan kantor DPRD 5 DKI Jakarta Departemen Pembangunan Gedung deputi
Terbanding/Terdakwa : GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH
240 — 122
sebagai berikut :Rencana proyek : No Lokasi Bowheer Nama Pekerjaan Waktu Halaman 66 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI Pelaksanaan1 Semarang Pemprop Jawa Pembangunan RS Tugu Rejo 9 BulanTengah2 Semarang Dinas PU Pemkab Pembangunan RSUD Kab 15 BulanSemarang Kebumen3 Riau Pemkab Bengkalis Pembangunan Jalan Lingkar 3 TahunDuri Timur4 Pembangunan Islamic CenterLampung Pemkab Pering Pembanguinan RSU0 MultiyearsSewu Pembangunan JalanPembangunan kantor DPRD5 DKI Jakarta Departemen Pembangunan Gedung deputi
241 — 81
STAN di Jakarta, tamat tahun 1997;5) S2 Akuntansi pada UGM di Yogyakarta tamat tahun 2012;Bahwa adapun riwayat pekerjaan / jabatan :) Tahun 1998 s.d 2001 sebagai Auditor di BPKP Sulawesi Tengah;) Tahun 2001 s.d 2003 sebagai Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP;) Tahun 2004 s.d 2010 sebagai Auditor pada BPKP Kalimantan Selatan;) Tahun 2010 s.d 2013 sebagai Auditor pada BPKP DI Yogyakarta;) Tahun 2014 s.d.2014 sebagai Auditor pada Pusdiklatwas BPKP;6) Tahun 2015 s.d. sekarang sebagai auditor pada Deputi
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
106 — 31
Lampung no.3020/UN26.2/KP/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang didasarkanpada surat permintaan keterangan Ahli dari Deputi BidangPenindakan Nomor: R/1818/KOR.01.04/2025/06/2018 tanggal 4Juni 2017;Bahwa Ahli menjelaskan pengadaan lahan RPU di KotaBalikpapan bahwa surat keterangan hak garap atas tanah yangmenjadi obyek pengadaan yang dipalsukan menunjukkan bahwaTim pengadaan tanah yang dibentuk oleh walikota tidak bekerjaHalaman 168 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrdengan baik.
58 — 20
namanama anggota DPRD Propinsi Gorontalo yang adadalam SPPD tersebut yang saksi kenal hanya Marten Taha, sedangkanyang lainnya saksi kurang tahu karena mereka datang dalam jumlah yangbanyak;Bahwa benar pada tanggal 11 s/d 15 Nopember 2008 ada pertemuandalam rangka konsultasi/evaluasi RAPBD Propinsi Gorontalo;12.INDIYAH SRI WINARTI. sesuai Berita Acara Penyidik tanggal 29Nopember 2013, menerangakan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kasubag Tatausahapada Deputi
88 — 37
.; Bahwa jabatan ahli adalah Pengendali Teknis / auditor Ahli Madyadimana ahli bertugas di Kantor Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) pada Direktorat Investigasi InstansiPemerintah, Deputi Bidang Investigasi BPKP. ;Halaman 219 dari 357 halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.SusTPkK/2015/PN. Srg.
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
166 — 50
kekurangan uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa pengertian lainnya Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia(Force Majure); Hal ini diatur berdasarkan Surat Edaran Deputi
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
157 — 111
dokumenlingkungan hidup serta penilaian penerbitan izin lingkungan.Bahwa benar, sebagaimana dalam Lampiran Permen LH No 14 Tahun 2010, padatata laksana penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan (DPLH)Point 11 disebutkan yaitu: dalam hal DPLH telah selesai disusun olehpenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maka :Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaianDPLH kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala InstansiLingkungan Hidup Provinsi atau Deputi
268 — 110
dicicilsehingga kalau dibatasi priode itu tidak klop dengan hasil Quantity ;Bahwa ahli tidak mengkaitkan dengan masalah itu, saya sudah sampaikandiawal tadi bahwa kami berangkat dari nilai rupiah yang ditransfer oleh DuNun ke ABK dalam rangka apa transfer ini untuk beli BBM dari disitulah ;Bahwa istilah R4 itu ada posisi di Pelabuhan bongkar jadi R4 itu riil diterimaangka BL ;Bahwa ahli diminta melalui surat resmi untuk melakukan audit perhitungankerugian keuangan negara ;Bahwa BPKP dalam hal ini Deputi